Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan tujuan pemberian payung hukum terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond adalah memberikan kepastian sekaligus insentif khusus kepada para pembeli instrumen investasi itu.

Dia menyampaikan, instrumen tersebut menawarkan tingkat imbal hasil yang relatif rendah sehingga diperlukan perlakuan khusus yang dijamin melalui undang-undang agar dapat menarik minat investor.

"Karena Patriot Bond ini kan memberikan timbal balik yang rendah, makanya kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang khusus. Tentunya sesuai dengan apa yang dijaminkan oleh undang-undang itu," jelasnya di Ruangan Komisi XI DPR RI, Senin (23/6/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan mendorong pembelian surat utang seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond maupun instrumen lain yang diterbitkan oleh BPI Danantara.

Menurutnya, sebagai representasi negara yang memegang saham seluruh BUMN, BPI Danantara dinilai perlu memberikan kepastian kepada para pembeli surat utangnya, termasuk jaminan bahwa mereka tidak akan menghadapi upaya penindakan atau tindakan lain terkait kepemilikan instrumen tersebut.

kepastian tersebut dianggap merupakan bentuk insentif yang ditegaskan secara kuat dalam undang-undang.

"Karena BPI Danantara itu adalah representasinya negara dalam posisi pemegang saham semua BUMN negara, maka negara juga harus memberikan kepastian kepada pembelinya bahwa apabila mereka membeli surat utang BPI Danantara, mereka tidak dilakukan upaya penindakan atau apapun dan ini adalah bentuknya sebuah insentif dan kita sebutkan secara kuat, secara kuat di dalam undang-undang," tandasnya.

Diketahui, dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 50A ayat (4) yang telah disahkan, dijelaskan bahwa setiap pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor merupakan transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus, termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," demikian tertulis di ayat (5) Pasal 50A revisi UU PPSK.

Dalam ayat (6) dijelaskan bahwa data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan oleh investor dalam membeli surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyambut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dinilai menjadi tonggak baru dalam mendorong investasi hijau di Indonesia.

Menurutnya, regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor yang ingin terlibat dalam perdagangan karbon dan restorasi hutan.

Hal itu disampaikan Raja Juli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas terbitnya Perpres 110 tentang nilai ekonomi karbon. Dulu, waktu Presiden Jokowi meluncurkan bursa karbon, hasilnya belum maksimal. Salah satu masalahnya karena investor, baik lokal maupun internasional, membutuhkan kepastian hukum. Kini, dengan perpres ini, kepastian itu hadir,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, dengan dasar hukum baru ini, pemerintah dapat menarik lebih banyak investor hijau untuk berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi hutan dan penyerapan karbon.

Dia mencontohkan, komitmen Presiden Prabowo di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menanam 12 juta pohon di lahan kritis dapat menjadi proyek strategis yang menarik minat investor.

“Dengan aturan turunan dari Perpres ini, insyaAllah akan banyak investor yang dulu bisnisnya menebang, kini akan menanam, demi mendapatkan harga karbon yang lebih baik,” kata Raja Juli.

Potensi ekonomi karbon di Indonesia, menurutnya, sangat besar. Total potensi emisi terserap diperkirakan mencapai 13,4 miliar ton CO₂ ekuivalen. Jika 1 ton karbon dihargai US$5, maka nilai perdagangan karbon Indonesia bisa mencapai Rp41 triliun hingga Rp120 triliun per tahun, tergantung pada harga pasar.

“Ini peluang ekonomi baru yang sangat besar. Kita bicara minimum Rp41 triliun, bisa maksimal sampai Rp120 triliun per tahun,” tegasnya.

Sementara itu, Raja Juli juga menyoroti keberhasilan pemerintah menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara signifikan sepanjang 2025.

“Puji Tuhan, di tahun pemerintahan Pak Prabowo ini, kebakaran hutan turun drastis dari 376.000 hektare pada 2024 menjadi hanya 213.000 hektare tahun ini,” ungkapnya.

Penurunan tersebut, kata Raja Juli, tidak lepas dari kepemimpinan tegas Presiden Prabowo, yang dua kali memimpin langsung rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla. Sinergi TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan Manggala Agni juga disebut menjadi kunci keberhasilan di lapangan.

“Ini prestasi yang patut dicatat. Kebakaran hutan bukan hanya soal lingkungan, tapi juga kesehatan masyarakat, pendidikan, bahkan reputasi internasional. Syukurlah tahun ini bisa diantisipasi dengan baik,” tuturnya.