JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah meningkatnya investasi industri dan tuntutan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang semakin menentukan daya saing kawasan industri.

Tidak lagi hanya mengandalkan infrastruktur dan utilitas, kawasan industri kini dituntut mampu membangun tata kelola lingkungan yang berbasis data, didukung monitoring jangka panjang, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pandangan tersebut mengemuka dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diselenggarakan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) sekaligus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Gresik (KEK Gresik).

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor.

"Butuh kolaborasi bersama industri, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Eddy Setiadi Soedjono menjelaskan, kondisi lingkungan kawasan industri maupun wilayah pesisir tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu parameter ataupun satu kali pengamatan.

"Perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem pesisir, maupun produktivitas sumber daya perikanan dipengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan," kata Eddy.

Menurut dia, pendekatan berbasis data menjadi landasan penting agar setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah mengungkapkan, pembangunan industri dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan melalui sistem monitoring yang konsisten dan didukung aksi nyata di lapangan.

"Kami mengapresiasi langkah BKMS yang telah menginisiasi penanaman ribuan pohon mangrove di kawasan Kalimireng. Selain membantu mengurangi abrasi dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, mangrove menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang," ujar dia.

Sebagai implementasi pendekatan tersebut, JIIPE secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan menggunakan hasil uji laboratorium terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Aksi untuk ekosistem dan masyarakat pesisir

Selain memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, JIIPE juga menjalankan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir yang diharapkan memberikan manfaat ekologis sekaligus mendukung keberlanjutan mata pencarian masyarakat.

Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, akademisi, tenant kawasan, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan penanaman 1.000 bibit mangrove, pelepasan 1.000 benih ikan, serta 100 benih kepiting di kawasan Kalimireng.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Arief Witjaksono menyatakan, penyebaran benih ikan dan kepiting diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Harapannya, hasil tangkapan dapat semakin tersedia di sekitar kawasan sehingga nelayan tidak perlu melaut lebih jauh. Upaya ini harus dijaga bersama agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan," kata dia.

Tokoh masyarakat pesisir Kalimireng Isharul berharap, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar pembangunan kawasan industri berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Gresik) Hamzah Takim menilai, penanaman mangrove di sepanjang aliran Sungai Kalimireng merupakan langkah positif dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kawasan tangkap nelayan.

Penguatan infrastruktur lingkungan

Selain memperkuat sistem monitoring dan rehabilitasi ekosistem pesisir, JIIPE juga terus mengembangkan infrastruktur lingkungan sebagai bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Saat ini JIIPE telah mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan.

Seiring berkembangnya kawasan industri dan meningkatnya aktivitas operasional, BKMS juga tengah menyiapkan pengembangan fasilitas tersebut menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Bambang Soetiono menyampaikan, tata kelola lingkungan telah menjadi bagian dari strategi pembangunan kawasan.

"Ke depan, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola lingkungannya. Karena itu kami terus memperkuat monitoring berbasis data, mengembangkan infrastruktur lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, tenant, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan," ujar Bambang.

Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, penguatan infrastruktur lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan kolaborasi multipihak, sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri yang kompetitif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bogor: PT Phytochemindo Reksa meresmikan Pabrik Klapanunggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian industri ekstrak bahan baku alam di Indonesia. Fasilitas ini disebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan industri berbasis riset yang menargetkan daya saing global.

Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 23.235 meter persegi tersebut merupakan fasilitas produksi terbesar dalam sejarah perusahaan. Infrastruktur ini mencakup area produksi, laboratorium riset, hingga gudang terintegrasi, dan dirancang untuk menopang operasional jangka panjang hingga 20 tahun ke depan dengan standar mutu yang ketat.

Peresmian ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam industribahan baku alam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor untuk sektor farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Direktur Utama Phytochemindo Reksa, Patrick Kalona, menegaskan pembangunan pabrik ini bukan sekadar ekspansi kapasitas produksi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang berbasis ilmu pengetahuan.

“Peresmian Pabrik Klapanunggal adalah komitmen kami untuk membangun kemandirian ekstrak bahan alam nasional berbasis riset. Herbal Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi solusi kesehatan global jika dikembangkan secara ilmiah dan berkelanjutan,” ujar dia dalam keteranganya.

Ia menambahkan, perusahaan ingin menggeser pandangan bahwa produk herbal hanya berbasis tradisi, menjadi bagian dari industri sains modern yang memiliki nilai tambah tinggi di pasar internasional.

Pabrik Klapanunggal telah mengantongi sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menjadi standar tertinggi dalam industri obat bahan alam di Indonesia.

Perwakilan BPOM, Mohamad Kashuri, menilai fasilitas ini mencerminkan kemajuan industri obat bahan alam nasional yang semakin berbasis riset dan inovasi.

“Konsistensi penerapan standar CPOBAB sangat penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk. Kami mendukung penguatan industri berbasis riset agar mampu bersaing di pasar global,” katanya.

Hilirisasi dan potensi biodiversitas

Pengembangan fasilitas ini dinilai sejalan dengan agenda hilirisasi industri kesehatan nasional. Indonesia yang memiliki kekayaan biodiversitas besar dinilai masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi tersebut akibat keterbatasan riset, standardisasi, dan industrialisasi.
Dengan hadirnya fasilitas produksi berbasis riset, industri diharapkan tidak hanya menjadi manufaktur, tetapi juga pusat inovasi yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

Phytochemindo juga memperkuat pengembangan inovasi melalui kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma, dan Universitas Indonesia.

Kerja sama tersebut menghasilkan berbagai inovasi seperti pengembangan ekstrak herbal terstandar, nano-kunyit, hingga produk propolis berbasis riset yang telah masuk ke tahap komersialisasi.

Hingga saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 300 produk dan telah mengekspor produk ekstrak herbal ke lebih dari 16 negara sejak awal 1990-an.

Di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap produk kesehatan berbasis bahan alami, industri ekstrak Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pemain utama di pasar internasional.

Peresmian Pabrik Klapanunggal menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian sektor kesehatan nasional sekaligus memperluas ekspor produk berbasis herbal Indonesia.

Acara peresmian juga dirangkaikan dengan peluncuran buku biografi pendiri perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan panjang dan fondasi inovasi yang telah dibangun sejak awal berdirinya perusahaan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Indonesia dan Singapura membahas penguatan kerja sama strategis di bidang energi, ketahanan pangan, hingga pengembangan kawasan industri berkelanjutan.

Sugiono mengatakan pembahasan kedua negara difokuskan pada persiapan Leaders’ Retreat mendatang sekaligus evaluasi kemajuan konkret kerja sama di berbagai sektor strategis. Pembahasan dilakukan dalam pertemuan bilateral bersama Menlu Singapura Vivian Balakrishnan.

“Diskusi hari ini berfokus secara khusus pada persiapan untuk Leaders' Retreat mendatang dan juga meninjau kemajuan nyata di berbagai sektor,” ujar Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Di sektor energi, Indonesia dan Singapura membahas perdagangan listrik lintas batas serta investasi energi berkelanjutan yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek listrik terbesar di kawasan.

“Mengenai energi, kami berbicara tentang perdagangan listrik lintas batas dan pengembangan serta investasi energi yang kami harapkan menjadi proyek listrik terbesar, terutama proyek listrik berkelanjutan,” katanya.

Selain energi, kedua negara juga sepakat memperluas kemitraan ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi agribisnis.

Sugiono menyebut kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus mendorong inovasi pertanian di kedua negara.

Dalam bidang industri, Indonesia dan Singapura juga akan melanjutkan pengembangan kawasan industri Batam, Bintan, Karimun (BBK) serta Kendal, sekaligus menjajaki pembentukan zona industri berkelanjutan baru.

“Kami akan membangun kesuksesan kawasan Industri Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal serta menjajaki perluasan zona industri berkelanjutan bersama,” ujarnya.

Menurut Sugiono, proyek-proyek tersebut tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga ditujukan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

“Inisiatif ini tentu saja merupakan proyek ekonomi, namun juga merupakan peluang bagi kedua negara kita untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi rakyat kita, menciptakan peluang, dan meningkatkan mata pencaharian,” katanya.

Dalam pertemuan itu, kedua menteri juga menegaskan kembali komitmen terhadap sentralitas ASEAN di tengah situasi geopolitik global yang dinilai semakin tidak menentu.

Sugiono mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki pandangan serupa terkait situasi di Timur Tengah yang berdampak terhadap keamanan energi dan rantai pasok global.

“Kami terus menekankan pentingnya deeskalasi, dialog, dan penghormatan penuh terhadap hukum internasional,” ujarnya.

Dia menambahkan komunikasi antara dirinya dan Vivian Balakrishnan selama ini berlangsung intensif dan cair sehingga memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

“Saya rasa kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dan diskusi yang sangat membuahkan hasil untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama kita,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan arah pembangunan industri Jakarta untuk 20 tahun ke depan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta Tahun 2026–2046.

Kebijakan ini disiapkan sebagai fondasi strategis transformasi industri Jakarta menuju kota global yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Ratu Elisabeth Rante Allo, menjelaskan bahwa RPIP 2026–2046 merupakan penjabaran visi Gubernur Pramono Anung dalam memperkuat peran industri Jakarta di tengah perubahan struktur ekonomi dan tantangan global.

"Bapak Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta harus memiliki arah industrialisasi yang jelas dan berjangka panjang. RPIP ini menjadi peta jalan resmi pembangunan industri Jakarta selama 20 tahun ke depan," ucap Ratu dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Menurut Ratu, Gubernur menekankan pentingnya arah industrialisasi yang jelas dan berjangka panjang. RPIP tersebut menjadi peta jalan resmi pembangunan industri Jakarta selama dua dekade mendatang.

Dalam RPIP 2026–2046, pembangunan industri Jakarta akan difokuskan pada pengembangan industri unggulan yang hemat lahan dan energi, rendah polusi, serta memiliki potensi ekspor tinggi. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan peran jasa industri

Ratu menegaskan, industri-industri tersebut dipilih dengan kriteria utama efisiensi lahan dan energi, ramah lingkungan, serta memiliki daya saing global. Sejalan dengan arahan Gubernur, Jakarta ditargetkan menjadi pusat industri maju, pusat inovasi, sekaligus hub jasa industri yang kompetitif di tingkat internasional

Selain industri skala besar, industri kecil dan menengah (IKM) juga diposisikan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Jakarta. Dalam kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, penguatan IKM secara eksplisit dimasukkan sebagai agenda strategis dalam RPIP 2026–2046

Melalui RPIP tersebut, IKM tidak hanya dibina, tetapi didorong untuk naik kelas dan menjadi bagian integral dari ekosistem industri Jakarta. IKM diposisikan bukan sekadar pelaku ekonomi pendukung, melainkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Jakarta menuju struktur yang inklusif, bernilai tambah, dan berdaya saing

"Pembangunan industri Jakarta ke depan difokuskan pada penguatan industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, ekonomi kreatif dan digital. Industri-industri tersebut dipilih dengan kriteria hemat lahan, hemat energi, rendah polusi, dan memiliki daya saing ekspor," papar Ratu.

Di samping itu, industri kecil dan menengah (IKM) juga akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Jakarta. Dalam kepemimpinan Gubernur Anung, penguatan IKM secara eksplisit ditempatkan sebagai agenda strategis dalam RPIP 2026 – 2046.

"Sesuai arahan Gubernur, RPIP memastikan IKM menjadi bagian integral dari ekosistem industri. IKM tidak hanya dibina, tetapi didorong naik kelas. RPIP memosisikan IKM bukan sekadar pelaku ekonomi pendukung, melainkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Jakarta menuju struktur yang inklusif, bernilai tambah, dan berdaya saing,” tegas Ratu.

Bisnis.com, BANDUNG— Koperasi Peternak Sapi Bandung Selatan (KPBS) di Pangalengan, Jawa Barat, berhasil memangkas biaya operasional produksi susu hingga rata-rata 17% per bulan setelah mengimplementasikan teknologi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam enam bulan terakhir.

Peralihan energi ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dalam memproduksi susu yang, selama ini masih mengandalkan bahan bakar solar.

Ketua KPBS Pengalengan, Aun Gunawan mengatakan, intervensi teknologi ini memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi biaya produksi susu.

“Dampak kepada peternak jelas ada, karena penerimaan susu itu juga memerlukan biaya, dengan adanya ini penghematan biaya juga luar biasa. Kalau ini mungkin sekitar 17% yang baru satu MCP (Milk Collecting Point) ya,” jelasnya, baru-baru ini.

Dia mengatakan, memang sudah sejak lama pihaknya ingin bergerak menuju industri berkelanjutan. Terlebih, limbah dari peternakan sapi ini menjadi sorotan meskipun pihaknya terus berupaya meminimalisasi itu.

“Sekarang kan feses sapi ini didorong untuk dioptimalkan jadi bio gas, sekarang kita lagi cari bagaimana skema terbaiknya,” ungkap Aun.

Aun menjelaskan, program ini sudah diimplementasikan sejak enam bulan lalu dengan harapan industri susu sapi ini bisa berkelanjutan.

Nantinya, ia juga akan mendorong implementasi ini bisa diterapkan di semua lini produksi. Sehingga industri susu sapi bisa terus berkembang.

“Untuk sekarang penerapan baru di sisi produksi di KPBS Pengalengan, nanti siapa tahu bisa diterapkan di peternak,” jelasnya.

Pihaknya menjelaskan penggunaan teknologi MCP atau tempat penampungan susu lainnya. Pemasangan teknologi efisiensi energi juga akan dilengkapi pada pendinginan susu agar penggunaan listrik dapat ditekan hingga 50%-70% dari pemakaian normal.

Saat ini, ia menjelaskan, KPBS Pangalengan sudah berkolaborasi dengan 2.100 peternak di dua kecamatan dengan total populasi 16.000 sapi. Pihaknya saat ini mampu menampung 80 ton susu per hari.

“Sebenarnya ini masih ada gap antara permintaan dan pasokan, tapi kita sekarang mengoptimalkan yang ada saja dulu,” jelasnya.

Sementara itu, inisiator implementasi transisi energi baru terbarukan di industri produksi susu sapi, Ahmad Muzaki Syafii sekaligus Energy Transition Project Lead WRI Indonesia menjelaskan peralihan penggunaan energi baru terbarukan merupakan tren yang saat ini terjadi di dunia.

“Latar belakangnya, tentu saja kita melihat tren global. Salah satunya bahwa transisi ke energi terbarukan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Kami ingin melihat bahwa sektor hulunya juga terlibat dalam transisi energi,” ujar perwakilan WRI Indonesia.

Ahmad mengemukakan teknologi EBT yang diterapkan di KPBS Pangalengan mencakup dua sektor. Pertama, teknologi variable speed drive (VSD) atau pengatur kecepatan inverter di pusat tempat susu koperasi peternak (PTSKP) untuk mengatur kecepatan tenaga chill water pump, sehingga tidak bekerja penuh terus menerus.

Kedua, solar waterheater (SWH) atau Pemanas Air Tenaga Surya yang dipasang di Los Cimau, menargetkan efisiensi energi untuk pemanas air yang sebelumnya mencapai 70%-80% dari total penggunaan energi.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan infrastruktur dan layanan dasar dalam arah pembangunan sepanjang 2025 hingga 2026.

Hal itu seiring arah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memasuki fase stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan sejalan dengan agenda pembangunan RPJPD 2025–2045.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika, menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas lintas sektor.

“Kami memperkuat pertanian, industri, dan komoditas unggulan berbasis inovasi serta keberlanjutan. Hilirisasi, insentif UMKM, pengembangan ekonomi hijau dan biru, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas,” katanya dalam acara BIG Conference, Senin (8/12/2025).

Menurut Eka, pihaknya menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fondasi pengurangan ketimpangan.

“Pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kawasan potensial, peningkatan konektivitas ekonomi daerah, dan penguatan sektor UMKM,” lanjut Eka.

Dampak kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam target ekonomi 2026.

Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp 64,6 juta, tingkat pengangguran turun ke kisaran 6,30–6,65%, kemiskinan menurun hingga 5,51–6,02%, dan ketimpangan (gini ratio) diharapkan bergerak pada kisaran 0,420–0,425.

Pemerintah daerah menilai bahwa perbaikan indikator kesejahteraan ini dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan akses dan produktivitas.

Eka menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci agar target ekonomi 2026 tercapai. “

Tidak ada pembangunan ekonomi tanpa kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi ekonomi Jawa Barat berjalan lebih cepat dan inklusif,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa target ekonomi Jawa Barat 2026 disusun untuk tetap menjaga optimisme sekaligus memitigasi tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengambil langkah strategis dalam menciptakan industri yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global dengan meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha industri, khususnya di daerah.

Hal tersebut dilakukan melalui program pengembangan kompetensi serta peningkatan kapasitas pelaku industri kecil dan menengah (IKM) oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA).

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menegaskan, wirausaha IKM merupakan bagian penting dari tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kewirausahaan bukan semata-mata soal membuka usaha baru, melainkan tentang menghadirkan perubahan sosial dan ekonomi yang mendorong kemandirian serta produktivitas masyarakat,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Senin (24/11).

Wamenperin juga menjelaskan bahwa peningkatan tingkat kewirausahaan berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Semakin banyak wirausaha yang tumbuh, semakin luas pula kesempatan kerja yang tercipta, peningkatan pendapatan masyarakat dapat terjadi, dan ekonomi daerah semakin berkembang.

Berdasarkan data BPS 2024, Indonesia memiliki sekitar 4,4 juta pelaku IKM, yang berkontribusi sebesar 99,8% dari total pelaku usaha nasional. Namun demikian, rasio kewirausahaan masih berada pada kisaran 3,35–3,47% per Februari 2025. “Angka ini perlu terus didorong untuk mencapai target nasional sebesar 3,6% pada tahun 2029 atau lebih cepat,” ujar Faisol.

Wamenperin menyampaikan, penumbuhan wirausaha baru telah menjadi salah satu agenda besar Kemenperin, seiring dengan penguatan kebijakan transformasi industri menuju industri hijau serta percepatan digitalisasi. “Upaya ini diharapkan mampu menciptakan basis industri yang semakin merata di berbagai daerah dan tidak hanya terpusat pada perusahaan besar,” imbuhnya.

Dalam rangka mendorong lahirnya wirausaha baru di tingkat daerah, Kemenperin menyelenggarakan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada 13 November 2025. Kegiatan ini diikuti sebanyak 120 pelaku IKM dari Pasuruan dan wilayah sekitarnya.

Jawa Timur sendiri merupakan kontributor terbesar kedua sektor industri pengolahan nasional, dengan kontribusi mencapai 23,79% terhadap total output industri. Di tingkat kabupaten, Pasuruan dikenal sebagai wilayah dengan dominasi industri yang sangat kuat, berkontribusi hingga 60,65% terhadap PDRB. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,67 juta jiwa dan sekitar 70% berada pada usia produktif, Pasuruan memiliki potensi besar untuk pengembangan wirausaha industri.

Faisol menekankan, penumbuhan wirausaha baru tidak hanya bertujuan mendorong masyarakat membuka usaha, tetapi juga membentuk pola pikir kewirausahaan yang kuat. Dengan demikian, pertumbuhan wirausaha yang terjadi bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas untuk mampu bertahan, berkembang, dan berdaya saing.

Bisnis.com, JAKARTA— Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menekankan pentingnya reindustrialisasi dalam memacu perekonomian Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan.

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyampaikan konsep reindustrialisasi adalah bagaimana industri di Indonesia berkembang, dapat memenuhi kebutuhan negeri, dan membuka banyak lapangan-lapangan pekerjaan baru.

Hal itu disampaikannya dalam Sarasehan & Forum Group Discussion PII “Menuju Reindustrialisasi dan Industri Berkelanjutan Indonesia” di Gedung IDE, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Minggu (16/11/2025).

“Gagasan reindustrialisasi ini bukan berarti mengulang pola industrialisasi masa lalu yang cenderung dipersepsi negatif, karena mencemari lingkungan hidup, eksploitasi manusia, dan sering memunculkan perselisihan lahan produktif pertanian yang dialihfungsikan menjadi pabrik, misalnya. Tapi, reindustrialisasi ke depan mesti lebih selaras dengan abad ke-21, misalnya industri serkuler, harus berkelanjutan, regeneratif dan human centric,” kata Ilham Habibie, mengutip keterangan tertulisnya, Senin (17/11/2025).

Reindustrialisasi adalah membuat suatu bahan baku agar mempunyai nilai tambah untuk dijual kembali, yang sesuai dengan minat beli masyarakat. Menurutnya, konsep reindustrialisasi diperlukan di Indonesia untuk mengembalikan berjalannya sektor-sektor industri yang sesuai dengan peraturan dan meningkatkan ekonomi di masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan.

Sementara itu, hilirisasi dalam praktiknya tidak difokuskan pada sektor yang sudah kuat industrinya di Indonesia. Kebijakan industrinya tidak tepat karena tidak mendukung tenaga kerja besar.

“Konsep reindustrialisasi ini adalah memastikan perkembangan industri di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, menyerap tenaga kerja dalam negeri, dan membuat kebijakan pada sektor industri agar terciptanya peningkatan ekonomi yang baik,” kata Ilham Habibie.

Menurut Ilham Habibie, saat ini Indonesia sedang mengalami “deindustrialisasi dini” yang mencerminkan melemahnya sektor industri dalam negeri. Deindustrialisasi dipertegas oleh Ilham Habibie sebagai penurunan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Indonesia pernah menyentuh angka kontribusi di sektor industri lebih dari 20%. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, penurunan angka kontribusi dari sektor industri. Data pada triwulan II/2025 kontribusi sektor industri kembali turun di angka 17% terhadap PDB.

“Karena kita dulu di tahun 90-an mempunyai industri yang lebih besar dari masa sekarang. Sebelumnya kita menyentuh angka 20%, tetapi sekarang kita ada di bawah 20% yang berarti kita mengalami degradasi terhadap penurunan industri. Dan inilah yang disebut deindustrialisasi,” tutur Ilham Habibie.

Penurunan angka kontribusi itu disebut oleh Ilham Habibie terlalu “dini”. Menurutnya, seharusnya gejala ini terjadi setelah Indonesia mencapai titik tertingginya sebagai negara yang mengedepankan industrialisasi.

Dia mencontohkan negara Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat yang berawal sebagai negara agraris dalam membantu pertumbuhan ekonomi negaranya. Lalu, setelah berkembang, negara tersebut melakukan deindustrialisasi karena pertumbuhan ekonomi negaranya telah dipindahkan melalui sektor lain seperti jasa.

“Negara-negara tersebut melakukan deindustrialisasi bukan karena menurunnya sektor industri terhadap pasar. Namun, negara Jerman, Jepang, dan Amerika memfokuskan pertumbuhan ekonominya melalui sektor jasa. Di Indonesia, sektor jasa kita masih terlalu kecil yang tidak memberikan kontribusi sebesar industri,” kata Ilham Habibie.

Dia menuturkan hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, dengan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau bahan jadi, tidak mencukupi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reindustrialisasi untuk mengembalikan industri di jalur yang tepat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimis Indonesia siap memasuki masa depan industri yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Hal tersebut terlihat dari Pameran Showcase Program Unggulan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan tema “Satu Tahun Industrialisasi, Ekonomi Indonesia Tumbuh Tangguh” yang berlangsung pada tanggal 5-9 November 2025 di Mall Gandaria City Jakarta Selatan.

Pameran ini menjadi momentum untuk menampilkan capaian dan inovasi yang telah ditempuh oleh Kemenperin selama satu tahun terakhir.

Melalui pameran ini, Kemenperin menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Hal ini sejalan dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan misi Asta Cita Presiden.

Menperin menjelaskan, pameran ini diselenggarakan di ruang publik untuk menjangkau masyarakat umum yang lebih luas serta menunjukkan produk manufaktur yang digunakan sehari-hari merupakan hasil nyata dari produksi industri nasional.

Ini disampaikannya saat pembukaan Pameran Showcase Program Unggulan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Tidak hanya sebagai produk sehari-hari, namun produksi industri nasional mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dan memberikan kontribusi penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ungkapnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Jumat (7/11).

Pameran ini menghadirkan lebih dari 50 pelaku industri binaan Kemenperin dan menampilkan berbagai program dan produk inovatif serta teknologi digitalisasi. Inovasi industri akan ditampilkan dengan beberapa zona tematik yaitu:

1. Zona Industri Makanan dan Minuman – menampilkan produk inovatif berbasis bahan baku berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan.

2. Zona Industri Kimia dan Farmasi – menunjukkan produk dengan teknologi tinggi, berdaya saing, dan tinggi peminat.

Zona Industri Industri Tekstil dan Ekosistem – 3. menggambarkan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

4. Zona Industri Alat Kesehatan – memperlihatkan produk alat kesehatan lokal yang telah menembus pasar ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten produsen gas industri PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk. (SBMA) berencana menambah sejumlah lini bisnis baru, termasuk konstruksi dan pengelolaan limbah.

Rini Dwiyanti, Direktur Utama Surya Biru Murni Acetylene, menyampaikan langkah ini bukan sekadar ekspansi, tetapi bagian dari strategi jangka panjang perseroan. Ekspansi akan memperkuat ekosistem bisnis gas industri SBMA melalui pemanfaatan hasil samping produksi acetylene (limbah karbid) menjadi bahan bangunan bernilai tambah.

Langkah ini diumumkan melalui keterbukaan informasi yang dirilis pada 2 Oktober 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban regulasi sesuai Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

“Perubahan lini usaha tersebut telah dinyatakan layak berdasarkan hasil Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Publik independen. SBMA akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 10 November 2025,” paparnya dalam keterangan resmi, Senin (13/10/2025)

Dalam rencana bisnis barunya, SBMA akan menambahkan tujuh Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dimana penambahan ini akan menjadi diversifikasi dan tetap berakar kuat pada industri gas.

Diversifikasi ini dinilai strategis, mengingat meningkatnya permintaan akan jasa konstruksi dan pengelolaan limbah di Kalimantan Timur, khususnya dalam mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan infrastruktur bisnis yang telah mapan di wilayah tersebut, SBMA berada di posisi strategis untuk menjadi salah satu pemasok utama bahan konstruksi dan layanan industri berkelanjutan.

"SBMA yang beroperasi di Balikpapan punya first mover advantage sebagai anak daerah. SBMA siap menangkap peluang nasional, bukan hanya pelengkap proyek IKN," ujar Rini.

Tujuh KBLI baru yang diusulkan SBMA mencakup:

• KBLI 23953 – Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi: Produksi material bangunan seperti paving block.
• KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya: Distribusi material bangunan.
• KBLI 38220 – Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya: Pengelolaan limbah B3. SBMA berencana memproduksi bahan konstruksi dari limbah karbid, sebagai bentuk upaya daur ulang yang ramah lingkungan.
• KBLI 2392 & 23929 – Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik: Produksi ubin, batu bata, dan sejenisnya.
• KBLI 49432 – Kegiatan Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus: Transportasi bahan khusus dan material industri.
• KBLI 46100 – Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa atau Kontrak: Perdagangan berdasarkan kontrak proyek.

Diversifikasi ini diharapkan mampu membuka sumber pendapatan baru, meningkatkan kinerja keuangan, sekaligus memperkuat citra perusahaan sebagai pelaku industri yang mendukung keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan.

Meski SBMA tengah menghadapi transformasi besar dalam kegiatan usahanya, struktur pemegang saham Perseroan tetap stabil tanpa perubahan signifikan.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per September 2025, berikut adalah susunan kepemilikan sahamnya, jumlah investor SBMA yang berakhir pada bulan September 2025 menunjukkan jumlah pemegang saham naik jadi 3.615 user atau naik 146 dari bulan sebelumnya 3.469 investor.

Kestabilan komposisi ini menjadi sinyal positif atas kepercayaan pasar terhadap arah strategis SBMA. Stabilitas komposisi kepemilikan juga menunjukkan bahwa diversifikasi ini disambut dengan optimisme, bukan kekhawatiran.

Dengan diversifikasi ini, SBMA tidak hanya memperluas lini usaha, tetapi juga mengambil posisi sebagai pelaku industri yang mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai.

Rencana produksi material bangunan dari limbah karbid adalah contoh konkret dari upaya perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan dampak lingkungan.

“Diversifikasi ini bukan berarti kami meninggalkan bisnis inti di gas industri. Sebaliknya, kami memperkuat fondasi bisnis tersebut dengan menambahkan sektor yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasi,” ujar Rini.

Dengan fondasi bisnis gas yang kokoh dan dukungan pasar yang terus meningkat, SBMA melangkah mantap menuju transformasi hijau yang tak hanya memperkuat posisi di industri, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Indonesia.