Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Muria Jaya (BMJ) bersama iForte Energi resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan total kapasitas terpasang sebesar 5,5 MWp yang berlokasi di fasilitas produksi BMJ di Karawang dan Kudus. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam implementasi kerja sama strategis kedua perusahaan yang telah ditandatangani pada 16 Januari 2025 dalam rangka mendukung transisi energi bersih dan operasional industri yang lebih berkelanjutan.

Proyek PLTS Atap tersebut terdiri atas instalasi berkapasitas 5.048 kWp di fasilitas Karawang dan 455 kWp di fasilitas Kudus. Secara keseluruhan, sistem ini mampu menghasilkan energi listrik sebesar 7.596 MWh per tahun serta memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon hingga 6.836 ton CO₂ setiap tahunnya, setara dengan manfaat lingkungan dari penanaman sekitar 151.918 pohon.

Implementasi PLTS Atap ini merupakan bagian dari komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam menerapkan prinsip keberlanjutan di seluruh lini operasional perusahaan. Dengan memanfaatkan energi surya sebagai sumber energi bersih, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

Harris C. A. Titus, ESG Lead PT Bukit Muria Jaya, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam strategi pertumbuhan jangka panjang. “Peresmian PLTS Atap ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan operasional yang lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami percaya bahwa investasi pada energi terbarukan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan industri di masa depan,” ujarnya.

Sebagai mitra pengembang dan penyedia solusi energi terbarukan, iForte Energi menghadirkan solusi PLTS yang dirancang untuk mendukung kebutuhan energi sektor industri secara optimal. Proyek ini sekaligus memperkuat peran iForte Energi dalam mendorong pemanfaatan energi surya di berbagai sektor strategis nasional.

Presiden Direktur dan CEO iForte Energi, Mohamad Iwan, mengatakan bahwa keberhasilan implementasi proyek ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran sektor industri terhadap pentingnya penggunaan energi bersih. “Kami mengapresiasi komitmen PT Bukit Muria Jaya dalam mengadopsi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Proyek ini membuktikan bahwa energi surya dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai tambah bagi operasional industri melalui efisiensi energi yang berkelanjutan. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi semakin banyak perusahaan dalam mendukung transisi energi nasional,” ungkap Mohamad Iwan.

Melalui proyek ini, PT Bukit Muria Jaya memperoleh akses terhadap sumber energi yang lebih bersih dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Di saat yang sama, iForte Energi terus memperluas implementasi teknologi energi surya di sektor manufaktur dan memperkuat posisinya sebagai penyedia solusi energi terbarukan yang andal di Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi kontribusi nyata kedua perusahaan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon nasional dan percepatan transisi energi di Indonesia. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur energi, inisiatif ini menegaskan komitmen PT Bukit Muria Jaya dan iForte Energi untuk membangun masa depan industri yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan program PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu membuktikan keberhasilan model pengembangan PLTS secara bertahap, setidaknya dari 10 gigawatt (GW) terlebih dahulu, sebelum kemudian diperluas menuju target besar 100 GW.

Hal itulah yang diungkapkan oleh lembaga kajian energy Institute for Essential Services Reform (IESR) dan pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dalam kajian IESR, program pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat (quick wins) yang terukur dan berkelanjutan, terutama dalam 2 tahun pertama, sehingga target ambisius pemerintah tersebut dapat tercapai.

Pada tahap awal, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyebut bahwa pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek PLTS berskala besar.

“Quick wins penting, dan 2 tahun pertama yang menjadi take-off period, benerin dulu tata kelola dan perencanaannya untuk menunjukkan bahwa program PLTS 100 GW ini bukan hanya ambisi saja,” kata Fabby, Jumat (29/5/2026).

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Fabby, ketiga agenda tersebut penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.

Dia menyebut, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW, mengingat Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Mengacu pada RUPTL 2025—2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80% pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal.

“Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent [LoI] dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tariff,” ujar Fabby.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.

“Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor.”

Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, yaitu penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.

“Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas,” kata Fabby.

Indikator Keberhasilan Proyek PLTS

Di sisi lain, pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan mengungkapkan bahwa setidaknya ada sejumlah indikator yang dapat menentukan keberhasilan program PLTS nasional, seperti valid secara teknis, layak secara finansial, kuat secara kelembagaan, siap secara sumber daya manusia (SDM), dan menghasilkan nilai ekonomi.

“Indonesia tidak boleh kembali ke diesel, tetapi juga tidak boleh mengulang kebiasaan membuat target besar tanpa mengukur kapasitas eksekusi,” kata Eko.

Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah model PLTS-BESS desa yang benar-benar berhasil sehingga dapat direplikasi berdasarkan jenis desa dan potensi ekonominya. Artinya, perlu pendekatanan bertahap membangun PLTS sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

“Catatan ini tidak untuk mengecilkan arti penting ambisi 100 GW, justru karena target ini besar, fondasi implementasinya harus kuat. Saya senang kalau ada target PLTS 100 GW dan baterai 320 GWh [gigawatt hour], tapi perlu pembuktian, 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di level Asean,” ujarnya.

Menurut Eko, Indonesia bisa belajar dari Vietnam dalam hal pengembangan proyek PLTS. Dia memaparkan bahwa kapasitas PLTS Vietnam naik dari sekitar 86 MW pada 2018, menjadi sekitar 16,5 GW pada 2020, sebelum akhirnya berada di kisaran 18 GW—19 GW beberapa tahun setelahnya.

Dalam rentang waktu sekitar 2—4 tahun, imbuhnya, Vietnam menambah sekitar 16 GW—18 GW PLTS. Akselerasi PLTS di Vietnam dapat terjadi sampai belasan GW beriringan dengan kesiapan grid, regulasi, insentif, dan tata kelola yang kuat.

Sementara itu, imbuhnya, Indonesia mempunyai target besar 100 GW PLTS plus 320 GWh BESS sampai 2029 atau 5--6 kali lonjakan Vietnam. Namun, Indonesia memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena tersebar di desa-desa (remote area) dan membutuhkan baterai skala besar sehingga kesiapan sistem harus jauh lebih serius dibandingkan dengan Vietnam.

“Dari sisi SDM, SDM adalah ujung tombak program ini. Tanpa SDM lokal yang kuat, sistem bisa saja terpasang tetapi tidak terawat dan tidak berkembang secara berkelanjutan,” tuturnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan proyek PLTS berkapasitas 100 GW, sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat Asean. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).

Sebagai gambaran, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada 2035.

Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam perjalanannya, program PLTS 100 GW ditegaskan ulang pada Maret lalu sebagai bagian strategi untuk mengatasi krisis energi dan mengurangi impor BBM dalam jangka pendek dan menengah. Setelah itu, sejumlah instansi pemerintah berupaya mengembangkan rencana implementasi program ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) tengah menjajaki peluang pengembangan energi baru terbarukan di kancah internasional. Langkah ini ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bay Group, konglomerasi terkemuka asal Bangladesh.

Adapun kerja sama ini menjadi langkah awal untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Bangladesh dengan total potensi kapasitas mencapai 495 MW.

Inisiatif ini sejalan dengan rencana pengembangan proyek PLTS yang tengah dibuka oleh Bangladesh Power Development Board (BPDB), yang mencakup 10 lokasi strategis di berbagai wilayah Bangladesh. Melalui kolaborasi ini, PLN IP berpeluang untuk berpartisipasi dalam proses tender sekaligus memperluas portofolio bisnis di sektor energi bersih.

Dalam kerja sama tersebut, Bay Group menunjuk anak usahanya yakni Copenhagen Urban Solar Parks BD LTD (CUSP), perusahaan afiliasi Denmark-Bangladesh yang fokus pada pengembangan energi surya.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat peran di pasar global, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan.

"Ini merupakan langkah pertama bagi kami di Bangladesh, besar harapan kami proyek ini akan berjalan dengan baik. Kami menegaskan kerja sama ini sebagai langkah strategis perusahaan untuk memperkuat posisi di pasar global," ujar Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Kamis (14/5/2026).

Bernadus menambahkan bahwa partisipasi dalam proyek PLTS di Bangladesh juga mencerminkan komitmen PLN IP dalam mendukung agenda transisi energi global. Ini sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain kunci dalam industri pembangkitan berbasis energi terbarukan.

Senada, Managing Director Bay Group sekaligus Chairman CUSP, Ziaur Rahman, menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah awal kolaborasi strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Bangladesh.

"Kami melihat PLN Indonesia Power sebagai mitra yang memiliki pengalaman dan kapabilitas kuat di sektor pembangkitan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengembangan energi surya di Bangladesh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dia berharap kolaborasi dengan PLN IP mampu menghadirkan sinergi kuat dalam pengembangan infrastruktur energi bersih di Bangladesh. Kerja sama itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

Bisnis.com, JAKARTA — Argo Manunggal Group berencana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) rooftop berkapasitas 4,463 kilowatt peak (kWp) di empat fasilitas industri tekstil miliknya.

Proyek tersebut dijalankan melalui kerja sama strategis dengan PT Investasi Hijau Selaras yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengembangan PLTS rooftop untuk fasilitas di entitas usaha Argo Manunggal, yakni PT Argo Pantes Tbk. (ARGO), Timatex, Damatex, dan Kamaltex.

Managing Director Argo Manunggal Group, Johny Tjongiran, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung praktik industri berkelanjutan.

“Transisi menuju energi terbarukan adalah langkah strategis kami untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menjawab tuntutan global terhadap praktik industri yang lebih berkelanjutan, khususnya di sektor tekstil yang memiliki intensitas energi tinggi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Proyek PLTS rooftop itu ditargetkan mulai beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) pada Agustus 2026.

Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu menekan emisi karbon hingga 110.201 ton CO2 selama periode kontrak, setara dengan penanaman sekitar 293.869 pohon. Menurut Johny, capaian itu menjadi tonggak penting dalam roadmap keberlanjutan Argo Manunggal Group.

“Kontribusi ini merupakan milestone penting dalam perjalanan sustainability kami. Ini mencerminkan komitmen nyata perusahaan dalam menurunkan jejak karbon secara bertahap dan terukur,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Investasi Hijau Selaras, Victor Samuel, mengatakan pihaknya akan menyediakan solusi menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring sistem untuk menjaga performa proyek dalam jangka panjang.

“Kami memastikan instalasi Rooftop Solar PV berjalan aman dan andal dengan standar keselamatan tinggi serta penggunaan material berkualitas, seperti struktur Hot Dip Galvanized [HDG] yang tahan korosi. Selain itu, sistem dilengkapi monitoring real-time untuk menjaga performa jangka panjang,” ujarnya.

Victor menambahkan, perusahaan telah menyiapkan tim khusus di masing-masing lokasi agar proses konstruksi dapat berjalan paralel sehingga proyek dapat selesai sesuai target. Selain itu, modul photovoltaic (PV) dan inverter juga telah dipersiapkan sejak awal guna meminimalkan risiko keterlambatan.

Argo Manunggal menilai transformasi menuju industri hijau perlu terus didorong melalui kolaborasi, inovasi teknologi, dan investasi energi bersih. Langkah tersebut dinilai penting mengingat industri tekstil merupakan salah satu sektor dengan kebutuhan energi yang tinggi sekaligus memiliki peran strategis dalam mendukung target net zero emission Indonesia.

Melalui proyek ini, perusahaan juga menargetkan penurunan ketergantungan terhadap energi konvensional, efisiensi biaya listrik, serta terciptanya stabilitas pasokan energi untuk operasional jangka panjang.

Grup saat ini bergerak di berbagai sektor, dengan fokus utama pada sektor tekstil terintegrasi, baja, dan properti.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Indonesia Power (PLN IP) memperkuat transformasi bisnis melalui kerja sama pasar karbon global dengan perusahaan teknologi karbon asal Kanada, DevvStream Inc.
Kerja sama ini dilakukan guna mengembangkan solusi energi bersih berbasis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) off-grid.
Adapun kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) oleh Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta dan CEO DevvStream Corp. Sunny Trinh di Jakarta.
Melalui skema tersebut, PLN IP akan mengembangkan proyek PLTS off-grid untuk kebutuhan sendiri (self-consumption) di berbagai lokasi di Indonesia. Proyek itu juga akan dikaitkan dengan monetisasi karbon melalui penerbitan sertifikat penurunan emisi atau Verified Emission Reduction (VER) yang nantinya dipasarkan ke pasar karbon global melalui DevvStream.
Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, pengembangan bisnis berbasis Solar PV solution menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas model bisnis di luar penjualan listrik atau beyond kWh.
Menurutnya, pengembangan Solar PV solution berbasis off-grid ini merupakan bagian dari inovasi PLN IP dalam menghadirkan solusi energi bersih di sisi operasional sekaligus membuka peluang monetisasi karbon.
"Ini adalah wujud nyata transformasi kami menuju bisnis beyond kWh yang lebih bernilai tambah,” ujar Bernadus dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (9/5/2026).
Dia menilai, konsep beyond kWh yang dikembangkan PLN IP tidak hanya berorientasi pada penjualan tenaga listrik, tetapi juga mencakup layanan energi terintegrasi seperti penyediaan pembangkit energi baru terbarukan, pengelolaan emisi karbon, hingga optimalisasi aset energi pelanggan.
Bernadus mengatakan, proyek PLTS off-grid tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan energi pelanggan secara mandiri tanpa terhubung ke jaringan listrik utama.
Selain meningkatkan efisiensi energi, proyek itu juga diklaim mampu menekan emisi gas rumah kaca tanpa mengganggu sistem kelistrikan eksisting.
Sementara itu, CEO DevvStream Inc. Sunny Trinh menilai model bisnis PLTS off-grid yang dikembangkan PLN IP memiliki potensi besar di pasar karbon global.
“Kami melihat potensi besar dari model Solar PV off-grid yang dikembangkan PLN Indonesia Power. Ini merupakan pendekatan inovatif yang tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru melalui pasar karbon global,” ujar Sunny.
Kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari upaya PLN IP memperkuat posisi sebagai penyedia solusi energi berbasis pelanggan (customer-centric energy solutions) sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi nasional.
Ke depan, PLN IP menyatakan akan terus memperluas implementasi Solar PV solution sebagai bagian dari strategi transisi energi dan optimalisasi peluang bisnis dari perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan dan kolaborasi negara-negara ASEAN untuk mewujudkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang tengah dikembangkan Indonesia sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) di Cebu, Kamis (7/5/2026) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan, kawasan ASEAN memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan, mulai dari tenaga air, surya, hingga energi angin yang dapat menjadi fondasi ketahanan energi kawasan di masa depan.

"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," ujarnya dalam keterangan siaran pers yang diterima, Jumat (8/5/2026).

Presiden menilai kerja sama lintas negara menjadi kunci untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan. Karena itu, dia mendorong negara-negara anggota BIMP-EAGA untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur energi hijau, termasuk proyek tenaga air di Kalimantan, pengembangan energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di kawasan pesisir.

"Transisi energi kita sedang melaju dengan kecepatan penuh. Kita tengah membangun tenaga surya 100 GW. Bersama-sama kita tingkatkan infrastruktur energi kita. BIMP-EAGA memiliki potensi yang besar," ujar Prabowo.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek-proyek energi bersih yang dibangun dalam kerja sama subregional ASEAN akan membuka akses listrik yang lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.

Menurut Bahlil, hasil kerja sama dalam Power and Energy Infrastructure Cluster (PEIC) mencakup proyek interkoneksi jaringan listrik, pengembangan energi terbarukan, elektrifikasi pedesaan, hingga program efisiensi energi dan konservasi energi.

"Program ini akan memperkuat kolaborasi subregional, sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik," kata Bahlil.

Dalam forum tersebut, negara-negara anggota juga mengesahkan dokumen BIMP-EAGA Vision (BEV) 2035 yang menjadi kerangka strategis pembangunan kawasan agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif secara ekonomi melalui penguatan konektivitas dan pembangunan energi bersih.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam 3 tahun atau pada 2029 dinilai perlu dibarengi dengan pemberian insentif yang atraktif guna mengakselerasi pencapaiannya.

Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai program tersebut berpotensi menjadi pengungkit bagi industri nasional untuk memasok kebutuhan proyek secara signifikan.

Namun, dia mengatakan realisasi target itu tidak lepas dari sejumlah kendala mendasar.

Menurutnya, proyek PLTS skala besar membutuhkan skema pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah agar layak secara ekonomi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi hambatan utama.

“Infrastruktur jaringan juga menjadi tantangan karena lokasi PLTS sering jauh dari pusat beban, sehingga butuh percepatan transmisi dan interkoneksi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan, kebutuhan insentif fiskal menjadi krusial untuk menarik investasi dan mempercepat realisasi proyek. Chandra mengatakan, beberapa bentuk insentif yang dinilai relevan antara lain adalah tax holiday serta pembebasan bea masuk untuk komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Di sisi lain, kemudahan akses terhadap pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung pengembangan proyek dalam skala besar. Skema pendanaan yang lebih fleksibel dinilai dapat mempercepat implementasi proyek yang saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Chandra juga melihat lonjakan permintaan domestik dari program PLTS berpotensi menjadi solusi bagi industri panel surya nasional yang terdampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Kapasitas produksi yang sebelumnya bergantung pada pasar ekspor dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan proyek dalam negeri.

“Program ini menjadi momentum untuk menjaga keberlanjutan industri panel surya nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt dipercepat untuk mendukung ketahanan energi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai menggelar rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada akhir April lalu

Brian mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo dengan Danantara, PLN, serta para ahli di kementerian dan perguruan tinggi mengevaluasi terkait program PLTS 100 gigawatt.

"Bapak Presiden menanyakan perkembangannya [PLTS], dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel," kata Brian.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa instalasi untuk PLTS 100 GW telah disiapkan dan ditargetkan instalasi 17 gigawatt PLTS yang berasal dari diesel terlaksana pada tahun ini.

"Lokasinya nanti, semuanya dari PLN ya sebagai implementator program tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dayabumi Energi bekerja sama dengan PT Anvita Pharma Indonesia (Anvita) dan PT Etana Biotechnologies Indonesia (Etana) mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas 1 MWp.

Langkah ini juga upaya mempercepat integrasi strategi keberlanjutan ke dalam operasional inti.

Proyek yang berlokasi di Karawang ini dibangun secara bertahap guna mendukung transisi energi serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Sebagai perusahaan dengan standar internasional, Anvita dan Etana memiliki kebutuhan tinggi terhadap keandalan energi serta kepatuhan ketat terhadap standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Pada tahap pertama, Dayabumi Energi berhasil merampungkan pembangunan PLTS di fasilitas produksi Anvita. Proyek ini tergolong kompleks karena dilakukan di lingkungan industri dengan tingkat sensitivitas tinggi, di mana proses produksi beroperasi tanpa henti.

Guna mengatasi tantangan tersebut, Dayabumi Energi menerapkan metode live-installation with zero shutdown. Pendekatan ini memungkinkan proses instalasi berjalan tanpa menghentikan aktivitas produksi farmasi sedikit pun. Keberhasilan penyelesaian tahap awal ini membuktikan integrasi energi terbarukan tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas operasional di sektor kritikal.

Chairman Dayabumi Group Gamma A. Thohir mengungkapkan disiplin dalam menjaga standar operasional di lapangan menjadi faktor penentu keberhasilan proyek.

“Inisiatif ESG tidak hanya berbicara tentang lingkungan, tetapi juga tentang pemenuhan standar kualitas dan keselamatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (27/4/2026).

Setelah merampungkan fase di Anvita, Dayabumi Energi segera memulai pembangunan PLTS di fasilitas operasional Etana dengan pendekatan teknis yang serupa. Proyek ini diproyeksikan memberikan dampak terukur, baik dari sisi penghematan ekonomi maupun reduksi emisi.

Sistem pembangkit surya ini diperkirakan mampu menghemat biaya listrik perusahaan hingga Rp70 juta per tahun. Dari sisi lingkungan, penggunaan panel surya tersebut sanggup menurunkan emisi karbon sebesar 573,17 ton CO₂ per tahun.

Efisiensi biaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global yang kini semakin peduli terhadap jejak karbon. Selain itu, langkah ini mendukung agenda transisi energi nasional dalam mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil.

Keberhasilan kolaborasi ini menjadi referensi bagi sektor manufaktur lain untuk mengadopsi energi terbarukan secara scalable. Dengan perencanaan teknis yang matang, integrasi teknologi hijau terbukti dapat berjalan beriringan dengan stabilitas produksi industri modern yang memiliki persyaratan keamanan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt dipercepat untuk mendukung ketahanan energi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai menggelar rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Selasa (21/4/2026). Brian mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo dengan Danantara, PLN, serta para ahli di kementerian dan perguruan tinggi mengevaluasi terkait program PLTS 100 gigawatt.

"Bapak Presiden menanyakan perkembangannya [PLTS], dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel," kata Brian.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa instalasi untuk PLTS 100 GW telah disiapkan dan ditargetkan instalasi 17 gigawatt PLTS yang berasal dari diesel terlaksana pada tahun ini.

"Lokasinya nanti, semuanya dari PLN ya sebagai implementator program tersebut," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah mengejar kapasitas energi surya 100 gigawatt dalam 3 tahun. Dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo akhir Maret lalu, Prabowo menjelaskan, dalam sektor energi, Indonesia berambisi untuk mengakselerasi mempercepat energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya.

"Dalam tiga tahun ke depan, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya. Bagi kami, ini mendesak melihat situasi global saat ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, komposisi kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT pada 2025 mencapai 15,6 gigawatt atau 15,7% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 107,5 gigawatt.

Komposisi kapasitas terpasang Pembangkit berbasis EBT pada 2025 didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas sebesar 7.587 megawatt atau setara 48,54% dari total kapasitas EBT nasional.

Menyusul di belakangnya adalah pembangkit listrik tenaga bioenergi (PLTBio) dengan kapasitas terpasang sebesar 3.148 megawatt pada 2025, dengan kontribusi sekitar 20,14% terhadap total nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pengembang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Xurya menutup 2025 dengan fokus pada transformasi model bisnis, dari startup penyedia sewa PLTS menjadi perusahaan energi terbarukan yang menekankan profitabilitas jangka panjang dan diversifikasi aset.

Didirikan pada 2018, Xurya dikenal sebagai pionir skema sewa PLTS tanpa biaya awal bagi sektor komersial dan industri. Hingga akhir 2025, perusahaan telah merealisasikan lebih dari 300 proyek PLTS on-grid maupun hybrid off-grid di berbagai wilayah Indonesia.

Managing Director Xurya Eka Himawan mengatakan 2025 menjadi fase konsolidasi untuk memperkuat fondasi bisnis. Perseroan memprioritaskan proyek yang bankable, peningkatan standar instalasi sesuai ketentuan nasional dan internasional, serta penguatan layanan purnajual.

“Kami melihat penggunaan PLTS telah menjadi bagian dari strategi operasional jangka panjang perusahaan-perusahaan di Indonesia. Regulasi-regulasi terkait PLTS pun berkembang menjadi lebih jelas. Kami melihat ini sebagai kesempatan untuk bertransformasi dari suatu startup menjadi perusahaan energi terbarukan lokal yang mapan dan bertaraf global,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Selasa (3/3/2026).

Salah satu langkah strategis yang diambil Xurya pada 2025 adalah mulai masuk lebih dalam ke segmen hybrid off-grid dan independent powerproducer (IPP). Xurya menilai permintaan pembangkit energi terbarukan skala besar meningkat, terutama dari industri yang membutuhkan kepastian pasokan dan efisiensi biaya.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman perjanjian jual-beli listrik dari pembangkit energi terbarukan dinilai memberi kepastian hukum bagi proyek IPP. Di sisi lain, lembaga pembiayaan lokal dan regional mulai lebih memahami profil risiko dan skema bisnis PLTS, sehingga akses pendanaan dinilai makin terbuka.

“Institusi finansial lokal maupun regional pun sudah mulai memahami pola pasar PLTS di Indonesia sehingga mampu menyediakan fasilitas yang relevan. Sebagai pemimpin di industri PLTS, kami memandang ini sebagai suatu kesempatan dan ingin menjadi bagian dari solusi terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang tersebut,” tambah Eka.

Dari sisi operasional, perusahaan juga menyoroti tantangan kualitas instalasi dan kesiapan sumber daya manusia. VP Operations Xurya Philip Effendy mengatakan kesenjangan kompetensi tenaga lokal menjadi isu seiring meningkatnya kompleksitas proyek.

“Industri energi surya Indonesia masih tergolong baru, dan oleh karenanya dua tantangan utama dari segi operasional adalah bagaimana kita dapat memastikan kualitas pemasangan yang tinggi, dan bagaimana kita dapat mempersiapkan talenta lokal untuk mendukungnya,” kata Philip.

Untuk itu, Xurya mengembangkan Solar Academy Indonesia (SAI) sejak 2024 sebagai program peningkatan kapasitas bagi mitra Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Hingga 2025, program ini telah diikuti ratusan peserta dengan materi mencakup standar keselamatan sistem dan mitigasi risiko proyek.

Memasuki 2026, SAI direncanakan diperluas menjadi tiga sesi pelatihan guna mempercepat kesiapan EPC lokal dalam menangani proyek berskala lebih besar dan kompleks.

Secara keseluruhan, 2025 menjadi periode di mana Xurya melakukan penguatan struktur bisnis melalui diversifikasi portofolio ke hybrid off-grid dan IPP, perbaikan tata kelola proyek, serta investasi pada pengembangan talenta.

Pada 2026, Xurya akan memperkuat posisi sebagai katalis dan solusi atas tantangan transisi energi nasional, membidik integrasi energi surya ke dalam strategi bisnis sektor industri, dan memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi rendah karbon.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan penyedia energi terbarukan, BECIS Indonesia, mencatatkan pemasangan 10 megawatt-peak (MWp) kapasitas terpasang proyek pembangkit PLTS di berbagai wilayah Indonesia.

Secara kolektif, proyek-proyek PLTS yang diselesaikan pada 2025 diproyeksikan menghasilkan sekitar 14.600 megawatt hour (MWh) energi bersih per tahun.

Produksi energi tersebut setara dengan menanam dan merawat 95.000 pohon selama satu dekade, mengurangi lebih dari 12.260 ton emisi CO₂, serta mendukung kebutuhan energi lebih dari 5.000 kendaraan listrik.

Managing Director BECIS Indonesia, Dion Pius Jefferson menyatakan bahwa capaian ini bukan semata pertumbuhan kapasitas, melainkan juga mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghadirkan solusi dekarbonisasi yang terukur dan andal.

Menurutnya, keberhasilan pemasangan melampaui 10 MWp pada tahun lalu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengeksekusi proyek skala besar dengan tetap menjaga standar kualitas dan keselamatan.

“Klien mempercayakan BECIS untuk mempercepat perjalanan dekarbonisasi mereka, dan kami bangga menjadi mitra dalam menghadirkan solusi energi terbarukan yang andal dan berkinerja tinggi, dibangun dengan standar kualitas dan keselamatan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, pencapaian sepanjang 2025 menegaskan kapabilitas BECIS dalam melakukan eksekusi proyek secara terukur dengan tetap mempertahankan keunggulan rekayasa yang diharapkan mitra bisnis.

Memasuki 2026, Dion menjelaskan BECIS menargetkan penambahan kapasitas PLTS dengan skala yang relatif serupa melalui peluang on-grid yang selektif. Strategi ini sejalan dengan meningkatnya komitmen industri dalam menurunkan intensitas emisi dan mempercepat transisi menuju operasional rendah karbon.

“Kami akan tetap fokus membangun kemitraan jangka panjang serta menghadirkan solusi energi terbarukan yang skalabel, guna menciptakan nilai lingkungan dan ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Arab Saudi akan berinvestasi sekitar US$2 miliar atau sekitar Rp33,56 triliun untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Turki. Rencana investasi ini merupakan tahap pertama dari kesepakatan luas kedua negara dalam pengembangan energi terbarukan.

Dalam investasi ini, perusahaan Saudi akan mengembangkan proyek PLTS dengan kapasitas hingga 2.000 megawatt (MW) di Provinsi Sivas dan Karaman, Turki. Kesepakatan yang ditandatangani di Riyadh pada Selasa (3/2/2026) itu juga mencakup rencana lanjutan pembangunan pembangkit surya dan angin dengan total kapasitas 3.000 MW.

Menteri Energi Turki Alparslan Bayraktar menyebut proyek ini akan memiliki tingkat lokalisasi atau kandungan lokal sebesar 50% yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi sektor peralatan dan jasa kelistrikan di Turki. Ia menambahkan, proyek akan dibiayai melalui pendanaan eksternal, termasuk dari lembaga internasional.

Mengutip Bloomberg, pengumuman proyek ini pun mendorong kenaikan saham sejumlah perusahaan energi terbarukan di Turki. Saham Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim AS melonjak 10%, sementara Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AS naik 6,7%.

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan utilitas Arab Saudi, ACWA Power Co., akan menjadi pengembang proyek PLTS tersebut.

Pemerintah Turki akan membeli listrik dari proyek Sivas selama 25 tahun dengan harga 2,3415 sen euro per kilowatt-hour (kWh) dan dari Karaman sebesar 1,995 sen euro/kWh. Bayraktar menyebut harga ini sebagai yang terendah dalam sejarah tarif energi terbarukan di Turki.