Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) akan menindak tegas Rumah Potong Hewan (RPH) maupun perusahaan penggemukan sapi (feedloter) yang menaikkan harga daging sapi secara tidak wajar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap ada pihak yang mencoba menaikkan harga daging di RPH. Jika terbukti melakukan hal itu, pemerintah siap mencabut izin mereka sehingga tidak boleh menjual daging.

Bahkan, Amran menyebutfeedloteryang tetap menyuplai juga berisiko kehilangan izin dan impor daging tahun depan dihentikan.

“Kalau kami dapat lagi [RPH yang mencoba menaikkan harga], aku tidak beri ampun. Saya cabut izinnya. Enggak boleh menjual daging. Kalau feedloter tetap supply, feedloter cabut izinnya. Tidak boleh impor tahun depan. Itu aku pastikan,” kata Amran saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Amran menekankan bahwa tindakan ini diambil karena masyarakat yang dirugikan akibat kenaikan harga, sementara pelaku bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga seenaknya.

“Kita yang dimarahi rakyat, dia yang enak-enak melakukan, menaikkan harga seenaknya. Ini kan harus diatur pemerintah,” lanjutnya.

Amran mengatakan pihaknya akan mengecek lebih lanjut terkait berapa banyak izin usaha RPH yang dicabut. Namun, dia menegaskan RPH nakal tidak dapat lagi menyalurkan daging, termasuk produk impor dari negara lain.

Sebelumnya,Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangantelah melaksanakan inspeksi mendadak di RPH Jatimulya, Bekasi, dan RPH Dharma Jaya, Cakung, pada Minggu, 8 Februari 2026. Dalam sidak tersebut, ditemukan indikasi over faktur pada harga penjualan sapi hidup di tingkat rumah potong hewan.

Adapun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengundang para pimpinan feedloter dan RPH untuk menghadiri rapat stabilisasi harga, menyusul adanya indikasi penjualan sapi hidup di tingkat RPH sebesar Rp56.500 per kilogram bobot hidup.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran pada malam yang sama.

Hasilnya, tiga feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya diketahui telah mematuhi harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp55.000 per kilogram bobot hidup. Bahkan, salah satu feedloter tercatat menjual sapi dengan harga Rp55.500 per kilogram, atau masih di bawah batas Rp56.000 per kilogram.

Agung menekankan, disiplin harga ini penting untuk menjaga agar harga daging sapi di pasar tetap mengikuti ketentuan pemerintah.

“Hal ini tentu akan menjaga harga daging sapi di pasar di bawah atau paling tidak itu di batas harga acuan penjualan di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 di mana harga daging sapi paha depan itu maksimal Rp130.000 dan paha belakang maksimal Rp140.000,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian(Kementan) mengancam akan mencabut izin Rumah Potong Hewan (RPH) maupun pelaku usaha penggemukan sapi (feedloter) yang terbukti melanggar ketentuan harga pangan, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pencabutan izin hingga penghentian suplai dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Secara terperinci, sanksi akan diterapkan secara tegas sesuai kewenangan, mulai dari pencabutan izin usaha, penarikan izin impor bagi feedloter, koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencabut izin RPH, hingga penghentian suplai.

“Kalau kami sesuai kewenangan, tentu kami bisa mencabut izinnya. Kami bisa menarik izin impornya kalau untuk feedloter. Kalau untuk rumah potong, tentu kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, bisa mencabut izin. Kita juga bisa setop suplainya dan seterusnya,” kata Agung dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Agung menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri. Untuk itu, pemerintah meminta seluruh produsen pangan untuk berkomitmen menjaga ketersediaan dan stabilitas harga daging sapi.

“Tentu semua pihak, produsen terutama, kita minta untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga dan tentu sanksinya akan berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Senada, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menyatakan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Adapun, salah satu RPH yang sempat menaikkan harga daging sapi dalam bentuk karkas telah ditangani dan dijadikan peringatan awal bagi pelaku usaha lainnya.

Ke depan, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 tidak segan melimpahkan penanganan kepada aparat penegak hukum (APH) jika pelanggaran masih ditemukan.

“Kami harapkan semua RPH menurunkan harga sesuai yang semula, karena kalau tidak, kami akan serahkan ke Polda. Polda akan menyelidiki secara detail. Oleh karena itu, kami minta dengan sangat, semua RPH kembalikan harga dengan normal,” pungkasnya.

Sementara itu, pasokan daging sapi dan kerbau secara nasional masih berada dalam kondisi mencukupi. Bapanas juga memastikan ketersediaan daging ruminansia nasional aman, baik yang bersumber dari produksi domestik maupun pasokan impor.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, ketersediaan komoditas pangan pokok strategis diproyeksikan masih memadai untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan, yang bertepatan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.

Adapun komoditas daging sapi dan kerbau dipastikan berada dalam kondisi aman hingga Maret 2026. Total ketersediaan pada periode Januari—Maret 2026 diperkirakan mencapai 185.400 ton.

Secara terperinci, pasokan tersebut bersumber dari stok awal tahun sebesar 41.600 ton, produksi dan pemotongan sapi/kerbau bakalan sebanyak 125.200 ton, serta impor daging beku sebesar 18.500 ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi nasional tercatat sebesar 179.000 ton.