Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bahwa besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 belum disepakati dalam pembahasan di Dewan Pengupahan Provinsi.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa pembahasan yang berlangsung hingga Senin (22/12/2025) malam memuat perbedaan usulan pengusaha, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan buruh, terkhusus mengenai besaran alfa alias indeks tertentu dalam formula UMP.

“Unsur pengusaha melalui Apindo [Asosiasi Pengusaha Indonesia] mengusulkan penggunaan alfa 0,55 dengan UMP 2026 sebesar Rp5.675.585. Sementara pemerintah daerah mengusulkan alfa 0,75 dengan UMP Rp5.729.876,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis.

Di sisi lain, KSPI mengusulkan agar UMP DKI Jakarta 2026 dapat sesuai dengan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) senilai Rp5.898.511.

Usulan lainnya adalah penggunaan rentang alfa tertinggi atau sebesar 0,9, sehingga upah minimum pekerja Ibu Kota tahun depan dapat naik sekitar 6,9%.

“Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100% KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alfa 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9 persen. Jangan paksa buruh hidup di bawah kebutuhan riil,” ujarnya.

Menurutnya, tuntutan penggunaan alfa maksimal ini tak hanya berlaku untuk Jakarta 1, melainkan juga gubernur di daerah lainnya. Said pun menegaskan bahwa penggunaan indeks alfa 0,9 akan menjaga daya beli buruh sekaligus mencerminkan kebutuhan hidup yang riil.

Dihubungi terpisah, Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Apindo DKI Jakarta memberi konfirmasi bahwa besaran UMP 2026 belum rampung dibahas Dewan Pengupahan.

“Masih sidang,” ujar Nurjaman kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sempat menyatakan bahwa pengumuman UMP ditargetkan dapat rampung hari ini, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

Dia menyebut Pemprov Jakarta akan bersikap adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP 2026 juga akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai, karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota, Senin (22/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar demo pada tanggal 19 Desember 2025 mendatang.

Menurut laporan Bisnis sebelumnya, demo ini dilakukan untuk menolak aturan baru UMP 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya menolak penetapan UMP 2026 berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang baru.

Menurutnya, beleid itu akan diteken Presiden Prabowo Subianto dan segera diumumkan.

“KSPI menolak PP Pengupahan kalau benar sudah ditandatangani. Ini aturan yang akan mengikat jutaan buruh dan bisa berlaku hingga puluhan tahun, tapi tidak pernah dibahas secara mendalam bersama serikat pekerja,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said menyebut unsur buruh tak banyak dilibatkan dalam pembahasan ketentuan RPP Pengupahan. Selain itu, aturan tersebut dinilai membahayakan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).

Di samping itu, dia menilai upah murah dapat kembali berlaku mengingat adanya indeks tertentu sebesar 0,3 hingga 0,8 dalam formula UMP 2026.

Dengan demikian, kenaikan UMP 2026 diperkirakan hanya akan berkisar 4% hingga 6%, lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“KSPI menolak kenaikan UMP 2026 yang besarannya sekitar 4%–6%, kalau menggunakan indeks tertentu sebesar 0,3 sampai 0,8 yang diajukan oleh Menaker,” tegas Said.

Puluhan ribu buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan melakukan aksi di Istana Negara pada Jumat mendatang. Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap RPP Pengupahan dan penetapan umum minimum yang tidak sesuai harapan buruh.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika hanya naik 4%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.833.041
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.112.261
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.113.961
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.649.127
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.363.916
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.828.834
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.776.841
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.008.793
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.031.664
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.768.600
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.612.631
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.278.881
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.256.123
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.354.643
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.398.224
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.021.324
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.116.423
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.707.048
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.422.128
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.993.417
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.612.566
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.636.043
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.722.486
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.723.366
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.926.442
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.031.600
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.803.828
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.196.493
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.350.600
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.228.607
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.267.368
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.544.320
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.759.600
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.758.560
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.457.282
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.457.284

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyampaikan perkembangan penetapan upah minimum (UMP) 2026 yang belum diumumkan pemerintah hingga saat ini.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban berujar bahwa pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam perumusan UMP 2026 yang turut memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Dia menyebut bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan survei terhadap sekitar 400.000 penduduk di berbagai daerah dengan menggunakan 64 komponen KHL, tetapi tidak melibatkan buruh. Pihaknya juga menyoroti representasi penduduk yang disurvei itu terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja Tanah Air.

“Sayangnya serikat buruh tidak terlibat, dan 400.000 [responden] mewakili ratusan juta penduduk juga terlalu minim,” kata Elly kepada Bisnis, Selasa (2/12/2025).

Dia lantas mengungkapkan kemungkinan bahwa pemerintah tidak akan memakai formula UMP yang menggunakan alfa atau indeks tertentu untuk mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dikarenakan belum adanya titik temu antara pengusaha dan pekerja terkait rentang alfa. Dengan demikian, diskresi presiden dapat berlaku kembali sebagaimana kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” ujarnya.

Elly kemudian berujar bahwa besaran UMP akan diputuskan sebelum pergantian tahun, alias pada 31 Desember 2025. Dia menyebut KSBSI dan serikat buruh lainnya berencana turun ke jalan apabila pemerintah kembali mengundur pengumuman UMP.

Dalam perkembangan terakhir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa formula penyusunan UMP 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Saat ini, pemerintah masih melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada berbagai pemangku kepentingan sebelum nantinya diumumkan secara resmi.

Kendati formulasinya sama, Airlangga mengatakan bahwa terdapat indeks berbeda yang menjadi acuan penetapan UMP tahun depan. Selain perkembangan perekonomian, indeks kebutuhan hidup layak turut disertakan.

"Acuannya kan perkembangan perekonomian, kemudian indeks dari kebutuhan hidup layak berdasarkan kriteria ILO [International Labor Organization]," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, salah satunnya membahas perihal upah minimum UMP.

Yassierli menyebut Prabowo telah menyetujui usulan penetapan UMP tahun depan berdasarkan kisaran (range), sehingga penetapan besaran final diserahkan ke masing-masing kepala daerah.

"Kan range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada Gubernur," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membatalkan aksi demonstrasi yang semula akan digelar pada hari ini, Senin (24/11/2025), karena menunggu pemerintah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa unjuk rasa sebelumnya direncanakan menjelang tenggat pengumuman UMP 2026 pada 21 November lalu, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

“Akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Kendati demikian, dia menyampaikan bahwa buruh tetap akan menggelar unjuk rasa pada satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah apabila kenaikan UMP 2026 nanti tidak sesuai dengan harapan buruh.

KSPI disebutnya tetap mendorong kenaikan UMP 2026 minimal sama seperti kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%.

Tuntutan lainnya adalah kenaikan UMP sebesar 7,77% yang didapatkan dari indeks tertentu sebesar 1,0 dalam formula UMP, serta kenaikan hingga 10,5% apabila menggunakan indeks tertentu 1,4.

Apabila tuntutan itu tak terpenuhi, maka pihaknya juga merencanakan mogok nasional pada Desember nanti.

“Jadi bilamana Menaker memutuskan rancangan peraturan pengupahan yang memuat kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran,” ujar Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan.

Dia menyebut bahwa pemerintah tidak terikat batas pengumuman upah minimum pada aturan sebelumnya yang seharusnya jatuh pada Jumat (21/11/2025) lalu.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita tidak terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Menurutnya, ketentuan PP yang baru akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan indeks tertentu atau alfa dalam perhitungan kenaikan upah minimum ditentukan oleh dewan pengupahan masing-masing daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah batal mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada hari ini, Jumat (21/11/2025). Kalangan pengusaha dan buruh pun memberikan respons beragam.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyampaikan bahwa pembahasan kenaikan UMP 2026 yang memakan banyak waktu kembali berulang pada tahun ini, seiring formula yang disebutnya terus berubah-ubah.

“Iya, terlalu mepet memang [tenggat pengumuman UMP 2026], karena kita ganti formula hampir tiap tahun,” kata Bob saat dihubungi Bisnis, dikutip pada Jumat (20/11/2025).

Menurut Bob, kenaikan upah minimum semestinya lebih bisa diprediksi hingga jangka waktu 5 tahun, mengingat perusahaan perlu menghitung biaya dan mengalokasikan bujet jangka panjang.

Dia menjelaskan bahwa penentuan alfa alias indeks tertentu dalam formula UMP menjadi perdebatan kalangan pengusaha. Hal ini dikarenakan timpangnya pertumbuhan industri yang menopang perekonomian suatu daerah.

Bob mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara yang berkisar 32% per kuartal II/2025, yang didorong oleh tambang nikel. Menurutnya, industri lain tidak demikian, bahkan ada yang bertumbuh negatif.

“Lebih baik upah minimum threshold saja, batas bawah. Nanti silahkan masing-masing perusahaan bipartit, tentukan upah sesuai kondisi perusahaan,” ujarnya memberi masukan.

Respons berbeda disampaikan serikat pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan bahwa keterlambatan pengumuman UMP menimbulkan ketidakpastian bagi buruh.

Elly berharap pemerintah tetap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 bahwa perumusan UMP harus berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu, serta harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Dia lantas mengungkapkan adanya ancaman terhadap status kerja buruh apabila pengusaha menilai kenaikan UMP 2026 nanti terlalu tinggi.

“Jangan juga itu [kenaikan UMP] nanti jadi alasan-alasan untuk menutup perusahaan-perusahaan, terutama yang di padat karya,” ujar Elly.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong penerapan upah minimum yang berkeadilan dengan cara tidak memukul rata kenaikan UMP di seluruh Indonesia.

Dia berpandangan bahwa kenaikan upah satu angka hanya akan menandakan bahwa pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap pekerja di daerah dengan upah minimum rendah.

Menurutnya, hal tersebut juga berlaku untuk pengusaha, mengingat biaya produksi yang berbeda antardaerah apabila kenaikan UMP tak memperhatikan kesenjangan yang ada.

“Yang upahnya masih rendah harus dinaikkan lebih signifikan daripada dari upah minyak sudah tinggi. Kami akan suarakan itu terus,” kata Ristadi kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal formulasi kenaikan upah minimum (UMP) 2026 yang disebut kalangan buruh telah disepakati oleh pengusaha dan pemerintah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan usulan terkait dengan formula UMP 2026 disampaikan dalam pertemuan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan bersifat konsultatif, bukan merupakan keputusan yang telah diambil.

“Itu meeting Depenas, sedangkan Depenas itu laporan ke Menaker [Menteri Ketenagakerjaan]. Jadi bukan forum negosiasi, tapi lebih ke konsultasi,” kata Bob saat dikonfirmasi Bisnis, Minggu (9/11/2025).

Lebih lanjut, dia menyampaikan formulasi upah minimum memang tak semestinya berubah dalam jangka waktu pendek seperti dua tahun sekali.

Bob lantas mengamini bahwa perumusan UMP 2026 terlalu dekat dengan tenggat pengumuman pada 21 November, sehingga pembahasan cenderung menjadi pembenaran terhadap angka yang sudah ada.

Menurutnya, formula upah minimum seharusnya diputuskan jauh-jauh hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha.

“Tetapi begini terus, tidak ada perubahan. Produktivitas juga tidak menjadi pertimbangan, padahal kita selalu bicara produktivitas,” ujar Bob.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa pemerintah dan pengusaha telah menyetujui formula kenaikan upah minimum 2026 tanpa melibatkan buruh.

Dia menyebut pihak Apindo telah mengusulkan indeks tertentu sebesar 0,1–0,5 dalam formula UMP 2026 yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan komponen pengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) anyar tentang pengupahan, yang memuat besaran indeks tertentu sebesar 0,2 hingga 0,7. Padahal, dalam kenaikan UMP 2025 lalu yang sebesar 6,5%, indeks tertentu dipatok sekitar 0,9.

Dia lantas mengeklaim bahwa pengusaha, dalam hal ini Apindo juga mengusulkan besaran indeks tertentu yang jauh lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5.

“Tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembahasan sebuah produk peraturan pemerintah dalam hal ini tentang pengupahan yang tidak melibatkan serikat buruh,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).