Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi pasar uang syariah mulai menemukan momentumnya. Di tengah kebutuhan akan sistem likuiditas yang lebih aman dan efisien, Bank Aladin Syariah menggagas kolaborasi strategis implementasi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), bersama Bank Syariah Nasional (BSN) dan BCA Syariah.

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperdalam Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) sekaligus mendorong efisiensi dan keamanan transaksi berbasis prinsip syariah.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar ekspansi instrumen, melainkan penguatan fondasi industri. Menurutnya, pendalaman pasar uang syariah menjadi krusial untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berkembang.

“Pemanfaatan instrumen seperti SiPA memungkinkan transaksi antarbank dilakukan secara lebih efisien, aman, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah,” ujar Koko dalam acara penandatangan kerja sama, Rabu (22/4/2026).

Dari sisi tren, arah pergeseran pasar sudah terlihat jelas. Data Bank Indonesia menunjukkan instrumen secured seperti SiPA meningkat signifikan, dari nol pada 2020 menjadi sekitar 34% dari total transaksi PUAS pada 2024, dengan rata-rata transaksi harian mencapai Rp0,8 triliun dan diproyeksikan mendekati 40% pada 2025.

Di tengah momentum tersebut, BSN mengambil peran sebagai penguat struktur. Direktur Utama BSN, Alex Sofjan Noor, menekankan bahwa implementasi SiPA harus dilihat sebagai bagian dari transformasi sistemik, bukan sekadar alat likuiditas jangka pendek.

“Penerapan transaksi SiPA ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pelaku industri sekaligus meningkatkan efisiensi pasar,” ujarnya.

Sebagai bank hasil spin-off Unit Usaha Syariah BTN yang kini menjadi salah satu pemain terbesar dengan aset Rp72,9 triliun, BSN memposisikan diri sebagai katalis dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih modern, adaptif, dan berdaya saing.

Sementara itu, BCA Syariah melihat kolaborasi ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko industri melalui transaksi yang lebih akuntabel dan terstandar.

Inisiatif ini juga selaras dengan Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 yang diusung Bank Indonesia, dengan fokus pada pengembangan produk, penguatan partisipan, dan integrasi infrastruktur pasar.

Meski demikian, tantangan struktural masih membayangi. Pangsa pasar perbankan syariah yang baru berada di kisaran 7–8%, serta tingkat literasi dan inklusi yang relatif rendah, menunjukkan bahwa inovasi seperti SiPA harus diiringi dengan peningkatan kepercayaan dan akses.

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga bank syariah nasional menandatangani kerja sama pemanfaatan instrumen Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) sebagai upaya memperkuat efisiensi transaksi dan pendalaman pasar uang syariah di dalam negeri.

Kerja sama tersebut melibatkan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bank Syariah Nasional (BSN), dan PT Bank BCA Syariah. Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Tjatur Rachmadi, Direktur Utama Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor, dan Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Tjatur Rachmadi mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi industri perbankan syariah di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berkembang.

“Sebagai bagian dari industri perbankan syariah, kami memandang pendalaman pasar uang syariah sebagai strategi dan langkah yang sangat penting dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan industri, sejalan dengan arah Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing 2030. Pemanfaatan instrumen seperti SiPA memungkinkan transaksi antarbank dilakukan secara lebih efisien, aman, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah,” ujar Koko dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, sinergi antar pelaku industri diharapkan dapat menghadirkan solusi keuangan yang lebih komprehensif, meningkatkan kepastian counterparty, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, termasuk yang berbasis digital.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum menilai kerja sama tersebut merupakan bagian dari penguatan struktur industri perbankan syariah melalui penerapan manajemen risiko yang baik.

“Kerja sama transaksi SiPA dengan Bank Aladin Syariah memungkinkan kami untuk memperluas pemanfaatan instrumen pasar uang syariah secara kolaboratif. Melalui instrumen ini, BCA Syariah dan mitra perbankan dapat bersinergi dalam mendukung tujuan Bank Indonesia agar pasar keuangan syariah lebih aktif dengan kapasitas yang lebih besar, namun tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang akuntabel,” kata Yuli.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Nasional Alex Sofjan Noor menyatakan kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan transaksi yang lebih aman, transparan, dan efisien di pasar keuangan syariah, khususnya melalui penggunaan agunan berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia.

“Sebagai bagian dari komitmen Bank BSN dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah nasional, kami terus menghadirkan inovasi yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan syariah. Penerapan pelaksanaan transaksi SiPA ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pelaku industri sekaligus meningkatkan efisiensi pasar,” ujar Alex.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dilakukan ketiga bank tersebut dalam mendorong penguatan pasar keuangan syariah nasional.

“Penandatanganan kerja sama SiPA ini merupakan langkah strategis dalam mendorong pendalaman pasar uang syariah serta meningkatkan efisiensi transaksi antarbank. Kami melihat tren positif pada pemanfaatan instrumen secured seperti SiPA yang terus meningkat, mencerminkan kepercayaan pelaku industri yang semakin kuat,” kata Dadang.

Ia menambahkan, Bank Indonesia akan terus mendorong optimalisasi pemanfaatan instrumen tersebut agar pasar keuangan syariah menjadi semakin aktif, efisien, dan berdaya tahan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah didominasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk, mencapai 43,0%.

Menanggapi hal tersebut, praktisi asuransi syariah Erwin Noekman berpendapat SBSN menjadi instrumen investasi yang masih menjadi andalan penghasil cuan bagi industri asuransi.

“Tidak bisa dipungkiri, imbal hasil SBSN masih yang paling attractive dan relatif secured, sehingga untuk kepastian long-term investment masih menjadi andalan penghasil cuan,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (5/12/2025).

Dia melanjutkan, hal ini berbeda dengan instrumen saham yang relatif lebih fluktuatif, sehingga jenis ini riskan dan rentan terhadap ketidakpastian kondisi makro ataupun politik.

Meskipun demikian, Erwin menilai instrumen syariah yang tersedia saat ini sudah cukup mumpuni dan likuid. Apabila ada diversifikasi, itu merupakan tindakan wajar bagi para pelaku pasar.

Lebih lanjut, dia menyebut tantangan terbesar yang dihadapi industri asuransi syariah dalam berinvestasi adalah tekanan target hasil investasi yang kerap dibanding-bandingkan dengan investasi konvensional.

“Untuk menyikapinya, manajemen tetap harus taat asas terhadap kesesuaian syariah [sharia governance]. Investasi syariah mengecualikan pabrik rokok, bir, bank konvensional yang notabene paling gacor penghasil cuan,” beber CII Ambassador tersebut.

Sebab demikian, Erwin menilai sukuk masih menjadi instrumen yang memiliki prospek baik dan menarik bagi industri asuransi syariah ke depannya.

“Selain sukuk, investasi dalam bentuk logam mulia masih akan menjanjikan dan kinclong sebagai penghasil cuan, setidaknya sampai delapan tahun ke depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan sampai dengan Oktober 2025 hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai Rp2,73 triliun atau 13,8% dari rata-rata investasi tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah didominasi oleh SBSN yang mencapai 43,0%.

“Diikuti oleh saham sebesar 19,2%, deposito sebesar 16,6%, reksa dana sebesar 12,1%, dan sukuk korporasi sebesar 8,8%,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Pendanaan melalui platform urun dana alias securities crowdfunding (SCF) sepanjang 2025 telah mencapai Rp1,86 triliun dan tercatat mengalami pertumbuhan signifikan, sebab telah melampaui capaian sepanjang 2024.

Wakil Ketua Umum III Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) Heinrich Vincent menjelaskan total pendanaan ini berasal dari 969 penerbitan efek usaha kecil dan menengah, mulai dari restoran, dapur produksi program makan bergizi gratis (MBG), sampai bisnis kos-kosan.

"Secara umum, berdasarkan data ALUDI, tren tahun ini naik di semua aspek, didominasi penggalangan dana lewat sukuk, alias instrumen berbasis syariah. Sementara kalau jenis bisnis, mulai banyak proyek-proyek jenis baru, seperti dapur MBG, bahkan tempat wisata," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya, ALUDI mencatat penggalangan dana lewat SCF sepanjang 2024 hanya Rp1,53 triliun dari 804 penerbitan efek. Jenis bisnis terbanyak yang berhasil 'IPO mini' lewat SCF, berturut-turut berasal dari sektor restoran 23,6%, manufaktur 14,9%, konstruksi 8,7%, dan ritel 7,7%.

Terkini, jenis bisnis terbanyak sampai kuartal III/2025 ini pun masih didominasi restoran 20,6%, manufaktur 15,4%, dan konstruksi 8,4%, namun disusul agrikultur 7,2%, ritel 6,9%, dan fesyen 6,2%.

Adapun, dari sisi jenis instrumen efek yang diterbitkan pada pemilik proyek bisnis tersebut, hingga 56,6% di antaranya berasal dari instrumen syariah, utamanya instrumen sukuk dengan 523 penerbitan dan mengambil porsi Rp1,03 miliar dari total.

Sementara dari sisi platform terpopuler, porsi pendanaan terbesar diambil oleh Shafiq yang mengakomodasi penerbitan efek UMKM hingga Rp671,7 miliar, disusul Bizhare dengan Rp270,8 miliar, dan LBS Urun Dana dengan Rp244,27 miliar.

Vincent yang sekaligus bos Bizhare itu turut menambahkan ada tren lain yang cukup mencolok pada tahun ini, yaitu pendanaan repeat order dari para investor loyal.

"Contohnya, kami mengakomodasi penggalangan dana untuk membuka 6 outlet Pempek Farina. Salah satu cabang yang ada di Kediri, baru berjalan 3 bulan saja berhasil memberikan return on investment 21,3%. Jadi begitu mereka buka pendanaan outlet lagi, cepat sekali terpenuhi," ungkapnya.

Selain itu, pendanaan sektor olahraga dan hiburan seperti lapangan padel di Bizhare pun laris-manis, mencapai total Rp1,69 miliar hanya dalam seminggu saja.

"Capaian tersebut menandakan meningkatnya minat investor terhadap berbagai sektor, mulai dari olahraga & gaya hidup, kuliner, hingga proyek-proyek terkait program pemerintah seperti dapur MBG," tambah Vincent.

Tren ini sejalan dengan laporan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi bahwa penggalangan dana lewat SCF terus diramaikan penerbit baru setiap bulannya.

"Selama September 2025, terdapat 37 efek baru dan juga terdapat 15 penerbit baru, sehingga total penerbit efek SCF saat ini berjumlah 547 penerbit, serta 187.212 pemodal," ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK terbaru, Kamis (9/10/2025).