IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) sepakat memperkuat pengembangan industrialisasi hijau yang berorientasi pada penciptaan green jobs dan transisi energi berkelanjutan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie mengatakan, isu lingkungan hidup kini menjadi faktor penting dalam pengembangan bisnis dan industri nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kalau bisa kita membuat industrialisasi dengan nilai tambah, ditambah hijau pula, itu dapat meningkatkan green jobs atau tenaga kerja hijau sekaligus mendukung program resiliensi energi pemerintah,” ujar Anindya usai pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, dunia usaha saat ini tidak hanya dituntut tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

Kadin dan KLH juga membahas peluang kerja sama dalam pengembangan just energy transition partnership (JETP) hingga pembentukan green jobs creation task force.

Anindya menilai pengembangan industri bernilai tambah berbasis keberlanjutan dapat menjadi peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur Hidayat menyambut positif komitmen dunia usaha dalam memperkuat pemahaman terhadap isu lingkungan.

“Saya senang Kadin maju dalam urusan pemahaman soal lingkungan dan kita banyak kemungkinan kerja sama ke depan, apalagi soal green jobs dan just energy transition,” ujar Jumhur.

Dia menegaskan, pengembangan nilai tambah industri perlu disiapkan sejalan dengan kepatuhan terhadap aspek lingkungan agar pembangunan ekonomi berjalan berkelanjutan.

“Dalam pengembangan nilai tambah itu dipersiapkan juga comply terhadap lingkungan dan saya rasa itu bagus,” katanya.

Menurut Jumhur, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

"Tidak ada satu tekad apapun yang bisa menyatukan lintas kegiatan, lintas generasi, lintas intelektual, lintas usaha, lintas etnis, lintas agama kecuali tekad untuk memuliakan bumi termasuk berbisnis, mencari kehidupan itu adalah bagian memuliakan hidup," kata Jumhur.

Reporter: Nasywa Salsabila

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6% tahun ini. Peran aktif pemerintah dan swasta akan jadi andalan untuk merealisasikan target tersebut. Ini sekaligus menggeser pola pertumbuhan timpang selama beberapa dekade terakhir, di mana negara dan pasar bergerak sendiri-sendiri. Pertanyaannya, sektor mana yang harus dibidik agar kolaborasi negara dan pengusaha ini menghasilkan manfaat ekonomi optimal?

Salah satu jawaban paling jelas terletak pada industrialisasi melalui sektor manufaktur. Data BPS menunjukkan industri manufaktur menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan PDB Indonesia sepanjang 2025, sebesar 19,07%. Pertanyaan berikutnya adalah sektor manufaktur mana yang harus diprioritaskan?

Manufaktur teknologi energi bersih bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada data terbaru, investasi di sektor energi bersih mencapai US$2,2 triliun pada 2025. Industri hijau, mulai dari panel surya fotovoltaik, sistem penyimpanan baterai, hingga komponen kendaraan listrik, merupakan segmen manufaktur dengan pertumbuhan tercepat secara global. Pasar teknologi energi bersih dunia juga diproyeksikan mencapai lebih dari US$2 triliun pada 2035, meningkat pesat dari sekitar US$700 miliar pada 2023.

Tingginya proyeksi nilai pasar ini didorong oleh semakin banyaknya negara yang menargetkan peningkatan penggunaan energi bersih. Khususnya, negara-negara berkembang yang belum memiliki basis industri manufaktur energi bersih yang kuat, seperti Filipina, Thailand, Bangladesh, dan Pakistan. Kondisi ini membuka peluang strategis bagi Indonesia bukan hanya sebagai pasar transisi energi, tetapi sebagai produsen dan pemasok regional teknologi energi bersih dalam rantai pasok global industri hijau.

Negara-negara yang berhasil masuk lebih awal ke dalam rantai nilai ini, seperti Cina, kini memetik dividen ekonomi yang besar. Pada 2024, teknologi energi bersih di Cina untuk pertama kalinya menyumbang lebih dari 10% perekonomiannya, didukung oleh triliunan yuan dalam penjualan dan investasi.

Data Ember tahun 2025 mencatat, sejak 2018, Cina telah membangun dominasi ekspor manufaktur energi bersih dengan nilai kumulatif mencapai US$1 triliun, meliputi baterai, komponen panel surya, kendaraan listrik, dan sistem pembangkit tenaga angin. Kasus Cina menunjukkan bahwa pembangunan industri hijau berbasis energi bersih dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang menciptakan nilai tambah tinggi dan posisi strategis dalam rantai pasok global.

Lebih lanjut, industrialisasi hijau melalui manufaktur memiliki potensi besar apabila target energi terbarukan Presiden Prabowo benar-benar diseriusi. Prabowo pernah menyatakan komitmennya untuk mencapai 100% energi terbarukan pada 2035 serta berambisi untuk mencapai swasembada energi.

Apabila target-target ini diterjemahkan dalam regulasi negara yang jelas dan dijalankan secara konsisten, maka akan tercipta kepastian pasar yang menjadi fondasi tumbuhnya industri hijau domestik dalam skala besar. Dalam konteks inilah, produksi panel surya, sistem penyimpanan baterai, dan komponen energi bersih lainnya tidak lagi sekadar menjadi pilihan industri, melainkan kebutuhan strategis negara.

Kekayaan sumber daya nikel Indonesia semakin memperkuat peluang ini. Melihat tidak adanya tanda Indonesia untuk menghentikan ekstraksi nikel dan hanya mengurangi produksinya, Indonesia dapat memilih untuk naik dalam rantai pasok dengan mengembangkan industri manufaktur baterai dan penyimpanan energi, alih-alih berhenti pada tahap intermediate processing. Jika dipadukan dengan perlindungan lingkungan yang kuat dan proses produksi yang lebih bersih, industri-industri ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat kapasitas industri, sekaligus menurunkan emisi.

Dalam membangun industri hijau inilah peran aktif pemerintah dan swasta harus berjalan bersama, seperti yang diungkapkan Menteri Purbaya. Pemerintah seharusnya berperan sebagai katalis dengan menetapkan prioritas industri yang jelas, menyediakan insentif fiskal, serta berinvestasi pada infrastruktur pendukung seperti kawasan industri hijau.

Sementara itu, sektor swasta dapat memobilisasi modal, membawa teknologi, dan meningkatkan skala produksi untuk pasar domestik maupun ekspor. Ketika peran-peran ini selaras, belanja publik dapat bertransformasi dari stimulus jangka pendek menjadi pengganda pertumbuhan jangka panjang.

Namun, strategi ini hanya akan kredibel jika perlindungan lingkungan diperlakukan sebagai syarat utama, bukan sekadar pelengkap. Industrialisasi hijau tidak bisa hanya berfokus pada apa yang diproduksi, tetapi juga pada bagaimana proses produksinya.

Kawasan industri hijau khususnya, harus benar-benar mencerminkan namanya: ditenagai energi bersih, diatur oleh standar lingkungan yang ketat, serta dirancang untuk meminimalkan dampak ekologis dan sosial. Pengalaman Indonesia sejauh ini, seperti pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIPI), menunjukkan risiko greenwashing tanpa memastikan implementasinya benar-benar sesuai dengan klaim tersebut.

Ambisi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan seimbang akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan menyelaraskan visi kebijakan dengan implementasi di lapangan. Industrialisasi hijau menawarkan titik temu berbagai prioritas: mendukung strategi pertumbuhan pemerintah, memperkuat keamanan energi, menambah nilai sumber daya domestik, serta mendorong pencapaian komitmen iklim Indonesia.

Jika dijalankan secara serius dan konsisten, agenda ini bukan hanya berpotensi memecah kebuntuan struktural pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang kepemimpinan Presiden Prabowo dalam membangun fondasi industri hijau nasional yang berkelanjutan.

Industrialisasi menjadi kesempatan Indonesia mempercepat transisi energi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tetap berkontribusi pada aksi iklim sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Profesor Ekonomi SOAS University of London Ha-Joon Chang menambahkan, kebijakan industrialisasi menciptakan lapangan kerja formal berbasis manufaktur, yang dapat menjadi kunci bagi Indonesia untuk menghadapi tiga masalah global yakni kerentanan ekonomi, krisis iklim, dan dinamika geopolitik.

Hal ini disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk “Climate Crisis, Geopolitical Realignment, And Structural Transformation In Developing Asia,” di Universitas Indonesia Kampus Salemba, Jakarta (28/10). Kuliah umum yang diselenggarakan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat UI dan Asia Research Centre UI ini dihadiri beberapa lembaga pemerintah dan riset, seperti Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi, CSIS, the PRAKARSA, INDEF, dan lainnya. Sesi diskusi ini dipandu oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu.

Chang mengatakan, dinamika iklim dan geopolitik global dapat menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memerlukan ketahanan ekonomi. Namun, tantangan ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang perkembangan ekonomi hijau atau green window of opportunity.

“Negara-negara maju memang punya keunggulan komparatif dibandingkan negara berkembang. Namun, selisih keunggulan ini tipis. Negara berkembang mampu mengejar bahkan melangkahi negara dengan industri mapan,” ujar Chang.

Dia mencontohkan bagaimana pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan bayu (PLTB) kini mulai menandingi energi fosil sebagai sumber energi termurah di dunia. Tiga puluh tahun perkembangan energi terbarukan ini adalah hasil dari penelitian dan kapasitas manufaktur yang massif, terutama dari Tiongkok.

Melansir International Renewable Energy Agency, biaya 91 persen proyek energi terbarukan global, terutama PLTS dan PLTB, yang terpasang pada tahun 2024 lebih kompetitif dibandingkan pembangkit tenaga fosil.

Perhitungan Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia menunjukkan harga listrik PLTS mulai menyaingi PLTU, dengan harga listrik PLTS sebesar US$ 4 sen per kilowatt per jam (kWh), dan bisa mencapai US$ 8 sen per kWh jika dilengkapi fasilitas penyimpanan. Sementara, harga listrik dari PLTU saat ini berkisar US$ 4 sen hingga US$ 6 sen per kWh.

“Energi bersih terbarukan sudah hadir, bukan sesuatu yang masih kita tunggu,” kata ekonom yang juga Co-Director Centre for Sustainable Structural Transformation tersebut.

Chang melanjutkan, industrialisasi juga penting karena dapat menghadirkan lapangan kerja formal yang baik serta meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini penting mengingat terus meningkatnya standar pendidikan untuk bekerja.

“Indonesia terus menghasilkan orang terdidik, tapi mereka menjadi pekerja ojol atau pengantar paket. Ini resep untuk masalah sosial,” kata Chang tegas.

Beralih Dari Ketergantungan Sumber Daya Alam

Chang juga menekankan industrialisasi bermanfaat pada perkembangan inovasi dan dan membuka kesempatan untuk diversifikasi ekonomi. Hal ini dapat membantu Indonesia yang ekonominya masih bergantung pada ekspor komoditas yang tidak diolah.

“Ekonomi yang terdiversifikasi memberikan fleksibilitas bagi negara untuk tidak bergantung pada satu-dua mitra dagang saja,” katanya menerangkan. Negara bisa mendorong pertumbuhan lewat sumber daya alam, tapi harus menaiki rantai nilai produksi untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih baik.

Menurutnya ketergantungan Indonesia pada komoditas disebabkan oleh anjloknya kontribusi sektor manufaktur dalam ekonomi meski pendapatan masyarakat belum meningkat, atau deindustrialisasi dini. Sektor manufaktur Indonesia sempat berkontribusi 32 persen dari PDB pada 2002, sebelum menyusut menjadi 19 persen pada 2024.

Sementara, hasil pertambangan dan minyak kelapa sawit masih menjadi ujung tombak ekspor Indonesia pada 2024. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal awal tahun ini mencatat, bahan bakar mineral (HS27) dan lemak dan minyak nabati (HS15) masing-masing berkontribusi 15,94 persen dan 10,78 persen dari total nilai ekspor US$264,70 miliar.

Adapun besi dan baja (HS72) berada di posisi ketiga dengan kontribusi 10,37 persen.

Chang menekankan deindustrialisasi bisa dihindari meski kelak masyarakat berpendapatan tinggi, karena Korea Selatan mampu mempertahankan sektor manufakturnya di kisaran 24-28 persen sejak 1988 hingga sekarang.