SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih dan pemberantasan kebocoran anggaran di tubuh BUMN. Hal ini ditekankan dalam kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus).

Agenda Komut Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan dijadwalkan berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) ini difokuskan untuk Pada hari pertama kunjungannya, Komisaris Utama langsung bergerak melakukan Management Walkthrough (MWT) ke dua obyek vital nasional, yaitu Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Di hadapan para Perwira Pertamina, Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas manajemen tahunan, melainkan untuk memastikan kesiapan seluruh lini operasional yang menjadi urat nadi perekonomian, militer, dan pemerintahan di wilayah Indonesia Timur.

Saat menyambangi AFT Juanda, Komut Mochamad Iriawan mengingatkan pentingnya peran bandara internasional tersebut sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik. Komut Pertamina Mochamad Iriawan: Investasi Terbaik Bangsa pada Manusia



Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi, AFT Juanda diinstruksikan untuk segera menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional guna memutus ketergantungan impor minyak mentah global.

"Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission," ujar Komisaris Utama dalam arahannya kepada para Perwira Pertamina di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Perjalanan berlanjut ke IT Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia. Di lokasi ini, Komisaris Utama menerima laporan strategis dari Manager IT Surabaya, Indriati Purba Lestari, yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biosolar B50, menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Solusi Atasi Sampah Laut, Komut Pertamina Mochamad Iriawan Hadirkan Kapal Pintar ke Pesisir Bali



Merespons kesiapan tersebut, Ia menantang untuk menjadi pelopor di garda terdepan dalam hilirisasi eco-fuel. Jatim diperintahkan menjadi episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50 , Green Gasoline, dan Green Diesel secara berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara ini menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang mendiktekan nasibnya pada belas kasihan pasar global," tegas Komut Pertamina di hadapan jajaran manajemen IT Surabaya.

Selain isu energi hijau, Komisaris Utama juga menggarisbawahi poin ke-2 Asta Cita Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran dan pemberantasan kebocoran ekonomi. Manajemen diminta memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, menurutnya pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima. Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional.

Kendati mematok target transformasi dan efisiensi yang tinggi, Komisaris Utama menutup arahannya dengan menegaskan bahwa aspek keselamatan kerja yakni Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) tetap merupakan harga mati yang tidak boleh dikompromikan.

"Budaya Corporate Life Saving Rules (CLSR) harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat," pungkasnya.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak

Jakarta (ANTARA) - Ketika Indonesia berhasil membangun Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga melampaui lima juta ton, pencapaian tersebut layak disyukuri sebagai fondasi penting dalam perjalanan menuju ketahanan pangan yang lebih kuat.

Bahkan bangsa ini boleh saja berbangga hati untuk menyebut pencapaian ini sebagai rekor baru dan cadangan beras tertinggi, sepanjang Indonesia merdeka.

Ini adalah fakta kehidupan yang tak mungkin dapat ditolak kebenarannya. Stok cadangan beras Pemerintah saat ini benar-benar sangat kokoh dan tidak merisaukan.

Tetapi bangsa ini tidak boleh terlena untuk terus mempertahankan kondisi ini. Dan senantiasa menyadari bahwa di balik setiap ton beras yang tersimpan, terdapat kerja keras jutaan petani, dukungan kebijakan pemerintah, koordinasi antarlembaga, hingga tata kelola logistik yang tidak sederhana.

Lebih dari itu, cadangan pangan merupakan simbol hadirnya negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyatnya.

Cadangan Beras Pemerintah merupakan persediaan beras dan gabah yang dikuasai dan dikelola pemerintah.

Pengelolaannya didelegasikan oleh Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog. Kehadiran CBP memiliki fungsi strategis, yakni untuk menjaga stabilitas pasokan pangan nasional, meredam lonjakan harga, serta menjadi bantalan ketika negara menghadapi keadaan darurat, mulai dari bencana alam hingga kerawanan pangan.

Perkembangan terbaru menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga Juni 2026, volume Cadangan Beras Pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Pertanian, jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog.

Yang tidak kalah penting, peningkatan stok tersebut berasal dari lonjakan produksi dalam negeri hasil panen petani Indonesia. Pemerintah juga menegaskan bahwa pada periode ini tidak dilakukan impor beras konsumsi.

Capaian tersebut memberikan pesan penting bahwa membangun ketahanan pangan bukanlah sesuatu yang mustahil apabila produksi nasional mampu tumbuh secara konsisten.

Di tengah berbagai tantangan global, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga ketidakpastian geopolitik, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari hasil sendiri menjadi modal strategis yang sangat berharga.

Namun, justru pada saat keberhasilan itu diraih, kehati-hatian perlu semakin diperkuat. Sejarah menunjukkan bahwa banyak keberhasilan besar justru mulai melemah ketika rasa puas menggantikan semangat untuk terus berbenah.

Produksi berkelanjutan

Rekor cadangan beras seharusnya tidak menjadi tujuan akhir, melainkan fondasi untuk melangkah lebih jauh. Ketahanan pangan tidak dapat dijaga hanya dengan menyimpan stok dalam jumlah besar. Tetapi juga harus terus diperkuat melalui produksi yang berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 34,6 juta ton. Angka tersebut menjadi fondasi penting bagi terbentuknya cadangan beras yang kuat.

Namun, produksi pertanian memiliki karakter yang sangat dinamis. Curah hujan yang berubah, kekeringan berkepanjangan, banjir, serangan hama, hingga perubahan iklim dapat mengubah situasi dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, keberhasilan hari ini tidak otomatis menjamin keamanan pangan pada masa mendatang apabila upaya meningkatkan produksi berhenti dilakukan.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menggenjot produksi beras setinggi-tingginya. Bahkan, pemerintah didorong terus menghadirkan berbagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi kondisi yang terus terjaga.

Strategi yang selama ini dijalankan Kementerian Pertanian memberikan gambaran mengenai arah pembangunan sektor perberasan nasional.

Pilar pertama adalah peningkatan produktivitas. Langkah ini dilakukan melalui penggunaan benih unggul dan padi hibrida yang memiliki potensi hasil lebih tinggi, penerapan sistem tanam jajar legowo agar populasi tanaman meningkat, pemupukan berimbang sesuai karakteristik wilayah, penggunaan pupuk organik dan hayati, perbaikan sistem irigasi, serta pendampingan penyuluh pertanian langsung kepada petani di lapangan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas teknologi dan pendampingan yang diterapkan.

Pilar kedua adalah perluasan areal tanam. Optimalisasi lahan diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sama dapat dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun.

Perbaikan jaringan irigasi melalui JITUT, JIDES, dan tata air mikro menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas. Selain itu, program pompanisasi bagi lahan tadah hujan, pembukaan sawah baru, hingga pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, maupun lahan terlantar melalui pola tumpang sari menjadi alternatif untuk memperluas kapasitas produksi nasional.

Pilar ketiga berfokus pada pengamanan produksi. Tantangan perubahan iklim menjadikan upaya mitigasi banjir dan kekeringan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Di saat yang sama, pengendalian organisme pengganggu tanaman, termasuk hama dan penyakit, menjadi faktor penting agar produktivitas tetap terjaga.

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga memiliki peran besar dalam mengurangi kehilangan hasil saat panen maupun pascapanen yang selama ini masih cukup tinggi.

Sementara itu, pilar keempat menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan manajemen. Regulasi yang semakin baik, data pertanian yang semakin akurat, serta koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani akan menentukan efektivitas seluruh program yang dijalankan.

Produksi pangan bukan hanya persoalan teknis budidaya, tetapi juga persoalan tata kelola yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Modal berharga

Jika dicermati, keempat pilar tersebut sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yakni meningkatkan hasil panen di lahan yang sudah ada, membuka potensi lahan baru secara bijaksana, dan memastikan petani mampu mengurangi risiko gagal panen.

Kesemua langkah tersebut saling melengkapi dalam memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

Lebih jauh lagi, ketahanan pangan sejatinya bukan hanya urusan pemerintah atau petani. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, penyuluh, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, efisiensi distribusi, pengurangan kehilangan hasil, hingga peningkatan kesejahteraan petani merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Karena itu, keberhasilan membangun cadangan beras di atas lima juta ton patut diapresiasi sebagai modal yang sangat berharga. Namun, apresiasi tersebut sebaiknya tidak membuat semua pihak terlena.

Ketahanan pangan bukanlah tujuan yang selesai dicapai dalam satu musim panen, melainkan proses panjang yang membutuhkan konsistensi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru.

Swasembada beras akan tetap kokoh selama produksi terus tumbuh, produktivitas terus meningkat, dan petani memperoleh dukungan yang memadai untuk terus menanam.

Rekor hari ini memang membanggakan, tetapi masa depan pangan Indonesia akan lebih ditentukan oleh kemampuan menjaga semangat untuk terus menghasilkan, berinovasi, dan bekerja bersama.

Cadangan beras yang kuat bukan sekadar prestasi statistik, melainkan wujud nyata dari ikhtiar bangsa dalam memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI.

Copyright © ANTARA 2026

Laksma TNI Salim

Kepala Pusat Pengkajian Maritim Seskoal

Kandidat Doktor Universitas Airlangga

TREN global abad ke-21 menunjukkan ritme pergeseran besar dalam konsep Sea Power yang selama lebih dari satu abad dipengaruhi pemikiran Alfred Thayer Mahan. Jika Mahan menempatkan dominasi armada besar, penguasaan sea lines of communication (SLOC), dan kontrol atas jalur pelayaran sebagai inti kejayaan negara, maka dinamika kontemporer justru bergerak ke arah yang berbeda: perang asimetris, anti-access/area denial (A2/AD), teknologi tanpa awak, sistem satelit, cyber warfare, dan legitimasi hukum internasional.

Dalam konteks ini, kemenangan tidak lagi selalu ditentukan oleh siapa yang menguasai laut, tetapi siapa yang mampu mengatur, membatasi, dan membentuk ruang gerak di laut secara sistematis dan strategis. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, perubahan ini seharusnya dibaca sebagai peluang historis untuk membangun formula maritim yang berakar pada empat pilar: geografi, hukum, diplomasi, dan teknologi.

Geografi memberikan posisi silang yang menjadikan laut sebagai ruang integrasi; hukum melalui Deklarasi Djuanda dan UNCLOS’82 memperkuat legitimasi kedaulatan; diplomasi menjaga keseimbangan kawasan; sementara teknologi memperbesar efek strategis tanpa harus menandingi kekuatan secara simetris. Gagasan ini sesungguhnya telah dimulai sejak Sumpah Pemuda 1928 bukan sekadar momen budaya, melainkan tindakan awal Wawasan Nusantara Indonesia: laut menghubungkan, bukan memisahkan.

Ketika Alfred Thayer Mahan membangun teori sea power pada akhir abad ke-19, asumsi dasarnya sederhana namun sangat berpengaruh: siapa yang menguasai laut, jalur perdagangan, dan armada besar, maka ia akan menguasai dunia. Namun perjalanan sejarah menunjukkan bahwa tidak semua negara maritim dibentuk oleh logika penguasaan laut terbuka.

Indonesia hadir dengan paradigma berbeda. Sejak awal, karakter geografis kepulauan Nusantara justru memandang laut sebagai ruang kedaulatan dan perekat bangsa. Karena itu, ketika Indonesia memperjuangkan konsep negara kepulauan yang kemudian menjadi fondasi UNCLOS’82, muncul resistensi dari kekuatan maritim besar, terutama Amerika Serikat. Dokumen CIA Agustus 1973 (CIA/BGI RP-74-2) secara eksplisit mencatat kekhawatiran bahwa didalam dokumen tersebut menyatakan “Indonesia wants the right to deny use of the sea lanes that cross her archipelago”.

Kalimat ini bukan sekadar catatan intelijen, tetapi refleksi kecemasan strategis bahwa Indonesia berupaya memperoleh hak hukum untuk mengatur ruang laut yang selama ini dipandang sebagai kebebasan navigasi global. Kekhawatiran serupa muncul dalam komunikasi pemerintahan Presiden Nixon kepada Presiden Soeharto tahun 1974 yang menegaskan kepentingan Amerika terhadap perlindungan hak navigasi internasional. Pada Sidang UNCLOS III tahun 1974, delegasi Amerika yang dipimpin oleh Richardson bahkan menempatkan bahwa “Selat-selat Indonesia sejajar dengan Hormuz dan Babel-Mandeb sebagai prioritas navigasi strategis Amerika Serikat.”

Di titik inilah lahir makna besar yang sering terlupakan: sea denial Indonesia sebenarnya telah beroperasi secara strategis melalui hukum jauh sebelum Indonesia memiliki kemampuan kinetik apapun armada besar, atau teknologi maritim modern. Deklarasi Djuanda, rezim negara kepulauan, dan kemudian UNCLOS membentuk instrumen yang memungkinkan Indonesia mengatur ruang gerak di laut melalui legitimasi internasional. Ini adalah antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai seluruh laut, tetapi memiliki kewenangan menentukan bagaimana laut digunakan.

UNCLOS 1982 menjadi titik balik penting. Pasal 3 menetapkan laut teritorial sejauh 12 mil laut, menggantikan paradigma lama 3 mil laut. Bagi doktrin Mahan, perubahan ini bukan sekadar angka; ini adalah transformasi geopolitik. Wilayah berdaulat negara pesisir bertambah secara signifikan sehingga ruang gerak kekuatan laut besar kini tidak lagi sepenuhnya bebas, tetapi bersyarat secara hukum. Laut yang dahulu dianggap ruang manuver terbuka kini memiliki batas legitimasi.

Perubahan itu semakin kuat melalui Pasal 17 sampai Pasal 19 tentang lintas damai. Hak melintas tetap dijamin, tetapi kehilangan status damai apabila terdapat ancaman, Latihan laut yang menggunakan senjata, pengumpulan intelijen, atau aktivitas militer yang mengganggu keamanan negara pantai. Dalam perspektif ini, operasi yang membawa proyeksi kekuatan tidak otomatis memperoleh legitimasi hanya karena berada di laut.

Lebih jauh lagi, Pasal 46 sampai Pasal 54 mengenai rezim negara kepulauan menjadi fondasi strategis Indonesia. Perairan di dalam garis pangkal kepulauan memperoleh status sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan negara. Ruang yang dalam paradigma klasik Mahan dipersepsikan sebagai laut terbuka kini memperoleh dimensi hukum yang berbeda bagi Indonesia.

Kemudian Pasal 53 memperkuat gagasan tersebut melalui penetapan alur laut kepulauan. Kapal asing dapat melintas melalui alur yang ditetapkan negara kepulauan, sehingga arah dan pola pergerakan maritim tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal. Dalam kerangka ini, konsep Freedom of Navigation Operations (FONOP) sering memunculkan perdebatan karena navigasi secara hukum berbeda dari operasi militer.

Indonesia tidak sedang membangun dominasi laut ala Mahan. Indonesia sedang menunjukkan bahwa di abad ke-21, hukum dapat menjadi instrumen strategi. Inilah sea denial melalui legitimasi, di mana geografi, kedaulatan, dan aturan internasional membentuk pertahanan paling awal sebuah negara kepulauan. Teori Alfred Thayer Mahan menempatkan armada besar dan pertempuran fleet to fleet sebagai puncak kekuatan maritim.

Dalam logika tersebut, kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki lebih banyak kapal perang, menguasai jalur pelayaran, dan mampu memproyeksikan kekuatan ke laut lepas. Namun perkembangan teknologi dan dinamika konflik abad ke-21 menunjukkan bahwa premis itu semakin mengalami tantangan mendasar. Laut tidak lagi hanya dimenangkan oleh jumlah kapal, tetapi oleh kemampuan membatasi penggunaan laut secara efektif sea denial.

Perkembangan pertama adalah digunakannya rudal presisi jarak jauh. Rudal anti-kapal berbasis darat kini mampu menjangkau 200–400 mil laut dengan biaya yang hanya sebagian kecil dari harga sebuah kapal perusak modern. Dampaknya sangat strategis: platform yang relatif murah dapat menciptakan ancaman nyata terhadap kapal bernilai miliaran dolar dan memaksa armada besar beroperasi dengan risiko tinggi. Perkembangan kedua adalah sistem otonom tak berawak.

Kawanan Unmanned Surface Vehicle (USV), yang bernilai jauh lebih rendah dibanding kapal perang konvensional, mampu menciptakan saturasi terhadap pertahanan maritim. Konflik di Laut Hitam memperlihatkan bagaimana platform kecil, cepat, dan adaptif dapat mengubah kalkulasi operasi dan pertempuran laut yang selama ini bertumpu pada dominasi armada besar. Perkembangan ketiga adalah peperangan jaringan (network-centric warfare). Faktor penentu tidak lagi semata jumlah kapal, tetapi kualitas integrasi sensor, kecepatan pemrosesan informasi, kemampuan penargetan, dan siklus pengambilan keputusan. Kemenangan bergerak dari ukuran armada menuju keunggulan jaringan.

Empat kasus kontemporer memperlihatkan perubahan tersebut. Ukraina menunjukkan bahwa armada besar dapat ditekan oleh kombinasi rudal dan sistem tak berawak. Kelompok Houthi memperlihatkan bahwa jalur pelayaran strategis dapat dipengaruhi tanpa armada laut konvensional. Iran di Selat Hormuz selama bertahun-tahun membangun efek deterrence melalui geografi, rudal, dan mengembangkan asymetric dan Hybrid warfare.

Sementara dinamika di kawasan Teluk menunjukkan bahwa penguasaan laut tidak selalu identik dengan kebebasan bermnouvre di laut. Dalam konteks inilah UNCLOS memperoleh relevansi baru bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak harus meniru Mahan untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi hukum, diplomasi, dan teknologi, Indonesia dapat membangun sea denial yang sah, efisien, dan strategis bukan untuk menutup laut, tetapi untuk memastikan laut Nusantara digunakan sesuai kepentingan nasional dan tatanan hukum internasional.

Posisi Indonesia menjadi semakin penting karena berada pada jalur maritim paling menentukan di dunia. Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu urat nadi perdagangan global dengan sekitar 40 persen perdagangan dunia melintasi kawasan ini. Di bagian tengah Nusantara, Selat Lombok dan Selat Makassar membentuk jalur strategis ALKI yang menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik.

Di utara, Laut Natuna Utara menjadi ruang yang memiliki dimensi strategis karena keterkaitannya dengan hak berdaulat di ZEE, sumber daya energi, dan stabilitas kawasan. Seluruh jalur tersebut pada saat yang sama merupakan jalur ketahanan energi, pangan, dan distribusi bahan bakar yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa meskipun visi pemerintah dan karakter masyarakatnya cenderung ke kontinental mindset, pencapaian maritim terbesar Indonesia tidak lahir dari dominasi armada, melainkan dari kecakapan dan kecerdasan diplomasi. UNCLOS menjadi bukti bahwa kemenangan maritim Indonesia diraih di meja perundingan, bukan di medan tempur laut.

Melalui diplomasi, Indonesia mengubah geografi menjadi legitimasi, dan legitimasi menjadi kekuatan strategis. Inilah bentuk sea denial modern yang menjadi antitesis terhadap Mahan: bukan menguasai semua laut, tetapi memastikan laut digunakan dengan aturan yang mengakui kedaulatan negara kepulauan. Bagi Indonesia, diplomasi maritim bukan pelengkap kekuatan nasional melainkan salah satu bentuk tertinggi dari kekuatan itu sendiri.

Mahan menempatkan penguasaan laut sebagai jalan menuju kejayaan negara: armada besar, dominasi jalur pelayaran, dan kemampuan menghadirkan kekuatan di laut terbuka. Namun bagi Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, masa depan tidak dibangun dengan menyalin paradigma tersebut. UNCLOS membuka kemungkinan yang berbeda bahwa kedaulatan maritim tidak hanya dijaga oleh jumlah kapal, tetapi melalui kemampuan membentuk ruang strategis secara berlapis. Dari sinilah lahir konsep implementasi sea denial berbasis tiga layer lingkaran konsentris.

Lingkaran terluar adalah kawasan strategis di sekitar Indonesia ruang penyangga yang menentukan apakah ancaman dapat dihentikan sebelum mencapai jantung kepulauan. Pada lapisan ini, kapal selam menjadi instrumen utama karena bekerja dalam senyap namun menciptakan efek penangkalan yang besar.

Bersamaan dengan itu, rudal anti-kapal jarak jauh dengan jangkauan ratusan mil laut menghadirkan kemampuan membatasi ruang gerak sejak jauh dari garis pantai. Tujuannya bukan mencari pertempuran, tetapi membentuk kalkulasi ulang bagi setiap pihak yang memasuki kawasan. Rintangan akan bermakna jauh lebih strategis apabila Indonesia telah dapat menciptakan ranjau ranjau permukaan maupun bawah air.

Lingkaran kedua adalah selat dan alur laut utama: Malaka, Sunda, Lombok, Laut Sulawesi, hingga Ombai sampai Wetar. Inilah ruang transisi tempat hukum, geografi, dan kemampuan pertahanan bertemu. Sistem pengawasan udara, patroli maritim, dan pertahanan pesisir menciptakan kesadaran situasional dibalut dengan swarm drone yang memastikan setiap pergerakan terjadi dalam koridor yang dapat dipahami, diawasi dan dihancurkan.

Lingkaran terdalam adalah perairan kepulauan ruang hidup Nusantara. Di wilayah ini, kecepatan, fleksibilitas, dan efisiensi menjadi kunci. Seluruh fighting instrumen baik darat, laut dan udara dan berfungsi secara maksimal. Drone maritim dan fast attack craft dalam pola operasi berjejaring memungkinkan efek besar dengan biaya yang lebih rendah, terutama di perairan sempit dan dangkal yang menjadi karakter geografis Indonesia.

Inilah antitesis terhadap Mahan di abad ke-21: Indonesia tidak harus menguasai seluruh laut untuk menjadi kuat. Dengan geografi, legitimasi UNCLOS, teknologi, dan desain pertahanan berlapis, Indonesia membangun kedaulatan yang tidak bergantung pada dominasi armada, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa laut Nusantara tetap menjadi ruang yang menghubungkan, melindungi, dan menjaga masa depan bangsa.

Sejarah Indonesia tidak pernah dibangun dari kondisi yang ideal. Pada tahun 1945, kita belum memiliki pengakuan namun bangsa ini memilih berdiri dan membangunnya. Pada tahun 1957, hukum laut internasional belum mampu membaca kenyataan geografis Nusantara namun Indonesia tidak menyerah pada keadaan; Indonesia mengubah cara dunia memahami laut melalui Deklarasi Djuanda hingga lahirnya pengakuan negara kepulauan dalam UNCLOS’82. Inilah pelajaran terbesar bangsa maritim: sejarah tidak selalu berpihak kepada yang paling kuat, tetapi kepada mereka yang mampu mendefinisikan ulang aturan permainan.

Hari ini, Kekuatan maritim tidak lagi semata diukur dari berapa banyak kapal yang dapat dikerahkan, berapa jauh armada dapat berlayar, atau seberapa besar tonase yang dimiliki. Ukuran baru kekuatan adalah kemampuan menciptakan ruang strategis yang membuat lawan berpikir ulang sebelum bergerak. Kemenangan tidak selalu hadir dalam pertempuran; sering kali kemenangan hadir ketika konflik tidak pernah terjadi. Di sinilah makna terdalam UNCLOS’82 sebagai Sea Denial Melawan AT. Mahan.

Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa geografi dapat diubah menjadi legitimasi, hukum menjadi instrumen kekuatan, diplomasi menjadi pengungkit kedaulatan, dan teknologi menjadi pengali daya. Laut bukan ruang kosong yang diperebutkan, tetapi ruang kehidupan yang dijaga. Masa depan Indonesia bukan menjadi bangsa yang paling ditakuti di laut melainkan bangsa yang begitu kuat secara hukum, strategi, dan persatuan sehingga tidak ada yang berani mengabaikan kedaulatannya. Laut menghubungkan, bukan memisahkan. Dan dari laut, Indonesia akan terus membangun masa depannya.

JAKARTA - Masyarakat diimbau untuk tidak mencermati ajakan unjuk rasa besar-besar Reformasi Jilid II. Sebab aksi ini berpotensi ditunggangi untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang mengembalikan kedaulatan bangsa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah) Sukri Soleh Sitorus menilai ajakan aksi tersebut perlu dicermati secara mendalam, mengingat aksi unjuk rasa tersebut berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu, bukan semata-mata bertujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Sukri menegaskan hak menyampaikan aspirasi memang dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, dan tidak disusupi oleh agenda terselubung.

”Kami mengamati seruan Reformasi Jilid II yang mereka lantangkan bukan tanpa tanya besar. Kami khawatir aksi ini justru dirancang untuk menggagalkan kebijakan pemerintah yang sedang berjuang keras mengembalikan kedaulatan bangsa, bukan memperbaiki keadaan yang ada,” tegas Sukri.

Sukri menjelaskan di tengah langkah pemerintah menjalankan empat program prioritas nasional yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disertai pengelolaan sistem ekspor-impor secara terpadu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, muncul penolakan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Menurut Sukri, tekanan tersebut sengaja dibungkus rapi dalam narasi seolah-olah menjadi suara perlawanan rakyat.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



“Kondisi ekonomi seperti pelemahan nilai tukar Rupiah tidak bisa disederhanakan sebagai kesalahan pemerintah semata. Di balik gejala tersebut terdapat tekanan terstruktur dari elite global dan oligarki dalam negeri yang merasa kepentingannya terganggu. Mereka dengan cerdik memanfaatkan semangat mahasiswa dan gerakan seperti BEM SI sebagai alat untuk menggagalkan perubahan besar yang sedang dibangun,” ungkapnya.

Sesuai instruksi Ketua Umum Himmah Abdul Razak Nasution, Sukri memperingatkan seluruh kader Himmah serta elemen mahasiswa lainnya agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi.

“Jangan sampai niat awal yang mulia untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan justru berbalik merugikan kepentingan rakyat sendiri. Sejarah telah banyak membuktikan, aksi massa kerap kali ditunggangi oknum di balik layar demi mencapai tujuan politik atau ekonomi pribadi,” tambahnya.

Sukri juga mengajak seluruh jajaran organisasi di tingkat Wilayah, Cabang, hingga Komisariat agar tetap waspada, cermat dalam menyaring setiap informasi, dan tidak terlibat dalam ajakan yang berpotensi menyesatkan.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah reformasi pikiran, bukan reformasi yang telah diracuni oleh kepentingan asing dan kekuasaan lama. Jadilah generasi yang kritis namun tetap bijaksana, serta senantiasa menjaga stabilitas bangsa agar program-program kemajuan dapat terus berjalan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketika berbicara tentang masa depan Indonesia sebagai negara maju, perhatian publik sering tertuju pada pembangunan infrastruktur, penguatan industri manufaktur, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Padahal, ada satu fondasi yang kerap luput dari sorotan, tetapi menentukan keberhasilan seluruh agenda pembangunan tersebut, yakni kemandirian energi.

Tidak ada negara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan pendidikan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan.

Oleh sebab itu, isu ketahanan energi sesungguhnya bukan hanya persoalan teknis sektor minyak dan gas bumi, melainkan bagian dari strategi besar sebuah bangsa dalam menentukan masa depannya sendiri.

Dalam hal itulah target produksi minyak nasional sebesar satu juta barel per hari dan produksi gas 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 menjadi hal yang signifikan untuk menjadi perhatian.

Target tersebut muncul di tengah tantangan yang tidak ringan. Banyak lapangan migas Indonesia telah beroperasi selama puluhan tahun dan menghadapi penurunan produksi alamiah atau natural decline.

Kondisi ini merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh negara produsen migas yang memiliki lapangan tua.

Namun, perkembangan teknologi memberikan harapan baru. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR), yaitu teknologi yang memungkinkan cadangan minyak yang masih tersisa di dalam reservoir dapat diproduksi lebih optimal.

Dengan memanfaatkan teknologi, seperti injeksi uap dan berbagai metode peningkatan perolehan minyak lainnya, sumur-sumur tua yang sebelumnya dianggap mengalami penurunan produktivitas masih memiliki peluang untuk memberikan kontribusi yang signifikan.

Optimisme terhadap pencapaian target satu juta barel per hari juga didukung oleh perkembangan teknologi eksplorasi yang semakin maju.

Kemampuan pemetaan bawah permukaan yang lebih akurat membuka peluang ditemukannya sumber daya baru yang sebelumnya sulit dijangkau.

Di banyak negara, kemajuan teknologi justru menjadi faktor yang mengubah persepsi terhadap keterbatasan sumber daya energi.

Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi Denny Januar Ali atau Denny JA mengatakan target produksi satu juta barel per hari bukanlah mimpi kosong apabila didukung oleh penerapan teknologi EOR, kegiatan eksplorasi yang aktif, percepatan perizinan, serta hubungan yang semakin sinergis antara berbagai pemangku kepentingan di sektor energi.

Namun yang menarik, Denny JA tidak hanya menekankan pada produksi. Ia juga menegaskan pentingnya membangun ekosistem energi yang kolaboratif.

Dalam pandangannya, negara tidak dapat berjalan sendiri. Keterlibatan sektor swasta diperlukan untuk menghadirkan inovasi, efisiensi, dan pengembangan teknologi.

Meski demikian, partisipasi tersebut harus tetap berada dalam koridor transparansi, pengawasan yang baik, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.

Tantangan energi

Gagasan tersebut relevan dengan tantangan energi masa kini yang semakin kompleks. Industri energi modern membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, dan kemampuan manajemen risiko yang tidak sederhana.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi semakin penting.

Denny JA juga memandang dimensi sosial dari ketahanan energi tak kalah penting. Menurutnya, keberhasilan sektor energi tidak boleh hanya diukur dari jumlah barel yang diproduksi.

Masyarakat dan daerah penghasil energi juga harus memperoleh manfaat yang nyata melalui penguatan pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan kebudayaan, serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi sesungguhnya memiliki wajah yang lebih luas dibanding sekadar angka produksi. Energi yang kuat pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya mencapai kemandirian energi dalam lima tahun ke depan.

Presiden memandang energi sebagai salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat transformasi Indonesia menuju negara maju.

Karena itu, pemerintah menempatkan penguatan produksi minyak dan gas sebagai bagian penting dari peta jalan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut semakin relevan ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang tinggi. Konflik antarnegara, gangguan rantai pasok global, hingga fluktuasi harga energi internasional menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap sumber energi eksternal dapat menimbulkan kerentanan ekonomi yang serius.

Negara yang tidak mampu mengamankan pasokan energinya sendiri akan lebih mudah terdampak oleh gejolak global.

Agenda keberlanjutan

Di sisi lain, upaya meningkatkan produksi energi konvensional saat ini juga harus berjalan beriringan dengan agenda keberlanjutan. Dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon.

Karena itu, peningkatan produksi migas tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pendekatan dekarbonisasi mulai berkembang, mulai dari peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi operasional, pemanfaatan energi baru terbarukan, hingga pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) dan Carbon Capture and Storage (CCS).

Teknologi ini dipandang memiliki potensi besar dalam membantu mengurangi emisi karbon dari sektor energi tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan.

Pendekatan tersebut menunjukkan perdebatan antara energi fosil dan energi hijau tidak selalu harus diposisikan sebagai dua kutub yang saling bertentangan.

Pada banyak negara, keduanya justru berjalan bersamaan sebagai bagian dari strategi transisi energi yang realistis. Produksi migas tetap dibutuhkan untuk menjaga pasokan energi, sementara investasi pada teknologi rendah karbon terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Karena itu, target satu juta barel per hari sebaiknya dipahami bukan sekadar sebagai angka produksi. Target tersebut mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, menjaga stabilitas pembangunan, dan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang sulit dikendalikan.

Jadi kemandirian energi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai cita-cita yang lebih besar. Ketika energi tersedia secara merata, industri dapat tumbuh lebih kuat.

Ketika pasokan energi terjamin, investasi lebih mudah berkembang. Ketika ketahanan energi terbangun, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk menikmati pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, kemampuan sebuah bangsa mengelola energi secara mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan akan menjadi salah satu penentu utama arah masa depannya.

Oleh sebab itu, perjalanan menuju target satu juta barel per hari sesungguhnya bukan hanya perjalanan sektor energi, melainkan bagian dari perjalanan Indonesia menuju kedaulatan dan kemajuan yang lebih kokoh.

*) Dr Taufan Hunneman adalah dosen UCIC, Cirebon

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra menilai percepatan hilirisasi menjadi langkah konkret dalam mewujudkan kedaulatan energi di tanah air.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Indonesia harus memastikan bahwa sumber daya alam dikelola di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah bagi bangsa dan bukan sekadar mengekspor bahan mentah.

"Percepatan hilirisasi melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin Pak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, merupakan langkah konkret kita untuk berdaulat secara energi," ujar Hangga saat kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Pertamina dan Universitas Budi Luhur di Jakarta, Selasa.

Kuliah umum, yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) bekerja sama dengan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina ini menghadirkan para pakar dan praktisi energi nasional untuk membedah posisi strategis Indonesia dalam menghadapi eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

Hangga, dalam pemaparannya menegaskan bahwa sektor energi saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan jumlah penduduk yang mencapai 280 juta jiwa, konsumsi energi nasional dipastikan akan terus meningkat secara signifikan.

"Ketahanan energi adalah pilar utama Astacita nomor 2, sementara nomor 5 berfokus pada hilirisasi," ujarnya.

Hangga juga menyoroti tantangan lifting minyak nasional.

Meskipun Indonesia pernah mencapai puncak produksi sebesar 1,5 juta barel per hari pada 1977, saat ini angka tersebut berada di level 600.000 barel per hari akibat lapangan yang sudah matang (mature).

Sebagai solusi, pemerintah terus mengoptimalkan penyerapan minyak dari sumur-sumur rakyat serta memangkas impor solar melalui RDMP Kilang Balikpapan.

Namun, ketergantungan pada LPG impor yang masih mencapai 80 persen tetap menjadi prioritas yang harus diintervensi melalui substitusi gas pipa dan pengembangan CNG untuk sektor industri.

Menjawab pertanyaan mahasiswa soal dampak penutupan Selat Hormuz terhadap harga BBM bersubsidi, Hangga mengatakan sebagai negara nonblok, Indonesia terus memperluas kerja sama dengan berbagai negara di luar Timur Tengah untuk mendiversifikasi sumber energi.

Pemerintah juga sudah menjamin bahwa hingga akhir 2026, stok energi akan tetap aman dan harga BBM bersubsidi akan dijaga stabil guna melindungi daya beli masyarakat, meskipun dinamika kurs rupiah terhadap dolar terus dipantau secara ketat.

Pada kesempatan itu, Hangga mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa untuk proaktif berkontribusi melalui riset dan kajian kebijakan.

"Masa depan energi nasional berada di tangan anak muda dan tidak boleh ada ego sektoral. Kita butuh sinergi lintas generasi antara regulator, akademisi, dan pelaku usaha untuk memecahkan tantangan kedaulatan energi nasional," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat

Tangerang (ANTARA) - Alarm peringatan kedaruratan di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, berbunyi pada Sabtu siang diakibatkan adanya kemunculan kepulan asap di area terminal penerbangan tersebut.

Berdasarkan video berdurasi 12 detik yang beredar di media sosial (medsos), bahwa peristiwa itu terjadi tepatnya di area Terminal 2D. Dimana, situasi peringatan kedaruratan sempat menjadi perhatian petugas dan para calon penumpang yang berada di area terminal.

Pasalnya, kepulan asap yang cukup tebal ini telah memenuhi sejumlah area terminal hingga mengakibatkan sirine atau alarm peringatan kedaruratan berbunyi cukup lama.

Asst Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudistiawan saat dikonfirmasi ANTARA di Tangerang, membenarkan adanya kejadian kedaruratan akibat kepulan asap tersebut.

"Kami menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, sumber asap berasal dari salah satu kendaraan operasional milik ground handling yang mengalami gangguan teknis saat berada di area makeup baggage Terminal 2D," katanya.

Ia mengatakan, untuk saat ini pihaknya telah melakukan penanganan dengan menerjunkan petugas operasional bersama Unit Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF).

Selain itu, tim operasional langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan pengamanan area, penanganan awal, dan evakuasi kendaraan yang mengalami gangguan teknis ke area terbuka guna mempercepat proses penanganan serta pembuangan asap.

"Kami bergerak cepat melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan sehingga kondisi dapat segera terkendali. Dalam waktu sekitar 5 hingga 10 menit sejak laporan diterima, sumber gangguan berhasil ditangani dan area terdampak dapat segera dinormalisasi," tuturnya.

Menurut Yudistiawan, dalam penanganan ini dilakukan secara bersamaan, petugas melakukan pengaturan sirkulasi udara, penyisiran area, serta penyampaian informasi kepada pengguna jasa guna memastikan kondisi terminal tetap aman dan nyaman.

Kendati demikian, seluruh personel, kondisi di area terdampak berhasil terkendali dalam waktu singkat dan aktivitas terminal kembali berjalan normal.

"Kepulan asap berhasil diatasi dalam waktu singkat dan seluruh area terdampak telah kembali normal. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa. Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa merupakan prioritas utama kami," jelasnya.

Ia juga memastikan, pasca peristiwa seluruh operasional penerbangan dan pelayanan penumpang di Terminal 2 tetap berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali.

Dimana, lanjut dia, kondisi area terdampak telah kembali normal setelah dilakukan penanganan oleh petugas di lapangan.

Selain itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini terus berkoordinasi dengan pihak ground handling untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kendaraan yang mengalami gangguan teknis tersebut.

"Kami berkomitmen memastikan seluruh aspek operasional berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan guna memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kota Jambi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup dan hak kesejahteraan bagi petani yang memproduksi pangan.

"Kita ingin memprioritaskan pangan, dan juga swasembada pangan itu menyangkut hak rakyat dan petani," katanya saat menghadiri peringatan Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625 di Jambi, Selasa.

Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ia mengatakan upaya mencapai swasembada pangan bukan semata-mata persoalan produksi, tetapi juga menyangkut kepentingan rakyat secara luas.

Transformasi sektor pangan, kata dia, terus dilakukan melalui penataan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan di bidang pangan.

Pemerintah dalam kurun waktu satu setengah tahun telah menerbitkan 33 regulasi yang terdiri atas Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Keputusan Presiden (Kepres).

Menurut dia, berbagai regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat ekosistem pangan, termasuk penguatan kesejahteraan petani.

Zulhas juga menyampaikan ucapan selamat atas Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ke-80 dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

"Kota Jambi memiliki sejarah panjang dan terus menunjukkan perkembangan yang positif," kata dia.

Ia turut mengapresiasi berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

Sejumlah program nasional seperti Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai telah berjalan selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Sementara Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan terima kasih kepada Menko Bidang Pangan atas kehadiran yang menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan pada momentum penting peringatan HUT Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mafia beras sering kali dipersepsikan sekadar sebagai persoalan perdagangan pangan. Padahal, dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar fluktuasi harga di pasar.

Ketika praktik manipulasi pasokan, pengoplosan, penimbunan, hingga permainan harga berlangsung secara sistematis, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan konsumen, melainkan juga ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata niaga pangan itu sendiri.

Maka dari itulah, persoalan mafia beras layak dipandang sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Belakangan ini, isu mafia beras kembali mengemuka, setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap berbagai praktik curang yang masih berlangsung di sektor perberasan nasional.

Praktik tersebut tidak hanya berupa pengoplosan beras subsidi, tetapi juga dugaan pengaturan pasokan dan harga yang mengarah pada perilaku kartel. Bahkan, menurut pengakuan Menteri Pertanian, terdapat upaya ancaman dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berani membongkar praktik tersebut.

Namun, di tengah tekanan yang muncul, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen melawan berbagai bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Istilah mafia beras sendiri merujuk pada praktik perdagangan beras yang tidak sehat, tidak transparan, dan cenderung eksploitatif. Aktivitas tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pedagang, pengusaha, hingga oknum yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan.

Hal yang membuat persoalan ini kompleks adalah dampaknya yang dirasakan oleh seluruh mata rantai pangan, mulai dari petani sebagai produsen, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir.

Bagi masyarakat, dampak yang paling mudah dirasakan adalah kenaikan harga beras yang tidak wajar. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Ketika harga beras melonjak akibat permainan pasar, daya beli masyarakat otomatis tergerus.

Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Kenaikan harga yang tidak didorong oleh faktor produksi atau distribusi yang wajar pada akhirnya menciptakan tekanan ekonomi yang tidak perlu.

Selain harga, persoalan lain yang muncul adalah kelangkaan beras di pasar. Ketika pasokan sengaja diatur atau ditahan untuk menciptakan keuntungan tertentu, masyarakat akan kesulitan memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan pangan dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pangan tersedia

Ketahanan pangan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kemampuan memproduksi pangan, tetapi juga memastikan pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah kualitas beras yang beredar di pasaran. Praktik pengoplosan menjadi salah satu modus yang sering disebut dalam berbagai kasus.

Beras berkualitas tinggi dicampur dengan beras berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat pula risiko penggunaan bahan tambahan tertentu agar beras tampak lebih putih atau lebih menarik secara visual.

Jika praktik ini terjadi tanpa pengawasan yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Kualitas beras juga dapat menurun akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Kelembapan yang tinggi, suhu yang tidak stabil, maupun sistem pengemasan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan produk.

Bahkan, pemalsuan label pada kemasan beras menjadi persoalan tersendiri karena konsumen kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang mereka beli. Dalam situasi seperti ini, konsumen menjadi pihak yang dirugikan berulang kali, baik dari sisi harga maupun kualitas.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem pangan nasional. Salah satunya melalui penguatan pengawasan pasar untuk memantau harga dan kualitas beras yang beredar.

Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah ini penting karena pasar yang sehat membutuhkan transparansi dan kepastian aturan bagi seluruh pelaku usaha yang menjalankannya secara jujur.

Pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional melalui penyerapan produksi petani. Kebijakan ini memiliki dua manfaat sekaligus.

Di satu sisi memberikan kepastian pasar bagi petani, sementara di sisi lain memperkuat kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga atau gangguan distribusi.

Semakin kuat cadangan pangan nasional, semakin kecil peluang pihak-pihak tertentu mengendalikan pasar demi kepentingan sempit.

Memperketat pengawasan

Langkah berikutnya adalah memperketat pengawasan impor pangan untuk mencegah masuknya beras ilegal maupun beras berkualitas rendah.

Di saat yang sama, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui penyediaan benih unggul, pupuk, serta peralatan pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Upaya ini menunjukkan bahwa pemberantasan mafia beras tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan sektor produksi di tingkat hulu.

Penindakan hukum tetap menjadi instrumen yang sangat penting. Praktik penimbunan, pengoplosan, manipulasi harga, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak secara tegas dan konsisten.

Kepastian hukum bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara benar.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan memberantas mafia pangan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pedagang, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, hingga konsumen.

Kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi rantai pasok pangan harus terus ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat pengawasan sosial dari masyarakat, semakin sempit ruang gerak praktik-praktik curang yang merugikan kepentingan bersama.

Maka, kemudian, perlawanan terhadap mafia beras bukan sekadar upaya menjaga harga pangan tetap stabil. Lebih dari itu, ini adalah perjuangan untuk melindungi hak petani memperoleh nilai yang adil dari hasil kerja mereka, memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dan terjangkau, serta menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Ketika pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan objek permainan segelintir pihak, maka yang dipertaruhkan adalah kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Karena itu, penguatan pengawasan, keberanian penegakan hukum, peningkatan produksi nasional, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat harus berjalan beriringan.

Ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dibangun di atas fondasi tata niaga yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, serta membuka data mengenai buruknya tata kelola lama yang meminggirkan petani, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan pu

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan sentralisasi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan batu bara melalui satu pintu, seperti yang akan dijalankan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), memang memicu perdebatan sengit di ruang publik. Hal itu sangat wajar, mengingat kebijakan ini menyentuh langsung urat nadi perdagangan komoditas strategis nasional.

Namun, jika dibedah secara jujur dan mendalam dari kacamata ekonomi politik, tata kelola komoditas, dan kedaulatan negara, kebijakan ini memiliki landasan objektif dan rasional yang sangat kuat.

Pertama, untuk sawit dan CPO, misalnya, pemerintah ingin mengakhiri asimetri informasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh para trader spekulatif terhadap petani swadaya. Selama ini, struktur pasar tandan buah segar sawit milik rakyat cenderung bersifat oligopsonistik, yakni situasi ketika petani hanya berhadapan dengan segelintir pembeli besar sehingga posisi tawar mereka sangat lemah.

Para trader nakal kerap memanfaatkan ketiadaan akses pasar langsung ini untuk menekan harga beli di tingkat petani serendah mungkin dengan berbagai alasan artifisial. Melalui kehadiran PT DSI sebagai penentu harga tunggal, negara bertindak sebagai penyangga yang menetapkan harga patokan bawah yang adil.

Ketika rantai pasok ditarik ke hulu oleh kepastian serapan satu pintu, ruang gerak trader yang suka mempermainkan harga otomatis mati, sehingga margin keuntungan dapat dialihkan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Pola proteksi komoditas strategis ini secara empiris mirip dengan keberhasilan lembaga seperti CODELCO di Chili yang berhasil menjaga pendapatan produsen domestik dari predator pasar.

Kedua, ​dari sisi fiskal dan tata kelola devisa, sentralisasi ekspor merupakan solusi struktural yang cepat dan kuat untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara akibat praktik rekayasa keuangan. Korporasi swasta selama ini sering memanfaatkan celah perdagangan bebas untuk melakukan transfer pricing dan under-invoicing melalui perusahaan bayangan di negara perlindungan pajak guna menghindari kewajiban fiskal domestik.

Dengan adanya pintu ekspor tunggal yang dikendalikan oleh PT DSI negara memegang kontrol penuh terhadap volume, kualitas, dan nilai riil dari komoditas yang dijual ke pasar internasional secara transparan. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa seluruh Devisa Hasil Ekspor benar-benar masuk dan menetap di dalam sistem perbankan nasional untuk memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai tukar Rupiah, sebuah target yang selama ini sulit dicapai hanya dengan mengandalkan regulasi imbauan kepada eksportir swasta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak 32,40 persen menjadi 18,14 miliar dolar AS dengan volume 17,58 juta ton pada Januari–September 2025. Sebaliknya, ekspor batu bara turun 20,85 persen menjadi 17,94 miliar dolar AS dengan volume 285,23 juta ton. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya kontrol negara melalui PT DSI agar devisa hasil ekspor benar-benar masuk ke sistem perbankan nasional dan posisi tawar Indonesia di pasar global semakin kuat.

Ketiga, kebijakan ini memberikan posisi tawar geoekonomi yang luar biasa bagi Indonesia di panggung global. Sebagai produsen CPO terbesar dan salah satu eksportir batu bara termal utama di dunia, Indonesia anehnya selalu menjadi pengikut harga yang didikte oleh bursa luar negeri karena para eksportir domestik cenderung terfragmentasi dan saling banting harga demi berebut pembeli asing.

Melalui penyatuan seluruh volume ekspor di bawah satu bendera negara, Indonesia bisa mentransformasikan dirinya menjadi kekuatan raksasa yang mampu mendikte harga pasar dan mengatur ritme pasokan ke negara-negara importir besar seperti China, India, dan Uni Eropa.

Keuntungan finansial dari harga premium yang berhasil diamankan melalui mekanisme satu pintu ini nantinya dapat dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi pupuk, program peremajaan sawit, serta pembangunan infrastruktur yang masif.

Keempat, sentralisasi ini memecahkan kebuntuan penegakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan percepatan hilirisasi industri yang selama ini kerap diabaikan oleh pelaku usaha demi mengejar keuntungan instan di pasar ekspor. Ketika krisis energi atau kelangkaan minyak goreng domestik terjadi akibat kegagalan pasar bebas, PT DSI dapat langsung memastikan bahwa kebutuhan dalam negeri terpenuhi sepenuhnya sebelum izin ekspor diberikan.

Kebijakan satu pintu ini juga menjadi instrumen kontrol kuota bahan mentah yang efektif, memaksa para pelaku usaha untuk berinvestasi pada industri hilir seperti oleokimia, biodiesel, dan gasifikasi batu bara jika ingin komoditas mereka tetap terserap.

Tuduhan bahwa sentralisasi menciptakan monopoli yang tidak sehat dapat dipatahkan dengan fakta bahwa entitas ini bergerak sebagai State-Trading Enterprise yang sah di bawah aturan WTO untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan menggeser narasi publik dari isu hambatan bisnis menjadi isu kedaulatan ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, serta membuka data mengenai buruknya tata kelola lama yang meminggirkan petani, pemerintah semestinya mampu menggalang dukungan publik secara organik atas isu ini.

Perkara kritik yang muncul, dalam hemat saya sah-sah saja. Pemerintah membutuhkan masukan-masukan kritis dari banyak pihak, apalagi perubahan kebijakan ini cukup revolusioner, sehingga memerlukan sebanyak-banyaknya masukan dan kritik.

*) Ronny P Sasmita, Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution/ISEAI

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri artificial intelligence (AI) . Indonesia harus mampu menjadi pemain dalam global supply chain, yaitu melalui penguatan talenta, industri dan ekosistemnya, riset, dan pengembangan AI karya anak bangsa.

Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, bicara industri AI, kita bicara tentang bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan dan memperkuat talenta digital itu sendiri. ”Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, kita harus bangun (dari sekarang),” katanya dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club, di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Menuju Kedaulatan Teknologi

Nezar Patria menjadi keynote speech di depan 100-an peserta yang berasal dari dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah. Lebih dalam, Nezar menambahkan, Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan- perusahaan teknologi global. Pemerintah sendiri, kata dia, telah membuka sejumlah kerja sama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu.

“Pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Karena itu, universitas-universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan,” jelasnya

Sebagai bagian dari upaya melahirkan talenta-talenta digital yang unggul, dalam forum tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan BPSDM Komdigi guna memperkuat pengembangan talenta digital nasional, terutama mahasiswa-mahasiswa President University. Adapun penandatanganan dilakukan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof Budi Susilo Soepandji dengan Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

“Saya sangat menghargai kerja sama ini. Tidak ada negara maju yang berhasil hanya dengan pemerintah saja. Tidak ada inovasi besar yang lahir tanpa ekosistem. President University sejak awal memang dibangun di tengah kawasan industri agar pendidikan tidak terpisah dari dunia nyata,” kata Founder and Chairman PT Jababeka Tbk, founder President University serta President Club, Setyono Djuandi Darmono.

Memasuki sesi diskusi panel yang dimoderatori Benardinus Boyke Rachmanda selaku Government Relations Advisor Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, pembahasan berkembang keberbagai isu strategis terkait AI nasional. Mulai dari implementasi Peta Jalan AI Nasional, talenta digital, integrasi keamanan siber dan AI, pengembangan riset nasional, tata kelola data, hingga tantangan etika dan keamanan digital.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis. Mereka yakni Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Anggota Dewan Pengarah BRIN Prof Marsudi Wahyu Kisworo, Founder & Managing Partner Skha Consulting dan Nalar AI Sayed Musaddiq, President Director PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, serta Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar.

Salah satu momen menarik dalam diskusi muncul ketika para peserta membahas pentingnya percepatan implementasi AI nasional melalui kolaborasi konkret. Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia perlu didorong lebih agresif melalui program-program konkret agar tidak tertinggal dari negara lain.

Lalu Andrie Tjioe mengusulkan adanya program pelatihan AI bagi para guru di Indonesia untuk mempercepat lahirnya talenta digital sedari dini – yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Menurutnya, pihaknya siap bekerjasama karena pihaknya telah memiliki training center untuk robotik, AI, dan drone, termasuk pengembangan pusat riset dan inovasi AI di BSD, Tangsel.

Namun, fasilitas tersebut membutuhkan dukungan pihak-pihak yang mau dilatih. “Kalau tidak ada yang dilatih, akan sulit berkembang. Kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Bonifasius Wahyu Pudjianto yang menanyakan kemungkinan penerapan skema pelatihan hybrid agar para guru dapat mengikuti pelatihan secara fisik maupun daring. Menurutnya, pendekatan hybrid akan lebih realistis dibanding harus membawa seluruh peserta ke kawasan BSD.

Usulan itu pun disambut positif Andrie Tjioe yang juga merupakan Alumni Lemhannas Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25. Pihaknya siap menjalankan pelatihan AI secara hybrid karena sebelumnya telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan robotic secara daring saat pandemi Covid-19. AS dan China Berlomba Bangun Pusat Data AI di Luar Angkasa

Tak lama setelah itu, tepuk tangan peserta menggema di seluruh ruangan. Momen tersebut menjadi penanda lahirnya potensi kolaborasi strategis yang muncul langsung dari forum President Club Series.

Diskusi ini memperlihatkan bagaimana sebuah forum tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan peluang kolaborasi nyata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga riset dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu membangun ekosistem AI yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan digital dan ketahanan nasional di masa depan.

JAKARTA, iNews.id - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menggelar Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 bertajuk “The Rise of Indonesia Tech Sovereignty” di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Forum ini menjadi ruang kolaborasi strategis lintas sektor untuk memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia melalui tiga pilar utama, yakni Cloud Sovereignty, AI Sovereignty, dan Cybersecurity Sovereignty, guna mendorong pengembangan ekosistem digital nasional yang lebih mandiri, aman, dan berdaya saing. 

Turut hadir dalam forum ini Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI Edwin Hidayat Abdullah, Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Indonesia Ricardo Irwan Rei, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Seno Soemadji, dan Managing Director Gen AI Lead, Sovereign AI Lead for Accenture APAC Kunal Shah.

Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat arah kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus mendorong pengembangan ekosistem digital nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan di tengah percepatan transformasi digital global.

Baca Juga

Telkom Bukukan Kinerja Resilience pada FY25, Total Shareholder Return Capai 35,7 Persen

Seiring meningkatnya adopsi teknologi digital, isu sovereignty semakin menjadi perhatian di banyak negara. Ketergantungan terhadap infrastruktur, platform, dan teknologi global dinilai tidak lagi hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi, keamanan data, hingga kepentingan strategis nasional.

Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan sovereign digital ecosystem untuk memastikan data, infrastruktur, kapabilitas AI, serta keamanan digital nasional tetap berada dalam kepentingan, hukum, dan kendali negara.

Melalui forum ini, Telkom mendorong penguatan kolaborasi nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga dapat mengembangkan, mengelola, dan memonetisasi aset serta kapabilitas digital nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital global.

Melalui Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026, Telkom berharap dapat mendorong lahirnya kolaborasi dan gerakan bersama menuju kedaulatan teknologi Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi digital nasional yang mampu menciptakan nilai ekonomi, peluang inovasi, dan daya saing yang berkelanjutan di tingkat regional maupun global.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan bahwa transformasi digital nasional tidak hanya berbicara mengenai percepatan adopsi teknologi, tetapi juga mengenai bagaimana Indonesia memiliki kapasitas, ketahanan, dan kendali terhadap infrastruktur serta ekosistem digitalnya sendiri.

"Kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga mampu membangun kapabilitas digital nasional yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dari sisi keamanan siber dan perlindungan data nasional, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menekankan pentingnya penguatan kendali nasional terhadap data dan sistem digital strategis.

“Data strategis nasional perlu dikelola dan berada dalam yurisdiksi Indonesia agar operasional, ownership, dan aspek pengamanannya dapat dikendalikan secara optimal. Termasuk di dalamnya penguasaan terhadap sistem enkripsi sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan data nasional, dengan tetap terbuka terhadap perkembangan teknologi global,” ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan bahwa momentum transformasi digital Indonesia harus menjadi titik balik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem teknologi global.

“Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem teknologi regional. Karena itu, penguatan cloud, AI, dan cybersecurity Indonesia menjadi fondasi penting agar data, intelligence, dan nilai ekonomi digital nasional dapat tumbuh serta memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia sendiri,” tuturnya.

Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 mengangkat berbagai isu strategis mulai dari sovereign cloud infrastructure, pengembangan AI berbasis konteks Indonesia, penguatan ketahanan siber nasional, hingga pembangunan kapasitas talenta digital nasional sebagai upaya memperkuat kemandirian dan daya saing teknologi Indonesia secara berkelanjutan.

Selain menjadi wadah dialog strategis lintas sektor, Indonesia Tech Sovereignty Forum 2026 juga menandai peluncuran Charter of Digital Sovereignty sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan ekosistem teknologi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Telkom turut memperkenalkan inisiatif AdyaCakra sebagai bagian dari pengembangan sovereign cloud, sovereign AI, dan sovereign cybersecurity guna mendorong peran Indonesia sebagai pengembang dan penggerak ekosistem digital regional.

“AdyaCakra diharapkan dapat menjadi bagian dari kontribusi Telkom dalam memperkuat fondasi digital sovereignty Indonesia, sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat, adaptif, dan berdaya saing global,” katanya.

Sebagai bagian dari arah strategi transformasi TLKM 30, Telkom terus memperkuat perannya sebagai orkestrator ekosistem digital nasional melalui pengembangan infrastruktur digital, platform, dan kapabilitas teknologi guna mendukung kebutuhan pasar akan layanan digital yang semakin meningkat secara optimal.

Visi kedaulatan teknologi ini sejalan dengan langkah nyata Telkom dalam mengadopsi dan mengembangkan kapabilitas AI melalui lima pilar AI Center of Excellence (AI CoE). Untuk membangun ekosistem AI nasional, Telkom berkolaborasi dengan kampus untuk riset dan pengembangan talenta (AI Campus), ruang kreasi bagi developer (AI Playground), wadah kumpul komunitas (AI Connect), penyediaan solusi yang sudah teruji untuk masyarakat dan industri (AI Hub), hingga penerapan AI di internal perusahaan (AI Native).

Melalui inisiatif yang berkesinambungan, Telkom tidak hanya memperkuat perlindungan data dan kedaulatan digital nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan industri.

Editor: Rizqa Leony Putri