Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) meluncurkan program insentif pajak kendaraan bermotor guna mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel Andi Winarno mengungkapkan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memacu ketaatan pembayaran pajak ke depan.

Insentif yang berlaku hingga 30 Juni 2026 ini mencakup beberapa poin bagi pemilik kendaraan, antara lain bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100%, berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, dengan pengecualian bagi kendaraan baru.

Kemudian penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya dan stimulus spesial berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% khusus untuk kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Masyarakat dapat memanfaatkan program berupa pengurangan pokok PKB sebesar 50% hingga pembebasan denda PKB sebesar 100%," ujar Andi Winarno di Makassar, Kamis (4/6/2026).

Selain memberikan keringanan biaya pembayaran pajak kendaraan, Pemprov Sulsel juga menyediakan stimulus tambahan berupa program apresiasi.

Bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran selama periode Januari hingga Juni 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan pengundian berbagai hadiah menarik. Antara lain sepeda motor, mesin cuci, kulkas, sepeda, TV, hingga hadiah utama paket Umroh.

Untuk memanfaatkan momentum ini, masyarakat cukup mendatangi Kantor Samsat terdekat atau mengoptimalkan berbagai kanal pembayaran pajak kendaraan digital yang telah tersedia.

"Seluruh proses pembayaran dengan skema keringanan ini bisa dilakukan selama periode program berlangsung sepanjang Juni ini," tutur Andi Winarno.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali memperpanjang masa pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga 30 November 2025.

Ada tiga skema keringanan yang diberikan, meliputi pembebasan denda PKB sebesar 100% kecuali untuk kendaraan baru, serta pengurangan pokok PKB sebesar 50% bagi kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2024 ke bawah.

Selanjutnya ada pengurangan PKB sebesar 9,5% untuk kendaraan dengan jatuh tempo tahun 2025. Namun pengurangan 9,5% ini tidak berlaku bagi kendaraan yang telah menerima potongan 50%.

Plt Kepala Bidang PAD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Muhammad Irvandi Thamrin mengatakan perpanjangan ini diterapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1762/X/Tahun 2025.

Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah.

"Pemerintah provinsi mengajak seluruh wajib pajak memanfaatkan masa insentif tersebut untuk menyelesaikan kewajiban PKB sesuai aturan yang berlaku," ucap Irvandi di Makassar, Rabu (19/11/2025).

Pemprov Sulsel berharap perpanjangan insentif ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajaknya dengan lebih ringan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membantu meningkatkan realisasi penerimaan daerah menjelang akhir tahun anggaran.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong masyarakat memanfaatkan Program Dispensasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menawarkan berbagai keringanan dan penghapusan denda. Program yang telah berlangsung sejak 19 Mei 2025 itu akan berakhir pada 15 Desember 2025 mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Riau, Muhammad Sayoga, mengatakan bahwa program ini memberikan sejumlah insentif pajak yang sangat membantu masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak dalam jangka waktu lama.

“Dispensasi ini bisa dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor yang mati pajak cukup lama. Selain itu, juga ada program bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk,” ujar Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, program ini mencakup pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan.

Bagi wajib pajak yang belum membayar pajak selama dua tahun atau lebih, cukup membayar tunggakan tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

“Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, kendaraan dinas, serta angkutan umum orang dan barang yang terdaftar di Provinsi Riau dengan nomor polisi BM,” jelasnya.

Tak hanya itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk (non-BM) juga mendapat keringanan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 50% pada tahun pertama. Insentif ini diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 400/V/Tahun 2025, yang bertujuan meringankan beban masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Selain insentif untuk penunggak pajak, Pemprov Riau juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat.

Pemilik kendaraan yang selama tiga tahun berturut-turut membayar pajak tepat waktu akan memperoleh pengurangan pajak sebesar 10%, dengan syarat mengajukan permohonan paling lambat satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran.

Namun, Sayoga menegaskan, kebijakan penghapusan denda ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau, kendaraan penyerahan pertama, serta kendaraan eks-lelang.

“Kita ingin insentif fiskal ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau,” ujarnya.

Untuk mempermudah layanan, wajib pajak tak harus datang ke kantor Samsat. Pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat Drive Thru, Samsat Tanjak, dan Samsat Keliling.

Saat ini, layanan Drive Thru tersedia di beberapa lokasi, di antaranya Jalan Sudirman dan Jalan Gajah Mada Pekanbaru, serta di Pelalawan, Tembilahan, Ujung Tanjung, dan Dumai.

“Dengan adanya layanan cepat tanpa turun dari kendaraan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan hingga batas akhir program pada 15 Desember 2025,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali
memberikan insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Adapun, penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan Untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk stimulus bagi warga Jakarta agar semakin taat pajak serta wujud komitmen Pemerintah dalam meringankan beban kewajiban perpajakan serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

"Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal," ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (10/11/2025).

Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan bagi masyarakat.

Untuk mempermudah proses pembayaran PKB, masyarakat dapat memilih tempat pembayaran melalui Kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, Samsat Keliling ataupun melalui aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

Informasi lebih lanjut mengenai lokasi kantor Samsat, dapat diakses melalui tautan: https://bapenda.jakarta.go.id/pelayanan/upt-pkb-dan-bbnkb-samsat.

Ketentuan utama dari kebijakan insentif ini sebagai berikut:
1. Denda keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB dibebaskan sepenuhnya
2. Tidak perlu mengajukan permohonan, pembebasan dilakukan otomatis melalui sistem
pajak daerah
3. Berlaku bagi pembayaran pokok pajak yang dilakukan mulai tanggal 10 November 2025
sampai dengan 31 Desember 2025.