Bisnis.com, JAKARTA — Mendekati perhelatan Conference of Parties (COP)30, sebanyak 99 negara penandatangan Persetujuan Paris telah menyerahkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi emisi GRK dan menahan laju pemanasan global.

Indonesia saat ini sedang dalam proses menyusun dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC). Dokumen SNDC Indonesia akan menjadi acuan aksi iklim Indonesia utamanya pada periode 2031-2035. Komitmen SNDC yang ambisius dan progresif akan memperkuat pengaruh Indonesia pada diplomasi global, meningkatkan daya saing ekonomi, dan kedaulatan nasional.

Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan penting bagi Indonesia menunjukkan komitmen iklim yang responsif terhadap krisis iklim yang berlangsung saat ini.

“Konsensus ilmiah sudah jelas. Kita harus mencapai puncak emisi global secepatnya dan melakukan penurunan besar-besaran dalam dekade ini agar target kenaikan suhu 1,5 derajat tetap dapat tercapai. Bagi Indonesia, sebagai negara berkembang sekaligus pemain utama dan penghasil emisi global, urgensi ini menjadi mandat moral dan eksistensial untuk bertindak tegas. Itulah sebabnya kami terus mendorong agar Second NDC Indonesia disusun secara lebih ambisius,” ujarnya dilansir laman resmi IESR, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, terdapat tiga pilar yang menjadi dasar Indonesia menetapkan SNDC yang ambisius. Pertama, investasi pada kedaulatan nasional. NDC yang kuat akan melindungi masyarakat pesisir, menjamin ketahanan pangan, air, dan energi, serta memperkuat daya tahan nasional terhadap bencana.

Kemudian, untuk menciptakan peluang ekonomi agar tetap selaras dengan jalur 1,5 derajat Celcius analisis IESR menunjukkan bahwa bauran energi terbarukan Indonesia perlu mencapai setidaknya 40% pada tahun 2030 dan sekitar 55% pada tahun 2035. Target yang ambisius dapat menarik investasi hijau, mengurangi risiko aset mangkrak akibat ketergantungan pada energi fosil, serta memposisikan Indonesia sebagai pemimpin teknologi energi bersih.

Ketiga, cerminan kepemimpinan global Indonesia. Sebagai ekonomi besar dan negara kepulauan, komitmen iklim Indonesia dapat menginspirasi negara-negara Selatan (Global South) untuk bertindak lebih berani.

Koordinator Kebijakan Iklim IESR Delima Ramadhan menambahkan draf SNDC Indonesia saat ini belum menunjukkan komitmen yang cukup untuk mencapai target Persetujuan Paris. Draf SNDC Indonesia tidak ambisius dan menunjukkan target 2030 akan mudah dicapai tanpa adanya perubahan signifikan pada kebijakan iklim nasional. Hal ini kontradiktif dengan hasil Globalstocktake pertama untuk secara signifikan meningkatkan target iklim 2030. Selain itu, upaya penurunan emisi masih banyak bergantung pada penyerapan sektor penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF) dan minim pada sektor energi dan industri.

Untuk sejalan dengan jalur 1,5 derajat Celcius, Indonesia perlu menetapkan target penurunan emisi bersyarat (conditional) sebesar 850 juta ton setara karbon dioksida pada tahun 2030 dan turun menjadi 720 juta ton setara karbon dioksida pada tahun 2035 di luar sektor pengunaan lahan (LULUCF). Indonesia sebagai negara berkembang, membutuhkan bantuan teknis dan finansial untuk mencapai target tersebut.

“NDC yang ambisius berarti bentuk perlindungan terhadap kemanusiaan. Krisis iklim menyebabkan ketidakadilan. Masyarakat yang paling terdampak adalah masyarakat di negara-negara berkembang dan tropis seperti Indonesia, yang justru berkontribusi paling sedikit terhadap penurunan emisi, tetapi menderita paling besar akibat krisis iklim,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dinilai menjadi tonggak baru dalam mendorong investasi hijau di Indonesia.

Menurutnya, regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon dan restorasi hutan.

Hal itu disampaikan Raja Juli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas terbitnya Perpres 110 tentang nilai ekonomi karbon. Dulu, waktu Presiden Jokowi meluncurkan bursa karbon, hasilnya belum maksimal. Salah satu masalahnya karena investor, baik lokal maupun internasional, membutuhkan kepastian hukum. Kini, dengan perpres ini, kepastian itu hadir,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, dengan dasar hukum baru ini, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor hijau untuk berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi hutan dan penyerapan karbon.

Dia mencontohkan, komitmen Presiden Prabowo di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanam 12 juta pohon di lahan kritis dapat menjadi proyek strategis yang menarik minat investor.

“Dengan aturan turunan dari Perpres ini, insyaAllah akan banyak investor yang dulu bisnisnya menebang, kini akan menanam, demi mendapatkan harga karbon yang lebih baik,” kata Raja Juli.

Potensi ekonomi karbon di Indonesia, menurutnya, sangat besar. Total potensi emisi terserap diperkirakan mencapai 13,4 miliar ton CO₂ ekuivalen. Jika 1 ton karbon dihargai US$5, maka nilai perdagangan karbon Indonesia bisa mencapai Rp41 triliun hingga Rp120 triliun per tahun, tergantung pada harga pasar.

“Ini peluang ekonomi baru yang sangat besar. Kita bicara minimum Rp41 triliun, bisa maksimal sampai Rp120 triliun per tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Raja Juli juga menyoroti keberhasilan pemerintah menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara signifikan sepanjang 2025.

“Puji Tuhan, di tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, kebakaran hutan turun drastis dari 376.000 hektare pada 2024 menjadi hanya 213.000 hektare tahun ini,” ungkapnya.

Penurunan tersebut, kata Raja Juli, tidak lepas dari kepemimpinan tegas Presiden Prabowo, yang dua kali memimpin langsung rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla. Sinergi TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan Manggala Agni juga disebut menjadi kunci keberhasilan di lapangan.

“Ini prestasi yang patut dicatat. Kebakaran hutan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan, bahkan reputasi internasional. Syukurlah tahun ini bisa diantisipasi dengan baik,” tuturnya.