Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap memainkan peran sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan yang melibatkan Iran, dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan nonblok.

Dalam wawancara eksklusif dengan media Prancis, Atlantico, saat kunjungannya ke Paris pada 26–28 Mei 2026 yang dipublikasikan pada Senin (8/6/2026), Prabowo mengatakan Indonesia tidak memiliki kepentingan lain selain mendorong perdamaian dan stabilitas global.

Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan peran Indonesia dalam konflik yang melibatkan Iran, Prabowo menyatakan bahwa posisi nonblok justru memungkinkan Indonesia diterima oleh berbagai pihak yang bertikai.

“Sebagai negara nonblok, Indonesia menawarkan kepada semua negara yang terlibat konflik seorang mediator yang tidak memiliki kepentingan selain perdamaian dan stabilitas,” ujar Prabowo dalam wawancara tersebut.

Menurutnya, tawaran mediasi itu tidak hanya diberikan untuk konflik Iran, tetapi juga sebelumnya untuk perang Rusia-Ukraina.

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia bahkan telah berkoordinasi dengan Pakistan terkait upaya meredakan konflik yang melibatkan Teheran.

“Terkait konflik dengan Iran secara khusus, kami bertindak bersama pemerintah Pakistan yang lebih dekat dengan situasi di lapangan. Perdana Menteri Pakistan bahkan menawarkan untuk pergi ke Teheran bersama saya jika diperlukan,” katanya.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga menyoroti kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Dia menilai kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam menjunjung kebebasan dan perdamaian dunia.

Menurut Prabowo, kesamaan nilai tersebut menjadi dasar dukungan Indonesia terhadap berbagai inisiatif diplomatik yang didorong Prancis, termasuk pengakuan negara Palestina.

“Politik luar negeri Indonesia dipandu oleh konstitusi kami yang mewajibkan kami membela kebebasan dan perdamaian. Prancis berbagi nilai yang sama,” ujarnya.

Selain membahas konflik Timur Tengah, Prabowo menanggapi isu kebebasan navigasi internasional yang mencuat setelah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik kawasan.

Dia menegaskan Indonesia tetap berpegang pada hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Indonesia memperoleh status negara kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut PBB. Kebebasan navigasi adalah hak yang sakral yang harus dihormati dalam segala keadaan,” kata Prabowo.

Meski begitu, dia menekankan bahwa penegakan aturan internasional memerlukan kapasitas pertahanan yang memadai. Karena itu, pemerintah saat ini terus memperkuat kemampuan TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun Angkatan Darat.

“Indonesia sedang memperkuat kemampuan angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, bukan untuk mengancam siapa pun, tetapi agar memiliki kemampuan menjaga tatanan yang berbasis aturan. Kekuatan tidak boleh menggantikan hukum,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum laut internasional, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (27/5/2026).

Dalam forum tingkat tinggi tersebut, Indonesia menyoroti pentingnya penghormatan terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB sebagai fondasi menciptakan stabilitas internasional.

Sugiono menegaskan bahwa laut dan jalur pelayaran internasional tidak boleh dijadikan arena konflik maupun alat tekanan politik antarnegara.

“Pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS dalam rangka menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian dan tidak menjadikan laut ataupun alur laut sebagai daerah konflik ataupun tekanan ataupun juga sebagai leverage untuk kepentingan-kepentingan politik,” ujar Sugiono.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, lanjut Sugiono, memiliki kepentingan strategis terhadap pengakuan dan stabilitas wilayah perairannya, termasuk keamanan jalur laut internasional.

“Sebagai negara kepulauan kita juga perlu mendapatkan garansi ini sehingga pengakuan terhadap kepulauan, terhadap alur-alur laut kita dan situasi serta stabilitas di sana juga bisa menjadi perhatian,” katanya.

Selain isu hukum laut, Menlu RI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai wilayah konflik dunia.

Sugiono mengungkapkan Indonesia baru saja mengalami kehilangan empat personel pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon.

“Kita juga kemarin mengalami suatu situasi di mana empat pasukan penjaga perdamaian kita yang bergabung di UNIFIL gugur,” ujar Sugiono.

Oleh karena itu, kata Sugiono, Indonesia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban komunitas internasional dan bagian inti dari mandat PBB, khususnya Dewan Keamanan.

“Bukan sesuatu yang opsional tapi merupakan sebuah kewajiban karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB khususnya Dewan Keamanan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menjadi lebih representatif, demokratis, transparan, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang.

Menurut Sugiono, reformasi diperlukan agar tujuan utama pembentukan PBB sebagai penjaga perdamaian antarbangsa dapat diwujudkan secara lebih efektif di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Indonesia menilai keterwakilan negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global menjadi penting untuk memastikan sistem multilateral berjalan lebih adil dan inklusif.

“Kami mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang sehingga cita-cita dan tujuan di bentuknya PBB ini itu dalam rangka penjaga perdamaian antarabangsa-bangsa itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut baik berbagai upaya gencatan senjata dan penurunan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Pernyataan itu disampaikan menjelang taklimat Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Kalau kami berpendapat, kita menyambut baik semua upaya untuk terjadinya penurunan eskalasi ketegangan,” ujar Prasetyo.

Prasetyo menegaskan bahwa pernyataannya merupakan pandangan pribadi dan bukan sikap resmi pemerintah. Meski begitu, dia menilai langkah menuju perdamaian tetap menjadi hal yang penting untuk didukung.

Menurutnya, setiap upaya meredakan konflik global patut diapresiasi karena berdampak luas, termasuk bagi Indonesia.

Apalagi, dia menjelaskan, dinamika geopolitik di kawasan lain terbukti memiliki efek langsung terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam negeri, mulai dari ekonomi hingga stabilitas energi.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto pun terus mendorong berbagai upaya diplomasi untuk menurunkan eskalasi konflik internasional.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas global dan menciptakan perdamaian dunia.

“Pak Presiden terus melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan pihak-pihak agar menurunkan eskalasi ketegangan,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan konflik Israel-AS dengan Iran telah mengabaikan kehormatan terhadap kedaulatan negara sehingga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil sikap untuk menghentikan perang tersebut.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (10/3/2026). Dia juga menyampaikan dukacita atas wafatnya Pemimpin Iran, Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini.

"Dalam meningkatnya eskalasi aksi militer tersebut, membawa kepada pemahaman kolektif yang kritis bahwa penggunaan kekuatan militer yang saat ini terjadi telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global yang tidak lagi mampu menjamin keseimbangan kepentingan antar negara," kata Puan.

Puan menjelaskan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Dia menilai pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Dia menyampaikan bahwa DPR RI mendesak PBB segera bertindak menyelesaikan konflik di Timur Tengah tersebut untuk menjunjung hukum internasional, keselamatan masyarakat sipil, hingga menjaga stabilitas global.

"DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil peran serta bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global," jelasnya.

DPR RI, katanya, juga meminta pemerintah Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana dan konsisten dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang.

Puan mendukung berbagai pihak yang berupaya melakukan diplomasi guna menengahi konflik agar mencegah terjadinya dampak yang lebih luas ke depannya.

"DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) dan Israel karena menyerang Iran, sehingga mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP).

Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.

MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Bagi MUI, motif di balik serangan diduga sebagai upaya sistematis melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

MUI juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil sikap tegas menghentikan perang sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Sebab, perdamaian akan menciptakan stabilitas global.

"MUI menyerukan kepada PBB dan OKI untuk langkah-langkah maksimal menghentikan perang dan menghormati hukum internasional. MUI berkeyakinan bahwa perang akan mendatangkan kemudhorotan global," jelas MUI.

MUI mendukung tindakan Iran melancarkan serangan balik kepada AS dan Israel karena telah sesuai dengan hukum internasional sebagai upaya melindungi kedaulatan negara.

Namun, jika tidak ada sikap serius dari PBB dan negara lainnya, konflik antara AS-Iran dengan Iran membuat kawasan Timur Tengah sebagai arena pertempuran dengan skala yang lebih luas.

"Karena itu, untuk menghindari eskalasi yang lebih luas, maka Amerika dan Israel harus menghentikan serangan ke Iran karena serangan ini bertentangan dengan Pasal 2 (4) Deklarasi PBB," tulis dalam poin ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran untuk memfasilitasi dialog antara Israel-Amerika Serikat vs Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang dikutip di Jakarta, Sabtu, Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu, Sabtu (1/3/2026).

Kemlu menilai langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.

Selain itu, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan waspada. WNI diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat guna memastikan keselamatan dan keamanan.

Pada Sabtu (28/2/2026), Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan yang kedua dilakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak serangan pertama pada Juni 2025.

Trump menyatakan pasukan Amerika meluncurkan operasi militer besar di Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman yang disebutnya berasal dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua digelar awal bulan ini di Muscat dan Jenewa, berfokus pada pembatasan pengayaan serta persediaan uranium Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Putaran ketiga perundingan berlangsung pada Kamis (26/2) di Jenewa, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana operasi militer besar untuk menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Langkah ini disebut sebagai upaya melindungi warga Amerika dan sekutu dari ancaman yang dinilai makin meningkat dari Teheran.

Dalam pernyataannya, dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026) Trump menegaskan bahwa target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang disebut dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa. Dia menilai upaya diplomasi selama ini tidak membuahkan hasil.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Trump juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menurut dia, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Dia juga menyebut operasi militer ini sebagai langkah pencegahan jangka panjang, bukan sekadar respons sesaat. Pemerintahannya, kata Trump, telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko terhadap pasukan AS di kawasan Timur Tengah.

“Ini adalah pesan yang sangat mudah. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir,” imbuhnya.

Selain menargetkan infrastruktur militer, Trump juga memberikan ultimatum keras kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perlawanan terhadap pasukan AS. Ia menyatakan bahwa Amerika siap menggunakan kekuatan penuh jika diperlukan.

Dia bahkan menyerukan agar pihak lawan menyerah untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat. Menurutnya, keputusan tegas diperlukan demi menjaga keamanan generasi mendatang.

“TNI dan semua polis, saya mengatakan malam ini bahwa Anda harus turunkan senjata Anda dan memiliki imun komplet atau di alternatif menghadapi kematian tertentu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian dalam kerangka International Stabilization Force (ISF).

Dalam keterangannya kepada awak media di Washington D.C., Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026) waktu setempat, Menteri Luar (Menlu) Negeri Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen mengirimkan hingga sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari kontribusi menjaga stabilitas kawasan dan mendukung upaya kemanusiaan internasional.

“Kemarin juga kita sudah mendengarkan Bapak Presiden berbicara. Indonesia berkomitmen untuk mengirimkan pasukan. Beliau sampaikan kemarin 8.000 atau bahkan lebih karena berdasarkan dari rencana komprehensif yang dipaparkan oleh board of peace kemarin, akan ada beberapa region atau beberapa sektor yang secara bertahap nanti akan dilakukan upaya-upaya menjaga perdamaian dan partisipasi ISF ini sendiri,” ujar Sugiono.

Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan bahwa pengerahan pasukan akan mengikuti pembagian wilayah operasi yang diproyeksikan terdiri atas sejumlah sektor dengan total kekuatan gabungan sekitar 20.000 personel dari berbagai negara.

Menurut Sugiono, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan pihak tertentu, melainkan merupakan mandat internasional untuk menjaga perdamaian dan melindungi masyarakat sipil.

“Ini adalah pasukan yang ditugaskan untuk yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian, terdiri dari berbagai unsur yang tugasnya intinya adalah menjaga situasi. Nah saya kira saya juga perlu menjelaskan karena ini juga perlu disampaikan bahwa petunjuk pelaksanaan daripada mandat ISF ini mengizinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk memberikan atau menyumbangkan pasukannya di ISF,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyampaikan national caveats atau batasan nasional dalam pelaksanaan mandat tersebut, termasuk tidak terlibat dalam operasi tempur ofensif.

Pasukan Indonesia hanya diperkenankan melakukan tindakan defensif dalam rangka mempertahankan diri apabila menghadapi ancaman langsung.

“National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF, bahwa kita tidak melakukan operasi militer. Kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata. Kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil kedua belah pihak,” imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan Indonesia dalam struktur kepemimpinan operasi ISF sekaligus akan memperkuat perlindungan terhadap personel di lapangan serta memastikan kontribusi Indonesia tetap selaras dengan prinsip perdamaian, stabilitas, dan kemanusiaan internasional.

Selain itu, Sugiono menjelaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai Deputy Commander Operasi dalam ISF merupakan bentuk penghargaan terhadap rekam jejak profesional prajurit Indonesia dalam berbagai misi penjaga perdamaian dunia.

“Deputy commander operasi juga merupakan sesuatu yang penghormatan dan penghargaan terhadap track record Indonesia, kemudian reputasi prajurit-prajurit Indonesia di berbagai medan menjaga perdamaian dan saya kira kedudukan ini juga akan bisa memfasilitasi apa yang menjadi tujuan dan niatan kita mengirimkan pasukan ke ISF,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa perang di Gaza telah berakhir berkat diplomasi intensif dan dukungan puluhan negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP).

Dalam pidatonya pada pertemuan perdana BoP di Washington D.C., Kamis (19/2/2026) waktu setempat, Trump menegaskan bahwa situasi di Gaza kini jauh lebih terkendali dibanding saat ia mulai menjabat.

“Ketika saya mengambil ofis, perang di Gaza mengerikan dengan ribuan orang dibunuh dan tidak berakhir di sisi. Hari ini terima kasih kepada diplomasi yang tak berputus asa dan komitmen banyak orang hebat di ruangan ini,” ujar Trump.

Dia menyebut sebanyak 59 negara telah menandatangani komitmen terkait Gaza.

“Kita memiliki 59 negara yang telah menandatangani di Gaza. Pikirkan itu. Kita memiliki, itu luar biasa,” katanya.

Trump bahkan menegaskan, perang di Gaza sudah berakhir. “Sudah berakhir. Hanya ada kebakaran kecil, kebakaran kecil,” ucapnya.

Tekanan pada Hamas

Dalam kesempatan itu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Hamas akan memenuhi janji untuk melucuti senjata.

“Hamas telah menjadi, saya pikir mereka akan menyerahkan senjata mereka, yaitu yang mereka janjikan. Jika mereka tidak, mereka akan menjadi, Anda tahu, mereka akan menjadi terhadap dengan keras, sangat terhadap dengan keras. Mereka tidak ingin itu,” tegasnya.

Dia juga membantah anggapan bahwa kelompok tersebut tidak takut mati.

“Tidak, mereka tidak ingin mati. Mereka bilang, kita tidak ingin mati,” ucap Trump.

Trump mengungkapkan bahwa seluruh sandera yang tersisa, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal, telah dipulangkan. Ia menyebut proses pemulangan sandera terakhir sebagai fase paling sulit.

“Mereka membawa yang terakhir pulang seminggu lalu, dan kami mendapatkan 28 dari mereka, hidup dan mati,” katanya.

Tekankan Ancaman Nuklir Iran

Selain Gaza, Trump kembali menegaskan sikap keras terhadap Iran. Menurutnya, stabilitas kawasan Timur Tengah tak akan terwujud jika Iran memiliki senjata nuklir.

“Mereka tidak dapat memiliki senjata nuklir, sangat mudah, mereka tidak dapat memiliki, Anda tidak dapat memiliki keamanan di Timur Tengah jika mereka memiliki senjata nuklir,” ujarnya.

Trump menambahkan bahwa Iran telah diberi pesan tegas mengenai hal tersebut dan diminta untuk membuat kesepakatan.

Komitmen Dana dan Dukungan Global

Dalam forum itu, Trump juga mengumumkan sejumlah komitmen bantuan. Ia menyebut beberapa negara seperti Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait telah menyumbang lebih dari US$7 juta atau setara dengan kurang lebih Rp117,6 miliar untuk paket penyelamatan Gaza.

“Saya ingin memberitahu Anda bahwa AS akan membuat kontribusi US$10 juta dolar kepada Timur Tengah,” ujarnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa FIFA akan membantu menggalang dana hingga US$75 juta atau sekitar Rp1,18 triliun untuk proyek di Gaza. Trump menegaskan bahwa setiap dolar yang dihimpun jauh lebih kecil dibanding biaya perang yang harus ditanggung jika konflik berlanjut.

Singgung Nobel dan Kepemimpinan Global

Dalam pidatonya yang panjang, Trump sempat berseloroh soal Hadiah Nobel Perdamaian saat menyinggung rencana Norwegia menjadi tuan rumah acara BoP.

“Saya berpikir mereka akan mengatakan bahwa mereka memberi saya hadiah Nobel, tetapi saya tidak peduli tentang hadiah Nobel, saya peduli tentang menyelamatkan nyawa,” ucapnya.

Dia menekankan bahwa prioritas utamanya adalah menghentikan perang dan menyelamatkan jutaan nyawa.

Trump menutup pidato dengan menyebut BoP sebagai model baru kerja sama internasional dalam menyelesaikan konflik yang selama ini dianggap mustahil diselesaikan.

“Kita memiliki 8 yang kita selesaikan, kebanyakan dari mereka dikatakan tidak bisa diselesaikan, dan mereka bukan hanya diselesaikan, mereka diselesaikan dalam berhari-hari,” tandas Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat merupakan “teman sejati” yang memiliki kepentingan strategis bersama dalam menjaga stabilitas global, memperluas kerja sama ekonomi, serta membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian agenda Business Summit dan Gala Iftar di U.S. Chamber of Commerce, Washington, D.C., Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Dalam forum yang mempertemukan pemimpin bisnis dan pejabat kedua negara tersebut, Prabowo menempatkan hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat sebagai fondasi penting bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan pertumbuhan ekonomi global.

Dengan latar belakang sebagai mantan militer dan pelaku usaha, ia menyampaikan perspektif yang memadukan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum sebagai prasyarat utama investasi.

"Kami selalu mencoba meyakinkan Amerika Serikat, bahwa Indonesia adalah teman sejati, meskipun secara politik, kami memiliki tradisi politik luar negeri nonblok," ujar Prabowo.

Kunjungan Prabowo ke Washington terjadi pada momentum geopolitik yang sensitif, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian Internasional (Board of Peace) untuk implementasi gencatan senjata di Gaza serta negosiasi perjanjian perdagangan besar antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Indonesia memposisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus jembatan diplomasi.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, menghormati semua kekuatan besar, dan berkomitmen menjadi “honest broker” dalam konflik global. Namun, dia juga menekankan bahwa kemitraan dengan Amerika Serikat memiliki nilai historis dan strategis yang tidak tergantikan.

“Itulah tradisi kebijakan luar negeri kami. Kami mengambil posisi yang sangat menghormati semua kekuatan besar. Kami menghargai persahabatan dengan semua bangsa. Pada akhirnya, kami merasa dapat menjadi semacam jembatan, semacam perantara yang jujur (honest broker) di antara kekuatan-kekuatan besar dunia,” tuturnya dalam forum itu.

Hubungan Historis dan Persepsi Asia Tenggara terhadap AS

Prabowo secara eksplisit menyebut bahwa negara-negara Asia Tenggara secara historis memandang Amerika Serikat sebagai teman kuat dan pemimpin dunia bebas. Pernyataan ini mencerminkan posisi Indonesia yang realistis terhadap tatanan global, tanpa meninggalkan prinsip non-blok.

Dia menekankan bahwa Indonesia menginginkan kehadiran Amerika yang lebih kuat dalam ekonomi nasional, sekaligus menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar.

Prinsip yang dipegangnya selalu sama, yakni 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak yang menjadi dasar pendekatan diplomasi Indonesia.

Prabowo menyoroti hubungan historis Indonesia dan Amerika Serikat yang telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan. Dia mengingatkan bahwa dukungan AS, baik politik maupun ekonomi, berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Menurutnya, bantuan melalui program PL 480 pada masa krisis pertanian era 1960-an menjadi salah satu contoh konkret dukungan tersebut. Dia menilai kontribusi itu signifikan dalam membantu Indonesia melewati masa sulit.

Indonesia yang Bangun dan Bukan Lagi Raksasa Tertidur

Prabowo menutup pesannya dengan pernyataan optimistis bahwa Indonesia bukan lagi “sleeping giant” atau raksasa yang tertidur. Dia menilai dunia mulai mengakui kekuatan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia.

“Indonesia memiliki banyak potensi. Kami menyadari—dan saya rasa kawasan ini juga menyadari—bahwa Indonesia bukan lagi raksasa yang tertidur. Kami mulai bangun,” tegasnya.

Apalagi, kata Prabowo, dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, inflasi terkendali, dan investasi asing yang meningkat, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di Indo-Pasifik.

Oleh sebab itu, dia mengundang investor Amerika untuk menjadi bagian dari transformasi tersebut, dengan janji pemerintahan bersih, kepastian hukum, dan kemitraan saling menguntungkan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis hingga Februari 2026, Prabowo Subianto telah melakukan setidaknya empat kali kunjungan resmi ke Amerika Serikat sejak dia menjabat di pemerintahan (baik sebagai Menteri Pertahanan maupun Presiden).

Sebelum menjadi presiden, Prabowo melakukan kunjungan penting ke AS pada 15–19 Oktober 2020 saat menjabat Menteri Pertahanan. Lawatan ini menjadi kunjungan perdananya setelah larangan masuk ke AS dicabut, dengan agenda memenuhi undangan pemerintah AS untuk membahas kerja sama pertahanan di Pentagon.

Kunjungan tersebut membuka babak baru hubungan militer Indonesia–AS dan menjadi fondasi bagi diplomasi pertahanan yang berlanjut di masa pemerintahannya.

Sebagai presiden, kunjungan pertama Prabowo ke AS berlangsung pada 10–14 November 2024. Dalam lawatan kenegaraan tersebut, ia bertemu Presiden AS saat itu, Joe Biden, di Gedung Putih untuk membahas penguatan hubungan bilateral, stabilitas kawasan, serta isu keamanan global.

Pada September 2025, Prabowo kembali ke AS untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York. Dalam forum global tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap multilateralisme, perdamaian dunia, serta peran aktif di tengah dinamika geopolitik global.

Kunjungan terbaru pada Februari 2026 menandai pertemuan Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam pertemuan ini, kedua negara membahas penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang bertujuan menurunkan tarif dagang dan meningkatkan arus perdagangan bilateral.

Selain agenda ekonomi, Prabowo juga menghadiri KTT perdana Board of Peace (BOP) yang berfokus pada upaya perdamaian global, termasuk isu Timur Tengah.

Sementara itu, Donald Trump belum pernah melakukan kunjungan resmi ke Indonesia selama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (baik pada periode pertama 2017–2021 maupun awal periode kedua yang dimulai Januari 2025).

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Amerika Serikat sebagai “teman sejati” mencerminkan momentum krusial dalam hubungan bilateral kedua negara, terutama menjelang negosiasi tarif dan forum perdamaian internasional.

Dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026), Rezasyah menyebut pernyataan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks strategis yang tengah dihadapi Indonesia.

“Ini detik-detik penting untuk tarif kedua negara dan momentum penting bagi forum perdamaian. Tampaknya Presiden Donald Trump mencoba merayu Presiden Prabowo,” ujarnya.

Rezasyah mengingatkan bahwa hubungan Indonesia–AS tidak selalu mulus. Dia menyinggung sejumlah peristiwa historis yang kerap menjadi catatan kritis dalam relasi kedua negara, seperti kasus pilot CIA Alan Pope pada akhir 1950-an hingga dinamika geopolitik saat krisis Timor Timur 1975 dan tekanan internasional pada krisis ekonomi 1998.

Menurutnya, latar sejarah tersebut menunjukkan bahwa penyebutan “mitra” atau “teman sejati” perlu dipahami dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing.

“Boleh saja menyebut mitra, tetapi di masa lalu juga pernah mengecewakan Indonesia. Jadi ini tampaknya juga ingin menguji mental Pak Prabowo,” katanya.

Rezasyah menilai pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump melihat momentum ini sebagai peluang untuk mendorong Indonesia melunak dalam isu tarif perdagangan dan kesepakatan internasional lainnya.

Di sisi lain, Indonesia berkepentingan menurunkan tarif serta memastikan ruang diplomasi yang tegas dalam forum Board of Peace yang membahas isu konflik global.

“Ini pertarungan yang luar biasa bagi Indonesia. Masuk ke dalam forum perdamaian saja awalnya mendapat penentangan dari dalam negeri, meski kini tensinya mulai menurun,” ujarnya.

Prabowo Dinilai Konsisten dan Tidak Mudah Ditekan

Rezasyah meyakini latar belakang militer dan pengalaman panjang Prabowo di pemerintahan akan membuatnya tidak mudah goyah dalam menghadapi tekanan negosiasi.

Dia menilai situasi menjelang pertemuan internasional besar kerap diwarnai upaya mengganggu konsentrasi pihak tamu agar menyetujui rancangan kesepakatan tertentu.

“Ada masyarakat melihat Pak Prabowo sangat konsisten dengan prinsip. Ini suasana menjelang event besar di mana tuan rumah mencoba mengganggu konsentrasi tamu agar menyetujui draft yang disiapkan,” pungkas Rezansyah.

Pernyataan tegas Prabowo bahwa Amerika Serikat dan Indonesia adalah “teman sejati” bukan sekadar retorika diplomatik. Pernyataan itu mencerminkan strategi besar: membangun kemitraan berbasis kepercayaan, stabilitas, dan kepentingan bersama di tengah dinamika geopolitik global.

Bagi komunitas bisnis, pesan tersebut jelas bahwa Indonesia membuka pintu, menawarkan kepastian, dan mencari mitra jangka panjang. Bagi dunia politik, Indonesia menegaskan perannya sebagai jembatan antara kekuatan global.

Dan bagi Prabowo, hubungan bilateral ini bukan hanya soal perdagangan atau investasi, melainkan tentang membangun masa depan bersama di mana kemakmuran lahir dari stabilitas, dan stabilitas tumbuh dari kepercayaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika SerikatDonald Trump secara resmi meluncurkan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Internasional dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Lembaga tersebut diklaim akan menjadi forum keamanan global paling berpengaruh yang pernah dibentuk untuk mengakhiri konflik dan menjaga stabilitas dunia.

Dalam pidatonya, Trump menyebut pembentukan Board of Peace sebagai langkah bersejarah yang mendapat sambutan luas dari berbagai negara.

“Hampir setiap negara ingin menjadi bagian dari ini. Dunia menginginkan perdamaian dan keamanan,” ujar Trump di hadapan para pemimpin negara, pejabat tinggi, dan elite bisnis global.

Trump mengungkapkan bahwa dalam satu tahun masa jabatan keduanya, pemerintahannya telah mengakhiri delapan konflik besar dalam sembilan bulan, termasuk konflik antara India–Pakistan, Kamboja–Thailand, Kosovo–Serbia, Republik Demokratik Kongo–Rwanda, serta meredakan eskalasi di Timur Tengah, Gaza, dan kawasan Afrika.

Dia juga mengeklaim keberhasilan operasi militer terhadap fasilitas nuklir Iran melalui Operasi Midnight Hammer, yang menurutnya berhasil menghancurkan kemampuan pengembangan senjata nuklir Iran.

Selain itu, Trump menyebut AS kembali menekan ISIS di Suriah serta menghancurkan kelompok teroris di Nigeria yang menargetkan komunitas Kristen.

Di bidang ekonomi, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tengah mengalami pertumbuhan pesat dengan inflasi rendah.

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi AS mencapai 5,4 persen, inflasi turun ke 1,2%, serta komitmen investasi baru ke AS yang mencapai US$18 triliun, angka tertinggi dalam sejarah negara tersebut. Defisit perdagangan, menurutnya, juga berhasil ditekan hingga 77% hanya dalam satu tahun.

Dalam isu keamanan global, Trump mengatakan hampir seluruh negara NATO telah menyepakati peningkatan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB, kecuali Spanyol.

Dia juga menyoroti langkah tegas AS dalam memerangi narkotika dengan menghentikan hampir seluruh penyelundupan narkoba melalui jalur laut dan menetapkan kartel sebagai organisasi teroris asing.

Trump turut menyinggung konflik Ukraina dan menyatakan komitmennya untuk mengakhiri perang tersebut. Dia menegaskan bahwa konflik itu seharusnya tidak pernah terjadi dan kembali membuka jalur komunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Terkait Gaza, Trump mengklaim fase awal rencana perdamaian telah berjalan, termasuk peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan sandera yang masih hidup, serta rencana demiliterisasi dan rekonstruksi wilayah tersebut di bawah pengawasan internasional.

Board of Peace, menurut Trump, akan beranggotakan para pemimpin dunia, tokoh keamanan, dan perwakilan negara-negara kunci.

Dia menegaskan lembaga ini bukan milik satu aliansi tertentu, melainkan dibentuk untuk dunia.

“Dunia adalah satu kawasan. Jika Amerika tumbuh dan aman, dunia juga akan tumbuh dan aman,” kata Trump.

Peluncuran Board of Peace ditutup dengan penandatanganan simbolis oleh sejumlah perwakilan negara, termasuk dari Bahrain, sebagai tanda dimulainya inisiatif keamanan global tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat dekade lalu, Robert O. Keohane dalam After Hegemony (1984) mengajukan pertanyaan yang kini terasa sangat aktual: apakah kerja sama global dapat bertahan ketika kekuatan hegemon melemah atau menghilang? Keohane berargumen, tatanan internasional tidak otomatis runtuh tanpa hegemon. Institusi, aturan, dan kepentingan bersama dapat menopang kerja sama meski stabilitasnya menjadi lebih rapuh. Gagasan ini lama menjadi fondasi optimisme tata kelola global pasca-perang dingin.

Namun, menjelang 2026, dunia pasca-hegemon yang kita hadapi jauh lebih keras. Institusi yang diharapkan menjadi penyangga justru kehilangan daya paksa. WTO mati suri, PBB kerap buntu oleh veto, dan rezim global dari perdagang-an hingga iklim berjalan tanpa kepemimpinan efektif. Dunia pasca-hegemon hari ini bukan sekadar tanpa pemimpin, melainkan dunia dengan institusi yang melemah.

Di titik inilah peringatan Charles Kindleberger (1973), yang disampaikan 53 tahun lalu, tetap relevan. Melalui teori hegemonic stability, ia menegaskan bahwa sistem global membutuhkan satu kekuatan utama untuk menyediakan public goods pasar terbuka, stabilitas moneter, dan mekanisme penanganan krisis. Tanpa penopang tersebut, dunia cen-derung bergerak ke arah proteksionisme dan instabilitas.

Jika Keohane menunjukkan bahwa kerja sama masih mungkin tanpa hegemon, Kindleberger mengingatkan bahwa biaya kerja sama tersebut menjadi jauh lebih mahal. Realitas global hari ini memperlihatkan kedua kecenderungan itu hadir ber-samaan.

John Ikenberry (2020) kemudian memperdalam diagnosis tersebut dengan menunjukkan bahwa yang melemah bukan hanya kekuatan Amerika Serikat (AS), melainkan legitimasi tatanan liberal global itu sendiri. Dunia tidak sedang bertransisi menuju hegemon baru, melainkan memasuki fase order without leadership. AS kian selektif dan transaksional dalam keterlibatan globalnya, sementara China memperluas pengaruh ekonomi-strategis tanpa keinginan memikul beban sebagai penjamin stabilitas global.

Akibatnya, kekosongan kepemimpinan tidak terisi, melainkan melebar dan membentuk ruang kompetisi yang semakin keras. Amitav Acharya (2014; 2018) menyebut kondisi ini sebagai multiplex world, dunia dengan banyak pusat kekuasaan dan norma yang bersaing tanpa narasi tunggal. Dalam tatanan ini, negara menengah termasuk Indonesia tak lagi berada di bawah payung hegemon, tetapi juga tak sepenuhnya bebas, sehingga harus menavigasi fragmentasi global yang cair dan kian keras.

Situasi tersebut menjelaskan mengapa geopolitik ekonomi kian menajam. Henry Farrell dan Abraham Newman (2019) menyebutnya sebagai weaponized interdependence, yakni kondisi ketika ketergantungan ekonomi global justru dipersenjatai. Dalam kerangka ini, perang tarif, sanksi ekonomi, pembatasan ekspor mineral, hingga penerapan standar hijau sepihak bukan anomali, melainkan ciri struktural dunia tanpa hegemon.

Contohnya terlihat pada pembatasan ekspor cip dan teknologi strategis, sengketa nikel dan baterai kendaraan listrik, serta mekanisme penyesuaian karbon yang berfungsi ganda sebagai instrumen lingkungan dan proteksi industri. Globalisasi tidak runtuh, tetapi berubah bentuk lebih politis, lebih mahal, dan penuh ketidak-pastian.

IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Implikasinya langsung terasa bagi Indonesia. Energi kembali menjadi variabel geopolitik utama, bukan sekadar komoditas. Ketergantungan pada bahan bakar fosil membuat stabilitas biaya listrik dan industri sangat rentan terhadap guncangan eksternal.

Mineral kritis terutama nikel menjadi medan tarik-menarik kepentingan global, di mana keunggulan sumber daya belum tentu berbanding lurus dengan penguasaan nilai tambah. Sementara itu, pangan kembali naik kelas menjadi isu keamanan nasional, karena pasar global semakin sering terganggu oleh konflik dan perubahan iklim.

Bagi dunia usaha, dunia tanpa hegemon berarti ketidakpastian sebagai kondisi permanen. Risiko geopolitik tidak lagi berada di pinggiran, melainkan masuk ke inti keputusan investasi, rantai pasok, dan strategi pasar. Bagi negara, tantangannya menjaga keterbukaan ekonomi tanpa kehilangan ruang kebijakan, seraya memperkuat fondasi domestik agar tidak mudah terombang-ambing oleh fragmentasi global.

Dalam dunia pasca-hegemon, pasar tak lagi netral dan keterbukaan tak otomatis efisien. Perang tarif, subsidi industri, standar hijau, dan pembatasan ekspor mengubah cara nilai diciptakan dan dipertahankan. Bagi Indonesia, dampak-nya langsung: biaya energi menentukan daya saing industri, hilirisasi menentukan kualitas ekspor, dan ketahanan pangan menentukan stabilitas inflasi serta daya beli.

Tanpa energi yang kompetitif dan andal, manufaktur kehilangan pijakan; tanpa nilai tambah mineral, peluang pasar hijau dinikmati pihak lain; dan tanpa sistem pangan yang tangguh, inflasi menjadi pajak tersembunyi. Dalam pasar global yang kian politis, keunggulan kompetitif lahir bukan dari akses semata, melainkan dari kepastian pasokan, efisiensi biaya, dan kemampuan memenuhi standar yang berubah cepat.

Karena itu, di era tanpa penjamin stabilitas global, negara harus mengelola keterbukaan dengan disiplin risiko memperkuat industri inti dan mengamankan rantai pasok strategis. Indonesia akan menang bukan dengan menunggu pulihnya tatanan lama, mela-inkan dengan mengunci nilai di pasar yang terfragmentasi menjadikan iklim geopolitik sebagai variabel yang dikelola, bukan takdir yang diterima.