Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar untuk perbaikan jalan di Kabupaten Pemalang. Program tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah untuk menambah 4.870 titik lubang di sepanjang jalan provinsi di Jawa Tengah.

“Target kami menjelang arus mudik dan balik, lubang-lubang tersebut sudah tertutup dan jalan dalam kondisi mantap. Ini menjadi komitmen kami demi keselamatan pengguna jalan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meresmikan hasil preservasi Jalan Randudongkal–Moga dan Jalan Pemalang–Bantarbolang, Rabu (18/2/2026).

Luthfi menyebut proyek itu bukan semata perbaikan peningkatan kualitas infrastruktur, tetapi juga demi menjamin keselamatan dan perputaran ekonomi di masyarakat, serta mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru.

Untuk ruas jalan Randudongkal-Moga sepanjang 4,180 km, Pemerintah Jawa Tengah menawarkan proyek perbaikan dengan nilai kontrak Rp26,32 miliar. Adapun untuk jalan Pemalang-Bantarbolang, nilai kontraknya senilai Rp24,5 miliar untuk panjang jalan 5,731 km.

Sejak awal tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memperbaiki ratusan titik ruas jalan yang tersebar di 35 kabupaten/kota. "Periode triwulan terakhir kita mempunyai hampir 106 paket yang nilainya adalah Rp676 miliar, dan ini sudah selesai," kata Luthfi saat meninjau perbaikan ruas jalan di Kota Semarang pada pekan lalu.

Ada tiga ruas jalan di Kota Semarang yang jadi sasaran perbaikan. Ruas Brigjen Sudiarto sepanjang 3,2 km, ruas Semarang-Godong sekitar 2 km, dan ruas Weleri-Patean sepanjang 1,8 km. Total anggaran yang dihabiskan berkisar di angka Rp77 miliar.

Luthfi menyampaikan bahwa konektivitas jalan yang baik akan mendukung kelancaran arus lalu lintas barang, mobilitas tenaga kerja, serta aktivitas perekonomian. Kondisi tersebut menjadi kian penting terlebih di momen Hari Besar Keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri.

Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik, sesuai dengan roadmap (peta jalan) pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.

Pada perkembangan lain, Luthfi juga menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk membuka layanan laporan jalan rusak secara online. "Ini penting agar jalan provinsi bisa terpantau. Untuk kabupaten/kota sudah saya arahkan untuk ikut serta menambal jalan lubang. Sarana prasarana jalan ini menjadi prioritas utama," katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran besar yakni Rp241 miliar, khusus untuk perbaikan jalan di tengah masih maraknya ruas jalan rusak yang menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi daerah.

Meski angka ini terbilang fantastis, sejumlah pakar menilai tantangan di lapangan jauh lebih kompleks. Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan secara bertahap hingga 2028.

"Kurang lebih untuk jalannya saja Rp241 miliar. Kami mohon doa masyarakat agar program ini bisa berjalan lancar, karena masih ada jalan yang kondisinya kurang baik,” ujar Agus, Senin (29/12/2025).

Anggaran ini memang dialokasikan untuk perbaikan jalan rusak, bukan sekadar pemeliharaan rutin. Agus menekankan, pemerintah daerah menanggung tanggung jawab moral dan ekonomi atas kondisi jalan. “Ini tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah. Harapannya bisa diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Secara ekonomi, jalan menjadi urat nadi distribusi barang dan jasa. Kabupaten Cirebon, sebagai wilayah agraris dan sentra industri kecil, sangat tergantung pada konektivitas jalan yang baik.

Jalan rusak berdampak langsung pada biaya logistik yang meningkat, waktu tempuh yang lebih lama, dan daya saing produk lokal yang menurun.

Dengan kata lain, efektivitas penggunaan Rp241 miliar akan menentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah bisa terdorong.

Namun, cakupan jalan yang harus ditangani masih sangat luas. Total panjang jalan di Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 1.240,3 kilometer dengan 564 ruas.

Dari jumlah itu, belum ada data pasti berapa banyak yang membutuhkan perbaikan serius. “Untuk itu nanti dinas teknis yang akan menjawab, karena masih dalam proses pemetaan,” kata Agus.

Agus mengatakan, pemetaan ini menjadi krusial. Jalan akan diklasifikasikan berdasarkan kondisi: sudah dibeton, dihotmix, atau rusak berat. Prioritas penanganan ditentukan dari hasil pemetaan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang melanda banyak daerah, kata Agus, Pemkab Cirebon memastikan perbaikan jalan tidak terkena pemangkasan. Bahkan, melalui Dinas PUTR, pemerintah daerah akan mengusulkan tambahan dana ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Hal ini menegaskan bahwa Rp241 miliar belum cukup untuk menjawab skala kerusakan jalan yang ada, sekaligus menunjukkan keterbatasan fiskal daerah.

"Persoalan jalan rusak bisa dituntaskan pada 2028. Namun, pencapaian target ini bergantung pada akurasi pemetaan, kesinambungan anggaran, dan kemampuan penyerapan dana. Harapannya sih bisa terkejar. Sekarang kita lagi memastikan pemetaan jalan,” ujarnya.