Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi industri dana pensiun (dapen) pada 2026. Salah satunya adalah dinamika pasar keuangan global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menilai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi kinerja investasi.

“Termasuk kemungkinan penurunan imbal hasil seiring perubahan arah suku bunga,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Kamis (19/3/2026).

Selain itu, Ogi menyebut tantangan lain terkait dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, keterbatasan kapasitas pendanaan dari pemberi kerja pada sebagian program pensiun, serta masih terbatasnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun.

Untuk menghadapi tantangan itu, dia mendorong dana pensiun untuk terus memperkuat tata kelola dan manajemen risiko serta mengoptimalkan strategi investasi secara prudent.

“Serta mendorong inovasi produk dan pemanfaatan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan memperluas kepesertaan, termasuk dari sektor informal,” tuturnya.

Tidak sampai di situ, Ogi turut menekankan upaya peningkatan literasi dana pensiun juga menjadi penting untuk memperkuat keberlanjutan sistem pensiun di masa depan.

Sementara itu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) menilai dinamika pasar keuangan global tentu memberikan dampak terhadap kinerja investasi dapen di Indonesia. Misalnya, tingkat Return on Investment (ROI) turun atau volatilitas pasar.

Kendati demikian, humas ADPI Syarifudin Yunus menekankan prinsip investasi dapen lebih kepada kestabilan return jangka panjang, bukan sekadar keuntungan sesaat. Oleh sebab itu, perlu diversifikasi portofolio dan memperkuat manajemen risiko.

“Fluktuasi global boleh ada dalam jangka pendek, tapi tata kelola harus baik dan strategi yang tepat sehingga tetap memberikan kepastian dan ketenangan bagi peserta,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (17/3/2026).

Sebagai informasi, OJK mencatat total aset industri dana pensiun pada Januari 2026 sebesar Rp1.686,11 triliun, tumbuh 11,21% (year on year/YoY). Sementara itu, jumlah peserta mencapai 29,85 juta orang.

Bila dirincikan, total aset program pensiun sukarela mencapai Rp412,29 triliun, tumbuh 7,62% YoY. Nilai iuran naik 22,46% YoY menjadi Rp3,74 triliun. Nilai manfaat senilai Rp3,88 triliun, naik 9,07% YoY. Adapun, jumlah pesertanya 5,42 juta orang.

Sementara itu, total aset program pensiun wajib mencapai Rp1.273,82 triliun, naik 12,42% YoY. Nilai iuran sebesar Rp9,68 triliun, naik 7,29% YoY. Nilai manfaat naik 18,87% YoY menjadi Rp6,82 triliun. Adapun, jumlah peserta sebanyak 24,43 juta orang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan strategi penentuan tujuan investasi Danantara didasari prinsip kehati-hatian (prudent) dengan fondasi sumber daya manusia berpengalaman serta tata kelola yang kuat. Ali menyebut divisi treasury memimpin orkestrasi pendanaan, namun keputusan arah investasi dijalankan dengan standar profesional yang ketat agar setiap injeksi modal maupun penempatan dana memiliki dasar kebijakan, proses asesmen, hingga mitigasi risiko yang jelas.

“Prinsipnya, kita melihat dari teman-teman yang sudah bergabung dengan Danantara, mereka semua profesional yang dulunya bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di institusi yang kredensialnya bagus,” ujar Ali saat media briefing di Wisma Danantara, Jumat (28/11/2025).

Ali menekankan arah tujuan investasi tidak ditetapkan secara oportunistik semata, tetapi bersandar pada ketersediaan platform dan governance yang telah dibangun dengan standar benar dan teruji. Menurut dia, tanpa kerangka asesmen dan mitigasi risiko yang memadai, sebuah lembaga dinilai gagal memikirkan skenario terburuk dari setiap investasi yang ditempuh.

“Kita ingin memastikan investasi kita itu prudent. Jangan kita hanya berinvestasi, nanti waktu ditanyakan kalian melalui proses apa, apakah sudah ada mitigasi risiko,” tegas Ali.

Pada tahun pertama, ucap dia, Danantara menetapkan fase pembentukan fondasi sebagai prioritas utama sebelum mengeksekusi tujuan investasi skala besar di sektor privat maupun pasar modal. Seluruh kebijakan, mulai dari framework, SOP, hingga mandat investasi, akan dikaji oleh fungsi kontrol dan tim pendalaman untuk memastikan kualitas proses analisis dan kesesuaian mandat kelembagaan.

“Fokus di tahun pertama ini, kita ingin memastikan framework, kebijakan, SOP, guideline, mandat itu yang appropriate dan sudah dikaji baik oleh kami,” ucap Ali.

Ia menambahkan, tujuan investasi Danantara adalah menempatkan modal pada proyek dan instrumen yang telah melewati lapisan pendalaman, asesmen, dan simulasi risiko, bukan sekadar mengejar return jangka pendek. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan pendanaan tetap likuid, produktif, dan defensif dalam menghadapi tekanan pasar atau kondisi darurat.

“Kalau itu tidak ada semua, berarti kita tidak memikirkan skenario terburuk dari investasi tersebut,” ungkap Ali.

Danantara, lanjut Ali, juga menyiapkan mekanisme antisipatif terhadap potensi risiko yang kelak muncul dari setiap tujuan investasi yang dipilih, baik di tahap penempatan maupun pascaeksekusi. Ali menyampaikan risiko-risiko tersebut harus dikalkulasikan dan direspons sejak awal melalui proses pendalaman dan simulasi, demi menjaga stabilitas institusi dan dampak berkelanjutan bagi kepentingan nasional.

“Supaya kita memastikan nanti ke depannya potensi-potensi risiko yang akan muncul itu memang sudah dipikirkan dan diantisipasi,” kata Ali.