Bisnis.com, PEKANBARU-- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau terus menggesa revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan pajak air permukaan. Revisi regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan saat ini draf revisi Pergub masih dalam tahap penyempurnaan karena terdapat sejumlah perubahan substansi.

“Untuk revisi Pergubnya masih ada perubahan. Kami juga baru rapat terkait itu bersama Pak Sekda,” ujarnya Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan, pihaknya menargetkan pekan depan draf revisi sudah diajukan ke Biro Hukum untuk proses harmonisasi. Setelah itu, regulasi tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami usahakan pekan depan sudah masuk harmonisasi di Biro Hukum. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai, karena masih ada review lagi dari Depdagri setelah dari Biro Hukum,” katanya.

Selain revisi nilai dasar air, Bapenda juga tengah mengkaji rencana penetapan pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit. Namun, kebijakan tersebut belum akan diterapkan tahun ini dan masih dalam tahap kajian mendalam.

“Kalau untuk pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit, tahun ini kami kaji dulu supaya lebih kuat untuk penerapannya. Karena potensinya sangat besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Bapenda Riau telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya terkait penetapan nilai dasar air sebagai komponen utama dalam perhitungan pajak air permukaan.

Dalam proses pembahasan, Bapenda telah melakukan simulasi terhadap tiga opsi nilai dasar air, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000.

“Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada tiga opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000,” kata Ninno.

Berdasarkan data realisasi 2024, penerimaan pajak air permukaan di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp52 miliar. Dari hasil simulasi, potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, penerimaan pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200, potensi penerimaan diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Adapun jika ditetapkan Rp1.000, proyeksi penerimaan sekitar Rp96 miliar.

“Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD,” jelasnya.

Pemprov Riau berharap revisi Pergub ini dapat memperkuat dasar hukum pemungutan pajak air permukaan sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu di antara langkah yang sedang disiapkan adalah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan air permukaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan revisi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya dalam penetapan nilai dasar air.

"Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada 3 opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000," kata Ninno Wastikasari, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data penerimaan pajak air permukaan pada 2024 yang mencapai sebesar Rp52 miliar, ketiga simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan PAD yang cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, PAD dari pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200 diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Sedangkan jika Rp1.000 sekitar Rp96 miliar.

"Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD," ucapnya.

Sementara itu, terkait wacana pajak air permukaan untuk sektor perkebunan sawit, Ninno menyebutkan kebijakan tersebut merupakan usulan inisiatif dari DPRD Riau dan masih dalam tahap kajian.

"Pajak air permukaan sawit ini masih memerlukan kajian mendalam. Namun, skema serupa sebenarnya sudah diterapkan di Sulawesi Barat dan Sumatra Barat," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Ninno juga menyatakan Pemerintah Provinsi Riau saat ini terus mematangkan kajian, agar kebijakan tersebut bila nantinya diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD daerah.

Sebelumnya DPRD Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya yang dikelola oleh korporasi. Kebijakan ini ditegaskan tidak menyasar perkebunan rakyat melainkan hanya perusahaan besar yang menjalankan usaha sawit secara komersial.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan, selain industri.

"Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis," kata Abdullah.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pada perkebunan rakyat. Fokus utama pemerintah daerah adalah kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar dan menggunakan sumber daya air permukaan secara masif.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

"1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini," katanya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

"Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama," ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan PAD.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pekanbaru, Riau (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau meraup pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp224,9 miliar dari program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, yang dimanfaatkan 317.481 unit kendaraan hingga 15 Desember 2025.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau M Sayoga di Pekanbaru, Kamis, mengatakan awalnya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini berlangsung pada 19 Mei sampai 19 Agustus 2025, namun kemudian diperpanjang hingga 15 Desember 2025.

“Selama berlangsungnya program penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tercatat ada 317.481 unit kendaraan yang memanfaatkan program ini," katanya.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, kendaraan jenis minibus yang paling banyak kontribusinya dari sisi nilai yakni 55.720 unit dengan PAD Rp84,77 miliar, lalu jenis truk sebanyak 10.559 unit senilai Rp36,52 miliar.

Selanjutnya, sepeda motor roda dua dengan jumlah 219.716 unit senilai Rp36,29 miliar.

Kemudian kendaraan jenis jip sebanyak 8.956 unit dengan PAD Rp27,8 miliar, pick up 16.502 unit senilai Rp27,2 miliar, light truk 2.753 unit dengan PAD Rp6,7 miliar, sedan 2.257 unit dengan PAD Rp4,1 miliar, mikrobus sebanyak 644 unit dengan PAD Rp1,02 miliar, 168 unit bus dengan PAD mencapai Rp302 juta, dan kendaraan roda tiga sebanyak 206 unit dengan PAD Rp30,2 juta.

Ia menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini.

Menurutnya, antusiasme tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebagai kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat atas meningkatnya antusiasme membayar pajak," ujarnya

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong masyarakat memanfaatkan Program Dispensasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menawarkan berbagai keringanan dan penghapusan denda. Program yang telah berlangsung sejak 19 Mei 2025 itu akan berakhir pada 15 Desember 2025 mendatang.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Riau, Muhammad Sayoga, mengatakan bahwa program ini memberikan sejumlah insentif pajak yang sangat membantu masyarakat, terutama bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak dalam jangka waktu lama.

“Dispensasi ini bisa dimanfaatkan untuk kendaraan bermotor yang mati pajak cukup lama. Selain itu, juga ada program bagi kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk,” ujar Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, program ini mencakup pembebasan dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor terutang, serta penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan.

Bagi wajib pajak yang belum membayar pajak selama dua tahun atau lebih, cukup membayar tunggakan tahun terakhir dan tahun berjalan saja.

“Kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi, kendaraan dinas, serta angkutan umum orang dan barang yang terdaftar di Provinsi Riau dengan nomor polisi BM,” jelasnya.

Tak hanya itu, kendaraan dari luar Riau yang melakukan mutasi masuk (non-BM) juga mendapat keringanan berupa pengurangan pokok pajak sebesar 50% pada tahun pertama. Insentif ini diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 400/V/Tahun 2025, yang bertujuan meringankan beban masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Selain insentif untuk penunggak pajak, Pemprov Riau juga memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang taat.

Pemilik kendaraan yang selama tiga tahun berturut-turut membayar pajak tepat waktu akan memperoleh pengurangan pajak sebesar 10%, dengan syarat mengajukan permohonan paling lambat satu bulan sebelum jatuh tempo pembayaran.

Namun, Sayoga menegaskan, kebijakan penghapusan denda ini tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan mutasi keluar dari Provinsi Riau, kendaraan penyerahan pertama, serta kendaraan eks-lelang.

“Kita ingin insentif fiskal ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau,” ujarnya.

Untuk mempermudah layanan, wajib pajak tak harus datang ke kantor Samsat. Pembayaran dapat dilakukan melalui Samsat Drive Thru, Samsat Tanjak, dan Samsat Keliling.

Saat ini, layanan Drive Thru tersedia di beberapa lokasi, di antaranya Jalan Sudirman dan Jalan Gajah Mada Pekanbaru, serta di Pelalawan, Tembilahan, Ujung Tanjung, dan Dumai.

“Dengan adanya layanan cepat tanpa turun dari kendaraan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan hingga batas akhir program pada 15 Desember 2025,” pungkasnya.