Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk menggali potensi baru sebagai salah satu upaya ekstensifikasi penerimaan negara, salah satunya melalui penerapan single profile.

Langkah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029.

Pada PMK tersebut, Kemenkeu menetapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilakukan melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antar unit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

"[Ketiga] Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP," demikian dikutip dari PMK No.70/2025, Senin (10/11/2025).

Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Penerimaan Pajak

Dalam catatan Bisnis, isu tentang single profile termasuk single identity number bukan hal yang baru. Penerapan single identity number (SIN) pajak bahkan dinilai akan membantu optimalisasi penerimaan pajak serta dapat mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak. SIN pajak dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

Adapun, uang atau harta baik dari sumber legal maupun ilegal selalu digunakan dalam tiga sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan tabungan. Sektor-sektor tersebut wajib memberikan data dan interkoneksi dengan sistem perpajakan.

Artinya uang dari sumber legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara utuh dalam SIN Pajak. WP yang menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP dan SIN Pajak akan memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT.

Dengan kata lain, tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh WP. Dengan demikian diharapkan WP akan patuh dan jujur melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak adanya celah penghindaran kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, dengan optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut, penerimaan perpajakan akan mencapai target, bahkan akan sangat dimungkinkan akan dapat melebihi target pajak yang telah ditetapkan. Imbasnya adalah akan tercipta kemandirian fiskal Negara.

Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah akan melakukan intensifikasi tarif bea masuk untuk barang impor tertentu sepertihandphonemaupun elektronik sejalan dengan naiknya target penerimaan kepabeanan dan cukai pada APBN 2026.

Untuk diketahui, APBN 2026 yang telah disahkan menjadi undang-undang (UU) menargetkan penerimaan negara tahun depan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp336 triliun. Target itu naik 11,4% darioutlookAPBN 2025 sebesar Rp301,6 triliun.

Meski demikian, target penerimaan dari pos bea masuk dan cukai turun darioutlook2025, masing-masing sebesar 5,7% dan 0,3%. Sebab, penerimaan bea masuk diperkirakan terdampak tarif resiprokal AS dan IEU CEPA, sedangkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok yang berkontribusi besar terhadap penerimaan bea cukai diputuskan bertahan pada level yang sama.

Untuk mengimbangi naiknya target penerimaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dalam hal ini dilakukan salah satunya kepada tarif bea masuk kepada barang-barang seperti HP dan alat elektronik.

"Intensifikasi tarif bea masuk komoditas tertentu seperti handphone, elektronik, ini sedang kita proses untuk intensifikasinya," ungkap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea Cukai Kemenkeu, Muhammad Aflah Farobi pada Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Selain intensifikasi, ekstensifikasi atau perluasan bakal dilakukan untuk pos cukai yakni kepada barang kena cukai (BKC) baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Rencana pengenaan cukai terhadap minuman manis pabrikan itu sebelumnya sudah masuk saat APBN dalam tahap pembahasan. Kini, pemerintah disebut tengah menyusun regulasi untuk mengatur lebih lanjut pengenaan cukai itu.

"Ini yang masih dalam kajian dan melihat perkembangan berikutnya, dan perluasan basis penerimaan bea keluar," lanjut Aflah.

Untuk diketahui, secara terperinci target penerimaan kepabeanan dan cukai 2026 sebesar Rp336 triliun sebagian besar masih diharapkan dari penerimaan cukai yaitu Rp243,5 triliun, khususnya dari pengenaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Namun, cukai rokok pun diputuskan tidak naik maupun turun tahun depan sehingga targetnya turun 0,3% darioutlook2025.

Sementara itu, penerimaan dari bea keluar ditargetkan tumbuh paling tinggi hingga 852,1% di tahun depan yakni menjadi Rp42,6 triliun darioutlooktahun ini hanya Rp4,5 triliun. Ini sejalan dengan penguatan harga komoditas, khususnya sawit, yang diperkirakan masih terus berlanjut.

Penerimaan dari bea masuk terkontraksi paling dalam apabila melihat posturnya di APBN 2026, yakni 5,7%. Bea masuk ditargetkan sebesar Rp49,9 triliun tahun depan atau lebih rendah darioutlook2025 Rp52,9 triliun.