Jakarta: Kemajuan inklusi keuangan dalam satu dekade terakhir telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di angka 66,46 persen.

Di tingkat global, World Bank Global Findex Database 2025 mencatat sebanyak 79 persen orang dewasa telah memiliki akun keuangan. Namun, hanya 56 persen yang memiliki dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu diikuti dengan penguatan kesehatan finansial (financial health) agar layanan keuangan dapat membantu masyarakat mengelola pendapatan, menghadapi risiko, serta membangun kesejahteraan jangka panjang.

Seiring dengan berkembangnya ekosistem keuangan digital, perhatian para pelaku industri, regulator, dan organisasi internasional kini mulai bergeser dari sekadar memperluas akses menuju upaya membangun ketahanan finansial masyarakat.

Perubahan fokus tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam panel diskusi bertajuk Financial Health and Resilience: The Next Frontier of Inclusion dalam The 2026 Asia Grassroots Forum, forum tahunan yang diinisiasi Amartha Financial untuk mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional dalam membahas berbagai peluang dan tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pengalaman kunjungan H.M. Queen Máxima of the Netherlands ke Indonesia pada 2025 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana upaya memperkuat kesehatan finansial perlu dimulai dari pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Kunjungan tersebut diawali dengan bertemu langsung dengan pelaku usaha dan komunitas di lapangan sebelum dilanjutkan dengan dialog bersama pelaku industri dan pemerintah.

Menurut Nancy Widjaja, Policy Advisor, Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Financial Health (UNSGSA) H.M. Queen Máxima of the Netherlands, proses advokasi di tingkat nasional maupun global perlu dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat serta didukung oleh data yang kredibel.

“Pada akhirnya, semua kembali kepada masyarakat akar rumput. Memahami kebutuhan mereka menjadi langkah awal untuk merancang kebijakan, produk, dan kolaborasi yang benar-benar relevan,” ujar Nancy.

Ia menambahkan, data dan kredibilitas menjadi elemen penting dalam mendorong perubahan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi masyarakat di lapangan, para pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi keuangan yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kepala Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia (BI), Anastuty Kusumowardhani, mengatakan bahwa penguatan kesehatan finansial juga menjadi bagian penting dalam membangun UMKM yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia terus memperkuat pemberdayaan, akses pasar, serta edukasi dan mitigasi risiko bagi pelaku usaha.

Menurut Anastuty, tantangan berikutnya tidak hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pasar, tetapi juga pada penguatan pola pikir pelaku usaha. Kemampuan menjaga kualitas, memenuhi standar pasar, dan merespons kebutuhan pembeli secara konsisten menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM Indonesia.

Pengalaman serupa juga ditemukan Amartha selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, Amartha menjangkau hampir 4 juta perempuan pelaku usaha melalui lebih dari 9.000 tenaga lapangan yang turut mendukung adopsi layanan digital serta penguatan kapasitas usaha masyarakat di pedesaan.

Berangkat dari pembelajaran tersebut, Amartha terus mengembangkan layanan yang dirancang bersama perempuan melalui pendekatan design with women, sehingga solusi yang dihadirkan dapat semakin relevan dengan kebutuhan, pengalaman, dan tujuan finansial mereka yang terus berkembang.

“Selama lebih dari 16 tahun mendampingi perempuan pelaku UMKM di Indonesia, kami belajar bahwa setiap perempuan memiliki tujuan dan perjalanan finansial yang berbeda. Karena itu, kami percaya solusi yang paling relevan lahir dari mendengarkan kebutuhan mereka dan merancangnya bersama mereka,” ujar Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto.

Menurut Aria, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan proses yang dibangun melalui berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari akses keuangan, literasi, pemanfaatan teknologi, hingga dukungan dari ekosistem yang lebih luas.

Seiring semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan, perhatian para pemangku kepentingan kini mulai bergeser pada bagaimana akses tersebut dapat diterjemahkan menjadi ketahanan dan kesejahteraan finansial yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional agar manfaat inklusi keuangan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat akar rumput.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ASM)

Jakarta: Mengelola keuangan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari memenuhi kebutuhan, merencanakan masa depan, hingga menghadapi situasi tak terduga. Dengan pemahaman keuangan yang baik, kita dapat menghindari risiko finansial dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri.

Bagi semua orang, termasuk teman-teman difabel, literasi keuangan adalah langkah awal menuju kemandirian. Belajar keuangan merupakan hak setiap orang dan perlu dilakukan dalam suasana yang aman dan inklusif, agar kita dapat melangkah menuju kehidupan yang lebih tenang, mandiri, dan sejahtera.

Melihat pentingnya pemahaman dalam hal pengelolaan keuangan bagi semua kalangan, Kredit Pintar melalui inisiatif Kelas Pintar Bersama kembali menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan bertajuk “Finansial Inklusif untuk Semua”.

Kali ini menggandeng Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sebagai mitra strategis dalam mendorong pemahaman keuangan yang aman, mudah, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Head of Brand & Communications Kredit Pintar Puji Sukaryadi mengatakan melalui kegiatan ini, Kredit Pintar menegaskan komitmennya dalam menggaungkan literasi keuangan untuk semua, tanpa terkecuali.

“Setiap orang berhak paham keuangan, termasuk teman-teman difabel. Untuk itu, mari kita belajar bersama dalam suasana yang aman dan inklusif tanpa takut salah. Mari memahami keuangan dengan cara yang mudah dan jujur," jelas dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 31 Januari 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 29 Januari 2026, dihadiri teman-teman difabel yang tergabung dalam PPDI, organisasi payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas, serta organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, para peserta mendapatkan pemahaman mengenai; bagaimana cara mengelola uang, kesiapan finansial sebelum mengambil pinjaman, mengenal layanan pinjaman melalui aplikasi digital yang resmi dan memiliki regulasi yang jelas untuk keamanan pengguna, risiko jika tidak bijak dalam meminjam, hingga bagaimana agar tetap waspada terhadap modus-modus penipuan.

Ketua Umum PPDI Norman Yulian mengungkapkan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan keuangan secara aman. Pemahaman keuangan yang baik akan membantu mengambil keputusan yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami mengapresiasi inisiatif Kredit Pintar yang menghadirkan ruang belajar yang inklusif, ramah, dan tanpa stigma. Kolaborasi seperti ini penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia,” ungkap Norman.

Kelas Pintar Bersama merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kredit Pintar, platform penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendukung terciptanya inklusi keuangan yang bertanggung jawab.

Melalui kampanye #TemanAturUang, Kredit Pintar berupaya untuk menjadi teman dalam mengatur pengelolaan keuangan sehingga dapat terus mendorong masyarakat untuk menjadi pengguna layanan keuangan yang cerdas, kritis, dan terlindungi.

“Kredit Pintar percaya bahwa literasi keuangan yang aman dan inklusif adalah kunci dalam membangun kesejahteraan bersama. Karena setiap orang berhak merasa aman dan mandiri secara finansial.

Memahami keuangan membantu kita mengenali kebutuhan, menggunakan uang dengan bijak, serta tahu ke mana harus bertanya dan mengadu jika mengalami kesulitan. Belajar keuangan tidak perlu takut salah. Kita belajar bersama, dengan cara yang mudah, aman, dan saling mendukung,” Puji Sukaryadi kembali menegaskan.

Berkaitan dengan Kelas Pintar Bersama, sejak tahun 2022 hingga Januari 2026, telah menjangkau lebih dari 3200 anggota masyarakat di 43 kota yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali dan Kalimantan.

“Jumlah ini akan terus bertambah seiring komitmen Kredit Pintar dalam menyediakan edukasi yang merata, memperluas inklusi keuangan, serta membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk mengambil keputusan finansial yang cerdas, aman, dan berkelanjutan di era digital, termasuk dalam hal ini menjangkau masyarakat difabel,” kata Puji.

Sementara itu, untuk penyaluran pinjaman, sepanjang tahun 2025 lalu Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman hingga lebih dari Rp 9,5 triliun. Sejak berdiri pada tahun 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar hingga saat ini yaitu mencapai angka lebih dari Rp 60,5 triliun.

(KIE)

Jakarta: Ratu Belanda Máxima Zorreguieta, dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), mengunjungi UMKM perempuan binaan Amartha di Kampung Batik Laweyan, Solo.

Dalam kunjungan ini, Ratu Máxima melihat bagaimana pembiayaan dan pendampingan Amartha membantu pelaku usaha perempuan akar rumput memperluas usaha serta menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga.

Selama berdialog dengan para pengusaha batik dan produsen minuman jamu, Ratu Máxima menilai model pembiayaan produktif Amartha memberikan dampak nyata bagi inklusi keuangan. Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp35 triliun modal usaha kepada 3,3 juta UMKM perempuan di berbagai desa di Indonesia, sebuah kontribusi signifikan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dan penguatan kesejahteraan komunitas.

“Indonesia telah mencatat capaian luar biasa dalam kepemilikan rekening bank. Namun, inklusi keuangan tidak berhenti di sana. Masyarakat membutuhkan pendampingan agar layanan keuangan dapat membantu mereka mewujudkan impian dan meningkatkan perlindungan finansial. Temuan dari kunjungan ini akan kami diskusikan bersama otoritas terkait dan perusahaan fintech seperti Amartha untuk merancang solusi keuangan yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia," kata Ratu Belanda, Máxima Zorreguieta, dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 November 2025.

Saat mendampingi Ratu Máxima mengunjungi mitra usaha, Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, kunjungan Ratu Máxima ke Kampung Batik Laweyan menjadi momentum penting bagi pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia.

"Kami percaya, ketika perempuan mendapatkan akses modal, pendampingan, dan kemudahan teknologi, mereka mampu mengembangkan usaha sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa,” ucapnya.

Selama kunjungan, Ratu Máxima juga mempelajari proses membatik menggunakan canting bersama Ibu Eny Zaqiyah, pemilik usaha Batik Enza Batik sekaligus mitra Amartha. Ratu Máxima membuat motif ‘Wahyu Tumurun’ yang sarat makna, melambangkan permohonan kepada Sang Pencipta demi kehidupan yang penuh berkah, rahmat dan anugerah.

Saat proses membatik, Ratu Máxima berbincang dengan Ibu Eny mengenai akses permodalan dari Amartha dan dampaknya terhadap usaha yang dirintis sejak 2017. Sejak bergabung dengan Amartha, ia memanfaatkan modal awal sebesar Rp5 juta untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kini rutin mengikuti pameran di berbagai kota. Kehadiran Ratu Máxima menjadi pengalaman berkesan baginya.

“Saya merasa sangat senang dan bangga dikunjungi Ratu Máxima. Beliau sangat mengapresiasi budaya lokal, terutama batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Ia juga berpesan agar terus memajukan usaha dengan memanfaatkan fasilitas keuangan yang ada,” ungkap Ibu Eny.

Ratu Máxima juga bertemu dengan mitra Amartha lainnya, Ibu Yuanita Komalasari (Puci), pemilik usaha minuman herbal jamu yang memanfaatkan pembiayaan Amartha untuk menambah peralatan dan memperluas kapasitas produksi. Kini usahanya berkembang hingga bisa mempekerjakan masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah, tak pernah terbayangkan saya berkesempatan bincang-bincang dengan Ratu Máxima. Terima kasih kepada Amartha dan Pemerintah Kota Solo atas kesempatan yang diberikan, saya merasa lebih percaya diri menjual produk yang telah diapresiasi oleh pihak lokal dan internasional,” ujar Ibu Puci.

“Melalui kunjungan Ratu Máxima ke mitra UMKM binaan Amartha, kami berharap dukungan global terhadap UMKM Indonesia semakin menguat, sehingga semakin banyak perempuan yang berdaya, mampu berkembang, mandiri, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa,” tutur Andi Taufan.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap fakta penting terkait inklusi keuangan nasional. Hingga saat ini, sekitar 50 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki rekening bank, sebuah angka besar yang menunjukkan tantangan untuk memperluas akses ke layanan keuangan formal.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan kepemilikan rekening merupakan fondasi utama bagi masyarakat untuk mulai terhubung dengan sistem keuangan modern.

“Saat ini terdapat sekitar 50 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening,” kata Anggito dalam acara Munas XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu, 22 November 2025.

Daerah dengan penduduk tanpa rekening tertinggi

Berdasarkan data LPS, disparitas inklusi keuangan antarwilayah masih terlihat jelas.

Kalimantan menjadi wilayah dengan penduduk tanpa rekening terbesar, mencapai 25,55 persen. Disusul Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 23,47 persen. Kemudian Sumatera tercatat 19,08 persen, dan Jawa sebesar 19,55 persen.

Wilayah dengan inklusi terbaik adalah Bali dan Nusa Tenggara, yang hanya memiliki 14,30 persen penduduk tanpa rekening.

Anak dan remaja mendominasi kelompok tanpa rekening

Menariknya, kelompok usia muda masih menjadi yang paling tertinggal dalam akses rekening bank.

Data menunjukkan usia 5-14 tahun berkontribusi 76,3 persen terhadap total penduduk tanpa rekening. Lalu usia 15-24 tahun sebesar 15,6 persen.

Anggito menilai kondisi ini menunjukkan pentingnya pendidikan keuangan sejak usia dini.

“Banyak (masyarakat) yang masih kurang literasi (keuangan), sehingga masyarakat perlu memahami cara menyimpan dan mengelola uang sejak dini,” ungkapnya.

Pemerintah targetkan seluruh warga punya rekening pribadi

Pemerintah memasang target ambisius seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening pribadi sebagai prasyarat inklusi keuangan nasional.

“Itu target dari Bapak Presiden, untuk seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening pribadi,” ujarnya.

Kepemilikan rekening bukan hanya soal menabung, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pemberdayaan ekonomi, akses pembiayaan, bantuan sosial, hingga transaksi digital.

Seperti diketahui, LPS mencatat total rekening simpanan perbankan mencapai sekitar 660 juta rekening per September 2025. Dengan populasi sekitar 250 juta orang, angka itu setara dengan tiga rekening per penduduk.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)