Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya, Pengurus Pusat Koalissi Kependudukan Indonesia (KKI), dan Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI)

FENOMENA fatherless yang dialami sekitar satu dari empat anak Indonesia menjadi tantangan serius pembangunan sumber daya manusia. Momentum Hari Keluarga Nasional 2026 mengingatkan bahwa masa depan bangsa dimulai dari keluarga, dan dari kehadiran seorang ayah .

Setiap tanggal 29 Juni, Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas). Berbeda dengan berbagai peringatan nasional lainnya yang identik dengan seremoni, Harganas sesungguhnya mengandung pesan yang jauh lebih mendasar: mengingatkan bangsa bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia bermula dari kualitas keluarga.

Di tengah bonus demografi, percepatan digitalisasi, meningkatnya tantangan pengasuhan, perubahan struktur keluarga, hingga meningkatnya persoalan kesehatan mental anak dan remaja, peringatan Hari Keluarga Nasional tidak lagi sekadar menjadi agenda tahunan. Harganas merupakan momentum refleksi nasional mengenai sejauh mana keluarga Indonesia mampu menjadi benteng pertama dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan tangguh.

Peringatan Hari Keluarga Nasional Tahun 2026 mengusung tema "Ayah Wajib Hadir". Tema ini sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Selama bertahun-tahun perhatian publik lebih banyak diarahkan pada pentingnya peran ibu dalam pengasuhan. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kedua orang tua, termasuk kehadiran ayah secara fisik maupun emosional. Pertanyaannya, mengapa negara kini menaruh perhatian besar terhadap peran ayah? Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada keluarga Indonesia?

Sejarah Harganas: Dari Kembalinya Pejuang ke Penguatan Ketahanan Keluarga

Lahirnya Hari Keluarga Nasional (Harganas) tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang mengalahkan Belanda pada 1942, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun, Belanda berupaya kembali menjajah Indonesia dengan membonceng pasukan Sekutu yang datang melucuti tentara Jepang.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung melalui pertempuran bersenjata dan jalur diplomasi. Setelah mendapat tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Pada 29 Juni 1949, pasukan Belanda terakhir meninggalkan Yogyakarta dalam peristiwa yang dikenal sebagai Yogya Kembali. Momen ini menjadi simbol berakhirnya perjuangan fisik, sekaligus saat para pejuang dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah bertahun-tahun berpisah.

Semangat kebersamaan keluarga inilah yang kemudian menginspirasi Kepala BKKBN saat itu, Dr. Haryono Suyono, untuk menggagas Hari Keluarga Nasional. Gagasan tersebut disetujui Presiden Soeharto, dan Harganas pertama kali diperingati pada 29 Juni 1993 di Lampung.

Peringatan Harganas merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang rela meninggalkan keluarganya demi mempertahankan kemerdekaan. Lebih dari itu, Harganas menjadi pengingat bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat, berkarakter, dan sejahtera.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, tanggal 29 Juni secara resmi ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional. Tanggal ini juga memiliki makna penting dalam sejarah Program Keluarga Berencana (KB), karena pada 29 Juni 1970 menjadi tonggak dimulainya Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang bertujuan mewujudkan keluarga kecil yang sehat, bahagia, dan sejahtera.

Dalam satu dekade terakhir, isu yang diangkat semakin kompleks, mulai dari stunting, bonus demografi, pembangunan keluarga, pengasuhan berbasis hak anak, kesehatan mental, kesiapan remaja, hingga transformasi digital dalam keluarga. Momentum Harganas kemudian menjadi ajang untuk memperkenalkan berbagai program pemerintah, seperti pembangunan keluarga, pendampingan keluarga berisiko stunting, percepatan penurunan stunting, pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia, pembinaan ketahanan keluarga, hingga penguatan peran ayah dalam pengasuhan. Artinya, Harganas selalu mengikuti dinamika persoalan keluarga Indonesia.

Hingga kini, Harganas menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Dari keluargalah lahir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing melalui penguatan delapan fungsi keluarga, mulai dari fungsi keagamaan, pendidikan, kasih sayang, perlindungan, hingga ekonomi dan pembinaan lingkungan. Dengan keluarga yang kuat, Indonesia memiliki modal sosial yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan manusia dan menyongsong generasi emas masa depan.

Mengapa Kini Ayah Menjadi Sorotan? Fenomena Fatherless di Indonesia dan Ancaman Senyap bagi Generasi Emas 2045

Di tengah gencarnya pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, terdapat ancaman yang tumbuh secara perlahan namun berdampak besar terhadap kualitas generasi mendatang. Ancaman itu bukan sekadar kemiskinan, stunting, atau rendahnya pendidikan, melainkan hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak, atau yang kini dikenal sebagai fatherless.

Fatherless bukan hanya berarti seorang anak kehilangan ayah karena meninggal dunia atau perceraian. Lebih luas dari itu, Fatherless merupakan kondisi ketika ayah hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosional, psikologis, dan sosial dalam proses pengasuhan anak. Ayah menjadi "ATM keluarga", tetapi gagal menjadi guru kehidupan bagi anak-anaknya.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Fatherless Bukan Lagi Isu Pinggiran. Data terbaru Pendataan Keluarga 2025 (PK25) yang dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menunjukkan bahwa 25,8% anak Indonesia mengalami kondisi fatherless. Angka ini meningkat dibandingkan estimasi UNICEF tahun 2021 yang mencapai sekitar 20,9%.

Artinya, satu dari empat anak Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan optimal seorang ayah. Kajian lain yang mengolah data kependudukan menunjukkan sekitar 15,9 juta anak Indonesia berpotensi mengalami fatherless. Dari jumlah tersebut sekitar 4,4 juta anak tinggal tanpa ayah, sedangkan 11,5 juta lainnya tinggal bersama ayah yang bekerja lebih dari 60 jam per minggu, sehingga interaksi pengasuhan sangat minim.

Data tersebut memberikan pesan yang sangat jelas. Permasalahan fatherless bukan lagi persoalan privat sebuah keluarga, tetapi telah berubah menjadi persoalan pembangunan nasional. Fenomena fatherless lahir dari kombinasi faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga perubahan pola kehidupan modern.

Perceraian yang terus meningkat menjadi penyebab terbesar hilangnya figur ayah dalam kehidupan anak. Setelah perceraian, tidak sedikit ayah yang kehilangan kedekatan dengan anak akibat konflik hak asuh maupun renggangnya komunikasi antarorang tua. Berbagai kajian psikologi menempatkan perceraian sebagai penyebab paling dominan fatherless.

Tuntutan ekonomi menyebabkan banyak ayah harus merantau, bekerja lintas kota bahkan luar negeri. Mereka sesungguhnya bekerja demi keluarga, tetapi anak justru kehilangan waktu emas bersama ayah. Ironisnya, kemajuan teknologi komunikasi belum mampu menggantikan kedekatan emosional yang dibangun melalui interaksi langsung.

Budaya patriarki di banyak keluarga Indonesia masih berkembang pandangan bahwa mengasuh anak sepenuhnya merupakan tugas ibu. Ayah dipersepsikan hanya sebagai pencari nafkah. Paradigma inilah yang membuat sebagian ayah merasa cukup memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa perlu terlibat dalam pengasuhan sehari-hari.

Jam kerja yang panjang dunia kerja, menyebabkan banyak ayah pulang larut malam, bekerja pada akhir pekan, bahkan tetap sibuk bersama telepon genggam ketika berada di rumah. Akibatnya, secara fisik ayah hadir, tetapi secara emosional tidak pernah benar-benar bersama anak.

Rendahnya literasi pengasuhan ayah. Masih banyak calon ayah yang tidak pernah mendapatkan pendidikan mengenai parenting. Mereka memahami bagaimana menjadi pekerja yang baik, tetapi tidak pernah diajarkan bagaimana menjadi ayah yang baik.

Fatherless Tidak Hanya Melukai Anak, tetapi Masa Depan Bangsa

Dampak Fatherless tidak berhenti pada hubungan keluarga. Ia merambat hingga kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ayah merupakan role model pertama dalam pembentukan karakter. Ketika figur tersebut hilang, anak lebih mudah mengalami kebingungan identitas, kehilangan arah hidup, serta kesulitan menentukan nilai-nilai moral.

Berbagai penelitian menunjukkan anak yang mengalami fatherless lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, rendah diri, kesepian kronis, kesulitan mengendalikan emosi. Keterlibatan ayah terbukti meningkatkan motivasi belajar, disiplin, kemampuan menyelesaikan masalah, dan daya juang anak. Sebaliknya, fatherless meningkatkan risiko rendahnya prestasi akademik, ketidakhadiran di sekolah, hingga putus sekolah.

Mengaitkan fatherless dengan meningkatnya risiko pada perilaku remaja antara lain penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, kekerasan, perilaku seksual berisiko, sampai kriminalitas. Namun demikian, penting ditekankan bahwa fatherless tidak secara otomatis menyebabkan semua anak mengalami masalah tersebut. Banyak anak tetap tumbuh sehat berkat dukungan ibu, keluarga besar, guru, dan lingkungan yang positif. Fatherless meningkatkan risiko, bukan menentukan nasib seseorang.

Anak yang kehilangan figur ayah sering mengalami eurunnya kualitas hubungan sosial, kesulitan membangun kepercayaan kepada orang lain, bekerja sama, maupun membangun hubungan interpersonal yang sehat. Dalam jangka panjang kondisi ini memengaruhi produktivitas tenaga kerja nasional.

Selama ini masyarakat terlalu sering memandang ayah hanya sebagai pencari nafkah. Padahal, fungsi ayah jauh lebih luas. Ayah adalah sekolah kepemimpinan pertama, teladan integritas, pelatih disiplin, sumber rasa aman, pembangun kepercayaan diri, penguat resiliensi, mentor kehidupan. Kehadiran ayah bahkan berperan dalam perkembangan bahasa, kecerdasan emosional, kemampuan mengambil keputusan, hingga pembentukan karakter kepemimpinan anak. Anak tidak membutuhkan ayah yang sempurna. Anak membutuhkan ayah yang hadir.

Apa yang Harus Dilakukan Mengatasi Fatherless?

Mengatasi fatherless harus dimulai dari rumah, mengubah paradigma mengasuh anak bukan pekerjaan ibu semata. Parenting adalah tanggung jawab bersama. Ayah hadir secara kualitas, lima belas menit penuh perhatian jauh lebih berarti dibanding tiga jam bersama tetapi sibuk dengan telepon genggam.

Bangunlah komunikasi setiap hari, membiasakan berbicara dengan anak mengenai sekolah, teman, cita-cita, maupun perasaan mereka. Ayah harus dapat menjadi teladan, anak belajar bukan dari ceramah, melainkan dari contoh. Buatlah "Family Time" dalam keluarga, misalnya makan malam bersama, olahraga bersama, membaca buku bersama, ibadah bersama atau mmemanfaatkan akhir pekan tanpa gawai.

Saatnya Pemerintah Bergerak Lebih Serius

Fenomena fatherless membutuhkan kebijakan nasional yang sistematis. Gerakan lintas kementerian yang mengampanyekan pentingnya keterlibatan ayah sejak masa kehamilan hingga anak dewasa. Program ini dapat melibatkan sekolah, dunia usaha, media massa, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah.

Gerakan ayah hadir yang melibatkan lintas kementerian, mengampanyekan pentingnya keterlibatan ayah sejak masa kehamilan hingga anak dewasa. Program ini dapat melibatkan sekolah, dunia usaha, media massa, organisasi keagamaan, dan pemerintah daerah.

Pemerintah juga dapat membangun “Sekolah Ayah Indonesia”, kurikulum pendidikan ayah yang diberikan kepada: calon pengantin, calon ayah, ayah baru dan ayah remaja. Materi meliputi psikologi perkembangan anak, komunikasi keluarga, pengasuhan positif, kesehatan mental, dan literasi digital. Buat kampanye nasional "Satu Ayah Satu Jam", yang mengajak setiap ayah meluangkan minimal satu jam setiap hari tanpa gawai untuk berinteraksi dengan anak. Gerakan sederhana ini murah tetapi berdampak besar.

Father-Friendly Workplace, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan budaya kerja ramah keluarga misalnya: jam kerja fleksibel, kebijakan Work From Anywhere (WFA) bila memungkinkan, program parenting bagi karyawan; optimalisasi pelaksanaan hak cuti ayah sesuai ketentuan yang berlaku.

Momentum Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Namun bonus demografi hanya akan menjadi berkah apabila anak-anak yang lahir hari ini tumbuh menjadi manusia berkualitas. Mereka membutuhkan gizi yang baik, pendidikan berkualitas, lingkungan aman, karakter kuat, keluarga yang harmonis. Semua itu bermula dari rumah. Bila keluarga gagal menjalankan fungsi pengasuhan, negara akan menanggung biaya sosial yang jauh lebih besar di kemudian hari, mulai dari meningkatnya kriminalitas, masalah kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, hingga rendahnya produktivitas tenaga kerja. Sebaliknya, investasi pada keluarga merupakan investasi pembangunan yang paling murah sekaligus paling menguntungkan.

Hari Keluarga Nasional bukan sekadar peringatan tahunan. Ia adalah pengingat bahwa masa depan Indonesia sedang dibentuk setiap hari di ruang-ruang keluarga. Tema "Ayah Wajib Hadir" mengajak seluruh laki-laki Indonesia untuk kembali menemukan makna terdalam menjadi seorang ayah. Menjadi ayah bukan hanya soal memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan juga menghadirkan kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan keteladanan.

Kehadiran ayah tidak selalu diukur dari lamanya waktu bersama, tetapi dari kualitas kebersamaan yang dibangun. Mendengarkan cerita anak sepulang sekolah, menemani belajar, bermain bersama, berdialog tentang mimpi dan kegelisahan mereka, hingga memberikan teladan dalam bersikap merupakan investasi yang nilainya jauh melampaui materi.

Di sisi lain, penguatan peran ayah tidak boleh dimaknai sebagai mengurangi pentingnya peran ibu. Justru keluarga yang kuat dibangun melalui kemitraan yang setara antara ayah dan ibu, dengan pembagian peran yang saling melengkapi sesuai kebutuhan keluarga. Ketika kedua orang tua hadir secara fisik dan emosional, anak memiliki kesempatan lebih besar untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, percaya diri, berempati, dan berkarakter.

Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir hanya dari gedung-gedung megah, teknologi canggih, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia akan lahir dari jutaan keluarga yang menjalankan fungsi pengasuhan dengan penuh cinta, tanggung jawab, dan keteladanan. Karena pada akhirnya, kualitas suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh apa yang dibangun pemerintah, melainkan juga oleh apa yang dibangun setiap orang tua di rumahnya. Dan dari semua investasi pembangunan, tidak ada yang lebih berharga daripada menghadirkan sosok ayah yang benar-benar hadir bukan sekadar ada, tetapi hadir sepenuh hati bagi anak dan keluarganya.

"Mari jadikan keluarga sebagai tempat pertama menanamkan nilai, membangun karakter, dan mewujudkan cita-cita bangsa." Selamat Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-33, 29 Juni 2026.

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap relevan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju bonus demografi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah diminta segera melakukan pembenahan tata kelola agar program prioritas tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto mengatakan MBG merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia melalui perbaikan gizi dan nutrisi.

Menurut dia, program tersebut lahir dari kebutuhan jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mampu bersaing ketika Indonesia memasuki periode bonus demografi.

“Pak Prabowo melihat persoalan gizi sebagai isu penting karena berkaitan dengan kualitas generasi Indonesia pada 2030 dan 2045. Kita juga masih menghadapi masalah stunting sehingga kebutuhan nutrisi menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi yang produktif,” kata Sri Yunanto di Jakarta, dikutip Jumat (26/6/2026).

Ia menilai MBG tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan manusia yang lebih luas, termasuk layanan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga pembangunan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda. Berbagai program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meski demikian, Sri Yunanto mengakui pelaksanaan MBG menghadapi tantangan serius, terutama terkait tata kelola. Berbagai isu yang beredar di masyarakat, mulai dari dugaan pemotongan anggaran, prosedur yang tidak standar, hingga kasus hukum yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), dinilai berpotensi merusak tujuan besar program tersebut.

“Jangan sampai ide yang baik menjadi rusak karena implementasi yang tidak baik. Yang harus dibenahi sekarang adalah tata kelola dan pengawasannya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan pelaksanaan program prioritas nasional dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya. Penegakan hukum, kata dia, harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan agar masyarakat kembali percaya terhadap program tersebut.

Ia juga menilai pemerintah perlu menempatkan figur yang kompeten dan memiliki integritas untuk memimpin pelaksanaan program sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diatasi. “Program prioritas harus dikelola oleh orang-orang yang mampu memastikan tujuan program tercapai. Jangan sampai ada kepentingan lain yang justru merusak program yang sebenarnya baik,” katanya.

Di tengah munculnya kritik terhadap MBG, Sri Yunanto menilai penghentian total program bukan pilihan yang tepat. Namun, kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima manfaat.

Menurut dia, pemerintah dapat mengambil jalan tengah dengan melakukan refocusing atau penajaman target penerima manfaat kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Tidak harus seluruh anak sekolah menerima program ini. Kelompok yang perlu diprioritaskan adalah masyarakat miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta kelompok rentan lainnya yang memang membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat menjaga tujuan utama program sekaligus mengurangi beban anggaran negara di tengah keterbatasan fiskal. Selain perbaikan tata kelola dan penajaman sasaran, Sri Yunanto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak program MBG yang telah berjalan sejak 2024.

Menurut dia, pemerintah harus mampu menunjukkan secara terbuka apakah program tersebut benar-benar berhasil meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi stunting, menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor UMKM.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah bukti. Apakah status gizi meningkat, apakah lapangan kerja bertambah, apakah UMKM berkembang. Semua itu harus diukur secara objektif,” katanya.

Ia menyarankan evaluasi dilakukan oleh lembaga independen dengan melibatkan akademisi, ahli gizi, ekonom, dan berbagai pihak terkait agar hasilnya dapat dipercaya publik. Hasil evaluasi tersebut, lanjut dia, perlu dipublikasikan secara transparan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah sekaligus menjawab berbagai kritik yang berkembang.

Sri Yunanto juga mengapresiasi keputusan pemerintah menghentikan sementara distribusi MBG selama masa libur sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia merespons kondisi fiskal dan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut belum cukup untuk menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai efektivitas program. “Yang lebih penting adalah mengukur dampaknya secara jujur dan terbuka. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apa hasil yang sudah dicapai dan bagaimana perbaikan tata kelola dilakukan,” katanya.

Dia mendorong BGN membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan perguruan tinggi dan para ahli untuk melakukan evaluasi serta pengawasan program secara berkala. Pendekatan yang terbuka akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, pemerintah harus sering menjelaskan perkembangan program kepada publik. Jika tata kelola diperbaiki, dampaknya terbukti positif, dan hasilnya disampaikan secara transparan, masyarakat akan lebih mudah menerima dan mendukung program tersebut,” ujar Sri Yunanto.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha menilai peran aktif generasi Z menjadi krusial bagi sektor energi nasional ke depan, khususnya menuju Indonesia Emas 2045.

"Mengingat energi merupakan fondasi vital bagi sektor industri, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, maka peran aktif gen Z sebagai inovator, profesional, akademisi, maupun pembuat kebijakan sangat krusial dalam menentukan arah kemandirian bangsa," ujarnya dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, menuju momentum bersejarah 100 tahun Kemerdekaan RI pada visi Indonesia Emas 2045, target peningkatan pendapatan per kapita negara menjadi tidak berarti jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang unggul secara individu.

Ia melanjutkan sektor energi nasional, mulai dari industri minyak dan gas bumi, panas bumi, energi surya dan angin, hidrogen, hingga pengelolaan mineral kritis untuk rantai pasok kendaraan listrik, membuka peluang karier yang sangat luas bagi generasi muda.

Saat menjadi pembicara utama dalam perhelatan Education Festival Indonesia 2026 di Kemendiktisaintek, Jakarta, Minggu (21/6), Hangga memaparkan peta jalan strategis bagi generasi muda untuk bertransformasi menjadi calon pemimpin bangsa yang kompetitif di kancah global.

Ia pun mendorong generasi muda khususnya mahasiswa untuk mulai menyusun target capaian untuk jangka waktu 3, 5, hingga 10 tahun ke depan.

Langkah nyata tersebut dapat diinisiasi melalui keterlibatan aktif dalam organisasi, membangun jejaring profesional, magang, serta mencari mentor berpengalaman yang memiliki keselarasan visi dan misi.

"Dunia profesional memiliki budaya dan dinamikanya tersendiri yang sering kali tidak kita dapatkan di dalam ruang kelas perkuliahan. Ketimbang takut pada tantangan dan menganggapnya sebagai beban yang melelahkan, ubah cara pandang untuk melihat tantangan sebagai rintangan yang memacu diri menemukan solusi," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa formula utama untuk menjadi pemimpin masa depan adalah kombinasi dari tiga pilar esensial, yakni pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan karakter (character).

"Kompetensi teknis mungkin membuat kita diterima di suatu industri, namun integritas dan karakter kuatlah yang membuat kita dipercaya," ujar Hangga.

Lebih lanjut, Hangga menyoroti laju perubahan dunia yang bergerak jauh lebih cepat akibat intervensi artificial intelligence (AI) dan ekonomi digital.

Di lingkungan Kementerian ESDM, teknologi AI tingkat lanjut telah diadopsi secara nyata untuk memperkuat manajemen keselamatan kerja di lapangan hingga mendeteksi potensi kebocoran fasilitas kilang.

Tantangan pemerataan infrastruktur listrik dan internet yang masih dihadapi di berbagai daerah di Indonesia harus dijadikan pemacu bagi gen Z untuk terus berinovasi mengejar ketertinggalan teknologi global, sekaligus beradaptasi menghadapi dampak perubahan iklim dan pemanasan global melalui akselerasi energi baru dan terbarukan (EBT).

Hangga juga mengajak seluruh peserta untuk menerapkan prinsip learn, create, and shine, serta membangun personal branding dan reputasi positif melalui rekam jejak digital yang berintegritas.

"Generasi muda jangan takut gagal atau ragu melangkah keluar dari zona nyaman demi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan NKRI," katanya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya Muktiani Asrie Suryaningrum

Indonesia kini tengah berlayar di tengah ombak besar transformasi zaman yang menentukan. Sebagai negara dengan potensi bonus demografi yang melimpah, masa depan republik ini sepenuhnya digantungkan pada kualitas pundak generasi mudanya. Data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa Generasi Z mendominasi struktur demografi Indonesia dengan proporsi mencapai 24,93 persen dari total populasi. Namun, perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 kini dibayangi oleh paradoks yang mencemaskan: krisis karakter, disorientasi moral, dan erosi budi pekerti yang akut di kalangan Gen Z dan Gen Alpha.

Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana anak-anak muda sangat lincah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, namun gagap dalam mengekspresikan empati dasar. Kecerdasan kognitif yang melesat tanpa ditopang oleh jangkar moral yang kokoh berisiko melahirkan ancaman sistemis. Menghadapi situasi ini, pembinaan karakter konvensional tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri atau sekadar menjadi pemadam kebakaran saat api masalah telanjur membesar. Kita membutuhkan pengentasan struktural yang holistik melalui sinkronisasi dan inovasi program kebijakan dari pemerintah.

Perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh negara. Dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusiapun ikut berubah. Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negatif. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan Globalisasi. Dahulu, moral anak Indonesia bisa diacungkan jempol. Dilihat dari tatakramanya, sopan santun dan tutur bahasanya yang baik. Tetapi kini, moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang yang kian marak terjadi di Indonesia. Permasalahan di Indonesia terkait program penguatan budi pekerti bagi generasi muda yang dapat menghalangi tercapainya Indonesia Emas 2045.

Krisis moral yang melanda generasi muda bukan sekadar kecemasan moralistik yang tanpa dasar. Statistik dari berbagai otoritas negara menyodorkan data yang wajib membuat kita terjaga. Laporan akhir tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2025 secara resmi mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dan kekerasan. Angka ini mengalami kenaikan konstan sebesar 2 hingga 3 persen dibandingkan periode sebelumnya, menegaskan bahwa ekosistem perlindungan dan pembentukan watak anak di Indonesia masih berada dalam zona lampu kuning.

Fenomena penyimpangan karakter ini menyebar ke berbagai ranah. KPAI menyoroti lonjakan kasus perundungan (bullying) fisik dan psikis di sekolah, madrasah, bahkan pesantren, termasuk fenomena tragis anak-anak yang mengakhiri hidupnya akibat tekanan di lingkungan pendidikan. Saat data menunjukkan 9 persen ayah kandung dan 8,2 persen ibu kandung justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak mereka sendiri.

Sementara di ruang siber, data Kementerian Komunikasi dan Digital mengonfirmasi bahwa 48 persen anak Indonesia pernah menjadi korban perundungan siber (cyberbullying). Krisis ini berkelindan erat dengan jeratan lingkaran destruktif lainnya, seperti maraknya keterlibatan remaja dalam judi online, paparan pornografi, budaya instan, hingga fenomena peka sosial yang luntur.

Pengentasan Krisis Karakter pada Generasi Muda

Mengatasi krisis karakter dan memutus rantai kemiskinan struktural pada generasi muda (khususnya Gen Z dan Alpha). Strategi ini menekankan bahwa kerentanan sosial dan ekonomi tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus diintervensi secara terintegrasi melalui pilar-pilar lingkungan utama yang membentuk kehidupan seseorang. Akar persoalan karakter bersifat multidimensi, sehingga penyelesaiannya wajib mengorkestrasikan pintu masuk utama yang secara bergantian membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak generasi muda.

Pengentasan krisis karakter pada generasi muda yang pertama adalah ekosistem keluarga. Lingkungan keluarga merupakan fondasi paling awal dalam struktur psikologis anak. Mengingat tingginya persentase kekerasan domestik, pengasuhan beracun (toxic parenting) harus diputus. Orang tua wajib menggeser fokus dari sekadar pemenuhan materi menjadi penyedia keteladanan konkret. Internalisasi nilai kejujuran, pembatasan gawai secara disiplin, dan pembiasaan meminta maaf saat salah harus ditegakkan di bawah atap rumah melalui jalinan komunikasi yang empati.

Kedua yaitu ekosistem satuan pendidikan, habituasi integritas tanpa kompromi. Habituasi integritas tanpa kompromi merupakan proses pembentukan kebiasaan secara sadar, konsisten, dan berulang-ulang untuk selalu bersikap jujur, selaras antara ucapan dan perbuatan, serta teguh mempertahankan prinsip moral-etika tanpa celah toleransi sedikit pun terhadap pelanggaran. Istilah ini menggabungkan tiga konsep utama yang saling menguatkan, yaitu proses pembiasaan (habituasi), keselarasan moral (integritas), dan ketegasan mutlak (tanpa kompromi).

Lingkungan sekolah tidak boleh terjebak menjadi menara gading yang hanya mengejar nilai ujian kognitif. Sekolah tidak boleh sekadar menjadi pabrik nilai ujian akademis. Sesuai dengan esensi kurikulum satuan pendidikan harus mentransformasi diri menjadi laboratorium habituasi karakter.

Nilai budi pekerti tidak boleh hanya dihafal demi kelulusan ujian materi Pancasila atau Agama, melainkan diintegrasikan ke dalam seluruh iklim pembelajaran. Ini mencakup sanksi tegas bebas nepotisme terhadap plagiarisme, penguatan sistem deteksi dini perundungan di sekolah, serta penempatan guru sebagai figur pamong yang mengedepankan keteladanan. Budaya sekolah harus tegas menolak kecurangan akademik dan mengedepankan keteladanan guru sebagai figur pamong.

Untuk yang ketiga melalui ekosistem masyarakat, mengaktifkan kembali kontrol sosial kolektif. Krisis moral diperparah oleh sikap apatis lingkungan sekitar yang cenderung bersikap bukan urusan saya. Masyarakat harus kembali mengaktifkan fungsi kontrol sosial kolektifnya. Budaya komunal luhur seperti "saling menjaga antar-tetangga" yang sempat tergerus arus modernisasi harus dihidupkan kembali untuk mengikis sikap individualistis.

Masyarakat perlu menyediakan ruang publik yang aman dan positif bagi remaja. Menghidupkan kembali ruang-ruang interaksi positif. Mengaktifkan karang taruna modern, sanggar budaya lokal, dan komunitas olahraga kepemudaan menjadi strategi krusial untuk mengalihkan energi berlebih remaja dari aktivitas destruktif jalanan seperti tawuran dan balap liar. Masyarakat harus menjadi lingkungan yang aman, yang berani menegur dengan santun saat melihat penyimpangan remaja di ruang publik.

Selanjutnya yang keempat adalah ekosistem lingkungan ibadah sebagai jangkar spiritual yang kontekstual. Rumah ibadah baik masjid, gereja, pura, vihara, maupun klenteng memegang peran penting sebagai penyuplai nilai moral keimanan. Namun, pendekatan bimbingan keagamaan bagi Gen Z dan Alpha tidak boleh lagi bersifat doktriner kaku yang intimidatif.

Tokoh-tokoh agama sebagai pengelola rumah ibadah harus mampu mengemas internalisasi nilai ketakwaan secara dialogis, kontekstif, bersahabat, bukan doktrinal yang kaku. Relevan dengan dilema kehidupan modern remaja, sehingga menjadi imunitas internal. Ketika nilai ketakwaan dan toleransi telah mengakar kuat di dalam jiwa pemuda, mereka akan memiliki benteng internal yang kokoh untuk menolak paparan radikalisme maupun paham hedonisme ekstrem.

Terakhir yang kelima adalah ekosistem ruang digital: garis depan literasi berbasis moral. Ruang digital, garis depan literasi baru dengan tingkat penetrasi internet Indonesia yang masif, ruang digital kini menjelma menjadi ruang kelas kedua bagi generasi muda. Di sinilah pertempuran karakter yang sesungguhnya terjadi. Strategi pengentasan pada ekosistem ini wajib menyentuh aspek literasi digital yang berbasis moral (netiket).

Selain itu, regulasi digital yang tegas dan sistem moderasi konten yang proaktif dari regulator menjadi harga mati untuk melindungi anak-anak dari paparan judi online, pornografi, dan ujaran kebencian. Masyarakat dan kreator konten harus berkolaborasi secara masif untuk membanjiri lini masa dengan konten-konten edukatif demi mengimbangi banjir narasi toksik di ruang siber. Kita membutuhkan gerakan bersama untuk membanjiri lini masa dengan konten-konten edukatif dan inspiratif guna mengimbangi narasi toksik.

Menyelamatkan karakter generasi muda tidak bisa diselesaikan dengan jargon politik atau sekadar statistik kemajuan di atas kertas. Krisis ini menuntut kerja kolaboratif yang tersinkronisasi antara orang tua di rumah, guru di sekolah, tokoh agama di rumah ibadah, warga di lingkungan tetangga, hingga para kreator di ruang siber.

Hanya dengan orkestrasi yang kokoh antara keteladanan orang tua di rumah, ketegasan nilai di sekolah, kepedulian warga di masyarakat, jangkar moral di rumah ibadah, serta regulasi inovatif pemerintah di ruang digital, kita dapat memastikan bahwa jutaan pemuda yang kita miliki hari ini akan tumbuh menjadi tulang punggung bangsa yang kokoh, berintegritas, dan membawa Indonesia memimpin dunia dengan martabat yang luhur. Jutaan pemuda Indonesia akan tumbuh menjadi generasi emas yang cerdas sekaligus mulia budi pekertinya.

Penulis: Muktiani Asrie Suryaningrum, S.Sos., MPH

Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Penata KKB) Ahli Madya,

Pengurus Pusat Koalissi Kependudukan Indonesia (KKI) dan,

Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI)

Kenaikan harga terjadi di tengah terbatasnya pasokan kakao global yang menjaga harga komoditas tetap berada pada level relatif tinggi

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyampaikan, kinerja ekspor kakao Indonesia tumbuh positif sepanjang 2025 di tengah tekanan pasokan kakao global.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor kakao Indonesia pada 2025 mencapai 3,5 miliar dolar AS atau tumbuh 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan harga kakao global dan permintaan yang tetap kuat di pasar internasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Kepala Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani menjelaskan meskipun volume ekspor kakao Indonesia tercatat turun sekitar 2 persen sepanjang 2025, nilai ekspor tetap meningkat seiring kenaikan rata-rata harga kakao global sebesar 6 persen.

Lemak dan minyak kakao (HS 180400) menjadi produk ekspor utama dengan kontribusi sekitar 62 persen dari total ekspor kakao nasional atau senilai 2,2 miliar dolar AS sepanjang 2025.

“Kenaikan harga terjadi di tengah terbatasnya pasokan kakao global yang menjaga harga komoditas tetap berada pada level relatif tinggi. Kondisi ini turut mendorong kinerja ekspor kakao Indonesia, yang didominasi produk olahan bernilai tambah sehingga memiliki daya saing kuat di pasar global,” katanya.

Rini menambahkan, pertumbuhan nilai ekspor kakao Indonesia mencerminkan semakin berkembangnya industri pengolahan di dalam negeri. Saat ini, struktur ekspor tidak lagi bertumpu pada bahan baku, melainkan pada produk olahan seperti lemak dan minyak kakao, bubuk kakao, serta pasta kakao.

“Hal ini menunjukkan semakin kuatnya daya saing industri kakao nasional sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujar Rini.

Dari sisi pasar tujuan, Amerika Serikat dan India menjadi tujuan utama ekspor kakao Indonesia pada tahun 2025 dengan nilai ekspor yang hampir berimbang, masing-masing mencapai 619 juta dolar AS dan 618 juta dolar AS, atau sekitar 17 persen dari total ekspor nasional.

Sementara itu, China menempati posisi ketiga dengan nilai ekspor sebesar 446 juta dolar AS dan pangsa sekitar 12 persen. Ketiga pasar utama tersebut juga mencatat pertumbuhan yang signifikan, dengan kenaikan ekspor sebesar 141 persen ke Amerika Serikat, 196 persen ke India, dan 105 persen ke China.

Dalam perdagangan global, Indonesia tercatat berada di posisi ke-12 sebagai eksportir kakao dunia dengan pangsa pasar sekitar 3 persen atau senilai 2,6 miliar dolar AS pada tahun 2024.

Ekspor kakao utama dunia masih didominasi oleh Jerman, Belanda, dan Pantai Gading. Selain mencatat pertumbuhan ekspor yang signifikan, Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor kakao ke sejumlah pasar potensial.

International Trade Centre (ITC) memperkirakan terdapat potensi ekspor kakao sekitar 1 miliar dolar AS yang masih dapat dioptimalkan, terutama di pasar Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia.

Potensi peningkatan ekspor Kakao Indonesia didukung oleh sejumlah faktor, antara lain penguatan harga kakao global, permintaan internasional yang tetap tinggi di tengah keterbatasan pasokan, hilirisasi kakao menjadi produk kakao olahan, serta kinerja industri pengolahan domestik yang relatif stabil.

Dengan permintaan global yang terus tumbuh di tengah keterbatasan bahan baku, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekspor, didukung oleh hilirisasi kakao menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi serta kinerja industri pengolahan domestik yang stabil.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dompu (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan.

"Ini adalah tanda bahwa kawasan pesisir kita mulai bangkit dan siap menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Fahri Hamzah dalam pernyataannya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Pada 15 Juni 2026, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) Kawasan Dorokarama II Segmen I Tahun 2025 di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ia menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kawasan Dorokarama II yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi, apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat.

"Banyak talenta di pelosok desa yang memiliki kemampuan mendesain dan mentransformasi kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih baik. Mereka adalah arsitek-arsitek bertalenta yang dimiliki daerah," ucap Fahri.

Selain pembangunan infrastruktur permukiman, Fahri menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan pembangunan manusia agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Bupati Dompu Bambang Firdaus mengapresiasi pemerintah pusat atas dukungan dalam pelaksanaan program pengentasan permukiman kumuh terpadu di Desa Soro.

Dia memandang program tersebut telah menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak huni.

Kawasan Dorokarama II memiliki luas sekitar 8,7 hektare. Dari luasan tersebut penanganan melalui program DAK PPKT baru mencakup 2,28 hektare, sehingga masih terdapat kawasan yang memerlukan intervensi lanjutan.

Pemerintah Kabupaten Dompu berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus berlanjut guna menyelesaikan penanganan kawasan kumuh yang tersisa secara bertahap dan berkelanjutan.

Pewarta: Sugiharto Purnama/Ady Ardiansah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk membangun ekosistem layanan kesehatan terintegrasi bagi lansia untuk menangkap potensi ekonomi kelompok usia lanjut yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun hingga Rp700 triliun per tahun pada 2045.

Direktur Komersial Kimia Farma Hanadi Setiarto mengatakan peningkatan populasi lansia akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan industri kesehatan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

"Kimia Farma tidak hanya menyediakan produk dan layanan kesehatan, tetapi juga membangun infrastruktur nasional untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045," kata Hanadi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Perseroan menerapkan Silver Economy Blueprint atau cetak biru ekonomi penuaan untuk mencapai potensi tersebut dengan membangun ekosistem kesehatan lansia atau healthy ageing yang terintegrasi seiring peningkatan populasi lansia nasional.

Ia menyampaikan proporsi penduduk lanjut usia diperkirakan mencapai 20 persen dari total populasi Indonesia pada 2045, naik dari sekitar 12 persen pada 2026.

Sementara itu, kelompok lansia saat ini menyerap sekitar 30 persen hingga 40 persen belanja kesehatan nasional atau setara Rp190 triliun hingga Rp260 triliun per tahun.

Menurut Hanadi, tingginya belanja kesehatan tersebut dipicu konsumsi layanan kesehatan lansia yang mencapai tiga hingga lima kali lebih tinggi dibanding kelompok usia lain dan didominasi penyakit kronis.

Di tengah peningkatan biaya obat, Kimia Farma menilai perubahan demografi menjadi peluang untuk mengembangkan model bisnis layanan kesehatan berbasis pencegahan dan rehabilitasi.

Perseroan memperkirakan sekitar 70 persen nilai pasar masa depan sektor kesehatan akan berada pada layanan terintegrasi, meliputi home care atau layanan kesehatan di rumah dan layanan perawatan jangka panjang sebesar 20 persen, pengelolaan penyakit kronis 20 persen, layanan kebugaran dan pencegahan 15 persen, serta layanan diagnostik 15 persen.

Selain itu, perseroan juga mengembangkan layanan layanan pencegahan dan perawatan personal melalui portofolio Healthspan yang didukung produk farmasi dan herbal bagi lansia.

PT Kimia Farma Diagnostika (KFD) menyediakan layanan diagnostik, pemeriksaan kesehatan, dan deteksi dini risiko penyakit kronis bagi kelompok usia lanjut.

Untuk lansia dengan keterbatasan mobilitas, perseroan menyediakan layanan home care melalui Home Lab, Home Pharmacy, dan Home Nurse.

Hanadi mengatakan pengembangan ekosistem healthy ageing masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan integrasi layanan home care, pembiayaan preventif, serta kekurangan tenaga pendamping lansia dan tenaga kesehatan geriatri​​​​​​​​​​​​​​.

​​​​​​​Selain itu, akses layanan kesehatan khusus lansia di luar kota besar juga dinilai olehnya masih terbatas. Menurut dia, Kimia Farma mendorong kolaborasi pemerintah, swasta, dan komunitas lansia untuk membangun ekosistem layanan kesehatan lansia yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, perseroan juga mendorong model pembiayaan multisaluran yang mengombinasikan BPJS Kesehatan, corporate wellness atau program kesehatan perusahaan, asuransi swasta, hingga model co-payment atau pembiayaan bersama guna mendukung layanan healthy ageing yang inklusif.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan konsumsi susu masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan daya saing demi menciptakan generasi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita selamatkan bangsa kita, dengan menyelamatkan generasi kita. Mari promosikan terus untuk minum susu setiap hari," kata Hanif ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Dia menyoroti rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia yang rata-rata baru setara satu sendok per hari dan perlu segera ditingkatkan.

Hanif menilai peningkatan konsumsi susu menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang sehat dan produktif.

Dia konsumsi susu nasional saat ini masih berkisar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara sekitar satu sendok susu per orang setiap hari.

Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Ia menekankan ketersediaan gizi yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas generasi produktif yang akan menjadi penggerak pembangunan nasional pada masa mendatang.

Hanif menegaskan peningkatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Segera gelorakan semangat minum susu. Wajib, karena sampai hari ini baru satu sendok (konsumsi susu), kita tidak mau kehilangan satu pun generasi kita setiap harinya. Bangun iklim, hilirisasi," katanya.

Menurutnya, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada peringatan Hari Susu Nusantara, melainkan harus diwujudkan dalam perubahan pola konsumsi masyarakat sehari-hari.

Ia mengingatkan Indonesia sedang menikmati bonus demografi sehingga penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat strategis bagi masa depan bangsa.

Karena itu, edukasi mengenai pentingnya konsumsi susu perlu terus diperluas agar kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi semakin meningkat.

Melalui peringatan Hari Susu Nusantara 2026, Hanif berharap gerakan minum susu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyatakan kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produksi.

Kajian sektoral Indonesia Eximbank Institute mencatat Indonesia masih menjadi eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia pada 2025, baik untuk minyak kelapa mentah maupun minyak kelapa dimurnikan, dengan pangsa pasar global sekitar 22 persen.

Kepala Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengatakan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tetap meningkat meski volume pengiriman menurun.

Sepanjang Januari-Desember 2025, volume ekspor turun sekitar 18 persen, namun nilai ekspor kumulatif naik lebih dari 43 persen.

Menurut Rini, kenaikan nilai ekspor terutama dipicu lonjakan harga akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Kondisi tersebut turut dipengaruhi El Nino yang membuat sebagian pabrik mengurangi kapasitas produksi sementara.

Dia menjelaskan Indonesia berada di bawah Filipina yang menguasai sekitar 49 persen pasar ekspor minyak kelapa dunia. Sementara itu, Belanda menempati posisi ketiga dengan pangsa sekitar 10 persen.

Di tengah persaingan tersebut, Indonesia Eximbank Institute menilai daya saing ekspor minyak kelapa Indonesia, terutama produk dimurnikan, masih cukup resilien.

Indonesia juga memiliki keunggulan dari sisi diversifikasi pasar ekspor. Produk minyak kelapa Indonesia telah menjangkau lebih dari 90 negara, dengan pasar utama meliputi Belanda, Tiongkok, Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

Indonesia Eximbank Institute berpendapat Indonesia memiliki peluang penetrasi lebih lanjut ke Eropa dan kawasan non-tradisional, mengingat permintaan global terhadap minyak kelapa murni terus meningkat seiring tren gaya hidup sehat dan penggunaan produk alami di sektor pangan, kosmetik, serta kesehatan.

Secara umum, Indonesia Eximbank Institute memproyeksikan nilai ekspor minyak kelapa Indonesia tumbuh moderat sekitar 9 persen pada 2026. Prospek tersebut dipengaruhi pemulihan produksi dari negara kompetitor seperti Filipina serta penyesuaian harga kelapa menuju level normal.

Meski demikian, sektor minyak kelapa masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku. Produksi kelapa nasional tertekan oleh penuaan pohon, produktivitas pekebun kecil yang masih rendah, cuaca ekstrem, serta meningkatnya ekspor kelapa bulat.

Rini menilai peremajaan kebun kelapa dan penguatan hilirisasi menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan industri. Pemerintah telah merealisasikan peremajaan sekitar 44,9 ribu hektare pada 2024 dan menargetkan perluasan program replanting pada 2026-2027.

Peremajaan kebun kelapa dan hilirisasi disebut menjadi strategi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku minyak kelapa di masa depan.

“Upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran minyak kelapa sebagai komoditas potensial yang berkelanjutan dan mampu mendorong kinerja ekspor nasional ke depan,” kata Rini.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mempererat hubungan bilateral melalui penguatan kemitraan strategis komprehensif bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Prancis, guna meningkatkan kerja sama di berbagai sektor utama.

"Kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya comprehensive strategic partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang dan lebih berdampak," kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya saat kunjungan kenegaraan di Istana Elysee, Kamis waktu setempat, dalam siaran daring yang dipantau dari Jakarta.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua pemimpin dalam memperdalam kolaborasi di bidang pertahanan, energi bersih, hingga riset teknologi.

"Dalam beberapa hal Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik," kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Wadah ini dirancang khusus untuk meningkatkan investasi dan memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Prancis dalam ekosistem ekonomi Indonesia.

Selain fokus pada investasi, percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-EU-CEPA menjadi agenda prioritas yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dukungan Presiden Macron dinilai krusial dalam mempercepat proses diplomasi ekonomi lintas benua ini.

Dalam tataran geopolitik, kedua pemimpin sepakat bahwa stabilitas di Timur Tengah merupakan faktor krusial yang berdampak langsung pada rantai pasok global dan keamanan energi dunia. Keduanya menekankan pentingnya solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo memandang Prancis dan Eropa merupakan kekuatan dunia yang penting dalam tatanan global. Penguatan relasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi dunia yang multipolar agar tercipta keseimbangan serta perdamaian yang lebih stabil.

Presiden Prabowo tiba di Prancis sejak Selasa (26/5) dan sempat melaksanakan Shalat Idul Adha di KBRI Paris pada Rabu (27/5) bersama dengan para diaspora Indonesia. Dalam kunjungan kenegaraan di istana Elysee hari ini, Prabowo didampingi oleh puteranya Didit Hediprasetyo, sementara Presiden Macron didampingi ibu negara Prancis, Brigitte Macron.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Transformasi pendidikan terus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 . Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Seminar Nasional dan peluncuran Indonesia Center for Transformative Education (ICTE) bertema “Innovative and Impactful Universities for Advanced Indonesia 2045” yang digelar di Gedung Guru, Jakarta, Rabu (20/5).

Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi, mengatakan antusiasme tenaga pendidik terhadap pembelajaran transformatif sangat tinggi. Bahkan, pelatihan yang dilaksanakan secara daring berhasil menjangkau sekitar dua juta peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Unifah, tingginya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa para guru memiliki semangat besar untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dunia pendidikan.

“Kami surprised dan bangga atas animo yang tinggi para guru mengikuti pelatihan yang kami laksanakan secara daring hingga mencapai dua juta viewers,” ujar Unifah.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta itu menjelaskan, pembelajaran transformatif kini menjadi tren di lingkungan perguruan tinggi. Namun, minat untuk mempelajarinya juga tumbuh di kalangan guru sekolah dasar hingga menengah.

Ia menilai para guru sebenarnya memiliki motivasi belajar yang kuat, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan yang memadai dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan kompetensi akademik, organisasi guru tersebut juga menjalankan program penguatan literasi keuangan bagi para pendidik. Program itu bertujuan membantu guru memiliki kecerdasan finansial dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi situasi sulit.

Unifah menekankan pentingnya membangun budaya menabung dan perencanaan keuangan jangka panjang di kalangan tenaga pendidik. Program literasi finansial tersebut nantinya akan dijalankan bersama sektor perbankan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing daerah.

Pendidikan Tinggi Harus Jadi Pusat Solusi Sosial

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Fauzan, menyampaikan keyakinannya bahwa seminar tersebut akan melahirkan berbagai gagasan dan solusi bagi persoalan pendidikan tinggi di Indonesia.

Menurut Fauzan, tantangan klasik seperti mutu, akses, dan relevansi pendidikan tinggi masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan langkah transformasi nyata agar kampus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia yang dibentuk melalui ekosistem pendidikan yang sehat, adaptif, dan visioner.

Fauzan menyebut perguruan tinggi pada hakikatnya merupakan ruang untuk menumbuhkan keberanian berpikir, kepekaan sosial, serta kemampuan menciptakan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Karena itu, kampus tidak lagi cukup hanya menjadi “menara ilmu”, melainkan harus bergerak menjadi pusat solusi sosial yang mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

“Perguruan tinggi harus menjadi tempat lahirnya pemimpin yang memiliki jiwa problem solver demi masa depan bangsa yang lebih baik,” ujar Fauzan, dalam sambutannya melalui tayangan video.

Fauzan turut mengapresiasi peluncuran Indonesia Center for Transformative Education (ICTE) yang diharapkan menjadi pusat kolaborasi baru dalam pengembangan pendidikan tinggi nasional.

Keberadaan ICTE dinilai dapat menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan segar yang mempertemukan ilmu pengetahuan, teknologi, kemanusiaan, dan nilai kebangsaan demi menyiapkan masa depan pendidikan Indonesia.

Peningkatan kinerja Indonesia Eximbank ini sejalan dengan peningkatan aktivitas Pembiayaan Ekspor Nasional

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank membukukan laba bersih sebesar Rp77 miliar pada triwulan I 2026.

Capaian tersebut tumbuh 81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Eksekutif LPEI Sukatmo Padmosukarso mengatakan, kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas bisnis serta perbaikan kualitas aset.

“Peningkatan kinerja Indonesia Eximbank ini sejalan dengan peningkatan aktivitas Pembiayaan Ekspor Nasional dan perbaikan fundamental pengelolaan aset serta mencerminkan peran aktif Indonesia Eximbank dalam mendukung program Astacita Pemerintah, namun tetap memenuhi prudential norms untuk menjaga kualitas pembiayaan dan keberlanjutan usaha,” kata Sukatmo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia merinci, pembiayaan business unit tercatat sebesar Rp32,3 triliun, meningkat 13 persen dibandingkan Rp28,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, penjaminan mencapai Rp4,2 triliun dan volume asuransi sebesar Rp1,4 triliun. Menurut LPEI, capaian tersebut menegaskan peran aktif Indonesia Eximbank dalam mendukung pembiayaan dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha berorientasi ekspor.

Dari sisi kualitas aset, LPEI mencatat collection dan special asset sebesar Rp648 miliar. Perbaikan kualitas aset turut mendorong rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) nett membaik menjadi 1,77 persen dari sebelumnya 2,41 persen pada posisi Desember 2025.

LPEI menilai capaian tersebut menunjukkan efektivitas strategi pengelolaan bisnis dan risiko untuk menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, realisasi penyaluran Penugasan Khusus Ekspor (PKE) pada triwulan I 2026 mencapai Rp3,6 triliun atau meningkat 39 persen secara tahunan.

Program PKE Trade Finance dan PKE Kawasan menjadi kontributor terbesar penyaluran tersebut, sedangkan Program PKE UKM tercatat sebagai program dengan portofolio debitur terbanyak.

“Melalui program PKE, pelaku usaha berorientasi ekspor dapat meningkatkan kapasitas produksi, menjaga keberlanjutan usaha, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global, serta memperluas akses ke pasar internasional, khususnya negara-negara non-tradisional,” ujar Sukatmo.

Tidak hanya mencatatkan kinerja keuangan positif, LPEI juga memperkuat peran pengembangan ekspor melalui layanan konsultasi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Hingga Maret 2026, jumlah Desa Devisa binaan LPEI meningkat menjadi 2.379 desa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199 Desa Devisa mengalami peningkatan kualitas melalui penguatan kelembagaan, pelatihan manajemen ekspor, penguatan proses produksi, serta perluasan akses pasar termasuk melalui kegiatan business matching.

Selain itu, Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan itu berhasil mencetak 120 eksportir baru sehingga total akumulasi eksportir binaan mencapai 1.774 eksportir.

“Berbagai pencapaian ini mencerminkan komitmen Indonesia Eximbank dalam memperkuat ekosistem ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan, asuransi, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor,” kata Sukatmo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026