REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai Indonesia bisa memperoleh minyak dengan harga 59 dolar AS per barel dari Rusia, lebih murah daripada harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel yang disebabkan oleh perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.

“Betul. Andaikan dengan harga normal pun, yang sekitar 60–70 dolar AS per barel, minyak Rusia tetap lebih murah, yaitu sekitar 59 dolar AS per barel,” ujar Yayan di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Yayan memaparkan, setelah negara-negara Barat menjatuhkan sanksi embargo terhadap minyak Rusia sejak 2022, harga minyak Rusia pada 2025 mencapai 25 dolar AS per barel. Harga itu, lanjut Yayan, lebih rendah apabila dibandingkan dengan harga minyak dari Timur Tengah yang berada di level 60–70 dolar AS per barel.

Saat ini, dengan ditutupnya Selat Hormuz akibat perang antara AS-Israel melawan Iran, harga minyak dunia kian melonjak hingga di kisaran 100 dolar AS per barel. Bahkan, sempat menyentuh 116 dolar AS per barel.

“Kalau kita lihat berdasarkan asumsi penerimaan, pemerintah Rusia menetapkan harga minyak sebesar 59 dolar AS per barel,” ucap Yayan.

Lebih lanjut, Yayan menjelaskan bahwa jika Indonesia membeli minyak dari Rusia dengan biaya logistik sekitar 30 persen dari harga minyak, maka harga minyak tersebut akan berada di kisaran 76,7–80 dolar AS per barel. Harga tersebut sudah termasuk biaya logistik.

Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan untuk membeli minyak dari Rusia sekitar 31–51 persen lebih murah apabila dibandingkan dengan harga minyak dunia yang sempat mencapai 116 dolar AS per barel. “Lebih efisien, atau bahkan lebih murah dari itu jika lobi antara Presiden Prabowo dengan Presiden Putin berhasil,” tutur Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten jasa pengangkutan migas dan LNG, PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) bersiap menangkap peluang bisnis yang tercipta di balik konflik geopolitik global. Perseroan akan menambah armada kapal LNG untuk menyambut pasar tersebut.

Corporate Secretary BULL, Krisnanto Tedjaprawira menjelaskan eskalasi konflik Rusia-Ukraina menimbulkan inefisiensi pola logistik pengangkutan minyak dunia. Berlangsungnya serangan di Laut Merah juga membuat pengalihan rute pelayaran yang menambah jarak tempuh kapal (ton-mile) dan membuat pasokan kapal tanker global berkurang.

"Kita ketahui Rusia produksi minyak dunia lebih dari 20% sehingga perubahan inefisiensi logistik ini dengan pengetatan perdagangan minyak dari Rusia membuat demand tanker minyak meningkat signifikan," ujarnya dalam paparan publik daring, Senin (22/12/2025).

Perang dagang yang dimulai oleh Pemerintahan Trump menurutnya juga mengubah peta logistik pengangkutan minyak dan gas dunia di mana banyak negara menyepakati transaksi untuk mengimpor lebih banyak minyak dan LNG dari Amerika Serikat (AS).

Imbasnya, berkurangnya kapasitas armada tanker global meningkatkan tarif sewa kapal sejak pertengahan 2022 hingga sekarang. Ketidakseimbangan antara kapasitas angkut dengan permintaan kapal tanker juga menyebabkan prospek usaha tanker minyak ke depan dinilai menjadi positif.

Krisnanto memaparkan, Baltic and International Maritime Council (BIMCO) memperkirakan permintaan ton-mile tumbuh 2-3 kali lebih cepat daripada volume minyak yang diperdagangkan, menyebabkan permintaan ton-mile kapal tanker minyak tumbuh 3% CAGR sejak 2024.

Sementara itu, dari hitungan perseroan pada 2026 diperkirakan pasar kapal pengangkut LNG mengalami pertumbuhan permintaan ton-mile sebesar 17,5%, melampaui pertumbuhan armadanya sendiri sebesar 11,7%. Kemudian pada 2027, disparitas pertumbuhannya semakin lebar, menjadi 16% dibanding 9%. Dari sisi suplai, volume kapasitas ekspor dan perdagangan LNG diperkirakan akan tumbuh pesat mencapai 675 juta ton pada 2030.

"Kita melihat tahun 2026 sampai dengan 2029 kita akan memiliki prospek yang baik untuk LNG di pasar internasional. Oleh karena itu kami juga sudah mulai mempersiapkan menambah armada tanker LNG," tandasnya.

Menilik kinerja perseroan, BULL mencatat pendapatan US$107,29 juta dalam periode Januari-September 2025. Angka itu tumbuh dari US$102,59 juta pada periode yang sama 2024. Pendapatan yang didapat perseroan sebesar 97,57% berasal dari pelanggan internasional.

Pendapatan tersebut paling besar berasal dari segmen angkutan senilai US$101,83 juta, time charter US$2,93 juta, dan segmen keagenan senilai US$3,17 juta.

Kemudian dari sisi bottom line, BULL mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih US$12,78 juta, meningkat dibanding US$12,59 juta pada periode yang sama 2024.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Penyaluran bantuan pangan strategis kepada masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penundaan akibat keterlambatan distribusi minyak goreng dari Bulog yang harus dikemas dalam satu paket dengan beras.

Kondisi ini menjadi catatan penting dalam upaya pengendalian inflasi regional yang tengah bergantung pada intervensi Bulog.

Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Mohamad Siradj Parwito, menegaskan bahwa intervensi Bulog memiliki kontribusi signifikan terhadap pengendalian dan penurunan inflasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Tara).

"Saat ini, penyaluran masih menunggu kedatangan minyak goreng karena harus disalurkan dalam satu paket dengan beras," ucap Siradj saat melakukan inspeksi gudang Bulog, Rabu (3/11/2025).

Dia menjelaskan minyak goreng sedang dalam perjalanan dan kapal pengangkut sudah mengantre untuk sandar di pelabuhan.

Lebih lanjut, Siradj menyampaikan harapan agar kendala logistik ini segera teratasi.

"Mudah-mudahan besok sudah dapat dibongkar di sini sehingga sisa bantuan sebanyak 130 ton dapat segera disalurkan," ucap dia.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Siradj mengungkapkan bahwa pola distribusi bantuan pangan memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Setiap keluarga penerima manfaat yang mencapai 82 juta jiwa di seluruh Indonesia memperoleh jatah 10 kilogram beras per bulan, namun penyalurannya dilakukan sekaligus untuk periode dua bulan.

"Juli-Agustus, September-Oktober, lalu Oktober-November. Jadi penerima memperoleh 20 kilogram beras ditambah 4 liter minyak goreng," papar Siradj.

Dia menegaskan, setelah menerima bantuan tersebut, masyarakat tidak lagi membeli beras melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), sehingga berdampak signifikan pada penurunan inflasi.

Rencana penyaluran mencakup sekitar 100 juta kilogram beras untuk didistribusikan kepada penerima bantuan di seluruh Indonesia.

"Rencananya akan disalurkan sekitar 100 juta kilogram, dan hal tersebut merupakan tugas pemerintah terkait cadangan pangan yang kami berharap dapat segera dikeluarkan," ucap dia.

Dalam tinjauan lapangan, Siradj memberikan apresiasi terhadap kondisi gudang Bulog yang dinilai cukup layak dan terjaga kebersihannya.

Di bagian depan gudang terdapat kegiatan penjualan dengan volume rata-rata mencapai dua ton per hari.

Sementara itu, untuk komoditas jagung tersedia di gudang terpisah dengan volume sekitar 2,5 ton guna memenuhi kebutuhan pasar tradisional.

"Konsumsi beras rata-rata mencapai 500 ton per bulan, dan di sini juga tersedia beras dengan merek premium," kata Siradj.

Dia menambahkan bahwa distribusi tidak mencakup wilayah Kalimantan Utara, melainkan hanya terfokus pada Kalimantan Timur, dengan penyaluran turut dilakukan melalui gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Lebih rinci, Siradj memaparkan kebutuhan konsumsi beras harian di Kalimantan Timur mencapai 5.300 ton per bulan.

"Jumlah tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPAP), tetapi juga kebutuhan masyarakat umum," katanya.

Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 4.000 ton dialokasikan untuk konsumsi masyarakat umum, sedangkan 1.300 ton ditujukan untuk sektor hotel, restoran, dan kafe. Khusus untuk program SPHP, disediakan alokasi sebanyak 500 ton.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kalimantan Timur, Sri Wahjuningsih, mengungkapkan bahwa pihaknya menjalin kerja sama dengan Bulog melalui skema komersial, bukan melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO).

"Kami bekerja sama dengan Bulog, dan dalam kerja sama tersebut kami tidak menggunakan medium PSU, melainkan medium komersial," jelasnya.

Adapun, dia merinci bahwa volume penyaluran meliputi Luar Negeri (LN) sebesar 5.100 ton dan Dalam Negeri (DN) sebanyak 2.200 ton.