Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) tengah menjajaki peluang pengembangan energi baru terbarukan di kancah internasional. Langkah ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bay Group, konglomerasi terkemuka asal Bangladesh.

Adapun kerja sama ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Bangladesh dengan total potensi kapasitas mencapai 495 MW.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pengembangan proyek PLTS yang tengah dibuka oleh Bangladesh Power Development Board (BPDB), yang mencakup 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh. Melalui kolaborasi ini, PLN IP berpeluang untuk berpartisipasi dalam proses tender sekaligus memperluas portofolio bisnis di sektor energi bersih.

Dalam kerja sama tersebut, Bay Group menunjuk anak usahanya yakni Copenhagen Urban Solar Parks BD LTD (CUSP), perusahaan afiliasi Denmark-Bangladesh yang fokus pada pengembangan energi surya.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini merupakan langkah pertama bagi kami di Bangladesh, besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global," ujar Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).

Bernadus menambahkan bahwa partisipasi dalam proyek PLTS di Bangladesh juga mencerminkan komitmen PLN IP dalam mendukung agenda transisi energi global. Ini sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain kunci dalam industri pembangkitan berbasis energi terbarukan.

Senada, Managing Director Bay Group sekaligus Chairman CUSP, Ziaur Rahman, menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Bangladesh.

"Kami melihat PLN Indonesia Power sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan kapabilitas kuat di sektor pembangkitan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengembangan energi surya di Bangladesh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dia berharap kolaborasi dengan PLN IP mampu menghadirkan sinergi kuat dalam pengembangan infrastruktur energi bersih di Bangladesh. Kerja sama itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan agar mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.

"Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Niken menyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan.

Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

"Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan, sisanya masih didominasi energi fosil batu barat, minyak, dan gas," kata Niken.

Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.

Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.

Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas setrum yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.

"Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025," pungkas dia.

Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026