Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berencana membuka kantor cabang di Indonesia.

Ia pun siap menyediakan aset milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa tanah dan bangunan agar lembaga keuangan tersebut dapat berkantor di Jakarta.

Rencana pembukaan kantor cabang ini seiring dengan AIIB yang memberikan komitmen pembiayaan senilai US$17 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun (asumsi kurs Rp17.833 per dolar AS) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan RI dalam beberapa tahun ke depan.

"AIIB juga ingin buka kantor cabang di Indonesia. Kalau saya hitung-hitung kan kalau dikasih pinjam US$17 miliar, boleh lah kita kasih kantor cabang. Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka pakai," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Menurut dia, Kemenkeu memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor AIIB.

Dengan adanya kantor cabang di Indonesia, Purbaya menilai pusat layanan AIIB untuk kawasan ASEAN bisa berlokasi di Jakarta.

"Saya juga punya aset-aset yang enggak kepake. Enggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini, sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta," ujar Purbaya.

Ia menargetkan kantor cabang AIIB di Indonesia beroperasi mulai Juni tahun depan.

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembiayaan hingga 17 miliar dolar AS dari AIIB dapat dimanfaatkan Indonesia untuk berbagai proyek produktif hingga 2029.

"AIIB itu kan ngasih US$17 miliar. Bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi saya bilang seperti orang investasi ke sini untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita. Itu available bisa diambil sampai 2029. Mereka bilang kalau proyeknya ada, yaudah langsung cairkan," ujarnya.

Menurut dia, pendanaan tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, tetapi juga proyek lain yang memberikan keuntungan.

Purbaya menyebut pihaknya telah mengidentifikasi sebagian proyek yang berpotensi dibiayai AIIB, meski pemetaannya belum seluruhnya selesai.

"Proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka sudah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," ujarnya.

Komitmen pembiayaan ini didapat Purbaya ketika ia mengunjungi China beberapa waktu lalu. Kesepakatan ini menjadi salah satu hasil utama pertemuan bilateralnya dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pendanaan tersebut merupakan bagian dari multi-year rolling pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa berencana meluncurkan dana investasi baru guna mendukung kebutuhan pembiayaan transisi energi hijau yang diperkirakan mencapai triliunan euro dalam 15 tahun ke depan.

Dalam draf dokumen strategi investasi energi bersih yang dilihat Bloomberg, Komisi Eropa memperkirakan kebutuhan investasi untuk transisi energi di kawasan tersebut dapat mencapai sekitar 695 miliar euro per tahun pada periode 2031–2040.

Dana tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih, terutama jaringan listrik dan sistem transmisi yang menjadi tulang punggung sistem energi berbasis energi terbarukan.

Dokumen strategi bertajuk Clean Energy Investment Strategy itu juga menyebut bahwa European Investment Bank (EIB) akan memainkan peran penting dalam pendanaan awal. Bank pembangunan milik Uni Eropa itu rencananya berperan menyediakan pembiayaan awal bagi pembentukan Strategic Infrastructure Investment Fund berbasis ekuitas.

Dana tersebut ditujukan untuk membantu operator jaringan listrik memperkuat struktur keuangan mereka guna mendukung ekspansi infrastruktur energi.

“Peningkatan dan percepatan investasi pada jaringan listrik dan infrastruktur energi sangat penting bagi daya saing dan keamanan energi Eropa,” tulis draf dokumen tersebut.

Selain itu, dukungan pembiayaan publik dinilai dapat membantu menyebarkan biaya transisi energi dalam jangka panjang, sehingga menghindari lonjakan harga energi dalam waktu singkat.

Inisiatif pendanaan ini muncul di tengah upaya Uni Eropa mempercepat investasi pada infrastruktur energi baru berbasis energi terbarukan. Konflik di Timur Tengah juga kembali memperlihatkan ketergantungan kawasan tersebut pada bahan bakar fosil, setelah harga minyak dan gas melonjak di tengah kekhawatiran gangguan pasokan global.

Meski demikian, hingga saat ini belum jelas berapa besar nilai dana investasi baru tersebut maupun besaran kontribusi awal dari European Investment Bank.

Bisnis.com, SINGAPURA - DBS hari ini mengumumkan gelar Global Bank of the Year 2025 yang diberikan The Banker, bagian dari The Financial Times, dalam ajang penghargaan Bank of the Year. DBS telah tiga kali meraih gelar Global Bank of the Year. Sebelumnya, DBS memperoleh gelar yang sama pada 2018 dan 2021.

Selain gelar Global Bank of the Year, DBS juga memperoleh beberapa gelar terkemuka lain: Asia Bank of the Year, Singapore Bank of the Year,Investment Bank of the Year – Asia, serta untuk pertama kalinya memenangkan gelar Investment Bank of the Year – Financial Institutions Group.

Kinerja DBS mengungguli 294 bank lain yang berpartisipasi, membuktikan status DBS sebagai pemimpin industri yang konsisten membuat dampak positif di industri keuangan global. Gelar tersebut merupakan pengakuan global "Best Bank" kesembilan yang diraih DBS dari media keuangan sejak gelar pertama yang diperoleh pada 2018. Saat ini, DBS menyandang dua gelar bank global terbaik secara bersamaan, dari Euromoney dan The Banker.

Silvia Pavoni, Pemimpin Redaksi The Banker, mengatakan, "Asia menjadi lokasi penerapan teknologi perbankan yang paling menarik dan sering kali diadopsi oleh DBS. Bank DBS gencar berinvestasi dalam teknologi AI demi melindungi nasabah dari aksi penipuan finansial, sebagai isu besar di Singapura. DBS juga berkomitmen melatih staf terkait teknologi baru tersebut. Upaya DBS dalam mengembangkan smart contract sebagai mekanisme pembayaran yang lebih cepat dan lancar, termasuk lintas yurisdiksi, merupakan salah satu inisiatif yang meninggalkan kesan positif di kalangan dewan juri. Intinya, kami mencari inovasi yang benar-benar bermanfaat guna memenuhi kebutuhan finansial nasabah serta kehidupan sehari-hari. DBS memiliki keunggulan dalam hal ini."

Tan Su Shan, CEO, DBS, menyampaikan, "Kami gembira atas gelar Global Bank of the Year yang kembali diberikan The Banker. Gelar bergengsi ini, serta pengakuan regional dan kategori lainnya, mencerminkan status DBS sebagai pemimpin industri, serta dampak global yang berkelanjutan. Namun, kami akan selalu belajar, bersikap rendah hati, dan gesit. Kami akan terus membuat terobosan, memanfaatkan teknologi baru dan menerapkan praktik berkelanjutan untuk membangun masa depan industri perbankan."

Beridiri pada 1926 di bawah naungan The Financial Times, The Banker merupakan publikasi internasional yang sangat berpengaruh berkat liputan komprehensif tentang dunia keuangan. Lewat penghargaan tahunan Bank of the Year Awards, The Banker mengapresiasi institusi keuangan terbaik di seluruh dunia, serta menilai kinerja unggulan di berbagai sektor perbankan.

Maka di dalam revisi UU P2SK, bank umum dapat melakukan kegiatan-kegiatan di pasar modal.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan membuka peluang bagi bank umum untuk terlibat langsung dalam aktivitas usaha di pasar modal, guna memperluas lini usaha perbankan dan memperdalam likuiditas pasar.

“Selama ini ada pemisahan dalam fungsi perbankan, bank komersial dan bank investasi atau investment bank. Maka di dalam revisi UU P2SK, bank umum dapat melakukan kegiatan-kegiatan di pasar modal,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara “Financial Forum 2025”, di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan bahwa perubahan tersebut merupakan langkah mendasar, karena bank umum akan memperoleh ruang untuk melakukan kegiatan yang sebelumnya tertutup bagi mereka.

Dengan adanya pelonggaran, bank dapat meningkatkan leverage dan memanfaatkan kapasitas yang dimiliki untuk masuk ke pengelolaan aset atau aktivitas lain yang sebelumnya tidak bisa dilakukan.

Mahendra menyebut perluasan ruang usaha ini penting, agar perbankan dapat memperkuat dirinya dan mengatasi keterbatasan yang selama ini menghambat pertumbuhan.

Dengan membuka akses bank umum ke kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal, hal ini juga memberikan ruang yang lebih besar bagi penguatan di sektor perbankan.

Selanjutnya, masuknya bank umum sebagai pelaku baru dinilai dapat menambah likuiditas dan memperdalam pasar modal karena membuka peluang hadirnya investor baru dari sisi perbankan serta memperluas aktivitas investment banking.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah revisi UU P2SK akan menyatukan fungsi bank komersial dan investment bank, Mahendra menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan penyatuan jenis bank melainkan pembukaan akses bagi bank umum untuk menjalankan kegiatan yang sebelumnya dibatasi.

“Bukan (penyatuan). Maksud saya, tidak pakai istilah itu, hanya kegiatannya, ya. Kegiatan dari bank umum yang selama ini tidak diperkenankan masuk melakukan transaksi di pasar modal, ini kami berharap dalam proses revisi UU P2SK hal itu dibolehkan,” kata Mahendra.

Ketika ditanya mengenai fakta bahwa banyak bank besar yang sudah memiliki perusahaan sekuritas, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak sama dengan perubahan yang diusulkan dalam revisi UU P2SK.

“Itu anak perusahaan kan? Ini di bank-nya, di induknya (bank umum induk). Jadi jauh lebih besar,” kata Mahendra.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025