Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) pengangkatan Wowiek Prasantyo alias Mardigu sebagai Komisaris Utama Independen. Mardigu pun buka suara mengenai hal itu.

Pria yang kerap dijuluki "Bossman Sontoloyo" ini mengaku tidak tahu alasan pembatalan tersebut, dan hanya menanggapi dengan singkat.

"Tunggu saran pimpinan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Sebelumnya, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu. Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

Tak lama kemudian, Mardigu langsung bereaksi di Instagram pribadinya dengan mengunggah gambar bahwa dirinya akan menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) atas pembatalan pengangkatan tersebut.

"I WILL SPEAK UP !! Bye bye OJK," tulis Mardigu dalam caption di postingan user Instagram @mardiguwp.

Ketika ditanya mengenai apa yang akan ia suarakan kepada OJK, Bossman kembali merespons singkat.

"Terwakili video Helmy," kata dia.

Baru-baru ini, Helmy Yahya juga angkat suara melalui unggahan video di Instagram mengenai pembatalan pengangkatannya sebagai komisaris independen. Presenter kondang itu mengaku baik-baik saja dan lebih bahagia dengan keputusan tersebut.

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut dari KDM, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan, dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar OJK. Namun, hasil PKK berkata Helmy tidak memenuhi syarat, usai seorang pengadu yang merupakan seorang petinggi memberikan novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil tes tersebut.

Ketika ditanya apakah alasan pembatalan pengangkatannya sama dengan Helmy, Mardigu mengaku tidak tahu.

"Tidak tahu saya," tuturnya.

Tetapi, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapa pun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa laporan mengenai laporan pegawai Bea dan Cukai yang kerap nongkrong di Starbucks dengan seragam tidak benar.

Hal ini ditegaskan oleh Purbaya kepada jurnalis dalam media briefing siang ini, Jumat (24/10/2025). Purbaya mengatakan laporan publik dari kanal Lapor Pak Purbaya ini telah ditelusuri dan terbukti dari CCTV, tidak benar bahwa ada pegawai Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks.

"Ini kita datangi Starbucks-nya, kita cek ternyata bukan Bea Cukai," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mengaku telah menerima berbagai laporan dari whistleblower yang menyebut ada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang sering nongkrong di gerai coffee shop, Starbucks. Merespons laporan itu, Purbaya geram dan mengatakan akan menindak pegawai Bea Cukai ini.

Memang, tidak disebutkan lokasi coffee shop itu, hanya nama gerainya. Menurut si pelapor, pegawai Bea Cukai itu sering nongkrong di gerai itu, menggunakan seragam setiap harinya.

Si pelapor pun menguraikan detail "temuannya", bahkan termasuk ucapan si PNS Bea Cukai itu.

"Ada yang lapor petugas Bea Cukai nongkrong di Starbucks buka laptop tiap hari yang dibicarakan bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon ditindak. Saya wiraswasta risih lihatnya ngomong berisik tiap hari pakai baju Bea Cukai," kata Purbaya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Ini akan kami tindak ya," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) buka suara mengenai kasus dugaan korupsi yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 100 miliar.

"Perusahaan mengambil langkah tegas terhadap segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan perusahaan, termasuk melaporkan dugaan korupsi pengolahan anoda logam ini kepada KPK untuk dilanjutkan proses hukum lebih lanjut," tulis Plh. Corporate Secretary Division Head Yulan Kustiyan melalui keterbukaan informasi, dikutip Rabu (21/10/2025).

Perusahaan menyebutkan, pemeriksaan yang melibatkan mantan pejabat Antam dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi, guna mendukung pengungkapan perkara tersebut.

Manajemen juga memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan pelanggan Antam tetap berjalan normal. Perusahaan berkomitmen menjaga integritas dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, Antam mengatakan terus memperkuat sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan kerja sama dengan mitra usaha agar seluruh aktivitas berjalan sesuai regulasi dan prinsip integritas.

Mengutip Detik.com, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi pengolahan anoda logam di Antam. Dalam hal itu KPK telah menetapkan PT Loco Montardo (LCM) sebagai tersangka korporasi.

Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dalam modus kasus tersebut adalah pengolahan 1 kilogram anoda logam oleh PT LCM ditukar dengan emas sekitar 3 gram. Padahal seharusnya, setiap pengolahan anoda logam juga akan menghasilkan perak.

Dengan demikian dari hal tersebut diperkirakan negara mengalami kerugian hingga lebih dari Rp 100 miliar.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar (SB), sebagai tersangka. Siman dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK telah menyita uang tunai senilai Rp 100,7 miliar dari Siman Bahar. Uang itu diduga diperoleh dari hasil korupsi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keraguannya untuk memperbesar alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini mengingat masih adanya praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan.

Setidaknya ada sejumlah kasus di daerah yang membuat pemerintah saat ini masih ragu untuk memperbesar alokasi anggaran TKD. Kasus-kasus ini ia sebut berdasarkan catatan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Di sisi lain, ia melanjutkan, hasil survei penilaian strategis atau penilaian integritas dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 juga masih menunjukkan skor yang rendah. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua pemda kata Purbaya masih masuk kategori rentan alias zona merah, dengan hasil SPI tingkat provinsi rata-rata 67 dan kabupaten atau kota 69.

"Jadi ini memang belum aman. KPK bilang sumber risikonya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan, padahal kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ucap Purbaya.

Purbaya mengaku, sebetulnya ingin sekali menaikkan anggaran TKD pada 2026, dalam rangka mempercepat aktivitas perekonomian di daerah. Sayangnya, ia mengatakan, presiden belum berani merealisasikan keinginannya.

"Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah," kata Purbaya.

Oleh sebab itu, Purbaya meminta kepada pemimpin kepala daerah, termasuk para gubernur untuk memperbaiki terlebih dahulu tata kelola dan percepatan penyerapan uang daerahnya. Ia memberikan waktu perbaikan itu dalam dua kuartal ini, yakni kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 sebelum mengusulkan kepada Kepala Negara kenaikan anggaran TKD nantinya.