Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi ASN, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan dilakukan lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mengusulkan THR karyawan swasta dibayarkan H-14 sebelum IdulFitri guna menjaga daya beli dan kelancaran mudik Lebaran 1447 H.

Kebijakan percepatan tersebut diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi sejak kuartal I 2026 sekaligus memberi kepastian waktu bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya.

Di sisi lain, aturan pembayaran THR swasta yang saat ini masih mengacu pada H-7 sebelum Lebaran dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih efektif mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) jelang dan sesudah Lebaran.

“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas, di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/2/2026).

Jadwal dan Ketentuan THR ASN dan PNS 2026

Pemerintah menargetkan pencairan THR ASN dilakukan pada awal Ramadan 2026.

Perkiraan Jadwal Pencairan

- Pola tahun sebelumnya: sekitar 10–15 hari sebelum Idulfitri.
- Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026.
- Dengan asumsi H-15 hingga H-10, THR berpotensi cair pada 6–15 Maret 2026.

Namun, kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi melalui Peraturan Pemerintah.

Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri

- Total anggaran 2026: sekitar Rp55 triliun.
- Naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar Rp49,9 triliun.

Kenaikan anggaran ini diarahkan sebagai stimulus konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Komponen THR ASN

Mengacu PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau umum
- Tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan

Jadwal dan Usulan THR Karyawan Swasta 2026

Aturan saat ini masih mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni pembayaran paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran diperkirakan 13–14 Maret 2026.

Namun, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran dilakukan H-14 sebelum Lebaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar Edy, Rabu (25/2/2026).

Menurut Edy, percepatan pembayaran akan membantu pekerja menghindari kenaikan harga bahan pokok serta memperlancar arus mudik.

Cara Perhitungan THR Karyawan Swasta

Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016:

Komponen Upah
- Upah tanpa tunjangan (sistem tunggal), atau
- Upah pokok + tunjangan tetap

Masa Kerja ≥ 12 Bulan
Berhak menerima 1 bulan upah penuh.

Masa Kerja < 12 Bulan
Rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

Pekerja Harian Lepas
- ≥12 bulan: rata-rata 12 bulan terakhir.
- <12 bulan: rata-rata masa kerja.

Pemerintah memastikan THR aparatur negara cair lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mendorong percepatan pembayaran THR swasta menjadi H-14 sebelum Lebaran.

Kedua langkah tersebut sama-sama ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kelancaran mudik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Idulfitri 2026.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi ASN, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan dilakukan lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mengusulkan THR karyawan swasta dibayarkan H-14 sebelum IdulFitri guna menjaga daya beli dan kelancaran mudik Lebaran 1447 H.

Kebijakan percepatan tersebut diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi sejak kuartal I 2026 sekaligus memberi kepastian waktu bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya.

Di sisi lain, aturan pembayaran THR swasta yang saat ini masih mengacu pada H-7 sebelum Lebaran dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih efektif mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) jelang dan sesudah Lebaran.

“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas, di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/2/2026).

Jadwal dan Ketentuan THR ASN dan PNS 2026

Pemerintah menargetkan pencairan THR ASN dilakukan pada awal Ramadan 2026.

Perkiraan Jadwal Pencairan

- Pola tahun sebelumnya: sekitar 10–15 hari sebelum Idulfitri.
- Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026.
- Dengan asumsi H-15 hingga H-10, THR berpotensi cair pada 6–15 Maret 2026.

Namun, kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi melalui Peraturan Pemerintah.

Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri

- Total anggaran 2026: sekitar Rp55 triliun.
- Naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar Rp49,9 triliun.

Kenaikan anggaran ini diarahkan sebagai stimulus konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Komponen THR ASN

Mengacu PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau umum
- Tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan

Jadwal dan Usulan THR Karyawan Swasta 2026

Aturan saat ini masih mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni pembayaran paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran diperkirakan 13–14 Maret 2026.

Namun, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran dilakukan H-14 sebelum Lebaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar Edy, Rabu (25/2/2026).

Menurut Edy, percepatan pembayaran akan membantu pekerja menghindari kenaikan harga bahan pokok serta memperlancar arus mudik.

Cara Perhitungan THR Karyawan Swasta

Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016:

Komponen Upah
- Upah tanpa tunjangan (sistem tunggal), atau
- Upah pokok + tunjangan tetap

Masa Kerja ≥ 12 Bulan
Berhak menerima 1 bulan upah penuh.

Masa Kerja < 12 Bulan
Rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

Pekerja Harian Lepas
- ≥12 bulan: rata-rata 12 bulan terakhir.
- <12 bulan: rata-rata masa kerja.

Pemerintah memastikan THR aparatur negara cair lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mendorong percepatan pembayaran THR swasta menjadi H-14 sebelum Lebaran.

Kedua langkah tersebut sama-sama ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kelancaran mudik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Idulfitri 2026.

Jakarta: Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp55 triliun untuk pencairan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Namun, kepastian jadwal pencairannya masih menunggu aturan resmi yang sedang diproses.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan regulasi terkait pencairan THR saat ini masih dalam tahap finalisasi melalui Peraturan Pemerintah (PP).

“Itu (aturan) sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara Selasa, 24 Februari 2026.

Meski demikian, ia memastikan anggaran sudah tersedia.

“(Aturan) Kan sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Tapi dananya sudah siap,” ujar dia.

Kapan THR ASN 2026 cair?

Mengacu informasi dari laman Dealls, THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri biasanya cair paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Idulfitri.

Skema ini biasanya mengikuti pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, di mana pembayaran dilakukan menjelang hari raya agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan Lebaran.

Berapa besaran THR per golongan?

Nominal THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri dihitung berdasarkan akumulasi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan lainnya. Besarannya menyesuaikan pangkat dan golongan masing-masing.

Berikut kisaran THR berdasarkan golongan:

Golongan I (Ia-Id): Rp1.748.100-Rp2.256.700
Golongan II (IIa-IId): Rp1.748.100-Rp3.208.800
Golongan III (IIIa-IIIc): Rp1.748.100-Rp3.866.100
Golongan IV (IVa-IVe): Rp1.748.100-Rp4.957.100

Besaran ini dapat berbeda tergantung komponen penghasilan yang melekat pada masing-masing individu.

Siapa saja yang berhak menerima THR?

Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan regulasi pemerintah, berikut daftar penerima THR tahun ini:

- Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK
- Anggota TNI dan Polri
- Pejabat negara
- Pensiunan PNS, TNI, dan Polri
- Karyawan atau pekerja swasta yang memenuhi syarat

(ANN)