Bisnis.com, NGANJUK — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalankan berbagai upaya guna menggenjot rasio penerimaan pajak atau tax ratio sesuai target Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, terdapat tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang mesti dihadapi tahun ini, di antaranya kondisi geopolitik global yang memanas.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar rasio penerimaan pajak atau tax ratio mencapai 11% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Target Prabowo itu lebih tinggi dari realisasi yang dibukukan Kemenkeu akhir 2025 lalu yakni hanya 9,31% terhadap PDB. Adapun, capaian tax ratio tahun lalu itu pun turun dari 2024 yakni 10,08%.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya tengah menjalankan berbagai upaya guna menggenjot tax ratio.

"Kami akan terus mencoba supaya penerimaan [pajak] dapat mencapai targetnya dengan berbagai macam. Mulai dari program pengawasan pembayaran masa-nya terus diperlihatkan. Karena kan kebanyakan kontribusi penerimaan pajak itu dari pembayaran masa," ujar Inge usai media briefing dan kunjungan ke PT Mitra Saruta Indonesia di Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis (16/7/2026).

Kemenkeu pun mendorong agar pembayaran masa pajak tidak bolong-bolong. Untuk itu, Kemenkeu akan mengecek terus.

"Kalau memang dia biasa bayar Pasal 21 [Pajak Penghasilan 21] setiap bulan, harusnya setiap bulan dia bayar dong. Jadi begitu ada yang bolong, mesti kita tanya nih ada apa sebetulnya. Termasuk Pasal 25 dan juga yang lain-lainnya sama," kata Inge.

Kemudian terdapat penelitian kepatuhan material. Kementerian mengevaluasi kepatuhan wajib pajak di tahun-tahun sebelumnya.

"Kita perhatikan lagi apakah memang ada yang ternyata belum dilakukan atau belum diawasi secara baik," katanya.

Tantangan dan Opsi Siasat

Namun, Inge mengatakan bahwa memang terdapat tantangan dalam upaya menggenjot tax ratio tahun ini, yakni kondisi geopolitik yang tengah panas.

"Yang namanya kondisi global seperti ini akan sangat [menantang]. Itu kita masih menunggu," ujarnya.

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono juga mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mendongkrak tax ratio adalah gejolak geopolitik global.

"Tantangannya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu karena kondisi internal Indonesia dan geopolitik global," ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (16/4/2026).

Sementara itu, dia menilai terdapat sejumlah langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk meningkatkan tax ratio, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

"Cara ekstensifikasi dilakukan dengan cara fokus ke shadow economy yang transaksi bisnisnya masih belum masuk ke dalam sistem," katanya.

Adapun intensifikasi pajak dilakukan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta pemeriksaan pajak. Upaya ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi pajak kurang bayar dengan harapan wajib pajak menyetujuinya.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan tidak ada “silver bullet” untuk menaikkan tax ratio. Tidak ada pula cara singkat untuk menaikkan tax ratio. Alhasil, target tax ratio tahun ini sulit dicapai.

Cara ideal untuk mendongkrak tax ratio adalah dengan memperbaiki basis pajak. Apabila pendapatan masyarakat naik maka setoran pajak penghasilan naik dan tax ratio pada akhirnya meningkat.

"Perlu kebijakan industri yang tepat untuk membalikkan tren deindustrialisasi. Mengingat sektor pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi terbesar," ujarnya.

Dari sudut Kemenkeu, perlu perbaikan regulasi dan kebijakan perpajakan. Selain itu, perlu penguatan dan reformasi administrasi dan birokrasi.

"Satu catatan saya, bahwasanya, peningkatan tax ratio bukan semata-mata peran dari Kemenkeu tapi juga kementerian dan lembaga lain. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kementerian. Minimal dalam bentuk penguatan data pihak ketiga," katanya.

Menuju Tax Ratio 11% & Janji Bonus

Untuk diketahui, penerimaan perpajakan pada 2025 mencapai Rp2.217,9 triliun dengan perincian pajak sebesar Rp1.917,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun. Dengan rumus penghitungan (total penerimaan perpajakan/PDB) x 100%, hasil tax ratio pada 2025 yakni (2.217,9/23.821,1) x 100% = 9,31%.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.693,7 triliun dengan perincian pajak Rp2.357,7 triliun dan bea cukai Rp336 triliun.

Sampai dengan Februari 2026, penerimaan pajak telah terkumpul Rp245,1 triliun sedangkan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun. Penerimaan pajak pada Januari-Februari 2026 tumbuh double digit yakni masing-masing 30% secara tahunan (Year on Year/YoY) sedangkan kepabeanan dan cukai terkontraksi 14% YoY pada periode yang sama.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar rasio penerimaan pajak atau tax ratio mencapai 11% terhadap PDB.

Purbaya menyebut integritas dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan hal integral dalam mewujudkan hal tersebut, kendati kemajuan pada aspek digitalisasi sistem penerimaan negara juga menentukan.

"Saya minta teman-teman semua nanti bekerja habis-habisan, jaga integritasnya, naikkan pendapatan pajak dan lain-lain supaya kita bisa double digit lah 11% tax ratio-nya. Itu bukan maunya saya, maunya Pak Presiden," terangnya saat pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu, Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta bulan lalu (10/3/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun menjanjikan 'bonus' kepada anak buahnya itu apabila penerimaan negara bisa tumbuh signifikan. Dia menilai hal ini penting di tengah kebutuhan belanja pemerintah yang besar dan kondisi geopolitik yang bisa memicu kenaikan belanja subsidi energi.

"Kalau tax ratio kita tahun depan bisa naik mendekati 11%, saya akan meminta bonus kepada Presiden, supaya Anda semua dapat bonus dari pimpinan negara," terangnya.

Bisnis.com,BANDUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menurunkan petugas khusus untuk melakukan pengecekan langsung meter penggunaan air di lapangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, penerimaan dari Pajak Air Permukaan diproyeksikan mencapai Rp72,6 miliar. Sementara itu, Pajak Alat Berat ditargetkan menyumbang sekitar Rp930 juta.

Meski demikian, kontribusi kedua sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber pajak utama daerah. Sebagai perbandingan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan bahwa kecilnya proyeksi PAP dan Pajak Alat Berat disebabkan oleh jumlah objek pajak yang memang terbatas jika dibandingkan dengan PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Bapenda tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan petugas khusus di setiap kantor Samsat untuk melakukan pengecekan langsung ke objek pajak.“Petugas tersebut akan memeriksa meter penggunaan air secara langsung di lapangan. Biasanya objeknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” katanya dikutip Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, setidaknya setiap kantor Samsat akan memiliki satu petugas yang ditugaskan untuk menyisir perusahaan pengguna air permukaan di wilayah kerjanya.“Kalau sebelumnya Bapenda hanya menerima data dari SDA atau ESDM, sekarang kami memiliki tim internal yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Asep berharap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Ujungnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal menyesuaikan kebijakan restitusi untuk memitigasi ambruknya penerimaan pajak pada tahun 2026 yang tumbuh cukup ambisius.

Sekadar catatan, penerimaan pajak anjlok cukup dalam akibat moderasi harga komoditas yang memicu tingginya restitusi pajak hingga Rp361 triliun pada 2025. Alhasil, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau hanya 87,6% dari target APBN.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap proses restitusi. Namun, di samping itu, dia mengatakan perlunya upaya ekstra (extra effort) dalam mengejar penerimaan pajak.

"Tahun ini kami berusaha untuk lebih smoothing dan adjust ya. Kalau memang restitusinya di level segitu ya [penerimaan pajak] brutonya harus lebih tinggi," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Bimo menilai satu-satunya upaya untuk mengejar target penerimaan pajak adalah untuk memperluas basis penerimaan. Apalagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengamanatkan untuk tidak menetapkan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif.

Di sisi lain, Bimo pun memandang restitusi sejatinya menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Misalnya, adanya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menandakan adanya kegiatan transaksi. Dengan demikian, hal itu menandakan adanya kegiatan ekonomi.

"Restitusi juga kan sebenarnya kegiatan ekonomi yang memang value added-nya lebih banyak di input-nya daripada output. Artinya, PPN kalau gerak, industri tuh gerak, konsumsi juga gerak. Makanya saya bilang apa? Ya gross revenue-nya [penerimaan bruto] harus naik. Kami harus lebih kerja keras untuk gross revenue-nya naik," ujarnya.

Beberapa cara yang akan diterapkan Bimo untuk memperluas basis penerimaan pajak alias ekstensifikasi adalah dengan elektronifikasi sistem penerimaan pajak salah satunya dengan Coretax maupun perbaikan administrasi serta proses bisnis.

"Kami mesti ada super extra effort yang bisa mendukung perluasan basis, perbaikan administrasi yang lebih bagus, lebih efisien lebih kenceng, proses-proses bisnis yang lebih kenceng juga. Integritas teman-teman [DJP] juga harus saya jaga betul," kata eselon I Kemenkeu yang memulai kariernya di DJP pada 2002 lalu.

Adapun Bimo tak menampik penerimaan pajak Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun, atau tumbuh 30,8% (YoY), didasari oleh basis yang rendah. Sebab, dia mengakui penerimaan pajak awal 2025 lalu terpuruk sampai dengan 40%.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengatakan, pencapaian target penerimaan 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa dilakukan apabila pertumbuhannya dalam 11 bulan ke depan bisa konsisten di level 30% seperti Januari. Masalahnya, dinamika sepanjang tahun tidak bisa dipungkiri.

"Ceteris paribus kalau kami bisa mempertahankan 30% ya pasti bisa. Masalahnya ini kan ups and downs. Januari-Februari-Maret itu belum ada aktivitas yang terlalu tinggi sehingga restitusi segala macam belum sebanyak. Jadi kami mesti lihat itu juga," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) bakal menyesuaikan kebijakan restitusi untuk memitigasi ambruknya penerimaan pajak pada tahun 2026 yang tumbuh cukup ambisius.

Sekadar catatan, penerimaan pajak anjlok cukup dalam akibat moderasi harga komoditas yang memicu tingginya restitusi pajak hingga Rp361 triliun pada 2025. Alhasil, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun lalu tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau hanya 87,6% dari target APBN.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap proses restitusi. Namun, di samping itu, dia mengatakan perlunya upaya ekstra (extra effort) dalam mengejar penerimaan pajak.

"Tahun ini kami berusaha untuk lebih smoothing dan adjust ya. Kalau memang restitusinya di level segitu ya [penerimaan pajak] brutonya harus lebih tinggi," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Bimo menilai satu-satunya upaya untuk mengejar target penerimaan pajak adalah untuk memperluas basis penerimaan. Apalagi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengamanatkan untuk tidak menetapkan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif.

Di sisi lain, Bimo pun memandang restitusi sejatinya menunjukkan adanya kegiatan ekonomi. Misalnya, adanya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menandakan adanya kegiatan transaksi. Dengan demikian, hal itu menandakan adanya kegiatan ekonomi.

"Restitusi juga kan sebenarnya kegiatan ekonomi yang memang value added-nya lebih banyak di input-nya daripada output. Artinya, PPN kalau gerak, industri tuh gerak, konsumsi juga gerak. Makanya saya bilang apa? Ya gross revenue-nya [penerimaan bruto] harus naik. Kami harus lebih kerja keras untuk gross revenue-nya naik," ujarnya.

Beberapa cara yang akan diterapkan Bimo untuk memperluas basis penerimaan pajak alias ekstensifikasi adalah dengan elektronifikasi sistem penerimaan pajak salah satunya dengan Coretax maupun perbaikan administrasi serta proses bisnis.

"Kami mesti ada super extra effort yang bisa mendukung perluasan basis, perbaikan administrasi yang lebih bagus, lebih efisien lebih kenceng, proses-proses bisnis yang lebih kenceng juga. Integritas teman-teman [DJP] juga harus saya jaga betul," kata eselon I Kemenkeu yang memulai kariernya di DJP pada 2002 lalu.

Adapun Bimo tak menampik penerimaan pajak Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun, atau tumbuh 30,8% (YoY), didasari oleh basis yang rendah. Sebab, dia mengakui penerimaan pajak awal 2025 lalu terpuruk sampai dengan 40%.

Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu mengatakan, pencapaian target penerimaan 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa dilakukan apabila pertumbuhannya dalam 11 bulan ke depan bisa konsisten di level 30% seperti Januari. Masalahnya, dinamika sepanjang tahun tidak bisa dipungkiri.

"Ceteris paribus kalau kami bisa mempertahankan 30% ya pasti bisa. Masalahnya ini kan ups and downs. Januari-Februari-Maret itu belum ada aktivitas yang terlalu tinggi sehingga restitusi segala macam belum sebanyak. Jadi kami mesti lihat itu juga," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkap strategi di tengah lonjakan target setoran pajak Rp440,1 triliun atau menjadi Rp2.357,7 triliun pada tahun 2026.

Untuk diketahui, pemerintah membukukan penerimaan pajak sepanjang 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Reallisasi itu hanya 87,6% dari target yang ditetapkan APBN.

Pada acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026, Selasa (27/1/2026), Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut perekonomian nasional dan juga global tengah berada dalam kondisi menantang baik 2025 maupun 2026.

"Kita insyaallah di tahun 2026 membutuhkan pertumbuhan sekitar Rp440,1 triliun atau sekitar 22,9% dari realized revenue tahun 2025. Sinyal positifnya adalah kami harus bekerja keras dan kami harus, selain memperbaiki mesin penerimaan negara supaya lebih konservatif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis, investasi dan juga perekonomian, kami juga harus memperkuat sumber daya manusia," terang Bimo, dikutip Rabu (28/1/2026).

Bimo mengakui tantangan tidak hanya berada berasal dari faktor perekonomian nasional maupun global. Ada tantangan juga yang muncul bahkan dari internal DJP, seperti salah satunya penetapan tiga orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari segi kinerja penerimaan tahun lalu, Bimo memaparkan bahwa tingginya restitusi atau pengembalian pajak cukup tinggi. Sebagai informasi, senilai Rp361,2 triliun penerimaan dikembalikan (refund) ke wajib pajak (WP) dalam bentuk restitusi. Nilainya meningkat 39,5% dari restitusi 2024 yaitu Rp265,7 triliun.

"Ada sekitar kenaikan akumulatif year-on-year 35,9% di sini, refund yang kami kembalikan ke dunia bisnis. Kami kembalikan ke wajib pajak untuk mengakselerasi growth business-nya, untuk menambah cashflow operating business-nya termasuk juga untuk mendorong demand dari masyarakat," tutur Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Untuk itu, terang Bimo, pemerintah ke depan memiliki PR untuk memperbaiki ekonomi domestik salah satunya permintaan masyarakat. Dengan begitu, hal tersebut bisa memengaruhi penerimaan pajak.

Selain itu, otoritas pajak turut melakukan ekstensifikasi dengan memungut pajak transaksi digital. Sejauh ini, terangnya, sudah ada 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang sudah ditunjuk untuk memungut pajak transaksi digital.

Beberapa metode lain yang akan digunakan adalah implementasi pajak minimum global 15% sampai 22% terhadap perusahaan asing di Indonesia beromzet 750 juta euro per tahun, penguatan sistem Coretax, serta kerja sama antarinstansi.

Pada sisi kerja sama instansi, Bimo mencontohkan pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) untuk mengawasi kepatuhan perpajakan dari data kepemilikan manfaat (beneficial ownership), maupun di sektor pertambangan oleh Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM.

"Kami kerja sama dengan Direktorat Jenderal Minerba, kami sepakat di tahun 2025 kami dorong semua pemohon RKAB [Rencana Kerja dan Anggaran Biaya] untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, membayar tunggakannya dan segala macam," terang Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJPKemenkeu) akan terus melakukan ekstensifikasi penerimaan negara dengan memperluas jangkauan pengawasan kepada basis pajak yang belum terdata. Hal ini menjadi salah satu strategi untuk mengejar target penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi sepanjang 2025, Kamis (8/1/2026), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak menjadi instrumen yang kuat untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan baik untuk wajib pajak (WP) terdaftar maupun belum terdaftar.

Sebab, sebelumnya aturan pengawasan kepatuhan wajib pajak hanya ada dalam tataran Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak. PMK yang diteken langsung oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa diyakini memiliki kekuatan lebih besar dari surat edaran yang bersifat internal untuk kalangan fiskus.

"Kami naikkan supaya ada kepastian hukum, supaya ada konsistensi tata cara pengawasan dan juga penguatan landasan pelaksanaan. Mudah-mudahan dengan pengaturan di level PMK terjadi keseragaman treatment di dalam pengawasan," terangnya, dikutip Minggu (11/1/2026).

Sebagai informasi, pada PMK yang diundangkan pada 31 Desember 2025 lalu itu, pengawasan kepatuhan WP disasarkan kepada WP terdaftar, WP belum terdaftar, serta pengawasan wilayah. Hal tersebut diatur pada pasal 3 ayat (1).

Kemudian, pada pasal 3 ayat (5), pengawasan terhadap WP belum terdaftar meliputi pengawasan dalam pemenuhan kewajiban pendaftaran untuk memeroleh NPWP atau aktivasi NIK sebagai NPWP; pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memeroleh nomor identitas tempat kegiatan usaha; serta pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selanjutnya, pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan (PBB) atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya; pembayaran dan/atau penyetoran pajak; pemotongan dan/atau pemungutan pajak; pelaporan surat pemberitahuan; dan perpajakan lainnya.

Pada pelaksanaan pengawasan WP belum terdaftar, Bimo mengeklaim otoritas pajak kini memiliki basis dan akses data yang semakin luas. Menurutnya, hal itu memberikan kewenangan otoritas untuk memberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), alias 'Surat Cinta', tidak terbatas kepada WP terdaftar saja.

Akan tetapi, ke depan otoritas juga bisa memberikan SP2DK kepada entitas yang sudah memenuhi persyaratan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang meskipun belum terdaftar di sistem internal DJP.

"Itu ekstensifikasi. Jadi, apabila memang dari jangkauan pengawasan kami menemukan bahwa subyek atau entity itu sudah memenuhi persyaratan subyektif maupun obyektif berdasarkan amanat Undang-Undang Perpajakan, maka kami akan lakukan pengiriman SP2DK atas informasi dan data yang kami punya," kata Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target penerimaan negara secara umum senilai Rp3.153,6 triliun pada UU APBN 2026. Porsi terbesar adalah penerimaan perpajakan senilai Rp2.693,7 triliun.

Khusus untuk penerimaan pajak, otoritas menargetkan setoran mencapai Rp2.357,7 triliun. Itu mencakup di antaranya pajak penghasilan (PPh) Rp1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Rp995,2 triliun, serta pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp26,1 triliun.

Selanjutnya, pendapatan pajak lainnya yaitu Rp126,93 triliun, dan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp92,4 triliun.

Sebelumnya, pada UU APBN 2025, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun sehingga target pajak tahun ini meningkat 7,69% (YoY). Ini menjadi tantangan karena baseline pertumbuhan lebih rendah akibat realisasi penerimaan pajak 2025 mengalami shortfall Rp271,7 triliun. Dengan demikian, target penerimaan pajak 2026 naik menjadi 22,9%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN akhir 2025 tak melampaui batas 3% terhadap PDB. Hal ini di tengah risiko shortfall penerimaan pajak yang diperkirakan semakin melebar.

Apabila mengacu pada data yang disampaikan pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook laporan semester I/2025 Rp2.076,9 triliun.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun Bisnis, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto disebut memberikan instruksi kepada jajaran kepala kantor wilayah (kanwil) di bawahnya untuk mengejar target penerimaan hingga Rp2.005 triliun. Hal itu di tengah kemampuan kanwil untuk berkomitmen mengumpulkan Rp1.947,2 triliun.

Artinya, otoritas pajak memiliki waktu hanya kurang dari sebulan untuk mengumpulkan selisih senilai Rp57,8 triliun.

Menurut Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono, kemampuan otoritas pajak untuk mengumpulkan sisa target penerimaan sangat bergantung kepada kapasitas masing-masing kantor pelayanan pajak (KPP). Sebab, setiap KPP memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dengan wajib pajak (WP) yang mereka layani.

"Jadi ada yang memang KPP punya wajib pajak lumayan bagus, karena industrinya lagi moncer. Akan tetapi di sisi lain, ada KPP yang memang wajib pajak dengan karakteristik yang lagi down," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Prianto, yang juga berjibaku di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menceritakan bahwa sejumlah Kepala KPP beberapa kali pernah memanggil wajib pajak (WP) terutama pada kantor WP besar. Mereka rata-rata adalah BUMN yang ada di Jakarta.

Pemanggilan itu berdasarkan mutual relationship antara otoritas dan wajib pajak untuk memenuhi target penerimaan. WP besar bisa diberikan opsi untuk menyetorkan pajak mereka lebih dulu pada akhir tahun untuk kemudian dipindahbukukan dari tahun berikutnya.

"Itu praktik terjadi beberapa tahun lalu saya mendapatkannya dari wajib pajak yang cerita. Jadi dipanggil KPP kemudian ditanya mau menyumbang berapa, setor pajak tambahan berapa. Ada juga yang dipatok sekian, kalau begini otomatis akan berbeda-beda setiap KPP," tuturnya.

Prianto mengatakan bahwa praktik ini mirip dengan ijon pajak. Praktik itu dilarang setidaknya saat Menkeu dijabat Sri Mulyani Indrawati, kendati tidak ada aturan sanksinya.

"Ada yang cerita, deposito di perusahaan cari dipindahkan ke setoran pajak nanti tahun berikutnya di awal-awal bisa di PBK [pindahbukukan] ke jenis pajak lainnya. Itu nanti mutual relationsip, bisa terjadi juga kembali ke kreativitas kepala kantor pelayanan pajak," ucapnya.

Namun, apabila opsi dimaksud tidak berhasil, pemerintah setidaknya memiliki dua opsi untuk memastikan defisit APBN tidak semakin membengkak seiring pelebaran shortfall. Salah satu opsi yang sudah dikantongi pemerintah adalah penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

"Silpa itu bisa digunakan, atau ternyata memang pajaknya terpenuhi keran utang dimungkinkan sesuai UU Perbendaharaan Negara. Ada cara lain, ya efisiensi lagi," lanjut Prianto.

Ke depan, senjata pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target lebih tinggi yakni Rp2.357,7 triliun juga tidak banyak. Senjatanya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yakni memaksimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Apalagi, Menkeu Purbaya telah mengamanatkan kepada kementeriannya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau penaikan tarif. Hal itu kendati di tahun depan otoritas akan mulai memungut bea keluar untuk ekspor batu bara dan emas.

Dari sisi intensifikasi, Prianto menyebut otoritas bisa menggeser-geser WP dari pengurusannya di kantor pajak madya ke pratam apabila dinilai kurang potensial. Fiskus juga dinilai bisa menggunakan mekanisme SP2DK untuk pemeriksaan.

"Untuk ekstensifikasi, bisa menyisir wajib pajak yang belum masuk yaitu di underground economy, atau kebijakannya bisa diubah dengan sekarang membatasi wajib pajak badan yang masih menerapkan PPh final UMKM 0,5% dengan harapan mereka bayar lebih tinggi karena enggak bisa lagi [dapat insentif pajak 0,5%]," paparnya.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku. Dia mengeklaim defisit APBN masih akan tetap aman.

"Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman," ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada.

"Semua potensi akan kami gali," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bakal mendukung rencana pembangunan single profile guna mengintegrasikan data wajib pajak/wajib bayar/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Untuk diketahui, rencana pembangunan single profile itu menjadi salah satu arah kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan negara pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025—2029. Rencana itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2025 yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Oktober 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung salah satu rencana strategis kementerian.

"Untuk keperluan pembuatan single profile, data yang diperlukan dari DJP tentunya sesuai dengan profile apa yang akan dibangun. DJP berkomitmen untuk mendukung pembangunan single profile," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Namun demikian, Rosmauli enggan memerinci lebih lanjut terkait dengan progres pembangunan single profile itu. Dia mengatakan, integrasi basis data pajak, bea cukai maupun kementerian/lembaga lain akan dikoordinasikan oleh Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan (BATII) Kemenkeu.

Bisnis sudah mencoba menghubungi Kepala BATII Suryo Utomo untuk meminta konfirmasi dan penjelasan lebih lanjut. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini dimuat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana untuk menggali potensi penerimaan negara dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Ketiga, penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP.

Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Apakah Single Profile sama dengan Single Identity Number?

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menduga ide pembangunan single profile ini berbeda dengan single identity yang pernah diusung Kemenkeu beberapa tahun lalu.

Adapun, single identity number (SIN) membantu otoritas pajak memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan. Caranya dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak, yang dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

"Dahulu itu single identity, ada kemungkinan berbeda dengan konsep single profile," terang Fajry kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Fajry menyayangkan bahwa integrasi basis data single profile ini belum menjadi kebijakan konkret seperti integrasi nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menilai harusnya integrasi basis data antarunit di Kemenkeu sudah lebih cepat dibandingkan dengan NIK dan NPWP, lantaran NIK berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan NPWP di bawah Kemenkeu.

"Agak ironis memang, ketika NIK dengan NPWP sudah diintegrasikan, tetapi 'single profile' antar dua otoritas di bawah Kemenkeu masih dalam bentuk arah kebijakan," terang Fajry.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana untuk menggali potensi baru sebagai salah satu upaya ekstensifikasi penerimaan negara, salah satunya melalui penerapan single profile.

Langkah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.70/2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025-2029.

Pada PMK tersebut, Kemenkeu menetapkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilakukan melalui empat strategi. Pertama, optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan dan PNBP.

Kedua, integrasi basis data penerimaan negara antar unit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile wajib bayar/wajib pajak/pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

"[Ketiga] Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, objek cukai baru, dan PNBP," demikian dikutip dari PMK No.70/2025, Senin (10/11/2025).

Keempat, penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Penerimaan Pajak

Dalam catatan Bisnis, isu tentang single profile termasuk single identity number bukan hal yang baru. Penerapan single identity number (SIN) pajak bahkan dinilai akan membantu optimalisasi penerimaan pajak serta dapat mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak akan dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak. SIN pajak dinilai akan mampu menyediakan data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya.

Adapun, uang atau harta baik dari sumber legal maupun ilegal selalu digunakan dalam tiga sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan tabungan. Sektor-sektor tersebut wajib memberikan data dan interkoneksi dengan sistem perpajakan.

Artinya uang dari sumber legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara utuh dalam SIN Pajak. WP yang menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP dan SIN Pajak akan memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT.

Dengan kata lain, tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh WP. Dengan demikian diharapkan WP akan patuh dan jujur melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak adanya celah penghindaran kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, dengan optimalisasi penerimaan perpajakan tersebut, penerimaan perpajakan akan mencapai target, bahkan akan sangat dimungkinkan akan dapat melebihi target pajak yang telah ditetapkan. Imbasnya adalah akan tercipta kemandirian fiskal Negara.