Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI masih mempertahankan Indonesia dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market/EM) dalam market accessibility review. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan mengalami relief rally.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan hasil market accessibility review MSCI menunjukkan kondisi yang lebih baik dari perkiraan. Dia mencatat dari 18 indikator yang dinilai, hanya indikator Information Flow yang mengalami penurunan dari status positif menjadi negatif, sementara 17 indikator lainnya tidak mengalami perubahan.

"Ini lebih baik dari yang dikhawatirkan, tetapi belum bisa disebut sebagai kondisi yang sepenuhnya aman. Penurunan pada indikator Information Flow menunjukkan masih adanya kekhawatiran struktural terkait transparansi kepemilikan dan praktik perdagangan yang terkoordinasi," kata Wafi, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, keputusan MSCI yang tidak menurunkan status Indonesia dari kategori emerging market dapat menjadi katalis positif bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek karena skenario terburuk tidak terjadi.

Namun, kata dia, arus masuk dana asing yang berkelanjutan membutuhkan perbaikan yang nyata. Hal tersebut karena catatan pada indikator Information Flow berpotensi terus memengaruhi persepsi investor asing dalam jangka panjang.

Wafi melanjutkan perhatian pasar selanjutnya akan tertuju pada klasifikasi final MSCI yang dijadwalkan diumumkan pada 24 Juni 2026.

Di sisi lain, dia menilai kombinasi 17 indikator yang tetap positif dengan dua indikator yang masih negatif, yakni Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization, masih cukup untuk menahan rerating pasar modal Indonesia di mata investor global.

"Artinya, Indonesia secara fundamental masih menarik. Namun, celah tata kelola masih menjadi alasan investor asing untuk mengambil posisi underweight. Jadi bukan berarti mereka keluar total, tetapi juga belum cukup kuat untuk meningkatkan eksposur menjadi overweight," ucap Wafi.

Sebelumnya, Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan perbaikan pasar modal akan terus dilakukan Bursa, baik perbaikan infrastruktur perdagangan hingga pengawasan.

“Kalau perbaikan tentu terus kami lakukan, perbaikan infrastruktur perdagangan itu sudah pasti kami lakukan. Perbaikan dalam sisi peraturan akan kami lakukan, perbaikan dari sisi pengawasan itu juga akan terus kami lakukan,” ujar Jeffrey.

Dengan demikian, ke depannya diharapkan pengawasan pasar modal akan menjadi lebih efektif, sehingga catatan terkait dengan manipulasi, orchestrated trading, ke depan akan lebih baik lagi penanganannya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI menyatakan siap untuk mengoptimalkan rilis informasi berbahasa Inggris setelah penyedia indeks global MSCI menurunkan status penilaian atas kriteria information flow pasar saham Indonesia.

Berdasarkan laporan tahunan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang diterbitkan bulan ini, lembaga penyedia indeks saham itu menurunkan status information flow Indonesia dari positif (+) ke negatif (-). Kriteria ini menjadi satu-satunya penilaian MSCI terhadap Indonesia yang disesuaikan, apabila dibandingkan dengan laporan per Juni 2025. Status information flow Indonesia saat itu masih dinilai positif (+).

MSCI Global Market Accessibility Review adalah laporan evaluasi tahunan yang sangat memengaruhi inklusi indeks dan kategori pasar saham berbagai negara (Developed, Emerging, maupun Frontier). Ada 18 kriteria pengukuran yang digunakan MSCI pada laporan tersebut untuk menunjukkan kemudahan berinvestasi untuk investor asing.

Pemerintah menyebut turunnya penilaian information flow itu menandakan perhatian terhadap aspek transparansi maupun integritas pasar saham RI. Untuk itu, pemerintah siap mengoptimalkan penyediaan informasi saham dalam bahasa Inggris guna peningkatan kemudahan akses bagi investor global.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, catatan dari laporan MSCI ini sebagai penegasan atas arah agenda reformasi pasar modal yang telah dan sedang berjalan. Sebab, status negatif (-) mengindikasikan diperlukannya suatu langkah perbaikan.

"Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Airlangga menyoroti penilaian MSCI bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia tetap memadai. Selain itu, tidak terdapat isu pembatasan kepemilikan asing yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini.

Ruang perbaikan yang disoroti oleh laporan MSCI terbaru ini berfokus pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini menyebut, area itu justru tengah menjadi prioritas dalam agenda reformasi pasar modal yang dilakukan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara agregat, MSCI disebut menyatakan terdapat lebih banyak perbaikan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok emerging markets pada siklus tahun ini. Penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki.

Akan tetapi, Airlangga menggarisbawahi bahwa penyesuaian ini belum mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang. Keputusan klasifikasi pasar secara resmi akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," tegasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah dan OJK disebut telah menempatkan penguatan transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas. Catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah dipercepat oleh OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta sinergi kebijakan lintas otoritas.

Upaya reformasi ini dilakukan dalam delapan langkah kebijakan. Pertama, kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar yang sudah berlaku efektif Maret 2026 dengan pemenuhan bertahap.

Kedua, transparansi kepemilikan manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan. Upaya ini sudah berjalan, namun terus diperkuat.

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Tahapan ini sudah berlaku dengan publikasi rutin sejak Maret 2026.

Keempat, akselerasi demutualisasi BEI yang berada dalam proses. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, demutualisasi BEI ini masuk ke dalam revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan DPR.

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi. Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance). Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Airlangga menuturkan, langkah-langkah tersebut diperkuat oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah disebut meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.

Pada sisi sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan seperti penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026.

Upaya lain yang dilakukan mencakup penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Pemerintah kemudian mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil review ini secara proporsional. Airlangga mengatakan, otoritas terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan mayoritas penilaian MSCI terhadap aksesibilitas pasar modal Indonesia masih berada pada kategori tertinggi. Meski demikian, regulator tetap mencermati sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pasar modal domestik.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 menunjukkan sebagian besar aspek aksesibilitas pasar Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasan menjelaskan dari lima segmen Market Accessibility yang mencakup 18 kriteria penilaian, mayoritas asesmen masih berada pada level yang sama seperti tahun lalu. Perubahan hanya terjadi pada aspek Information Flow di segmen Market Infrastructure.

“Sebanyak 10 dari 18 kriteria dinilai double plus, yang merupakan kriteria tertinggi, yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada issue,” kata Hasan, Jumat (19/6/2026).

Selain itu, sebanyak enam kriteria memperoleh nilai single plus yang menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan. Adapun dua kriteria yang masih mendapat penilaian negatif adalah Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level.

Menurut Hasan, masukan terkait Information Flow dipandang sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang saat ini dijalankan OJK bersama Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta seluruh pelaku industri.

“Pada saat yang sama, kami juga mencatat adanya pengakuan MSCI atas sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Indonesia, termasuk berkurangnya beberapa catatan mengenai Foreign Exchange Market Liberalization Level, namun hasil asesmennya masih sama dengan output tahun lalu yaitu butuh improvement,” ujar Hasan.

Sebagai tindak lanjut, OJK terus berkoordinasi dengan berbagai otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia, guna memastikan perbaikan pasar tetap berjalan sejalan dengan kebijakan makroprudensial nasional dan mitigasi risiko yang memadai.

Dalam beberapa bulan terakhir, OJK juga telah menggulirkan sejumlah reformasi untuk meningkatkan kualitas dan integritas pasar modal. Langkah tersebut antara lain mencakup peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan kerangka pelaporan beneficial ownership, peningkatan kapasitas surveillance dan pengawasan perdagangan, serta penyempurnaan berbagai regulasi guna memperkuat transparansi dan perlindungan investor.

Hasan menambahkan berbagai reformasi tersebut telah memperoleh pengakuan dari pelaku pasar dan penyedia indeks global seperti MSCI maupun FTSE. Menurutnya, hasil review terbaru akan menjadi salah satu referensi penting bagi OJK dalam menentukan prioritas program ke depan.

“OJK meyakini bahwa penguatan market transparency, market integrity, dan kualitas informasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hasil review ini akan menjadi salah satu referensi penting dalam menentukan prioritas program ke depan guna semakin meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Ke depan, OJK akan terus memperkuat komunikasi dengan MSCI, FTSE Russell, serta investor global agar berbagai reformasi yang telah dilakukan dapat dipahami secara komprehensif oleh komunitas investasi internasional.

“Kami memandang masukan MSCI sebagai bagian dari proses perbaikan yang konstruktif. Dengan konsistensi reformasi yang sedang berjalan, kami optimistis kualitas dan daya saing pasar modal Indonesia akan terus menguat ke depan,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai penurunan penilaian Indonesia oleh MSCI Inc. pada aspek Information Flow dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review mencerminkan masih adanya tantangan struktural terkait transparansi pasar modal domestik.

MSCI dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) menurunkan penilaian Indonesia dari “+” menjadi “-” pada aspek Information Flow.

Hal itu dipicu oleh kekhawatiran terhadap ketidakjelasan struktur kepemilikan saham (shareholding structure) serta indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

MNC Sekuritas menjelaskan ada sejumlah poin utama dalam laporan terbaru MSCI, yakni tidak ada perubahan status Indonesia sebagai Emerging Market (EM). Kejelasan lebih lanjut kemungkinan akan diperoleh pada MSCI Annual Market Classification Review tanggal 24 Juni 2026.

"MSCI juga tidak memberikan pembaruan apa pun terkait status freeze Indonesia. Perubahan paling penting dalam revieu tahun ini adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-"," tulis tim analis MNC Sekuritas.

Menurut tim analis MNC Sekuritas, ada tiga isu utama yang menjadi sorotan MSCI. Pertama, transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, sehingga investor lebih sulit mengidentifikasi free float sebenarnya.

Kedua, adanya kekhawatiran terhadap praktik perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading) yang dapat mengganggu proses pembentukan harga (price discovery) dan efisiensi pasar.

Ketiga, Informasi terkait emiten dan pasar belum selalu tersedia dalam Bahasa Inggris, sehingga mengurangi aksesibilitas bagi investor internasional.

Senada, tim analis BRIDS menilai laporan MSCI menjadi sinyal bahwa isu transparansi free float dan kualitas price discovery masih menjadi perhatian investor global terhadap pasar saham Indonesia.

“MSCI menyoroti bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga,” tulis BRIDS dalam risetnya.

Dalam laporannya, MSCI menyebut kondisi di Indonesia dapat membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilaifree floatyang sebenarnya, serta mengandalkan harga pasar untuk keperluan pembentukan portofolio dan replikasi indeks.

Hal serupa juga disebut terjadi di Turki, terutama pada saham-saham berkapitalisasi kecil, yang dapat memperburuk proses pembentukan harga serta meningkatkan volatilitas pasar.

Akibat kondisi tersebut, MSCI menurunkan penilaian pada aspek Information Flow untuk kedua negara tersebut.

Selain isu transparansi kepemilikan saham, MSCI juga mencatat beberapa hambatan lain di pasar Indonesia, antara lain:

• Informasi perusahaan belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris
• Belum adanya pasar valuta asing offshore yang efisien serta adanya pembatasan di pasar onshore
• Transaksi valuta asing harus terkait dengan transaksi efek
• Fasilitas overdraft bagi investor asing tidak diperbolehkan dalam proses kliring dan penyelesaian
• Transfer aset secara in-kind hanya diperbolehkan pada kondisi tertentu
• Stock lending diperbolehkan namun terbatas pada efek tertentu dengan tenor maksimal 90 hari
• Short selling diizinkan, namun masih dengan sejumlah pembatasan

Meski terdapat penurunan pada sejumlah aspek, status Indonesia sebagai emerging market tetap tidak berubah. Namun, BRIDS menilai isu tata kelola dan transparansi masih menjadi perhatian utama investor global ke depan.

MSCI sendiri menggunakan lima kriteria utama dalam menilai aksesibilitas pasar, yakni keterbukaan kepemilikan asing, arus modal, efisiensi operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka institusional.

Hasil penilaian tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses klasifikasi pasar global yang memengaruhi komposisi indeks investasi internasional.

IDXChannel - Penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International) memutuskan untuk mempertahankan status Indonesia sebagai pasar negara berkembang (emerging market).

Namun, MSCI melihat adanya kemunduran dalam aspek transparansi informasi pasar, termasuk struktur kepemilikan saham dan praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, Jumat (19/6/2026) Indonesia mengalami penurunan penilaian pada aspek Information Flow atau arus informasi, dari kategori + menjadi -.

Foto: MSCI 2026 Global Market Accessibility Review

MSCI menilai, kekhawatiran terkait investabilitas pasar Indonesia masih berlanjut akibat terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading behavior) yang berpotensi mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

Selain itu, informasi rinci mengenai pasar saham Indonesia belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga dapat membatasi akses investor internasional terhadap informasi yang relevan.

MSCI juga mencatat sejumlah kendala operasional yang masih dihadapi investor asing. Dari sisi pasar valuta asing, Indonesia dinilai belum memiliki pasar mata uang offshore yang efisien.

Transaksi valuta asing di pasar domestik juga masih menghadapi pembatasan, termasuk kewajiban mengaitkan transaksi valas dengan transaksi efek yang mendasarinya.

Pada aspek kliring dan penyelesaian transaksi, MSCI menyoroti larangan penggunaan fasilitas overdraft bagi investor asing. Sementara itu, transfer saham secara in-kind hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Di sisi lain, aktivitas peminjaman saham (stock lending) telah diperbolehkan di Indonesia, meski masih terbatas pada saham tertentu dan kontrak dengan tenor maksimal 90 hari. Praktik short selling juga telah diizinkan, namun masih disertai sejumlah pembatasan.

Sejalan dengan tahun-tahun sebelumnya, MSCI 2026 Global Market Accessibility Review menyajikan penilaian terperinci mengenai aksesibilitas setiap pasar saham yang masuk dalam indeks MSCI dan mengevaluasi lima kriteria utama berikut:

• Keterbukaan terhadap kepemilikan asing (Openness to foreign ownership)
• Kemudahan arus masuk dan keluar modal (Ease of capital inflows/outflows)
• Efisiensi kerangka operasional pasar (Efficiency of the operational framework)
• Ketersediaan instrumen investasi (Availability of investment instruments)
• Stabilitas kerangka kelembagaan (Stability of the institutional framework)

Kelima kriteria tersebut mencerminkan aspek-aspek yang umumnya menjadi perhatian utama investor institusional internasional dalam menilai kemudahan berinvestasi di suatu pasar. Aspek tersebut meliputi perlakuan yang setara bagi investor, kebebasan arus modal, biaya investasi, penggunaan data pasar saham yang tidak dibatasi, serta risiko spesifik pasar.

MSCI menggunakan 18 ukuran aksesibilitas yang berbeda untuk menilai kelima kriteria tersebut, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review.

Aksesibilitas pasar, bersama dengan tingkat perkembangan ekonomi serta ukuran dan likuiditas pasar, menjadi faktor penentu dalam klasifikasi suatu pasar ke dalam kategori Developed Market, Emerging Market, Frontier Market, atau Standalone Market.

Klasifikasi pasar merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyusunan indeks karena menentukan komposisi kelompok peluang investasi yang akan direpresentasikan dalam indeks tersebut. Hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International) memutuskan untuk mempertahankan status Indonesia sebagai pasar negara berkembang (emerging market).

Namun, MSCI melihat adanya kemunduran dalam aspek transparansi informasi pasar, termasuk struktur kepemilikan saham dan praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, Jumat (19/6/2026) Indonesia mengalami penurunan penilaian pada aspek Information Flow atau arus informasi, dari kategori + menjadi -.

Foto: MSCI 2026 Global Market Accessibility Review

MSCI menilai, kekhawatiran terkait investabilitas pasar Indonesia masih berlanjut akibat terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya praktik perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading behavior) yang berpotensi mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

Selain itu, informasi rinci mengenai pasar saham Indonesia belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris, sehingga dapat membatasi akses investor internasional terhadap informasi yang relevan.

MSCI juga mencatat sejumlah kendala operasional yang masih dihadapi investor asing. Dari sisi pasar valuta asing, Indonesia dinilai belum memiliki pasar mata uang offshore yang efisien.

Transaksi valuta asing di pasar domestik juga masih menghadapi pembatasan, termasuk kewajiban mengaitkan transaksi valas dengan transaksi efek yang mendasarinya.

Pada aspek kliring dan penyelesaian transaksi, MSCI menyoroti larangan penggunaan fasilitas overdraft bagi investor asing. Sementara itu, transfer saham secara in-kind hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Di sisi lain, aktivitas peminjaman saham (stock lending) telah diperbolehkan di Indonesia, meski masih terbatas pada saham tertentu dan kontrak dengan tenor maksimal 90 hari. Praktik short selling juga telah diizinkan, namun masih disertai sejumlah pembatasan.

(DESI ANGRIANI)