Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah menggelontorkan 3 ton komoditas pangan strategis ke Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai respons cepat terhadap lonjakan harga beras di wilayah perbatasan tersebut.

Langkah intervensi ini melibatkan sinergi Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satuan Tugas Pangan Tim Saber Polda Kalimantan Timur di bawah koordinasi Asisten Daerah II Pemkab Mahulu.

Pimpinan Wilayah Bulog Kanwil Kaltimtara Muzasdin Said menyatakan pasokan yang terdiri dari beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium, serta minyak goreng kemasan Minyakita ini dijadwalkan tiba dengan estimasi waktu tempuh 3 hari.

Distribusi menuju wilayah dengan medan geografis menantang ini difasilitasi melalui skema Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) di mana Bapanas yang menanggung seluruh biaya angkut.

"Mahakam Ulu memiliki tantangan geografis yang cukup berat. Karena itu, Bulog bersama pemerintah daerah dan Bapanas memastikan distribusi pangan berjalan lancar agar masyarakat tetap mendapatkan akses beras dan minyak goreng dengan harga terjangkau," kata Muzasdin Said dalam keterangan resmi, Rabu (11/2/2026).

Sebagai tambahan informasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu hanya dijangkau melalui jalur sungai sehingga kondisi cuaca yang menantang menyebabkan aliran sungai surut dan menyebabkan harga beras melambung tinggi hingga Rp1 juta per 25 kilogram.

Kemudian, dalam mekanisme pelaksanaannya, Pemkab Mahulu bertindak sebagai offtaker sekaligus penanggung jawab penyaluran kepada masyarakat.

Komoditas tersebut direncanakan akan didistribusikan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan bazar Ramadan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Adapun dia menuturkan koordinasi lintas sektor menjadi tulang punggung keberhasilan stabilisasi harga pangan di daerah-daerah terpencil.

"Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga inflasi pangan tetap terkendali, khususnya menjelang dan selama Ramadan," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran bantuan pangan strategis kepada masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penundaan akibat keterlambatan distribusi minyak goreng dari Bulog yang harus dikemas dalam satu paket dengan beras.

Kondisi ini menjadi catatan penting dalam upaya pengendalian inflasi regional yang tengah bergantung pada intervensi Bulog.

Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Mohamad Siradj Parwito, menegaskan bahwa intervensi Bulog memiliki kontribusi signifikan terhadap pengendalian dan penurunan inflasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Tara).

"Saat ini, penyaluran masih menunggu kedatangan minyak goreng karena harus disalurkan dalam satu paket dengan beras," ucap Siradj saat melakukan inspeksi gudang Bulog, Rabu (3/11/2025).

Dia menjelaskan minyak goreng sedang dalam perjalanan dan kapal pengangkut sudah mengantre untuk sandar di pelabuhan.

Lebih lanjut, Siradj menyampaikan harapan agar kendala logistik ini segera teratasi.

"Mudah-mudahan besok sudah dapat dibongkar di sini sehingga sisa bantuan sebanyak 130 ton dapat segera disalurkan," ucap dia.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Siradj mengungkapkan bahwa pola distribusi bantuan pangan memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Setiap keluarga penerima manfaat yang mencapai 82 juta jiwa di seluruh Indonesia memperoleh jatah 10 kilogram beras per bulan, namun penyalurannya dilakukan sekaligus untuk periode dua bulan.

"Juli-Agustus, September-Oktober, lalu Oktober-November. Jadi penerima memperoleh 20 kilogram beras ditambah 4 liter minyak goreng," papar Siradj.

Dia menegaskan, setelah menerima bantuan tersebut, masyarakat tidak lagi membeli beras melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga berdampak signifikan pada penurunan inflasi.

Rencana penyaluran mencakup sekitar 100 juta kilogram beras untuk didistribusikan kepada penerima bantuan di seluruh Indonesia.

"Rencananya akan disalurkan sekitar 100 juta kilogram, dan hal tersebut merupakan tugas pemerintah terkait cadangan pangan yang kami berharap dapat segera dikeluarkan," ucap dia.

Dalam tinjauan lapangan, Siradj memberikan apresiasi terhadap kondisi gudang Bulog yang dinilai cukup layak dan terjaga kebersihannya.

Di bagian depan gudang terdapat kegiatan penjualan dengan volume rata-rata mencapai dua ton per hari.

Sementara itu, untuk komoditas jagung tersedia di gudang terpisah dengan volume sekitar 2,5 ton guna memenuhi kebutuhan pasar tradisional.

"Konsumsi beras rata-rata mencapai 500 ton per bulan, dan di sini juga tersedia beras dengan merek premium," kata Siradj.

Dia menambahkan bahwa distribusi tidak mencakup wilayah Kalimantan Utara, melainkan hanya terfokus pada Kalimantan Timur, dengan penyaluran turut dilakukan melalui gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Lebih rinci, Siradj memaparkan kebutuhan konsumsi beras harian di Kalimantan Timur mencapai 5.300 ton per bulan.

"Jumlah tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPAP), tetapi juga kebutuhan masyarakat umum," katanya.

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 4.000 ton dialokasikan untuk konsumsi masyarakat umum, sedangkan 1.300 ton ditujukan untuk sektor hotel, restoran, dan kafe. Khusus untuk program SPHP, disediakan alokasi sebanyak 500 ton.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kalimantan Timur, Sri Wahjuningsih, mengungkapkan bahwa pihaknya menjalin kerja sama dengan Bulog melalui skema komersial, bukan melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO).

"Kami bekerja sama dengan Bulog, dan dalam kerja sama tersebut kami tidak menggunakan medium PSU, melainkan medium komersial," jelasnya.

Adapun, dia merinci bahwa volume penyaluran meliputi Luar Negeri (LN) sebesar 5.100 ton dan Dalam Negeri (DN) sebanyak 2.200 ton.