Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,28 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan 3,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi seperti Pertamax, tarif angkutan udara, hingga minyak goreng menjadi sejumlah faktor yang mendorong inflasi pada periode tersebut.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan inflasi pada Mei tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan periode Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, secara historis tekanan inflasi saat momentum Hari Raya Iduladha memang cenderung lebih rendah dibandingkan saat Lebaran.

"Untuk bulan Mei 2026, secara year on year kita mengalami inflasi 3,08 persen dan secara month to month inflasinya sebesar 0,28 persen. Inflasi di bulan Mei 2026 ini sudah relatif rendah dibandingkan momen Idulfitri," kata wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Winny menjelaskan penyebab inflasi Mei 2026 tak hanya berasal dari kelompok pangan, tetapi juga dari komponen inti dan komponen harga yang diatur pemerintah.

Berdasarkan data BPS, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,14 persen. Sementara komponen harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi 0,52 persen dengan andil sebesar 0,10 persen.

[Gambas:Youtube]

"Kalau kita perhatikan dari grafik ini yang banyak memberikan andil inflasi di bulan Mei 2026 adalah dari inflasi kelompok inti dan harga diatur pemerintah," ujar Winny.

Menurut dia, sejumlah komoditas yang mendorong inflasi pada komponen inti antara lain minyak goreng, telepon seluler, laptop atau notebook, pelumas atau oli mesin, nasi dengan lauk, serta biaya pemeliharaan dan servis kendaraan.

Kenaikan harga pelumas, kata Winny, berkaitan dengan penyesuaian harga BBM yang terjadi sebelumnya.

"Untuk komponen inflasi inti penyebabnya antara lain adalah harga minyak goreng, telepon seluler, laptop, pelumas. Karena harga BBM naik, sehingga harga pelumas atau oli mesin juga mengalami kenaikan," ujarnya.

Di sisi lain, komponen harga yang diatur pemerintah turut terdorong oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, bensin non-subsidi, tarif angkutan udara, serta rokok kretek mesin.

Data BPS menunjukkan komponen harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi 0,52 persen pada Mei 2026, lebih tinggi dibanding komponen inti maupun komponen harga bergejolak.

"Untuk komponen harga yang diatur pemerintah, inflasi disumbang oleh naiknya bahan bakar rumah tangga, bensin terutama yang non-subsidi, serta tarif angkutan udara," kata Winny.

Sementara itu, komponen harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 0,22 persen dengan andil 0,04 persen terhadap inflasi nasional. Kelompok ini didorong oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tomat, beras, dan sawi hijau.

Kendati, Winny menegaskan kontribusi kelompok pangan terhadap inflasi Mei 2026 tidak sebesar komponen inti maupun harga yang diatur pemerintah.

"Untuk komoditas pangan selama bulan Mei 2026, andilnya terhadap inflasi bulan Mei tidak setinggi komponen inti dan komponen yang harga diatur pemerintah," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan tekanan inflasi berpotensi meningkat jelang Ramadan.

Berdasarkan pola historis lima tahun terakhir, awal Ramadan hampir selalu diikuti inflasi lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, terutama didorong kenaikan harga pangan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan pada kanal Youtube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/1).

"Secara historis, kita bisa lihat bahwa awal Ramadan itu selalu terjadi inflasi. Tingkat inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar Pudji.

Dalam lima tahun terakhir, inflasi awal Ramadan tercatat bervariasi. Pada April 2021 inflasi mencapai 0,13 persen, lalu meningkat menjadi 0,95 persen pada April 2022. Selanjutnya, saat Ramadan dimulai pada 23 Maret 2023, inflasi tercatat 0,18 persen, sementara pada Maret 2024 inflasi mencapai 0,52 persen.

BPS juga menyoroti Ramadan 2025 sebagai periode dengan inflasi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada saat itu, awal puasa jatuh pada 1 Maret 2025 sehingga tekanan pada inflasi terkonsentrasi dalam satu bulan.

"Kalau kita lihat Ramadan 2025, inflasi Maret cukup tinggi yaitu 1,65 persen. Karena Ramadan dimulai sejak awal bulan, yaitu 1 Maret 2025. Ini merupakan inflasi tertinggi selama 5 tahun terakhir Ramadan," ujar Pudji.

Untuk Ramadan 2026, awal puasa diperkirakan jatuh pada pertengahan bulan. Mengacu pada pola historis, inflasi diperkirakan muncul awal Ramadan 2026, namun puncaknya bergeser ke bulan berikutnya.

"Ramadan 2026 dimulai pertengahan bulan. Kalau historis, (tahun) 2023 Ramadan dimulai sejak 23 Maret, jadi tidak di awal bulan. Sehingga terlihat bahwa sejak Maret itu sudah terjadi inflasi, tetapi puncak inflasinya justru di bulan berikutnya," jelasnya.

"Karena hari Ramadannya lebih banyak di bulan berikutnya, gitu ya," tambah Pudji.

Pudji menjelaskan, perbedaan waktu dimulainya Ramadan setiap tahun turut memengaruhi pola inflasi. Ramadan dapat dimulai sejak awal bulan, pertengahan, atau menjelang akhir bulan, sehingga tekanan inflasi bisa terkonsentrasi dalam satu bulan atau terbagi ke bulan berikutnya.

"Kalau dimulai sejak awal bulan, biasanya inflasinya akan mengumpul dalam satu bulan penuh. Sementara, kalau mulai pertengahan bulan atau menjelang akhir bulan, biasanya inflasinya akan terbagi di beberapa bulan," ujarnya.

Meski demikian, BPS mencatat kecenderungan pola yang sama hampir setiap tahun, yakni inflasi kerap muncul pada momen awal Ramadan dan tingkatnya lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari sisi komoditas, BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu mengalami inflasi pada bulan yang bertepatan dengan awal Ramadan. Pada 2025, inflasi kelompok ini tercatat 1,24 persen.

Komoditas yang kerap menjadi penyumbang inflasi pada awal Ramadan antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit. BPS menilai komoditas tersebut perlu diantisipasi lebih awal menjelang puasa.

Di sisi lain, BPS juga mencatat sejumlah komoditas dapat memberi andil deflasi pada awal Ramadan, seperti cabai rawit, bawang merah, cabai merah, dan tomat.

Tekanan harga pangan sendiri telah terlihat menjelang akhir 2025. BPS mencatat harga cabai rawit dan minyak goreng merek Minyakita masih menanjak pada pekan ketiga Desember 2025.

Secara nasional, harga rata-rata cabai rawit pada pekan ketiga Desember tercatat Rp66.841 per kilogram, naik 52,86 persen dibandingkan November 2025 dan telah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Sementara Minyakita secara agregat masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sebagian besar wilayah Indonesia.

Bisnis.com, MALANG — Neraca pangan di Kabupaten Malang menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, menunjukkan kondisi relatif aman.

Wakil Bupati Malang, Latifah Shohib, mengatakan ketersediaan daging ayam, telur, bawang merah, cabai, beras, jagung, gula, dan minyak goreng seluruhnya berada pada zona aman.

"Ini modal penting kita memasuki Nataru," kata Latifah Shohib pada High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan, data menunjukkan ada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 0,12 poin dari 0,40 pada minggu ketiga November menjadi 0,52 pada minggu keempat November 2025.

Selanjutnya pada minggu pertama Desember telah terjadi lonjakan sebesar 1,78 poin menjadi 2,30. Kondisi ini merupakan sinyal penting bahwa tekanan harga mulai menguat.

"Kenaikan IPH ini bukan sekadar angka statistik, tetapi juga sebagai refleksi meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang libur panjang. Karena itu, kita harus memastikan dua hal sekaligus, yakni pasokan (bahan kebutuhan pokok dan barang penting, red) tetap terjaga, dan harga tetap berada dalam batas kewajaran," ujarnya.

Dia mengingatkan pula agar kesiapan struktural tetap harus ditingkatkan.

"Kita harus bekerja lebih cepat, lebih kompak, dan lebih presisi. Setiap potensi gejolak harga harus segera terdeteksi dan ditangani bersama. Saya ingin distribusi kita benar-benar lancar tanpa hambatan, terutama di jalur yang rawan longsor dan banjir," kata Latifah.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi publik terhadap ketersediaan bahan pokok pangan.

"Saya berharap Polres Malang, Kodim 0818/Malang-Batu, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dapat memperkuat pengamanan distribusi dan mencegah penimbunan barang dan jangan lupa, publikasi harga harus harian, jelas, dan transparan agar masyarakat tidak terjebak isu yang tidak berdasar," ujarnya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Dedy Prasetyo, pada akhir tahun inflasi Malang Raya kemungkinan berada di atas bulan-bulan sebelumnya.

Data Perwakilan Bank Indonesia Malang mencatat, terdapat 3 komoditas yang paling menonjol tekanannya di antaranya komoditas emas perhiasan yang disebabkan karena dinamika global, serta tomat dan cabai merah yang disebabkan oleh siklus produksi dan cuaca ekstrem.

Perkembangan harga hingga 9 November 2025 juga menunjukkan tekanan dari komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.

Di samping itu, hampir semua daerah di Malang Raya mengalami kenaikan pada komoditas bawang merah, telur ayam ras, beras, minyak goreng, hingga udang dan jeruk.

"Ini bukan fenomena lokal semata, tekanan harga komoditas hortikultura bersifat nasional dan terkait langsung dengan gangguan produksi akibat curah hujan tinggi," katanya.

Menurutnya, inflasi Kota Malang sebagai kota acuan terdekat bagi Kabupaten Malang tercatat sebesar 2,71% (year-on-year/yoy) dan 0,16% (month-to-month/mtm) pada November 2025. Kondisi ini relatif sejalan dengan inflasi Jawa Timur dan nasional.

Dia menegaskan bahwa komoditas tomat, cabai merah, dan emas perhiasan merupakan pendorong utama inflasi saat ini.

Sementara beras, daging ayam ras, dan telur justru menahan laju inflasi karena pasokan terjaga dan distribusi relatif lancar.

Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Faizal Aditya Wicaksana, menegaskan menjelang Nataru potensi tekanan inflasi harus dijaga dengan pendekatan intelijen yang kuat.

"Periode ini memang identik dengan lonjakan konsumsi dan mobilitas. Kami mengantisipasi potensi pelanggaran seperti penimbunan, manipulasi harga, hingga distribusi barang yang tidak wajar," ujarnya.

Faizal menambahkan bahwa Kejaksaan terus berupaya memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi.

Kapolres Malang, AKBP Danang Setiyo Pambudi Soekarno, menyampaikan bahwa kondisi keamanan secara umum relatif baik. Bahkan angka kejahatan menurun dibanding 2023 dan 2024. "Namun bukan berarti kita boleh lengah," ujarnya.

Dia mencontohkan, sejak Agustus hingga November, kasus pencabulan dan perlindungan anak masih berada di angka 2–3 kasus."Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Keamanan keluarga adalah pondasi ketahanan sosial," ujarnya.

"Kami mengantisipasi kerawanan di tempat ibadah, daerah wisata, dan jalur distribusi bahan pokok. Semua potensi yang dapat mengganggu stabilitas harga dan stabilitas sosial harus diwaspadai," ucapnya.

Kasdim 0818/Malang–Batu, Mayor Czi Supaat, menegaskan kesiapsiagaan Kodim dalam menghadapi musim hujan, potensi bencana, serta kerawanan ideologi.

"Kita belajar dari bencana di Sumatera, dan karena itu apel kesiapsiagaan sudah kami lakukan di wilayah Pantai Tamban," ujarnya.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyalurkan 4.000 ton beras premium dari Sulawesi ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai langkah antisipasi menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta ancaman gangguan distribusi akibat cuaca buruk.

Alokasi tambahan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam rapat koordinasi virtual bersama Bapanas, Bulog, dan Kapolda Kepri pada 25 November 2025.

Ansar menyambut baik keputusan tersebut dan menegaskan pentingnya percepatan distribusi ke seluruh wilayah Kepri.

"Upaya Bapanas ini sangat kami apresiasi. Beras ini diharapkan segera dikirim dan didistribusikan ke seluruh daerah di Kepri untuk menjaga ketersediaan menjelang Nataru," kata Ansar, Minggu (30/11/2025).

Langkah stabilisasi pasokan ini selaras dengan arahan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ansar sebelumnya telah memperingatkan risiko tekanan harga akibat meningkatnya permintaan akhir tahun dan cuaca ekstrem yang dapat menghambat mobilitas pangan.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian meliputi beras, cabai merah, ikan selar, minyak goreng, telur, dan ayam ras.

Berdasarkan data BPS Kepri, inflasi Oktober 2025 tercatat 0,36 % (mtm) dan 3,01% (yoy), masih dalam koridor sasaran nasional.

Ansar optimistis inflasi jelang Nataru dapat dijaga di bawah 3,5% karena berbagai program stabilisasi harga dinilai berjalan efektif.

"Tambahan 4.000 ton beras premium ini diharapkan mampu memperkuat cadangan pangan Kepri, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi selama periode libur akhir tahun," pungkasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan kerja sama dalam penyediaan statistik harga kebutuhan pokok. Kolaborasi ini memastikan data harga yang dihimpun dari lapangan dapat dimanfaatkan secara cepat dan akurat untuk memantau perkembangan harga dan menjadi dasar pengendalian inflasi.

Kemendag selama ini memantau harga bahan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Jaringan kontributor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota mencatat perkembangan harga harian berbagai komoditas. Data tersebut kemudian dimanfaatkan BPS untuk menghitung Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa IPH menjadi indikator mingguan yang digunakan sebagai proxy inflasi.

"BPS setiap minggu menghitung Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy indicator inflasi. IPH dihitung dari data harga yang diperoleh BPS dari Kemendag melalui SP2KP," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11).

IPH diumumkan setiap hari Senin dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri. Menurut Amalia, ketepatan dan ketajaman data harga sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika harga pangan.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan IPH telah berjalan empat tahun dan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

"Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan beserta jajaran atas kolaborasi yang baik selama ini," tambah dia pada Rakernas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok Kemendag.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas data.

"Terima kasih BPS atas kerja sama dan kepercayaan selama ini atas data yang kami kumpulkan. Akurasi data harus kita utamakan. Bila melihat harga naik, bukan angka atau datanya yang diubah, tapi intervensi kebijakan yang harus dijalankan untuk menurunkan harga," tuturnya.

BPS memberikan apresiasi atas upaya Kemendag meningkatkan kualitas pemantauan harga melalui penguatan SP2KP. Integrasi pelaporan elektronik, perbaikan mekanisme validasi, dan peningkatan kapasitas petugas melalui e-learning dinilai mendukung ekosistem data harga pangan yang lebih baik.

Sebagai informasi, di sela Rakernas Mendag dan Kepala BPS juga meninjau langsung kondisi harga di Pasar Cihapit, Bandung (20/11). Kunjungan tersebut memantau sejumlah komoditas yang rentan mengalami fluktuasi, seperti beras, cabai merah, daging ayam, dan daging sapi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menjamin kebenaran data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan. Pernyataan ini diungkapkan bank sentral setelah

adanya laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai selisih data simpanan pemerintah daerah di perbankan.

Selisih ini cukup besar, yakni sekitar Rp18 triliun. Alhasil, ini menimbulkan pertanyaan dari kepala daerah, salah satunya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menilai angka simpanan pemerintah provinsinya tidak sebesar data BI.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa data dikumpulkan dari laporan bulanan seluruh bank, kemudian diverifikasi ketat sebelum dipublikasikan secara agregat dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.

"Sehubungan dengan pemberitaan data simpanan Pemda di perbankan, dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank," kata Denny melalui keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

Denny mengungkapkan, data dana simpanan pemda itu dilaporkan pihak bank berdasarkan posisi akhir bulan. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan.

"Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia," tegas Denny.

Purbaya sebelumnya telah melakukan cross check dengan BI. Menurutnya, data simpanan Pemda yang dia paparkan sudah sesuai dengan nominal yang dicatat oleh BI. Dia pun meminta kepada Dedi Mulyadi yang mempermasalahkan data ini untuk melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap.

"Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagram @dedimulyadi71 membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di BPD. Data itu sebelumnya terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavia saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (21/10/2025).

Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro.

"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk depostio serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke BJB ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen," kata Dedi.

Awal Permasalahan

Polemik ini berawal dari laporan Tito kepada Purbaya. Dia menuturkan bahwa simpanan daerah di perbankan tidaklah setinggi catatan Bank Indonesia (BI) yang dipegang Purbaya.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang rutin dilaksanakan tiap awal pekan, dan kini dihadiri Purbaya, Tito mulanya mengungkapkan BI mencatat simpanan Pemda di perbankan per September 2025 senilai Rp 233,97 triliun.

"Dari BI itu menyampaikan bahwa daerah itu ada di bank sebanyak Rp 233 triliun," kata Tito, Senin (20/10/2025).

Foto: Posisi simpanan menurut golongan pemilik pada bank umum. (Dok. Kemenkeu) Posisi simpanan menurut golongan pemilik pada bank umum. (Dok. Kemenkeu)

Simpanan Pemda mulai tingkat provinsi hingga kabupaten atau kota yang dilaporkan BI mengendap di perbankan itu kata Tito terdiri dari giro Rp 178,14 triliun, deposito Rp 48,4 triliun, dan tabungan Rp 7,43 triliun.

Setelah mengecek detail angka simpanan yang dicatat BI itu hingga ke tingkat kota, Tito mengaku menemukan data yang janggal. Salah satunya ialah simpanan pemerintah Kota Banjarbaru yang mencapai Rp 5,16 triliun.

Padahal, ia mengatakan, pendapatan asli daerah atau PAD pemda kota Banjarbaru itu bahkan tak sampai Rp 5 triliun. Masalah inilah yang ia sebut membuat Kemendagri melakukan pengecekan ulang total simpanan pemda yang langsung ada di kas nya masing-masing.

"Ini menurut kami data yang kurang valid, karena pendapatannya saja enggak sampai Rp 5 triliun tapi dari BI itu menyampaikan Rp 5 triliun, sehingga kami juga melakukan checking ke kas nya masing-masing daerah," tegas Tito.

Dari hasil pengecekan secara langsung ke kas masing-masing daerah, Tito mengatakan, sebetulnya uang pemda yang tersedia di rekeningnya masing-masing secara total di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota hanya senilai Rp 215 triliun, atau ada selisih sekitar Rp 18 triliun dari laporan BI, Rp 233,97 triliun.

"Data melalui kas nya langsung, ke rekeningnya itu Rp 215 triliun, Rp 64 triliun di tingkat provinsi, kabupaten Rp 119,92 triliun, dan kota Rp 30,13 triliun," kata Tito.

Purbaya mengatakan, perbedaan data yang ditunjukkan Tito justru menggambarkan adanya kesalahan Pemda dalam melakukan pencatatan kasnya sendiri, karena BI sebetulnya mencatat data uang di perbankan sudah sesuai dengan sistem seluruh bank.

"Justru saya jadi bertanya-tanya, Rp 18 triliun itu ke mana, karena kalau bank sentral pasti ngikut itu dari bank-bank di seluruh Indonesia, Kalau di Pemda kurang Rp 18 triliun, mungkin pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya pak, karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya kepada Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (20/10/2025).

Oleh sebab itu, Purbaya meminta Tito untuk melakukan investigasi perbedaan pencatatan dana mengendap daerah di perbankan itu. Bila benar-benar dana selisih itu digunakan daerah untuk menggerakkan perekonomian, maka ia mengaku menyambut baik. Bila sebaliknya, maka perlu diusut.

Foto: Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia) Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keraguannya untuk memperbesar alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Hal ini mengingat masih adanya praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan.

Setidaknya ada sejumlah kasus di daerah yang membuat pemerintah saat ini masih ragu untuk memperbesar alokasi anggaran TKD. Kasus-kasus ini ia sebut berdasarkan catatan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).

Di sisi lain, ia melanjutkan, hasil survei penilaian strategis atau penilaian integritas dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 juga masih menunjukkan skor yang rendah. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua pemda kata Purbaya masih masuk kategori rentan alias zona merah, dengan hasil SPI tingkat provinsi rata-rata 67 dan kabupaten atau kota 69.

"Jadi ini memang belum aman. KPK bilang sumber risikonya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan, padahal kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ucap Purbaya.

Purbaya mengaku, sebetulnya ingin sekali menaikkan anggaran TKD pada 2026, dalam rangka mempercepat aktivitas perekonomian di daerah. Sayangnya, ia mengatakan, presiden belum berani merealisasikan keinginannya.

"Sebenarnya kalau saya sih mau saja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang-uang di daerah," kata Purbaya.

Oleh sebab itu, Purbaya meminta kepada pemimpin kepala daerah, termasuk para gubernur untuk memperbaiki terlebih dahulu tata kelola dan percepatan penyerapan uang daerahnya. Ia memberikan waktu perbaikan itu dalam dua kuartal ini, yakni kuartal IV-2025 dan kuartal I-2026 sebelum mengusulkan kepada Kepala Negara kenaikan anggaran TKD nantinya.