Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan, pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah Indonesia.

"Ya, ini amanah yang memang harus kita jaga bersama-sama. Pembangunan ekonomi tidak boleh dengan merusak lingkungan. Jadi kalaupun ada eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral yang ada di tanah kita (di kawasan transmigrasi), itu tidak boleh dilakukan semena-mena," kata Menko AHY di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional.

Menurutnya eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu.

Ia mengatakan, pemerintah akan memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan adil dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar kawasan.

Menurutnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berlebihan dapat memicu berbagai bencana alam yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak kegiatan pertambangan tersebut.

"Lingkungan yang rusak, hancur, itu menyebabkan bencana alam. Dan yang paling menderita, paling terdampak dan menjadi korban tentu masyarakat yang ada di sekitar situ," tegasnya.

Ia menilai tidak adil apabila ada pihak yang mengambil keuntungan besar dari kekayaan alam nasional tetapi mengabaikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan generasi masa depan Indonesia.

AHY mengatakan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berjalan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak meninggalkan persoalan lingkungan serius di kemudian hari.

Menurut dia, pembangunan modern saat ini harus mengedepankan konsep infrastruktur hijau atau green development yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup nasional secara menyeluruh.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur hijau juga menjadi bagian penting menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global termasuk mengurangi dampak lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam di berbagai daerah Indonesia.

AHY menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus berjalan searah dalam menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi mencegah bencana bagi generasi mendatang di Indonesia.

Kementerian Transmigrasi membuka potensi memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi untuk tambang batu bara hingga logam tanah jarang (LTJ), dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari hasil penelitian 2 ribu peneliti kemarin, ada juga terkait dengan tambang seperti batu bara. Kalau di Mamuju (Sulawesi Barat) itu ada logam tanah jarang. Itu juga kami potensikan,” ujar Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam konferensi pers Pertemuan Kepala SKK Migas dengan Menteri Transmigrasi di Jakarta, Senin (4/5).

Iftitah menjelaskan bahwa saat ini, Kementerian Transmigrasi sedang betul-betul fokus untuk menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat yang berpindah ke wilayah tersebut bisa merasa betah sebab memiliki pekerjaan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDAR LAMPUNG - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)Maruarar Sirait atau yang dikenal Ara akan mewajibkan pengembang properti menanam setidaknya 1 pohon di setiap proyek perumahan yang dikembangkan.

Kebijakan yang segera disusun ini berlaku baik untuk rumah komersial maupun rumah subsidi. Ara meminta dukungan para anggota Real Estat Indonesia (REI) terhadap rencana kebijakan tersebut dan berharap tidak ada penolakan.

"Kalau saya bikin kebijakan di setiap rumah subsidi maupun komersial ditanam satu pohon, kira-kira setuju atau tidak? Nanti pada protes tidak?" kata dalam rangkaian HUT REI ke-54, Kamis (7/5/2026).

Setelah mendapat persetujuan dari anggota REI, Menteri PKP langsung meminta salah satu stafnya untuk segera membuat kebijakan tanam pohon di setiap rumah yang dibangun pengembang.

"Tolong segera dibuatkan [kebijakannya] ya, nanti pulang dari sini akan saya teken. Enggak perlu pakai sanksi lah, yang penting dijalankan betul-betul," katanya.

Dia pun berpesan agar REI sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia terus kompak dan tetap melakukan karya nyata yang positif bagi orang banyak termasuk program penanaman sejuta pohon.

Seperti diketahui, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2025 di Ancol Jakarta, REI sempat mengusulkan kepada Kementerian PKP agar program penanaman pohon di setiap rumah subsidi yang sudah dijalankan REI sejak 2023 diberlakukan pula secara nasional untuk menjaga alam.

REI berterima kasih kepada Menteri PKP yang telah mengakomodir usulan dan semangat penanaman sejuta pohon yang selama ini telah dilakukan REI hingga menjadi kebijakan nasional.

"Kami tentu berterima kasih sekali kepada Pak Menteri Ara karena semangat REI ini dapat diperluas sehingga bersama-sama kita menjaga alam untuk anak cucu kelak," ucap Ketua Umum DPP REI Joko Suranto merespons rencana tersebut.

Terkait program penanaman sejuta pohon REI, CEO Buana Kassiti Group itu menjelaskan program ini sudah dihitung dan dikalkulasi secara cermat.

Joko Suranto menyebutkan bahwa REI menanam sejuta pohon mengacu pada rata-rata realisasi pembangunan rumah subsidi REI yang setiap tahun mencapai 46% dari total realisasi nasional atau sekitar 120.000 unit.

Menurutnya, jika setiap rumah subsidi menanam 2 pohon dan dikalikan 4 tahun periode kepengurusan Ketua Umum REI, maka total pohon yang ditanam mencapai 940.000 pohon.

"Insya Allah target sejuta pohon yang diikhtiarkan REI ini dapat kita realisasikan, karena selain rumah subsidi ada juga pohon yang kami tanam di proyek rumah komersial atau nonsubsidi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Usaha pemulihan lingkungan di area bekas (eks) lahan tambang harus memperoleh perhatian khusus dari pemangku kebijakan, hingga seluruh masyarakat.

Perhatian khusus tersebut, dimaksudkan agar kondisi lingkungan yang selama ini mengalami eksploitasi dapat kembali pulih, aman, serta memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Ketua Umum Sukarelawan Indonesia Pembela Alam (RIMBA), Eko Wiwid mengatakan dampak kerusakan lingkungan tampak dari sejumlah bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah.

“Oleh karena itu, upaya penghijauan dan pemulihan lingkungan di fase pasca pertambangan harus menjadi prioritas,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026).

Seiring dengan pentingnya upaya penghijauan dan pemulihan lingkungan di area bekas tambang, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) bersama jajaran Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS Cimancis), Yayasan 70 Go Green, dan Komunitas Vespa 60S, RIMBA melakukan penanaman simbolis 500 tunas pohon dengan tajuk: ‘Pemulihan Ekologi Kawasan Jatigede Sumedang’.

Eko menjelaskan, penanaman 500 tunas pohon di lahan seluas 50 hektar eks tambang galian C Gunung Julang, Blok Pasir Ingkik, Sumedang, Jawa Barat itu, menjadi simbol bahwa menjaga alam merupakan tanggungjawab bersama, melampaui jabatan, latar belakang, dan kepentingan.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus dilakukan untuk menjaga alam dan menjadi ajang silaturahmi tanpa melihat latar belakang,” imbuh Eko.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodiklat TNI AD, Letjen TNI Mohamad Hasan, berharap kegiatan hasil kolaborasi dan sinergi dari banyak pihak ini mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam (SDA).

“Karena setiap lubang yang ditanam adalah doa. Setiap pohon adalah janji untuk generasi yang akan datang,” kata Hasan.

Sementara itu, Kepala BBWS Cimancis Dwi Agus Kuncoro mengatakan kegiatan ‘Pemulihan Ekologi Kawasan Jatigede Sumedang’ dapat mengembalikan tutupan vegetasi, menahan erosi, hingga memperbaiki fungsi hidrologi.

“Kegiatan ini juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tambah Dwi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memperkuat pendidikan lingkungan hidup dalam sistem pembelajaran nasional.

Prabowo menyebut para guru di seluruh Indonesia perlu makin aktif menanamkan kesadaran pentingnya menjaga alam, termasuk hutan dan sungai.

Dia mengaku yakin sebagian sekolah sudah memulai langkah tersebut, namun masih perlu diperkuat dalam kurikulum maupun praktik pendidikan di lapangan.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

“Ini juga saya kira, mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus dalam mata pelajaran dan juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa menjaga hutan dari pembabatan serta merawat sungai agar tetap bersih adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Prabowo menilai upaya menjaga lingkungan tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah, tetapi keterlibatan setiap keluarga.

“Menjaga hutan-hutan kita benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih. Ini nanti usaha bersama kita, tiap rumah ikut berperan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun kembali menegaskan bahwa kualitas pendidikan merupakan faktor utama keberhasilan sebuah bangsa.

Menurutnya, negara-negara maju selalu menempatkan pendidikan sebagai prioritas investasi jangka panjang.

“Pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu,” ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa elite politik Indonesia sudah menetapkan komitmen politik untuk “investasi besar-besaran di bidang pendidikan”. Prabowo menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan pos anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai ketentuan undang-undang yang mewajibkan minimal 20 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan.

“Bidang pendidikan adalah mata anggaran yang terbesar dalam anggaran nasional kita. Dalam APBN kita mata anggaran yang terbesar adalah pendidikan. Bagian pendidikan harus memenuhi minimal 20%, kalau tidak salah APBN kita sudah lebih dari 20%,” ujar Prabowo.

Namun, Prabowo mengingatkan bahwa anggaran besar tersebut harus benar-benar sampai ke tujuan utama yakni guru, siswa, dan fasilitas pendidikan.

Apalagi, Prabowo menekankan bahwa tidak semua negara menjadikan pendidikan sebagai prioritas tertinggi. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan penggunaan anggaran pendidikan tepat guna demi meningkatkan mutu pendidikan nasional.

“Anggaran yang demikian besar kita harus pastikan harus yakinkan sampai benar-benar ke ujung sasaran kita yaitu para guru, para siswa, dan sekolah-sekolah, sarana gedung-gedung, buku-buku, semua yang dibutuhkan untuk kualitas pendidikan yang terbaik,” tandas Prabowo.