Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan proyek supergrid energi baru terbarukan memerlukan studi kelayakan sebagai langkah awal mewujudkan pusat pengembangan setrum bersih yang menghubungkan Kepulauan Sunda Kecil.

Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan kajian studi kelayakan disiapkan usai rencana besar NTB membangun jaringan transmisi area luas terkendala nilai keekonomian.

"Hasil konsultasi kami dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM bahwa untuk menjadi sebuah supergrid tidak mudah, salah satunya harus ada jaringan bawah laut," ujar dia di Mataram, Minggu.

Samsudin menjelaskan pembangunan jaringan transmisi area luas membutuhkan infrastruktur besar terutama jaringan kabel listrik bawah laut di Selat Lombok yang menghubungkan NTB dengan Bali.

Pemerintah pusat menilai jaringan kabel listrik bawah laut yang menyuplai energi bersih tersebut baru bisa layak bangun sekitar tahun 2031 sampai 2033.

"Kementerian ESDM melihat perkembangan penduduk dan sebagainya, sehingga kelayakan sekitar tahun 2031-2033 untuk menyambungkan jaringan kabel laut di Selat Lombok," kata Samsudin.

Ia menuturkan studi kelayakan sangat diperlukan untuk menguji apakah pembangunan jaringan interkoneksi listrik bawah laut bisa direalisasikan lebih cepat dari proyeksi pemerintah pusat.

Kajian itu juga menghitung secara detail potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat sebagai syarat utama menjadi supergrid energi bersih di kawasan tengah Indonesia.

"NTB punya tujuh sumber energi baru terbarukan. Berapa kemampuan NTB dan bagaimana jika dibandingkan dengan NTT NTB sebagai supergrid harus mampu mengidentifikasi potensi itu," papar Samsudin.

Potensi energi bersih yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat bersumber dari air, matahari, angin, arus laut, sampah, biomassa, hingga panas bumi.

Dinas ESDM NTB mencatat kontribusi energi baru terbarukan saat ini mencapai 25 persen. Angka itu terbilang tinggi ketimbang bauran energi bersih skala nasional yang hanya berjumlah 15,75 persen dengan kapasitas terpasang energi bersih sebesar 15.630 megawatt.

Kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan di NTB meliputi tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid sebanyak 21,6 megawatt, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt, dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 18,5 megawatt.

Pemerintah NTB aktif menawarkan peluang investasi setrum bersih kepada sejumlah kedutaan besar, sektor privat, hingga organisasi nirlaba guna mencari sumber pendanaan bagi pengembangan proyek jaringan transmisi area luas tersebut.

"Dukungan anggaran kami terbatas. Gubernur telah meminta dukungan melalui mitra strategis, seperti kedutaan besar," pungkas Samsudin.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, gagasan NTB sebagai supergrid energi baru terbarukan telah dideklarasikan dalam forum kerja sama Bali-NTB-NTT (KRBN). Proyek itu sebagai langkah strategis untuk membantu Indonesia mewujudkan target emisi nol bersih.

Saat ini Bali masih masuk ke dalam jaringan transmisi area luas Pulau Jawa, sehingga ke depan listrik Bali dipasok dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pola pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM untuk nelayan disesuaikan dengan musim melaut agar tidak kembali langka seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Samsudin menilai distribusi yang selama ini dibagi rata setiap bulan kurang sesuai dengan pola aktivitas nelayan yang sangat dipengaruhi cuaca.

"Pada bulan-bulan tertentu ada saatnya nelayan tidak pergi melaut, tapi kuota (distribusi) tetap sama. Ke depan, proses penyaluran BBM harus disesuaikan," ujar dia saat ditemui di Mataram, Jumat.

Bahan bakar yang didistribusikan tanpa melihat musim menyebabkan penyaluran tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan, sehingga memicu keresahan di kalangan nelayan.

Samsudin menyampaikan saat musim tangkap ikan dan aktivitas melaut meningkat, maka distribusi BBM perlu diperbanyak oleh pihak operator.

Sebaliknya, ketika aktivitas nelayan menurun akibat cuaca buruk, maka penyaluran BBM dapat dikurangi sementara.

Dia menceritakan persoalan kelangkaan BBM nelayan yang terjadi di Lombok Timur akibat mekanisme distribusi dan kendala administrasi.

Salah satu persoalan utama di lapangan adalah gangguan aplikasi XStar yang digunakan untuk input data penerima kuota BBM nelayan karena sedang dalam proses perbaikan.

Dinas ESDM NTB bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) NTB telah membahas persoalan tersebut dengan Pertamina selaku operator penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan.

Samsudin menuturkan pihaknya mengusulkan ada diskresi bagi nelayan yang belum melengkapi persyaratan administrasi agar tetap bisa memperoleh BBM subsidi untuk pergi melaut.

"Kami segera konsultasi ke Kementerian ESDM dan BPH Migas terkait diskresi bagi nelayan-nelayan yang belum memiliki prasyarat yang dibutuhkan karena bagaimanapun mereka harus ke laut," ujar dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan agar mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.

"Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Niken menyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan.

Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

"Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan, sisanya masih didominasi energi fosil batu barat, minyak, dan gas," kata Niken.

Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.

Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.

Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas setrum yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.

"Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025," pungkas dia.

Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026