Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal akan mendorong pengembangan infrastruktur nasional secara lebih masif melalui kontribusi dua Special Mission Vehicle (SMV), yakni PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan ritme pembangunan fisik tetap terjaga di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Melalui skema ini, PT SMI akan bergerak sebagai lembaga keuangan pembangunan (Development Finance Institution/DFI) yang berfokus pada proyek pemerintah, sementara PT IIF berperan mengkatalisis keterlibatan swasta pada proyek yang bersifat bankable dan komersial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk membiayai seluruh pengembangan proyek infrastruktur nasional dari hulu ke hilir.Untuk itu, pengembangan infrastruktur ke depan akan didorong melalui skema blended finance yang akan dilaksanakan oleh pihak swasta dengan didukung komitmen SMV.

Salah satu skema blended finance yang sudah berjalan yakni Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4 dari setiap modal Rp1 yang dikucurkan APBN.

Sejalan dengan hal itu, Purbaya menekankan bahwa pemerintah bersama SMV-nya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek tersebut harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.

"Kami sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kami pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, dikutip Minggu (26/4/2026).

Selain itu, dia juga memastikan langkah yang diambil pemerintah akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang ramah bagi pertumbuhan sektor swasta. Dengan begitu, kontribusi swasta diharapkan menjadi motor penggerak utama yang lebih signifikan bagi ekonomi RI.

Purbaya optimistis pembangunan infrastruktur nasional akan berjalan lancar apabila upaya tersebut berjalan lancar. Dengan demikian, dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional diikuti dengan kondisi fiskal yang tetap terjaga.

“Jadi dari awal saya mau kunci high growth, tetapi dengan fiskal disiplin. Bisa gak ya? Sepertinya bisa. Karena pada 3-4 tahun lalu kami bisa tumbuh 5,39% dengan kondisi fiskal terjaga di 2,81%. Jadi kalau kami bisa manage bisa lebih baik, harusnya kita bisa tumbuh lebih besar lagi,” jelasnya.

Rekam Jejak Duo Mesin Pembiayaan Infrastruktur

Seiring dengan hal tersebut, manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur memastikan komitmennya untuk menjalankan investasi infrastruktur secara lebih berkualitas.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur diproyeksikan mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi kurs Rp17.165 per dolar) untuk mendorong pertumbuhan inklusif.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan kapasitas anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diprediksi hanya mampu memenuhi sekitar 40% dari total kebutuhan tersebut. Perinciannya, APBN menyumbang Rp2.469 triliun dan APBD sebesar Rp1.790 triliun.

Artinya, masih terdapat celah pembiayaan (funding gap) yang sangat lebar, yakni senilai US$377,2 miliar atau sekitar Rp6.475 triliun. Celah inilah yang tidak bisa lagi ditutup hanya dengan skema publik konvensional.

"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," jelasnya.

Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur mencatat telah mengucurkan komitmen pembiayaan infrastruktur hingga Rp275 triliun. Angka ini diraih dalam kurun 17 tahun selama beroperasi sebagai SMV Kemenkeu.

Reynaldi menyatakan kucuran dana tersebut menyasar berbagai proyek strategis nasional. Di mana, total nilai investasi yang berhasil dikelola dari komitmen tersebut mencapai Rp1.183 triliun.

Dia menekankan dukungan pembiayaan tersebut telah memberikan dampak nyata pada sektor lapangan kerja dengan menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.

"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," ujar Reynaldi.

Secara terpisah, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) juga mengungkap telah berkontribusi mengguyur pembiayaan proyek Infrastruktur dengan nilai mencapai Rp44 triliun selama 15 tahun beroperasi.

Direktur Utama IIF Rizki Pribadi Hasan menjelaskan bahwa pihaknya telah terlibat dalam pendanaan 182 proyek infrastruktur dengan rasio daya ungkit modal (leverage) mencapai 17,6 kali dari ekuitas awal.

"Dari sisi leverage modal sudah sampai 17,6 kali dari modal awal Rp2,5 triliun," ujar Rizki saat ditemui Bisnis di kantornya.

Portofolio pembiayaan IIF saat ini didominasi oleh tiga sektor utama. Sektor tersebut mencakup telekomunikasi dan informasi, energi dan kelistrikan, serta sektor kontraktor.

Selain itu, IIF aktif mengucurkan dana pada sektor utilitas air bersih, bandara, pelabuhan, hingga infrastruktur sosial. Cakupan ini membuktikan diversifikasi pembiayaan IIF yang sangat luas pada aset-aset produktif.

Ke depan, IIF berkomitmen terus memperluas jangkauan pembiayaan pada berbagai sektor strategis lainnya guna mendorong percepatan pembangunan fisik secara nasional.

"Kami hadir sebagai pelengkap industri perbankan dan pasar modal. Jadi ini instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi, mudah-mudahan cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai," pungkasnya.

Laporan kinerja IIF sepanjang tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 memperlihatkan bahwa perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp185 miliar. Angka itu tumbuh 51,2% dibandingkan Rp122,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Selain itu, total aset IIF tercatat tumbuh 5% secara year-on-year (YoY) mencapai Rp15,4 triliun, didorong oleh peningkatan aset produktif sebesar 2%.

Tantangan Dorong Minat Swasta dan PR Transformasi

Merespons rencana tersebut, Ekonom senior sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution memberikan catatan penting. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan demi bisa mendorong ekonomi RI tumbuh maksimal hingga mampu menarik banyak minat investasi swasta.

Salah satu yang perlu menjadi perhatian yakni bagaimana pemerintah mampu menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang dinilai masih terlalu tinggi.

Darmin mengatakan tingginya angka ICOR mencerminkan bahwa investasi yang ditanamkan belum memberikan output ekonomi yang maksimal atau efisien.

“Terus terang ada indikasi sebenarnya ICOR kita masih ketinggian. Kalau kita bandingkan dengan India misalnya, India itu dia ICOR-nya lebih rendah berkisar pada angka 5% sampai 5,5% kira-kira. Kita, ada di angka 6% sampai 6,5%,” jelasnya.

Selisih efisiensi tersebut berdampak langsung pada laju ekonomi, di mana India mampu tumbuh 6%–7% sedangkan Indonesia terjaga di kisaran level 5%.

Oleh karena itu, Darmin menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah transformasi struktural melalui perbaikan ICOR. Pembangunan infrastruktur harus menjadi proses berkelanjutan yang mengubah struktur agraris menjadi basis industri yang kuat.

“Kita selalu melambat pertumbuhannya sejak 2012. Setelah krisis 97–98, kita hanya pernah dua kali pertumbuhan ekonominya itu di atas 6%. Saya lupa persis tahunnya, tetapi seingat saya adalah tahun 2006–2007. Nah, pertanyaannya, apa terjadi?” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menegaskan keterlibatan Danantara dalam skema pendanaan proyek waste to energy (WTE) dilakukan dengan porsi minimal sebesar 30 persen. Pandu menjelaskan, secara umum struktur pendanaan proyek WTE dirancang dengan komposisi sekitar 70 persen berasal dari pinjaman (debt) dan 30 persen dari ekuitas.

“Kita kan minimum 30 persen dari 30 persen itu, kurang lebih begitu. Karena kan ada juga mitra teknologi yang ikut datang. Seperti yang sudah kami umumkan, semuanya minimal 30 persen dari total ekuitas,” ujar Pandu usai menghadiri acara China Conference: Southeast Asia (CCSEA) 2026 South China Morning Post (SCMP) bersama Danantara Indonesia dan Kadin Indonesia di The St. Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Ia menegaskan porsi tersebut tidak dihitung dari total pendanaan proyek, melainkan hanya dari bagian ekuitas. Dengan demikian, keterlibatan Danantara tidak mencakup keseluruhan pembiayaan proyek.

“Bukan dari total pendanaan. Jadi kalau nanti financing pun kita akan buka, bukan berarti semuanya Himbara. Kita ingin semua bank ikut. Jadi ini penting,” sambung Pandu.

Pandu menambahkan skema tersebut berlaku untuk seluruh proyek WTE yang berada dalam portofolio Danantara Indonesia. Ia menjelaskan mekanisme pembiayaan akan dilakukan secara terbuka melalui proses lelang konsorsium, sehingga setiap pihak dapat mengajukan skema pembiayaan terbaik.

Bisnis.com, Jakarta — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tengah mengkaji rencana pengadaan 30 rangkaian kereta (train set) baru dengan total nilai investasi mencapai Rp5 triliun. Rencana ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penguatan layanan transportasi publik nasional.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan kapasitas angkut penumpang tetap optimal seiring dengan proyeksi pertumbuhan pengguna yang diperkirakan mencapai 406 juta orang pada 2026.

Hingga saat ini, KCI masih melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait skema pendanaan proyek tersebut. Direktur Utama KCI Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan perseroan kini menunggu penetapan mekanisme transaksi.

“Saat ini kami sedang mengajukan kelengkapan administrasi dan menunggu arahan pusat mengenai mekanisme keuangannya, apakah nanti bentuknya Penyertaan Modal Negara [PMN] atau metode lainnya. Kami sudah bersurat menyampaikan konsep pengadaan 30 train set ini berdasarkan arahan Bapak Presiden terkait anggaran Rp5 triliun tersebut,” ungkap Purnomo dalam konferensi pers kinerja KAI Commuter 2025, Senin (26/1/2026).

Adapun, rencana pengadaan 30 rangkaian kereta tersebut memiliki dua tujuan utama. Pertama, replacement atau peremajaan armada dengan mengganti sarana kereta yang sudah tidak efisien. Kedua, penambahan frekuensi perjalanan di berbagai lintas guna mengurangi kepadatan penumpang, khususnya pada jam sibuk (peak hour).

Armada baru ini juga direncanakan untuk memperkuat seluruh lintas listrik. Salah satunya adalah mendorong lintas Rangkasbitung agar dapat segera melayani rangkaian panjang 12 kereta (SF12), seiring dengan rencana peningkatan infrastruktur daya oleh Kementerian Perhubungan. Saat ini, lintas tersebut masih terbatas pada rangkaian 10 kereta (SF10).

“Kami mendorong peningkatan daya agar lintas Rangkasbitung bisa segera dioperasikan dengan rangkaian 12 kereta [SF12]. Jika infrastruktur daya sudah siap dan armada baru telah tersedia, maka kapasitas angkut di rute tersebut bisa naik signifikan,” tambahnya.

Komitmen pengadaan armada ini berakar dari kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Stasiun Manggarai serta peresmian Stasiun Tanah Abang Baru pada 4 November 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa jajaran KAI awalnya mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp4,8 triliun, yang kemudian dibulatkan menjadi Rp5 triliun.

“Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan,” tegas Presiden di hadapan awak media.

Presiden juga memberikan tantangan kepada manajemen KAI agar pengadaan 30 rangkaian kereta baru tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Target ini diberikan meskipun sebelumnya KAI sempat menyampaikan estimasi penyelesaian selama enam bulan.

Keputusan pengalokasian dana tersebut diambil setelah Presiden Prabowo menjajal langsung layanan Kereta Rel Listrik (KRL), melakukan tap kartu secara mandiri, serta menyapa para penumpang. Presiden memuji kebersihan dan kenyamanan kereta saat ini, namun menekankan perlunya peningkatan kapasitas guna menghindari kepadatan berlebih.

Dengan dukungan anggaran Rp5 triliun tersebut, KAI Commuter optimistis pengadaan 30 train set baru akan menghadirkan layanan yang lebih andal dan modern untuk menjawab lonjakan jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahun.

Syifa Anindya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Treasury Danantara Indonesia, Ali Setiawan, mengatakan strategi penentuan tujuan investasi Danantara didasari prinsip kehati-hatian (prudent) dengan fondasi sumber daya manusia berpengalaman serta tata kelola yang kuat. Ali menyebut divisi treasury memimpin orkestrasi pendanaan, namun keputusan arah investasi dijalankan dengan standar profesional yang ketat agar setiap injeksi modal maupun penempatan dana memiliki dasar kebijakan, proses asesmen, hingga mitigasi risiko yang jelas.

“Prinsipnya, kita melihat dari teman-teman yang sudah bergabung dengan Danantara, mereka semua profesional yang dulunya bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di institusi yang kredensialnya bagus,” ujar Ali saat media briefing di Wisma Danantara, Jumat (28/11/2025).

Ali menekankan arah tujuan investasi tidak ditetapkan secara oportunistik semata, tetapi bersandar pada ketersediaan platform dan governance yang telah dibangun dengan standar benar dan teruji. Menurut dia, tanpa kerangka asesmen dan mitigasi risiko yang memadai, sebuah lembaga dinilai gagal memikirkan skenario terburuk dari setiap investasi yang ditempuh.

“Kita ingin memastikan investasi kita itu prudent. Jangan kita hanya berinvestasi, nanti waktu ditanyakan kalian melalui proses apa, apakah sudah ada mitigasi risiko,” tegas Ali.

Pada tahun pertama, ucap dia, Danantara menetapkan fase pembentukan fondasi sebagai prioritas utama sebelum mengeksekusi tujuan investasi skala besar di sektor privat maupun pasar modal. Seluruh kebijakan, mulai dari framework, SOP, hingga mandat investasi, akan dikaji oleh fungsi kontrol dan tim pendalaman untuk memastikan kualitas proses analisis dan kesesuaian mandat kelembagaan.

“Fokus di tahun pertama ini, kita ingin memastikan framework, kebijakan, SOP, guideline, mandat itu yang appropriate dan sudah dikaji baik oleh kami,” ucap Ali.

Ia menambahkan, tujuan investasi Danantara adalah menempatkan modal pada proyek dan instrumen yang telah melewati lapisan pendalaman, asesmen, dan simulasi risiko, bukan sekadar mengejar return jangka pendek. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan pendanaan tetap likuid, produktif, dan defensif dalam menghadapi tekanan pasar atau kondisi darurat.

“Kalau itu tidak ada semua, berarti kita tidak memikirkan skenario terburuk dari investasi tersebut,” ungkap Ali.

Danantara, lanjut Ali, juga menyiapkan mekanisme antisipatif terhadap potensi risiko yang kelak muncul dari setiap tujuan investasi yang dipilih, baik di tahap penempatan maupun pascaeksekusi. Ali menyampaikan risiko-risiko tersebut harus dikalkulasikan dan direspons sejak awal melalui proses pendalaman dan simulasi, demi menjaga stabilitas institusi dan dampak berkelanjutan bagi kepentingan nasional.

“Supaya kita memastikan nanti ke depannya potensi-potensi risiko yang akan muncul itu memang sudah dipikirkan dan diantisipasi,” kata Ali.

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Badan Pengelola Investasi Rosan Roeslani membahas proyek hilirisasi bersama Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas di Istana Negara, sore ini, Kamis (6/11/2025). Adapun agenda rapat utama adalah pendanaan untuk 18 proyek hilirisasi yang akan diluncurkan pada tahun depan.

Dari pantauan CNBC Indonesia, sebelumnya Rosan sempat menghadiri rapat bersama para beberapa menteri di Istana membahas hilirisasi. Tak lama kemudian kembali masuk karena dipanggil oleh presiden.

"Tadi saya dipanggil lagi dengan bapak untuk membicarakan masalah ekonomi," kata Rosan, usai rapat dengan Prabowo.

Rosan menjelaskan dalam rapat itu secara spesifik membahas terkait investasi dan dampak hilirisasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah juga memiliki rencana 18 proyek hilirisasi yang akan diluncurkan tahun depan.

"Jadi kalau misalnya sudah ada yang misalnya dari 18 (proyek) ada berapa yang sudah oke, baik secara finansial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke itu bisa segera dijalankan," kata Rosan.

Menurut Rosan, terkait pendanaan juga dibicarakan terkait peran Danantara. Menurutnya tak ada masalah dalam pendanaan 18 proyek itu, melihat sudah adanya kepercayaan investor hingga perbankan ke luar negeri lembaga ini.

"Yang saya sampaikan ke bapak presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah. Kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun melakukan rating baik oleh Pefindo, ratingnya AAA, Fitch juga AAA, rating tertinggi yang kita dapatkan, saya laporkan itu," kata Rosan.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengatakan ada 18 proyek hilirisasi yang akan dikoordinasikan dengan Danantara. Rencananya proyek ini akan dimulai pada tahun depan dengan nilai total investasi mencapai 600 triliun.

"Kita akan selesaikan di tahun ini (persiapan), untuk semuannya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan," katanya.

Bahlil berharap dari proyek hilirisasi ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga lapangan kerja, hingga menggantikan produk yang selama ini ditopang oleh impor.

Beberapa proyek yang dimaksid adalah pabrik Dimethyl Ehter (DME) yang akan menggantikan produk Liquified Petroleum Gas (LPG), hingga kilang minyak.

Bisnis.com, JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara Rosan Roeslani memastikan bahwa pendanaan untuk 18 proyek hilirisasi yang tengah disiapkan pemerintah tidak menghadapi kendala.

Rosan menyebut proyek-proyek yang sudah lengkap dari sisi finansial, legalitas, administrasi, hingga teknologinya dapat langsung digarap untuk berjalan pada tahun mendatang atau pada 2026.

Hal itu disampaikan Rosan usai mengikuti rapat terbatas yang secara khusus membahas pendanaan dan kesiapan pelaksanaan proyek hilirisasi dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

“Jadi kalau misalnya sudah ada yang misalnya dari 18 [proyek] ada berapa yang sudah oke, baik secara finansial, secara legal, administrasi, teknologi sudah oke itu bisa segera dijalankan,” katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa aspek pendanaan turut dibahas dalam konteks peran Danantara sebagai lembaga investasi pemerintah untuk mewujudkan program-program tersebut.

Menurutnya, dalam merealisasikan proyek dengan total hingga Rp600 triliun ini dapat diakomodasi mengingat kondisi pendanaan saat ini sangat kuat, didukung peringkat kredit terbaik dari lembaga pemeringkat.

“Yang saya sampaikan ke bapak presiden bahwa kalau dari pendanaannya kita tidak ada masalah. Kita mempunyai pendanaan yang sangat baik, sangat solid. Kita pun melakukan rating baik oleh Pefindo, ratingnya AAA, Fitch juga AAA, rating tertinggi yang kita dapatkan, saya laporkan itu,” tandas Rosan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa terdapat 18 proyek hilirisasi yang akan dikoordinasikan dengan BPI Danantara.

Mengingat, rencananya proyek ini akan dimulai pada tahun depan. Adapun,beberapa proyek yang dimaksud adalah pabrik Dimethyl Ehter (DME) yang akan menggantikan produk Liquified Petroleum Gas (LPG), hingga kilang minyak.

"Kami akan selesaikan di tahun ini [persiapan], untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan," katanya.

Berikut daftar 18 Proyek Hilirisasi yang bakal digarap Danantara:

1. Industri smelter aluminium (bauksit) berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja.
2. Industri DME (batu bara) berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.
3. Industri aspal berlokasi di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja.
4. Industri mangan sulfat berlokasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja.
5. Industri stainless steel slab (nikel) berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja.
6. Industri copper rod, wire & tube (katoda tembaga) berlokasi di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja.
7. Industri besi baja (pasir besi) berlokasi di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja.
8. Industri chemical grade alumina (bauksit) berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja.
9. Industri olresin (pala) berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja.
10. Industri oleofood (kelapa sawit) berlokasi di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) dengan nilai investasi Rp3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja.
11. Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MTC), coconut flour, dan activated carbon (kelapa) berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja.
12. Industri chlor alkali plant (garam) berlokasi di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai investasi Rp16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja.
13. Industri fillet tilapia (ikan tilapia) berada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja.
14. Industri carrageenan (rumput laut) berlokasi di Kupang, NTT dengan nilai investasi Rp212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja.
15. Oil refinery berlokasi di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak dengan nilai investasi Rp160 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja.
16. Oil storage tanks berlokasi di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak dengan nilai investasi Rp72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja.
17. Modul surya terintegrasi (bauksit dan silika) berada di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja.
18. Industri boavtur (used cooking oil) berlokasi di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri terkait untuk mencari skema pendanaan baru untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.

Meskipun tidak dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Kertanegara pada Minggu (12/10/2025) malam, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah.

Dia mengatakan rapat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih malam itu memang tidak menyinggung secara khusus soal Whoosh.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta.

Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan mengenai keberlanjutan proyek kereta cepat sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan [utang Whoosh] itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

Prasetyo menilai keberadaan Whoosh telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta–Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yakni Surabaya.

“Faktanya kan juga Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” tandas Prasetyo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10), memutuskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT KCIC.

Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta agar proyek infrastruktur tidak terus membebani APBN.

Menurut catatan Bisnis, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut negosiasi dengan China terkait dengan pembagian beban atas pembengkakan biaya (cost overrun) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JCJB) atau Whoosh masih berlangsung.

Rosan menyebut proses negosiasi itu tidak hanya dilakukan dengan pemerintah China, namun juga dengan National Development and Reform Commission (NDRC) untuk meminta perizinan.

Namun demikian, Rosan menyebut pihak Indonesia yang diwakili Danantara tidak ingin menggunakan skema restrukturisasi yang ke depannya bisa masih menyisakan masalah. Dia menginginkan reformasi secara keseluruhan dari keuangan proyek tersebut.

"Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problem-nya di kemudian hari itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti kemungkinan default [gagal bayar utang] dan lain-lain," kata Rosan kepada wartawan usai acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri terkait untuk mencari skema pendanaan baru untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.

Meskipun tidak dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Kertanegara pada Minggu (12/10/2025) malam, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah.

Dia mengatakan rapat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih malam itu memang tidak menyinggung secara khusus soal Whoosh.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta.

Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan mengenai keberlanjutan proyek kereta cepat sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan [utang Whoosh] itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

Prasetyo menilai keberadaan Whoosh telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta–Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yakni Surabaya.

“Faktanya kan juga Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” tandas Prasetyo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10), memutuskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT KCIC.

Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta agar proyek infrastruktur tidak terus membebani APBN.

Menurut catatan Bisnis, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut negosiasi dengan China terkait dengan pembagian beban atas pembengkakan biaya (cost overrun) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JCJB) atau Whoosh masih berlangsung.

Rosan menyebut proses negosiasi itu tidak hanya dilakukan dengan pemerintah China, namun juga dengan National Development and Reform Commission (NDRC) untuk meminta perizinan.

Namun demikian, Rosan menyebut pihak Indonesia yang diwakili Danantara tidak ingin menggunakan skema restrukturisasi yang ke depannya bisa masih menyisakan masalah. Dia menginginkan reformasi secara keseluruhan dari keuangan proyek tersebut.

"Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problem-nya di kemudian hari itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti kemungkinan default [gagal bayar utang] dan lain-lain," kata Rosan kepada wartawan usai acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (8/10/2025).