Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI menyoroti dua persoalan utama yang masih membayangi pasar modal Indonesia, yakni transparansi pemegang saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).

MSCI menegaskan status pasar modal Indonesia yang saat ini tetap di kelas Emerging Market dalam laporannya pada Rabu (24/6/2026). Namun, penyedia indeks global tersebut akan memantau implementasi reformasi pasar modal RI hingga pengumuman selanjutnya pada November 2026.

"MSCI akan memantau implementasi berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator hingga November 2026 sebelum menentukan langkah lanjutan terhadap status Indonesia di indeks globalnya," tulis laporan MSCI 2026 Market Classification Review.

Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus bersama Turki terkait isu transparansi kepemilikan saham dan perilaku perdagangan di pasar modal.

MSCI mengungkapkan investor institusi internasional selama ini kerap menyampaikan kekhawatiran mengenai struktur kepemilikan saham yang tidak transparan serta dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kedua persoalan tersebut menghambat kemampuan investor untuk menilai besaran free float yang sesungguhnya dan mengandalkan harga pasar sebagai dasar pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

"Untuk Indonesia, pelaku pasar menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terkait tingkat investasi (investability) yang timbul akibat persoalan tersebut," tulis MSCI dalam laporannya.

Lembaga penyedia indeks tersebut menjelaskan bahwa isu transparansi pemegang saham dan perdagangan terkoordinasi berkaitan langsung dengan aspek Information Flow dan Market Infrastructure dalam kerangka penilaian aksesibilitas pasar MSCI.

Meski demikian, MSCI mengakui sejumlah langkah reformasi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Beberapa kebijakan Reformasi Pasar Modal yang mendapat perhatian MSCI antara lain peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan minimumfree floatmenjadi 15%.

MSCI menilai kebijakan tersebut merupakan langkah ke arah yang tepat. Namun, bagi investor institusi global, faktor yang lebih penting adalah konsistensi implementasi serta dampak nyata dan berkelanjutan dari reformasi tersebut terhadap pasar.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak yang berkelanjutan dari langkah-langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI.

Karena itu, MSCI menyatakan akan terus mengevaluasi cakupan, konsistensi, serta efektivitas kebijakan tersebut dalam penentuan free float dan penilaian keterinvestasian pasar secara lebih luas.

Periode evaluasi itu akan berlangsung hingga MSCI Index Review pada November 2026. Apabila pada saat itu kemajuan yang memadai belum terlihat, MSCI membuka kemungkinan untuk mengambil langkah lebih lanjut terhadap Indonesia.

"MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi terkait perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, termasuk kemungkinan melakukan konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Markets," tulis MSCI.

MSCI menegaskan akan terus menerima masukan dari investor dan pelaku pasar terkait transparansi kepemilikan saham serta perilaku perdagangan di Indonesia sebagai bagian dari proses evaluasi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat dekade lalu, Robert O. Keohane dalam After Hegemony (1984) mengajukan pertanyaan yang kini terasa sangat aktual: apakah kerja sama global dapat bertahan ketika kekuatan hegemon melemah atau menghilang? Keohane berargumen, tatanan internasional tidak otomatis runtuh tanpa hegemon. Institusi, aturan, dan kepentingan bersama dapat menopang kerja sama meski stabilitasnya menjadi lebih rapuh. Gagasan ini lama menjadi fondasi optimisme tata kelola global pasca-perang dingin.

Namun, menjelang 2026, dunia pasca-hegemon yang kita hadapi jauh lebih keras. Institusi yang diharapkan menjadi penyangga justru kehilangan daya paksa. WTO mati suri, PBB kerap buntu oleh veto, dan rezim global dari perdagang-an hingga iklim berjalan tanpa kepemimpinan efektif. Dunia pasca-hegemon hari ini bukan sekadar tanpa pemimpin, melainkan dunia dengan institusi yang melemah.

Di titik inilah peringatan Charles Kindleberger (1973), yang disampaikan 53 tahun lalu, tetap relevan. Melalui teori hegemonic stability, ia menegaskan bahwa sistem global membutuhkan satu kekuatan utama untuk menyediakan public goods pasar terbuka, stabilitas moneter, dan mekanisme penanganan krisis. Tanpa penopang tersebut, dunia cen-derung bergerak ke arah proteksionisme dan instabilitas.

Jika Keohane menunjukkan bahwa kerja sama masih mungkin tanpa hegemon, Kindleberger mengingatkan bahwa biaya kerja sama tersebut menjadi jauh lebih mahal. Realitas global hari ini memperlihatkan kedua kecenderungan itu hadir ber-samaan.

John Ikenberry (2020) kemudian memperdalam diagnosis tersebut dengan menunjukkan bahwa yang melemah bukan hanya kekuatan Amerika Serikat (AS), melainkan legitimasi tatanan liberal global itu sendiri. Dunia tidak sedang bertransisi menuju hegemon baru, melainkan memasuki fase order without leadership. AS kian selektif dan transaksional dalam keterlibatan globalnya, sementara China memperluas pengaruh ekonomi-strategis tanpa keinginan memikul beban sebagai penjamin stabilitas global.

Akibatnya, kekosongan kepemimpinan tidak terisi, melainkan melebar dan membentuk ruang kompetisi yang semakin keras. Amitav Acharya (2014; 2018) menyebut kondisi ini sebagai multiplex world, dunia dengan banyak pusat kekuasaan dan norma yang bersaing tanpa narasi tunggal. Dalam tatanan ini, negara menengah termasuk Indonesia tak lagi berada di bawah payung hegemon, tetapi juga tak sepenuhnya bebas, sehingga harus menavigasi fragmentasi global yang cair dan kian keras.

Situasi tersebut menjelaskan mengapa geopolitik ekonomi kian menajam. Henry Farrell dan Abraham Newman (2019) menyebutnya sebagai weaponized interdependence, yakni kondisi ketika ketergantungan ekonomi global justru dipersenjatai. Dalam kerangka ini, perang tarif, sanksi ekonomi, pembatasan ekspor mineral, hingga penerapan standar hijau sepihak bukan anomali, melainkan ciri struktural dunia tanpa hegemon.

Contohnya terlihat pada pembatasan ekspor cip dan teknologi strategis, sengketa nikel dan baterai kendaraan listrik, serta mekanisme penyesuaian karbon yang berfungsi ganda sebagai instrumen lingkungan dan proteksi industri. Globalisasi tidak runtuh, tetapi berubah bentuk lebih politis, lebih mahal, dan penuh ketidak-pastian.

IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Implikasinya langsung terasa bagi Indonesia. Energi kembali menjadi variabel geopolitik utama, bukan sekadar komoditas. Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat stabilitas biaya listrik dan industri sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Mineral kritis terutama nikel menjadi medan tarik-menarik kepentingan global, di mana keunggulan sumber daya belum tentu berbanding lurus dengan penguasaan nilai tambah. Sementara itu, pangan kembali naik kelas menjadi isu keamanan nasional, karena pasar global semakin sering terganggu oleh konflik dan perubahan iklim.

Bagi dunia usaha, dunia tanpa hegemon berarti ketidakpastian sebagai kondisi permanen. Risiko geopolitik tidak lagi berada di pinggiran, melainkan masuk ke inti keputusan investasi, rantai pasok, dan strategi pasar. Bagi negara, tantangannya menjaga keterbukaan ekonomi tanpa kehilangan ruang kebijakan, seraya memperkuat fondasi domestik agar tidak mudah terombang-ambing oleh fragmentasi global.

Dalam dunia pasca-hegemon, pasar tak lagi netral dan keterbukaan tak otomatis efisien. Perang tarif, subsidi industri, standar hijau, dan pembatasan ekspor mengubah cara nilai diciptakan dan dipertahankan. Bagi Indonesia, dampak-nya langsung: biaya energi menentukan daya saing industri, hilirisasi menentukan kualitas ekspor, dan ketahanan pangan menentukan stabilitas inflasi serta daya beli.

Tanpa energi yang kompetitif dan andal, manufaktur kehilangan pijakan; tanpa nilai tambah mineral, peluang pasar hijau dinikmati pihak lain; dan tanpa sistem pangan yang tangguh, inflasi menjadi pajak tersembunyi. Dalam pasar global yang kian politis, keunggulan kompetitif lahir bukan dari akses semata, melainkan dari kepastian pasokan, efisiensi biaya, dan kemampuan memenuhi standar yang berubah cepat.

Karena itu, di era tanpa penjamin stabilitas global, negara harus mengelola keterbukaan dengan disiplin risiko memperkuat industri inti dan mengamankan rantai pasok strategis. Indonesia akan menang bukan dengan menunggu pulihnya tatanan lama, mela-inkan dengan mengunci nilai di pasar yang terfragmentasi menjadikan iklim geopolitik sebagai variabel yang dikelola, bukan takdir yang diterima.