Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi berencana mengunjungi Presiden AS Donald Trump pada musim semi ini, di tengah eskalasi ketegangan hubungannya dengan China.

“Atas undangan Presiden Trump, kami juga sepakat untuk berkoordinasi secara rinci guna mewujudkan kunjunganku ke Amerika Serikat pada musim semi ini,” tulis Takaichi dalam postingannya di X pada Jumat, dikutip dari Bloomberg, Sabtu (3/1/2026).

Percakapan antara kedua pemimpin sekutu ini terjadi setelah militer China mensimulasikan blokade Taiwan, sebuah pulau otonom yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya, selama dua hari dengan latihan tembak langsung.

China juga meluncurkan proyektil jarak jauh ke Selat Taiwan—salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia—untuk pertama kalinya sejak 2022.

Pada awalnya, Trump mengabaikan latihan tersebut sebagai kelanjutan dari aktivitas China yang sudah berlangsung lama dan memuji hubungan yang baik dengan Presiden China Xi Jinping. Namun, Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan pada Hari Tahun Baru menuduh Beijing meningkatkan ketegangan secara tidak perlu.

Hubungan antara Jepang dan China pun memburuk dalam beberapa pekan terakhir setelah Takaichi secara terbuka mengatakan Tokyo dapat mengerahkan militernya jika Beijing menyerang Taiwan.

Beijing merespons dengan meluncurkan serangkaian tindakan balasan, termasuk membatasi impor produk laut Jepang dan mengimbau warga China untuk tidak mengunjungi Jepang.

Takaichi menolak menarik kembali pernyataannya, dengan mengatakan bahwa kebijakan Jepang terhadap Taiwan tetap tidak berubah.

Trump dan Takaichi telah berbicara pada akhir November, ketika presiden AS memberi pengarahan kepadanya tentang panggilan telepon dengan Xi dan perkembangan terbaru dalam hubungan AS-China.

Secara lebih luas, latihan militer China baru-baru ini menjadi ujian bagi dukungan Trump terhadap Taiwan setelah AS menyetujui paket senjata senilai $11 miliar untuk pulau tersebut pada Desember, yang memicu kemarahan Beijing. China telah melancarkan upaya diplomatik untuk menstabilkan hubungan dengan AS sambil juga berusaha menegaskan kepada Washington bahwa Taiwan merupakan garis merah.

Panggilan telepon antara Trump dan Takaichi juga terjadi saat AS dan Jepang bergerak untuk mempercepat rencana Tokyo untuk berinvestasi US$550 miliar di AS, sebagai bagian dari perjanjian perdagangan yang lebih luas untuk menurunkan tarif. Persetujuan akhir untuk investasi akan diberikan oleh Trump berdasarkan rekomendasi dari komite.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan tidak akan menarik ucapannya soal Taiwan, meskipun China menuntut dan mulai melancarkan tekanan ekonomi.

“Terkait situasi yang mengancam eksistensi Jepang, pemerintah akan membuat penilaian komprehensif berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik yang muncul dalam setiap situasi nyata," kata Takaichi dikutip dari Bloomberg pada Jumat (21/11/2025) ketika ditanya apakah dia berencana menarik pernyataan yang membuat Beijing murka.

Takaichi juga menekankan dirinya sudah berulang kali menyampaikan posisi tersebut. Dia pun menegaskan sikap pemerintah Jepang tetap konsisten.

Takaichi sebelumnya menjadi pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara terbuka mengaitkan potensi krisis di Selat Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing serta sejumlah langkah balasan di bidang ekonomi.

Setelah kontroversi itu mencuat, Takaichi kemudian membatasi komentar publiknya dan kembali menggunakan posisi resmi yang selama ini disampaikan para perdana menteri Jepang.

Dalam pernyataan kepada media pada Jumat (21/11/2025) sebelum berangkat menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Takaichi menegaskan kembali sikap tersebut.

Perselisihan dengan China itu menjadi tantangan diplomatik besar pertama Takaichi sejak menjabat bulan lalu. Meskipun pejabat pemerintah, diplomat, dan media resmi China terus menekan agar Takaichi mencabut pernyataannya, pemimpin Jepang itu bersama jajaran seniornya berupaya meredam ketegangan dan melangkah maju.

Dalam komentarnya pada Jumat, Takaichi menyatakan bahwa dirinya ingin terus mendorong perbaikan hubungan, merujuk pada pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping dalam KTT APEC di Korea Selatan bulan lalu.

“Presiden Xi dan saya telah menegaskan arah besar untuk memperkuat hubungan strategis yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang konstruktif dan stabil. Tidak ada perubahan dalam posisi tersebut,” kata Takaichi.

China disebut akan diwakili Perdana Menteri Li Qiang dalam pertemuan G20 nanti. Namun, hingga kini belum ada rencana pertemuan bilateral antara Li dan Takaichi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Rabu (19/11/2025) menyampaikan bahwa jika Tokyo menolak mencabut pernyataan Takaichi terkait Taiwan, Beijing akan mengambil tindakan balasan serius.

China telah lebih dulu merespons melalui sejumlah langkah ekonomi, termasuk imbauan agar wisatawan tidak berkunjung ke Jepang, penghentian proses pemulihan impor produk laut Jepang, serta penangguhan persetujuan film-film baru dari Jepang. Sejauh ini, China belum mengancam pasokan logam tanah jarang atau rare earths ke Jepang.

Perselisihan ini dipicu setelah Takaichi menyebut bahwa penggunaan kekuatan militer dalam krisis Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Pernyataan tersebut memberi landasan hukum bagi Jepang untuk mengerahkan kekuatan militernya guna membantu negara-negara mitra.

Pertemuan antara diplomat Jepang dan China awal pekan ini tampaknya belum berhasil meredakan ketegangan, dengan pihak Beijing menyatakan ketidakpuasan atas hasil pembicaraan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan tidak akan menarik ucapannya soal Taiwan, meski China menuntut dan mulai melancarkan tekanan ekonomi.

“Terkait situasi yang mengancam eksistensi Jepang, pemerintah akan membuat penilaian komprehensif berdasarkan seluruh informasi yang tersedia, dengan mempertimbangkan kondisi spesifik yang muncul dalam setiap situasi nyata," kata Takaichi dikutip dari Bloomberg pada Jumat (21/11/2025) ketika ditanya apakah dia berencana menarik pernyataan yang membuat Beijing murka.

Takaichi juga menekankan dirinya sudah berulang kali menyampaikan posisi tersebut. Dia pun menegaskan sikap pemerintah Jepang tetap konsisten.

Takaichi sebelumnya menjadi pemimpin Jepang pertama dalam beberapa dekade yang secara terbuka mengaitkan potensi krisis di Selat Taiwan dengan kemungkinan pengerahan pasukan Jepang. Pernyataan tersebut memicu kemarahan Beijing serta sejumlah langkah balasan di bidang ekonomi.

Setelah kontroversi itu mencuat, Takaichi kemudian membatasi komentar publiknya dan kembali menggunakan posisi resmi yang selama ini disampaikan para perdana menteri Jepang.

Dalam pernyataan kepada media pada Jumat (21/11/2025) sebelum berangkat menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan, Takaichi menegaskan kembali sikap tersebut.

Perselisihan dengan China itu menjadi tantangan diplomatik besar pertama Takaichi sejak menjabat bulan lalu. Meskipun pejabat pemerintah, diplomat, dan media resmi China terus menekan agar Takaichi mencabut pernyataannya, pemimpin Jepang itu bersama jajaran seniornya berupaya meredam ketegangan dan melangkah maju.

Dalam komentarnya pada Jumat, Takaichi menyatakan bahwa dirinya ingin terus mendorong perbaikan hubungan, merujuk pada pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping dalam KTT APEC di Korea Selatan bulan lalu.

“Presiden Xi dan saya telah menegaskan arah besar untuk memperkuat hubungan strategis yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang konstruktif dan stabil. Tidak ada perubahan dalam posisi tersebut,” kata Takaichi.

China disebut akan diwakili Perdana Menteri Li Qiang dalam pertemuan G20 nanti. Namun, hingga kini belum ada rencana pertemuan bilateral antara Li dan Takaichi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, pada Rabu (19/11/2025) menyampaikan bahwa jika Tokyo menolak mencabut pernyataan Takaichi terkait Taiwan, Beijing akan mengambil tindakan balasan serius.

China telah lebih dulu merespons melalui sejumlah langkah ekonomi, termasuk imbauan agar wisatawan tidak berkunjung ke Jepang, penghentian proses pemulihan impor produk laut Jepang, serta penangguhan persetujuan film-film baru dari Jepang. Sejauh ini, China belum mengancam pasokan mineral tanah jarang ke Jepang.

Perselisihan ini dipicu setelah Takaichi menyebut bahwa penggunaan kekuatan militer dalam krisis Taiwan dapat dikategorikan sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Pernyataan tersebut memberi landasan hukum bagi Jepang untuk mengerahkan kekuatan militernya guna membantu negara-negara mitra.

Pertemuan antara diplomat Jepang dan China awal pekan ini tampaknya belum berhasil meredakan ketegangan, dengan pihak Beijing menyatakan ketidakpuasan atas hasil pembicaraan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - China menolak keras upaya Jepang untuk memperoleh kursi permanen di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dengan menuding pernyataan Tokyo soal Taiwan sebagai bukti bahwa negara tersebut tidak memenuhi syarat dan dianggap mengancam prinsip satu-China.

Dalam debat tahunan Majelis Umum PBB mengenai reformasi DK PBB, Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, menegaskan bahwa Jepang sepenuhnya tidak layak menjadi anggota permanen Dewan Keamanan.

Fu merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Parlemen, yang menyebut bahwa potensi kontinjensi Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, serta mengindikasikan kemungkinan penggunaan hak bela diri kolektif untuk campur tangan secara militer di Selat Taiwan.

“Pernyataan Takaichi mengenai Taiwan sangat keliru dan berbahaya. Ini merupakan campur tangan serius terhadap urusan internal China dan pelanggaran terhadap prinsip satu-China serta empat dokumen politik antara China dan Jepang," ujar Fu dikutip dari China Daily, Jumat (21/11/2025).

Menurutnya, sikap tersebut mencederai keadilan internasional, merusak tatanan pascaperang, dan meninggalkan komitmen Jepang atas pembangunan damai. Selain itu, Fu juga mempertanyakan motif Jepang.

“Apa niat sebenarnya? Apakah Jepang hendak mengulangi kesalahan masa lalunya terkait militerisme?" Katanya.

Dia mempertanyakan apakah komunitas internasional dapat mempercayai komitmen Jepang terhadap pembangunan damai dan apakah Tokyo dapat diandalkan untuk menjaga keamanan global.

“Pesan kami kepada Jepang jelas: hentikan campur tangan dalam urusan internal China, cabut pernyataan provokatif, dan berhenti bermain api terkait isu Taiwan,” tegasnya.

Peringatan Konsekuensi

Fu menambahkan bahwa langkah Jepang untuk melakukan intervensi militer akan menimbulkan konsekuensi.

“Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata di Selat Taiwan, itu adalah tindakan agresi dan pasti akan mendapat respons tegas dari China. Kami akan menggunakan hak bela diri sesuai Piagam PBB dan hukum internasional untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial," lanjutnya.

Tak hanya China, Korea Utara juga menyuarakan penolakan terhadap ambisi Jepang memperoleh kursi tetap DK PBB.

Perwakilan Tetap Korea Utara untuk PBB, Kim Song, menyatakan bahwa Jepang tidak boleh diberikan kursi permanen dalam kondisi apa pun.

“Alih-alih meminta maaf dan memberi kompensasi atas kejahatan masa lalu, Jepang kini merevisi Konstitusi Damai dan bergerak menuju kekuatan militer. Upaya negara seperti itu untuk memperoleh kursi permanen merupakan penghinaan terhadap Piagam PBB dan keadilan internasional," ujarnya.

DK PBB terdiri dari 15 anggota dan menjadi satu-satunya organ PBB yang keputusan-keputusannya bersifat mengikat. Jepang telah lama mengincar kursi permanen dengan alasan rekam jejaknya yang 12 kali menjabat sebagai anggota tidak tetap.