Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kemampuan keuangan daerah belum cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas membuat pemerintah memilih memperkuat keterlibatan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan keterbatasan PAD menjadi kendala utama pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur dasar.

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah dinilai belum mampu mengimbanginya.

“PAD kami sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Banyak program di Kabupaten Cirebon yang belum bisa tersentuh. Dengan perda CSR, kami berharap perusahaan bisa lebih terarah membantu pembangunan,” kata Imron, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Imron mengatakan kehadiran perusahaan tidak hanya mendorong pertumbuhan investasi, tetapi juga ikut menutup celah pembiayaan pembangunan melalui program CSR yang lebih terencana.

Menurut Imron, regulasi baru memberikan posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya berbentuk peraturan bupati.

Selama ini, pelaksanaan CSR dinilai cenderung sukarela sehingga pemerintah memiliki ruang terbatas untuk mengarahkan program sesuai kebutuhan pembangunan.

Melalui perda tersebut, pemerintah dapat menyusun prioritas pembangunan yang dapat didukung perusahaan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan langsung oleh perusahaan sehingga dana CSR tidak masuk ke kas pemerintah daerah.

“Sekarang kami bisa mengusulkan kebutuhan pembangunan, misalnya perbaikan jalan atau bantuan sosial pada lokasi tertentu. Perusahaan yang melaksanakan sehingga programnya lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Imron mencontohkan kondisi di Kecamatan Pabedilan yang memiliki cukup banyak perusahaan, namun masih menghadapi kerusakan jalan yang cukup serius.

Selain infrastruktur, pemerintah juga membuka ruang bagi perusahaan untuk mendukung berbagai program sosial sesuai kebutuhan masyarakat yang telah dipetakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, kata Imron, kebijakan ini mencerminkan tantangan fiskal yang masih dihadapi Kabupaten Cirebon. Di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan membuka ruang bagi berdirinya industri baru, kemampuan PAD belum cukup menjadi mesin utama pembiayaan pembangunan.

"Ke depan, Pemkab Cirebon berencana membentuk forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Forum tersebut akan bertugas memetakan kebutuhan pembangunan serta menentukan prioritas program CSR," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan akan memperbaiki sedikitnya 16 ruas jalan prioritas menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, mengingat wilayah tersebut menjadi salah satu lintasan utama pemudik di jalur Pantura.

Perbaikan dijadwalkan mulai pekan depan dan ditargetkan rampung sebelum H-7 Idulfitri. Program tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang dilaksanakan olehDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebonmelalui Bidang Bina Marga.

Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon Sunanto menyampaikan pemeliharaan tidak hanya menyasar ruas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, tetapi juga jalur alternatif yang kerap digunakan saat kepadatan arus mudik meningkat.

“Target kami sebelum H-7 Lebaran, kondisi jalan sudah lebih baik dan aman dilalui,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis sebagai penghubung antarwilayah di Jawa Barat bagian timur dan jalur perlintasan menuju Jawa Tengah. Kondisi tersebut membuat beban lalu lintas meningkat secara signifikan pada periode mudik dan balik Lebaran.

Dari total ruas yang menjadi prioritas, sembilan berada di wilayah barat Kabupaten Cirebon. Ruas tersebut meliputi Bunder–Susukan, Kedongdong–Beringin, Jenun–Ciwaringin, Palimanan–Kramat, Plumbon–Kenanga, Kedawung–Warungasem, Ciperna–Warungasem, Arjawinangun–Suranenggala, serta Jalan Tuparev.

Sementara itu, tujuh ruas lainnya berada di wilayah timur, yakni Kanci–Sindanglaut, Sindanglaut–Pabuaran, Sindanglaut–Ciawigajah, Gebangilir–Waled, Jatiseeng–Pabuaran, Playangan–Bojongnegara, dan Wanayasa–Sindanghayu.

Ruas-ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi jalur penghubung antarkecamatan sekaligus alternatif ketika jalur utama mengalami kepadatan. Sejumlah titik di ruas tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan berupa lubang dan retakan yang berpotensi membahayakan pengendara, terutama pemudik yang tidak familier dengan kondisi medan.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penambalan lubang, perataan permukaan jalan, serta perbaikan pada bagian yang mengalami penurunan struktur. Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mengurangi kemacetan akibat kendaraan yang memperlambat laju di titik kerusakan.

Sejumlah warga menyambut positif rencana tersebut. Rahmat (38), warga Kecamatan Susukan, menilai perbaikan jalan sangat mendesak dilakukan sebelum arus mudik mencapai puncaknya. Ia mengatakan beberapa ruas memang mengalami kerusakan yang cukup mengganggu kenyamanan berkendara.

“Kalau diperbaiki sebelum Lebaran, tentu lebih aman. Apalagi banyak pemudik dari luar daerah yang belum tahu kondisi jalan,” katanya.

Selain faktor keselamatan, perbaikan jalan juga diharapkan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat selama momentum Lebaran. Arus kendaraan yang lancar dinilai berdampak pada distribusi barang, mobilitas warga, serta kelancaran sektor perdagangan musiman.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemeliharaan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur daerah secara berkala, bukan hanya bersifat sementara menjelang musim mudik. Namun, percepatan pelaksanaan dilakukan agar seluruh ruas prioritas dapat digunakan secara optimal saat lonjakan kendaraan terjadi.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran besar yakni Rp241 miliar, khusus untuk perbaikan jalan di tengah masih maraknya ruas jalan rusak yang menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi daerah.

Meski angka ini terbilang fantastis, sejumlah pakar menilai tantangan di lapangan jauh lebih kompleks. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan secara bertahap hingga 2028.

"Kurang lebih untuk jalannya saja Rp241 miliar. Kami mohon doa masyarakat agar program ini bisa berjalan lancar, karena masih ada jalan yang kondisinya kurang baik,” ujar Agus, Senin (29/12/2025).

Anggaran ini memang dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak, bukan sekadar pemeliharaan rutin. Agus menekankan, pemerintah daerah menanggung tanggung jawab moral dan ekonomi atas kondisi jalan. “Ini tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah. Harapannya bisa diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Secara ekonomi, jalan menjadi urat nadi distribusi barang dan jasa. Kabupaten Cirebon, sebagai wilayah agraris dan sentra industri kecil, sangat tergantung pada konektivitas jalan yang baik.

Jalan rusak berdampak langsung pada biaya logistik yang meningkat, waktu tempuh yang lebih lama, dan daya saing produk lokal yang menurun.

Dengan kata lain, efektivitas penggunaan Rp241 miliar akan menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah bisa terdorong.

Namun, cakupan jalan yang harus ditangani masih sangat luas. Total panjang jalan di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 1.240,3 kilometer dengan 564 ruas.

Dari jumlah itu, belum ada data pasti berapa banyak yang membutuhkan perbaikan serius. “Untuk itu nanti dinas teknis yang akan menjawab, karena masih dalam proses pemetaan,” kata Agus.

Agus mengatakan, pemetaan ini menjadi krusial. Jalan akan diklasifikasikan berdasarkan kondisi: sudah dibeton, dihotmix, atau rusak berat. Prioritas penanganan ditentukan dari hasil pemetaan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang melanda banyak daerah, kata Agus, Pemkab Cirebon memastikan perbaikan jalan tidak terkena pemangkasan. Bahkan, melalui Dinas PUTR, pemerintah daerah akan mengusulkan tambahan dana ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Hal ini menegaskan bahwa Rp241 miliar belum cukup untuk menjawab skala kerusakan jalan yang ada, sekaligus menunjukkan keterbatasan fiskal daerah.

"Persoalan jalan rusak bisa dituntaskan pada 2028. Namun, pencapaian target ini bergantung pada akurasi pemetaan, kesinambungan anggaran, dan kemampuan penyerapan dana. Harapannya sih bisa terkejar. Sekarang kita lagi memastikan pemetaan jalan,” ujarnya.