Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan penyedia indeks global MSCI dan menindaklanjuti laporan MSCI Global Market Accessibility Review.

Pejabat sementara (Pjs.) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan secara umum banyak hal-hal positif yang dipertahankan oleh MSCI. Dia menuturkan hal-hal yang perlu diperbaiki BEI memang adalah bagian dari reformasi pasar modal yang sedang dilakukan BEI.

“Tentu kami mengapresiasi apa yang sudah disampaikan, dan itu juga sudah menjadi bagian dari diskusi kami selama ini,” ucap Jeffrey, di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Dia melanjutkan BEI juga berencana kembali melanjutkan komunikasi dan pertemuan rutin dengan MSCI, untuk memperoleh penjelasan terkait perhatian MSCI.

Jeffrey menyebut salah satu perhatian tersebut misalnya sejumlah informasi yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Dia menuturkan sesuai dengan peraturan Bursa, seluruh laporan keuangan sudah harus disampaikan dalam dua bahasa.

“Jadi yang dimaksud itu apakah ada informasi lain, apakah yang disediakan bursa saja,atau yang disediakan juga oleh pihak-pihak lain di lingkungan pasar modal, apakah emiten atau anggota bursa, itu akan kami klarifikasi,” ucap Jeffrey.

Jeffrey menuturkan perbaikan juga terus akan dilakukan Bursa, baik perbaikan infrastruktur perdagangan hingga pengawasan.

“Kalau perbaikan tentu terus kami lakukan, perbaikan infrastruktur perdagangan itu sudah pasti kami lakukan. Perbaikan dalam sisi peraturan akan kami lakukan, perbaikan dari sisi pengawasan itu juga akan terus kami lakukan,” ujar Jeffrey.

Dengan demikian, ke depannya diharapkan pengawasan pasar modal akan menjadi lebih efektif, sehingga catatan terkait dengan manipulasi, orchestrated trading, ke depan akan lebih baik lagi penanganannya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan penyedia indeks global FTSE Russell untuk menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026 dinilai sebagai sinyal peringatan bagi kredibilitas pasar modal di mata investor internasional.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama mengungkapkan bahwa langkah FTSE yang mengikuti jejak MSCI ini mencerminkan sikap kehati-hatian investor global. Hal tersebut dipicu oleh sejumlah faktor fundamental terkait integritas data di bursa domestik.

“Tentunya ini memberikan indikasi kuat bahwa para pelaku investor global ini lebih bersikap prudentterkait faktor kurangnya transparansi, likuiditas, serta ketidakakuratan data free float," ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Meskipun peninjauan atau review dibekukan, Indonesia dinilai masih beruntung karena belum mengalami penurunan status klasifikasi pasar atau downgrade.

Sementara itu, Nafan menilai bahwa volatilitas IHSG saat ini masih sangat bergantung pada sentimen global dan pemosisian dana asing, sehingga kepastian data domestik menjadi krusial untuk menjaga aliran modal.

Di sisi lain, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada agenda otoritas bursa besok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan melakukan pertemuan dengan penyedia indeks global lainnya, MSCI.

“Besok BEI akan kembali melakukan pertemuan dengan MSCI. Nanti para pelaku pasar akan memantau bagaimana perkembangannya,” pungkas Nafan.

Sebagai informasi, FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia Maret 2026 guna menghindari dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian persentase free float selama masa reformasi pasar modal oleh OJK dan BEI.

Keputusan tersebut mengacu pada aturan Exceptional Market Disruption, yang berarti untuk sementara waktu tidak akan ada penambahan, penghapusan, ataupun perubahan segmen kapitalisasi saham- saham Indonesia di dalam indeks FTSE hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.

Dalam kesempatan terpisah, Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, menuturkan pembekuan sementara diambil untuk menyelaraskan data dengan reformasi kebijakan yang digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, khususnya terkait transparansi perhitungan saham free float.

“Kebijakan ini bersifat teknis dan sementara, serta tidak berkaitan dengan klasifikasi status pasar saham Indonesia dalam kerangka Equity Country Classification FTSE,” ucap Valdy dalam risetnya, Selasa (10/2/2026).

Menurut Valdy, langkah FTSE bertujuan memitigasi risiko distorsi indeks. Perubahan metodologi free float yang sedang berjalan memerlukan kepastian data agar likuiditas di pasar modal tetap terjaga selama masa transisi.

Dengan adanya penundaan ini, FTSE Russell membekukan segala bentuk penambahan atau penghapusan konstituen, perubahan segmen kapitalisasi, hingga penyesuaian bobot akibat aksi korporasi tertentu.

Namun demikian, aksi korporasi seperti pembagian dividen, stock split, konsolidasi saham, serta penghapusan pencatatan (delisting) akibat merger atau suspensi permanen tetap akan diproses sesuai metodologi yang berlaku.

Valdy menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada tertahannya arus dana berbasis indeks FTSE di pasar saham Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut memberikan sentimen stabilitas bagi kepemilikan investor asing di lantai bursa.

“Arus dana berbasis indeks FTSE akan cenderung tertahan dalam jangka pendek. Namun, stabilitas kepemilikan asing relatif terjaga karena tidak adanya forced rebalancing selama periode penundaan,” ucap Valdy.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah penegakan hukum oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam mengusut dugaan manipulasi perdagangan saham perlu dikomunikasikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan di kalangan investor.

Pengamat pasar modal Teguh Hidayat mengatakan pentingnya komunikasi kebijakan yang lebih menenangkan dari pemerintah dan regulator, terutama di tengah kondisi pasar yang masih rentan. Menurutnya, penindakan seharusnya diarahkan untuk membangun kepercayaan, bukan menciptakan kegaduhan.

“Kalau ke depan terbukti ada tersangka dan praktik manipulasi benar-benar berkurang, berarti langkah ini tepat. Tapi kalau hasilnya tidak jelas, untuk sementara ini sentimennya justru negatif,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Di sisi lain, Teguh juga menyoroti belum adanya preseden aparat kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan dan penyelidikan di pasar modal tanpa melalui mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

“Karena sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini, pasar mungkin merasa aman-aman saja. Namun dengan adanya langkah ini, bukan hanya pelaku manipulasi yang merasa tertekan, investor yang tidak melakukan pelanggaran pun ikut takut,” imbuhnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat pasar modal Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy. Dia menilai langkah aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan manipulasi saham bisa menjadi sentimen positif maupun negatif bagi pasar, bergantung pada kekuatan bukti dan cara penyampaiannya ke publik.

Menurut Budi, penindakan yang didukung bukti kuat dan terbukti merugikan investor akan mendapat dukungan dari pelaku pasar. Sebaliknya, jika dilakukan tanpa kejelasan, langkah tersebut berisiko menciptakan kesan bahwa pelaku pasar tidak dirangkul.

“Silakan tindak yang jelas bersalah dan merugikan. Tapi jangan memusuhi atau mencurigai semua pelaku pasar. Yang tidak melakukan pelanggaran pun bisa ikut takut,” ujarnya.

Dia menambahkan, komunikasi kebijakan yang inklusif dan menenangkan menjadi kunci agar reformasi dan penegakan hukum benar-benar berdampak positif terhadap kepercayaan pasar.

Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya berpendapat dalam jangka pendek, isu ini dapat memengaruhi sentimen pasar. Namun dalam perspektif menengah hingga panjang, ini merupakan tahap penting dalam pembenahan ekosistem pasar.

Dia menjelaskan pasar yang sehat bukan yang tanpa kasus, melainkan yang konsisten menindak pelanggaran. Bagi investor institusi, khususnya asing, hal ini dipandang sebagai indikasi keseriusan Indonesia dalam memperbaiki kredibilitas pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengusulkan agar reformasi pasar modal perlu dilaksanakan melalui pendekatan yang bertahap disertai masa transisi yang memadai dan fleksibilitas kebijakan, menjadi penting agar proses penyesuaian dapat berjalan sehat tanpa mengganggu stabilitas pasar.

Ketua Umum AEI, Armand Wahyudi Hartono mengatakan reformasi pasar modal perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan perusahaan yang beragam. Reformasi ini sebagai bagian penting dari upaya memperkuat struktur pasar, meningkatkan kredibilitas, serta mendorong pendalaman pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.

"Reformasi ini diharapkan tidak hanya menambah kewajiban kepatuhan, tetapi juga menghadirkan insentif yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan," kata Armand dalam keterangan resmi, Minggu (1/2/2026).

Dengan demikian, lanjutnya, reformasi dapat membangun pasar modal yang likuid, adil, dan berkelanjutan, berbasis fundamental perusahaan, serta tidak semata berorientasi pada pemenuhan indikator global.

AEI mendukung penuh agenda reformasi pasar modal pemerintah. Dari sisi emiten, reformasi ini sebagai peluang untuk memperkuat kualitas pasar, selama dilakukan dengan pendekatan yang proporsional, dialogis, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Armand, AEI siap menjadi mitra strategis dan siap mendukung pemerintah dan regulator dalam memastikan kebijakan berjalan efektif serta sejalan dengan kondisi riil emiten.

AEI menilai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kualitas pasar modal merupakan sinyal positif bagi investor, baik domestik maupun global. Dari perspektif emiten, reformasi pasar modal perlu dijalankan dengan pendekatan yang terukur, inklusif, dan mempertimbangkan kesiapan dunia usaha.

Sebagai representasi emiten, lanjutnya, AEI pada prinsipnya mendukung arah reformasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pasar. Menurut AEI, penguatan free float, transparansi kepemilikan, serta pendalaman likuiditas merupakan prasyarat agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan kompetitif di kancah global.

AEI juga menegaskan misi dan komitmennya untuk menjadi mitra yang terus menjembatani dialog antara pemerintah, regulator, emiten, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa reformasi pasar modal tidak hanya meningkatkan persepsi global, tetapi juga memperkuat fondasi dunia usaha nasional.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat poin penting instruksi Presiden RI Prabowo Subianto menyikapi situasi bursa dan pasar modal Indonesia yang bergejolak akibat dipicu penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal RI, berujung pada mundurnya sejumlah pimpinan OJK dan BEI.

“Kemudian terkait dengan penataan dan penguatan pasar modal, yang pertama terkait dengan transparansi dan integritas pasar Bapak Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% sesuai dengan standar global," ujar Airlangga di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026) malam.

Hal ini, kata Airlangga, membuat semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas.

Selanjutnya, peningkatan transparansi juga pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir yang secara transparan dan kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham. Airlangga menambahkan evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar BEI dengan bursa modern internasional.

Ketiga, Airlangga mengatakan terkait dengan penelitian praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.

Menurutnya, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment yang diperlukan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Keempat, terkait stabilitas dan keberlanjutan, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal dengan kepemimpinan transisi.

Kemudian tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal. Pejabat pelaksana tugas atau PJS itu, imbuhnya, akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengumuman terbaru Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang sempat memicu kekhawatiran pelaku pasar justru dinilai berpotensi membawa dampak positif bagi pasar saham Indonesia dalam jangka panjang.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai catatan yang disampaikan MSCI dapat menjadi sinyal awal untuk mendorong peningkatan kualitas dan kredibilitas pasar modal nasional. Sebagai penyedia indeks global, evaluasi MSCI dipandang perlu disikapi secara konstruktif oleh seluruh pemangku kepentingan pasar.

Direktur Eksekutif AEI Gilman Pradana mengatakan, penilaian MSCI seharusnya tidak dilihat semata sebagai sentimen negatif, melainkan sebagai momentum perbaikan struktural pasar modal Indonesia.

“Dalam jangka panjang, dampak pengumuman MSCI seperti ini justru berpotensi konstruktif bagi Bursa Efek Indonesia. MSCI adalah acuan global, sehingga setiap catatan yang disampaikan bisa menjadi sinyal awal untuk perbaikan,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Gilman menambahkan, pasar modal Indonesia telah beberapa kali melewati fase serupa pada periode sebelumnya. Menurut dia, fase koreksi yang terjadi kerap diikuti dengan pembenahan struktural dan peningkatan kualitas pasar secara keseluruhan.

“Kita sudah melewati beberapa fase yang hampir serupa. Setiap ada fase koreksi, biasanya juga disertai dengan perbaikan dan peningkatan kualitas pasar,” jelasnya.

Menurut Gilman, dalam konteks saat ini, kebijakan MSCI berpotensi menjadi katalis untuk memperkuat kredibilitas pasar, meningkatkan kepercayaan investor global, serta membuat pasar saham Indonesia lebih resilien dalam jangka panjang. Ia menekankan, tanggung jawab perbaikan tidak hanya berada pada regulator, tetapi juga di tingkat emiten.

Di sisi emiten, pengumuman MSCI dinilai dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kualitas komunikasi dengan investor.

“Di sisi emiten, ini bisa dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Peran investor relations dapat diperkuat sebagai strategic communicator, sekaligus mengadopsi best practice global terkait pelaporan kepemilikan dan tata kelola perusahaan,” kata Gilman.

Langkah tersebut diyakini dapat berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan investor, khususnya investor institusi global yang menjadikan transparansi dan tata kelola sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Sebelumnya, MSCI mengumumkan penangguhan sementara sejumlah perubahan terhadap saham-saham Indonesia dalam perhitungan indeksnya. Kebijakan ini diambil menyusul kekhawatiran terhadap kepemilikan saham yang dinilai terlalu terkonsentrasi (tightly held) serta keterbatasan aksesibilitas pasar bagi investor global.

Dalam pernyataan resminya, MSCI menyebutkan akan menghentikan penambahan saham Indonesia ke dalam indeks serta membekukan kenaikan bobot saham yang dianggap tersedia untuk diperdagangkan. Langkah tersebut berlaku segera sebagai upaya mitigasi risiko, sambil menunggu perbaikan yang dinilai memadai dari regulator pasar modal Indonesia.

MSCI juga menyoroti potensi praktik terkoordinasi yang dapat mendistorsi harga saham. Apabila hingga Mei 2026 tidak terlihat kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi, MSCI membuka opsi untuk meninjau ulang status aksesibilitas pasar Indonesia, termasuk kemungkinan penurunan bobot saham Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index atau perubahan status menjadi pasar frontier.