JAKARTA - Ketua Majelis Etik Ombudsman RI (ORI), Jimly Asshiddiqie menyatakan, pimpinan ORI periode 2021-2026 disebut paling buruk. Hal itu berdasarkan pemeriksaan terhadap mantan pegawai dan pegawai lintas pimpinan ORI.

"Maka dinilai bahwa periode yang paling bermasalah periode yang kemarin," kata Jimly saat konferensi pers di kantor ORI, Jumat (29/5/2026).

Jimly menyatakan, pihaknya kemudian mendalami perihal informasi tersebut. Hasilnya, Majelis Etik mengantongi informasi jika pimpinan periode tersebut tidak kompak.

Jimly mengungkapkan terdapat anggota ORI yang lebih dominan di antara pimpinan lainnya. "Setelah kami cek, memang tidak kompak, gitu, ada Ketua, ada Wakil Ketua, tapi ada anggota yang dominan sekali, kerjanya sangat sangat dominan, dan eh banyak sekali menentukan," ujarnya.

"Kadang-kadang bekerjanya pribadi atas nama ORI. Nah, jadi sistem disiplin profesionalnya, yang tidak lain adalah kode etik, itu enggak jalan," sambungnya.

Lihat video: BARU DILANTIK ENAM HARI, KETUA OMBUDSMAN RI DITANGKAP

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menyatakan permintaan keterangan pihak terkait dugaan pelanggaran etik Ketua ORI nonaktif Hery Susanto selesai. Kini, proses tinggal menunggu pembelaan dari terlapor.

"Hari ini kami masih menunggu jawaban tertulis dari terlapor HS yang sudah kami periksa. Pemeriksaannya dua kali, sekali dihadiri oleh kuasa hukum," kata Ketua Majelis Etik ORI Jimly Asshiddiqie saat konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jumat (29/5/2026).

Pihaknya sudah bersurat untuk mendengarkan pembelaan secara langsung dari Hery. Namun, hal tersebut urung dilakukan lantaran tidak mendapat izin dari pihak terkait.

"Maka kita minta keterangan tertulis dan kami minta waktu hari ini," ujarnya.

Sembari menunggu surat dari Hery lanjut Jimly, pihaknya akan menggelar rapat terakhir sebelum menyerahkan laporan resmi kami ke pleno.

JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Assihidiqie mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diperkuat. Ke depan anggota Kompolnas bukan lagi ex officio atau berdasarkan hak jabatan.

Saat ini susunan anggota Kompolnas tiga menteri yakni Menko Polkam sebagai Ketua Kompolnas, Mendagri dan Menkum sebagai wakil ketua. Ke depan Kompolnas akan dibuat menjadi independen dan rekomendasinya mengikat.

Menanggapi rencana tersebut, pakar hukum kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menyambut baik masukan tersebut. Selama ini, kata Edi, kehadiran Kompolnas walaupun sudah dibentuk puluhan tahun tapi manfaatnya belum banyak dirasakan oleh kepolisian dan juga masyarakat.

Berdasarkan kajian akademik yang dilakukanyaKompolnas belum mendapat tempat di hati masyarakat. Kompolnas sebagai pengawas ekternal harus bisa memberi dampak positif terhadap kemajuan Polri.

Faktanya, Kompolnas selama ini belum bisa bekerja maksimal karena hadir dengan kewenangan terbatas serta diisi keanggotaan yang kurang independen dan kapabel yakni tiga unsur pemerintah, tiga unsur pakar yakni akademisi dan pensiunan Pati Polri dan tiga unsur tokoh masyrakat.

"Hasil kajian akademik kami menyebutkan dominasi unsur pemerintah dan unsur kepolisian sulit membuat Kompolnas independen. Kondisi ini berdampak pada rekomendasi akhir yang kurang tajam serta sama sekali tidak mengikat," kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Lihat video:BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



Menurut Edi, kehadiran Kompolnas belum sepenuhnya mendapatkan trust, padahal UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri, memberikan tugas Kompolnas sangat strategis karena memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden, menentukan arah kebijakan kepolisian, pengangkatan, dan pemberhentian Kapolri serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri.

"Faktanya tidak banyak masyarakat yang tahu atas tugas ini karena dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dan juga lembaga kepolisian sendiri. Tidak sedikit masyarakat kecewa karena pengaduannya tidak direspons kepolisian padahal sudah mengadu ke Kompolnas," ucapnya.

Selain itu, keterbatasan personel yang tidak memiliki SDM baik dan perwakilan di daerah juga membuat masyarakat sulit berhubungan dengan Kompolnas.

"Kita dukung presiden meningkatkan penguatan terhadap Kompolnas dengan harapan bisa memberi dampal positif terhadap kemajuan Polri," kata dosen penulis buku hukum kepolisian ini.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta untuk merevisi 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap). Rekomendasi itu disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) saat melaporkan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa usulan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat institusi Polri melalui pembenahan regulasi, mulai dari tingkat Undang-Undang hingga instruksi pelaksanaan.

“Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres, berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” kata Jimly kepada awak media.

Jimly pun menargetkan revisi puluhan aturan tersebut bisa rampung pada tahun 2029. Dia menegaskan usulan yang disampaikan Komisi Reformasi Polri seluruhnya untuk jangka panjang di tubuh Polri.

“Termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar, sudah kita hitung, 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang diharapkan selesai sampai 2029. Jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029,” ujar Jimly.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi Reformasi Polri, Mahfud MD, menambahkan bahwa pihaknya telah menyerahkan dokumen komprehensif yang terdiri dari 10 buku sebagai landasan pembangunan Polri di masa depan. Ia mendorong agar dokumen tersebut dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas.

“Kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan.”

Mahfud mengisyaratkan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik rekomendasi tersebut dan berencana mengeluarkan payung hukum resmi agar Polri segera mengeksekusi rekomendasi tersebut secara bertahap.

“Sehingga nanti akan dikeluarkan Inpres atau Keppres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di website-nya Setneg dan sebagainya,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut membahas laporan komprehensif terkait agenda reformasi Polri, termasuk arah kebijakan jangka pendek hingga menengah.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa komisi melaporkan seluruh hasil kerja sejak pembentukannya, termasuk proses penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Menurut Jimly, komisi telah melakukan berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan, baik lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah untuk menyerap aspirasi publik terkait reformasi Polri.

Hasil kerja tersebut kemudian dirumuskan dalam 10 buku laporan yang memuat rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh. Menurut Jimly, rekomendasi tersebut mencakup usulan revisi Undang-Undang Polri hingga penyusunan peraturan turunan untuk mendukung implementasi reformasi.

“Kami laporkan tadi sebanyak 10 buku, yaitu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh Polri secara internal,” ujar Jimly dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

Selain itu, komisi juga mengusulkan agenda reformasi internal yang mencakup perubahan terhadap sejumlah regulasi di tubuh Polri. Reformasi tersebut ditargetkan dapat berjalan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima berbagai poin yang disampaikan sekaligus memberikan arahan atas sejumlah isu strategis. Salah satu di antaranya adalah terkait wacana pembentukan Kementerian Keamanan yang akhirnya diputuskan tidak perlu dilanjutkan.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tapi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudharat-nya, mudharat-nya lebih banyak maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” jelas Jimly.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan keputusan terkait mekanisme pengangkatan Kapolri. Setelah melalui diskusi, Presiden memutuskan agar mekanisme yang berlaku saat ini tetap dipertahankan, yakni Kapolri diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.

“Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap penguatan fungsi pengawasan eksternal Polri melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam hal ini, Presiden menyetujui penguatan peran Kompolnas agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang mengikat.

“Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang tapi disepakati dia independen,” tutur Jimly.

Selain itu, pemerintah juga akan mengatur secara lebih tegas mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri di luar struktur kepolisian. Pengaturan tersebut akan dibuat secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.

Pertemuan ini menandai tahap akhir tugas KPRP setelah menyelesaikan mandat usai dilantik oleh Presiden Prabowo pada 7 November 2025 yang lalu. Selanjutnya, hasil rekomendasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan regulasi untuk memperkuat institusi Polri ke depan.

Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan agenda strategis yang terukur, berjangka, dan berorientasi pada kepentingan rakyat serta supremasi hukum.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar kedudukan Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Dengan demikian, Polri tidak akan ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

"Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang," ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Selasa (5/5/2026).

Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie, juga menyampaikan hal serupa. Jimly menegaskan komisi tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru, termasuk Kementerian Keamanan. "Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru," ujarnya.

Menurut Jimly, Presiden Prabowo Subianto sempat mempertanyakan kesimpulan tersebut. Namun, KPRP menilai pembentukan kementerian baru justru akan menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat.

"Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu," tandas dia.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyampaikan sebanyak 6 rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo tersebut merupakan hasil kerja selama 6 bulan dan termuat dalam laporan setebal 3.000 halaman.

Laporan tersebut dituangkan dalam beberapa buku yang memuat agenda reformasi menyeluruh bagi institusi Polri, mulai dari kebijakan strategis hingga perubahan regulasi internal.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan laporan tersebut merupakan hasil dari berbagai pertemuan dengan pemangku kepentingan, baik dari unsur negara, masyarakat sipil, hingga internal kepolisian, serta kunjungan ke sejumlah daerah.

Jimly menjelaskan, meskipun Presiden Prabowo tidak menetapkan batas waktu kerja, namun pihaknya menetapkan target tiga bulan dan berhasil menyelesaikan laporan dalam kurun waktu tersebut.

“Sebagaimana pada pertemuan pertama setelah pelantikan Bapak Presiden sudah menyampaikan arahan tidak menentukan berapa lama waktu untuk bekerjanya KPRP tapi kami memasang target tiga bulan, maka selama tiga bulan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan ya walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden,” kata Jimly saat Konferensi Pers.

Jimly pun menjelaskan laporan tersebut mencakup keseluruhan kebijakan reformasi, termasuk alternatif kebijakan yang dapat dijalankan pemerintah maupun Polri secara internal.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum tuntas sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak sepuluh buku. Nah itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya maupun oleh Polri secara internal,” ujarnya.

Salah satu rekomendasi utama adalah revisi Undang-Undang tentang Polri yang akan diikuti dengan penerbitan berbagai aturan turunan. “Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di-follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” ucapnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyetujui penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar memiliki kewenangan lebih kuat dan bersifat independen. Menurutnya, penguatan Kompolnas ini akan diatur dalam revisi undang-undang Polri yang saat ini tengah disiapkan.

“Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR, nah di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini,” ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026) sore. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengungkapkan akan menyerahkan 8 rekomendasi kepada Presiden Prabowo.

"Iya betul (ada delapan rekomendasi)," kata Jimly saat ditanya awak media sebelum bertemu Presiden Prabowo.

Jimly pun masih enggan memberikan informasi lebih lanjut mengenai poin-poin yang bakal disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Iya, nanti poin-poinnya. Nanti saja sepulang. Oke, oke. Nanti saya sampaikan apa yang beliau setujui, apa yang tidak," paparnya.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri juga mengatakan bahwa dirinya akan mendampingi Presiden Prabowo untuk menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Ya laporannya kan Pak Ketua tadi, Prof. Jimly beserta anggota komisi yang lainnya. Ya. Seluruh anggota komisi," katanya.

Meski begitu, Dofiri mengatakan bawah belum bisa membagikan informasi kepada awak media. "Belum bisa. Kesepakatan kita semua di komisi, setelah melapor. Presiden baru, setelah itu bisa."

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti proses penetapan Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menyebut tak ada aturan hukum yang dilanggar, namun DPR menurutnya bermasalah secara etika.

Sebelum dilantik, Adies Kadir sebagaimana diketahui ditetapkan sebagai satu Hakim MK usulan DPR untuk menggantikan Arief Hidayat. Padahal sebelumnya ada nama Inosentius Samsul yang juga sudah ditetapkan sebagai usulan dari DPR.

"Secara hukum enggak ada masalah, tapi secara etika. Tapi etikanya di DPR sana. Kok orang yang sudah di ini (ditetapkan) Inosentius, kok begitu aja diganti? Ini kan masalah etika," tegas Jimly kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Jimly menilai hal ini membuat publik menjadi berpikiran ada kepentingan politik di balik pemilihan ini. Meski tak bermasalah dengan sosok Kadir, Jimly berharap praktik serupa tidak diulangi.

"Cacat hukumnya tidak ada, belum ada aturan yang melarang. Makanya saya secara pribadi ya saya senang Pak Adies Kadir terpilih, bagus. Orangnya lebih bermutu lah kira-kira gitu. Nah, cuma ke depan enggak boleh begini dibiarkan," sambung dia.

Menyusul polemik ini, Jimly juga berharap ada aturan yang bisa mengatur tentang pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuannya agar independensi dari kekuasaan hakim tidak terganggu.

"Nah maka saya selalu bilang bahwa harus ada pengaturan ulang supaya independensi dari kekuasaan kehakiman tidak terganggu. Jangan kayak begini caranya," tandas Jimly.

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie ikut buka suara terkait dilantiknya Adies Kadir menjadi Hakim MK. Jimly menilai Adies memang kompeten dan memiliki keahlian di bidang tersebut.

Jimly menjelaskan, jabatan Hakim MK memang sedianya dipegang oleh sosok yang punya pengalaman. Adies menurutnya pernah menduduki jabatan publik, yakni sebagai anggota DPR RI hingga Wakil Ketua DPR RI.

"Nah kelebihan Adies Kadir karena dia secara teoretis dia menguasai ilmunya, tapi juga dia berpraktik sebagai politisi," kata Jimly di Jakarta Selatan, Sabtu (7/2/2026).

Jimly mengaku senang Adies Kadir bisa duduk menjadi Hakim Konstitusi. Sayangnya, menurut Jimly ada proses atau tata cara yang salah di sana.

Jimly menyinggung nama Inosentius Samsul yang sebelumnya telah diajukan menggantikan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Namun belakangan Inosentius justru diganti oleh Adies Kadir.

"Saya sih senang dia masuk itu, ya kan? Cuma prosesnya itu yang jadi masalah. Nah itu kebetulan Inosentius, itu kan sudah diketok palu, itu mahasiswa saya kebetulan itu. Kasihan sekali itu. Iya kan, tiba-tiba diganti orang," ungkap dia.

Oleh karenanya Jimly menilai bahwa mekanisme rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi perlu dibenahi. Hal ini agar independensi hakim tidak terganggu.

"Yang kedua, ini perlu dievaluasi mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di masa depan," tandas Jimly.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyampaikan bahwa salah satu yang tengah difokuskan oleh pihaknya adalah penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dia menyebut, dalam penyusunan beleid perubahan ini, Kemenham melibatkan sejumlah pihak.

"Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan atensi dalam pengesahan RUU Nomor 39 di tahun 2026 ini," kata Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Pigai menyampaikan bahwa Kemenham telah menyiapkan segala sumber daya dalam penyusunan revisi UU ini. Bahkan, dia mengaku sudah melibatkan sejumlah pihak eksternal untuk ikut membahas revisinya.

"Tim penyusun kami juga tidak tanggung-tanggung, ada yang terlibat aktif adalah Prof Jimly Asshiddiqie , Makarim Wibisono, ada Haris Azhar, ada Rocky Gerung-nya ada juga, ada Ifdhal Kasim, ada Roichatul Aswidah, semua tokoh-tokoh HAM Indonesia semua ikut terlibat aktif dalam penyusunan," ujarnya.

Dengan demikian, kata Pigai, kualitas konten dari revisi Undang-Undang HAM tidak akan kurang, bahkan lebih progresif dan lebih maju. "Dalam rangka itu, dari Kemenham sudah siap, tinggal disambut oleh pimpinan DPR, kapan, ya kalau secara politik disetujui untuk menyetujui revisi, kami siap," tuturnya.

JAKARTA - Komisi Percepatan Reformasi Polri mendukung langkah pemerintah membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur penempatan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. PP itu dinilai bisa mengakhiri kekisruhan isu rangkap jabatanPolri.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang digagas Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).

Jimly berharap, rancangan PP itu bisa segera terbit dalam waktu dekat. Pasalnya aturan penempatan jabatan Polri itu mendesak dilakukan

"Nah, sebelum itu, yang lebih mendesak adalah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, muncul kesimpulan bahwa kita perlu segera merancang sesuai dengan persetujuan Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, katakanlah bulan Januari nanti," kata Jimly.

Jimly meyakini, keberadaan PP yang bakal atur penempatan anggota Polri aktif itu bisa mengakhiri polemik isu rangkap jabatan. "Peraturan Pemerintah yang akan memberi solusi kepada kisruh berbagai permasalahan mengenai isu rangkap jabatan dan lain-lain sebagainya," terang Jimly.

"Mudah-mudahan ini nanti dengan kompaknya ya, antar Komisi Percepatan Reformasi dengan pemerintah, mudah-mudahan ini akan mengarahkan perhatian masyarakat lebih produktif ke depan. Tidak usah lagi terlalu risau gitu dengan berbagai isu yang mungkin memecah belah kita," pungkas Jimly.

Jimly berharap, keberadaan PP juga bisa mempermudah perumusam RUU Polri secara lebih konkret. Dengan begitu, ia meyakini, tujuan reformasi Polri bisa tercapai. "Bukan hanya polisi, tapi semua aparat penegak hukum kita juga memerlukan evaluasi tersendiri sesudah reformasi.