JAKARTA - Ikatan Notaris Indonesia (INI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 pada hari ini. Perayaan ini momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas kepada masyarakat.

Mengusung semangat kebersamaan, rangkaian peringatan HUT ke-118 INI telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

Kegiatan yang melibatkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, mendorong kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkarya di lingkungan organisasi.

Seluruh rangkaian peringatan tersebut akan mencapai puncaknya pada penyelenggaraan Notarace yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026. Selain menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, kegiatan ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang berbagai kompetisi dalam rangka HUT ke-118.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan, peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi profesi notaris.

"Usia 118 tahun mengajarkan kepada kita bahwa sebuah organisasi yang besar bukanlah organisasi yang tidak pernah menghadapi dinamika, melainkan organisasi yang mampu kembali menyatukan langkah,” kata Irfan di Kantor PP INI Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Irfan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun tujuan organisasi tetap satu yakni menjaga kehormatan profesi notaris melalui satu-satunya organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

“Saya mengajak seluruh anggota untuk kembali melangkah bersama. Sebab semakin cepat kita kembali bersatu, semakin besar pula manfaat yang dapat kita berikan bagi profesi, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PP INI Risbert Sulini Soeleiman menegaskan, usia 118 tahun menjadi bukti perjalanan panjang organisasi dalam menjaga eksistensi profesi notaris di Indonesia. Sulini mengatakan perjalanan INI sejak berdiri pada 1908 hingga memasuki era digital pada 2026 menunjukkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kehormatan profesi.

"Usia 118 tahun bukan sekadar angka. Ini menjadi bukti bahwa organisasi telah melewati berbagai tantangan dan terus menjaga martabat serta kehormatan profesi notaris," ujarnya.

Menurut Risbert, tantangan profesi notaris saat ini semakin kompleks, terutama seiring perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk melalui media sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Kehormatan Pusat menegaskan sejumlah komitmen organisasi, di antaranya memperkuat persatuan dan kekompakan keluarga besar INI, menegakkan kode etik sebagai sarana pembinaan anggota, serta mendorong lahirnya notaris yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Risbert menekankan penegakan kode etik bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan menjadi upaya pembinaan agar kehormatan profesi tetap terjaga.

Selain itu, seluruh anggota juga diajak mempertahankan INI sebagai satu-satunya rumah organisasi profesi notaris sekaligus terus meningkatkan pelayanan kepada anggota agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Ketua Panitia HUT ke-118 INI Wijayanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan peringatan HUT tahun ini. Wijayanti menjelaskan peringatan HUT ke-118 INI diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi kepada masyarakat sekaligus penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan Ikatan Notaris Indonesia," katanya.

Peringatan HUT ke-118 INI diharapkan semakin memperkuat solidaritas antaranggota, meningkatkan profesionalisme notaris, serta memperkokoh peran organisasi dalam menjaga integritas profesi di tengah tantangan era digital.

JAKARTA - Ketua Majelis Etik Ombudsman RI (ORI), Jimly Asshiddiqie menyatakan, pimpinan ORI periode 2021-2026 disebut paling buruk. Hal itu berdasarkan pemeriksaan terhadap mantan pegawai dan pegawai lintas pimpinan ORI.

"Maka dinilai bahwa periode yang paling bermasalah periode yang kemarin," kata Jimly saat konferensi pers di kantor ORI, Jumat (29/5/2026).

Jimly menyatakan, pihaknya kemudian mendalami perihal informasi tersebut. Hasilnya, Majelis Etik mengantongi informasi jika pimpinan periode tersebut tidak kompak.

Jimly mengungkapkan terdapat anggota ORI yang lebih dominan di antara pimpinan lainnya. "Setelah kami cek, memang tidak kompak, gitu, ada Ketua, ada Wakil Ketua, tapi ada anggota yang dominan sekali, kerjanya sangat sangat dominan, dan eh banyak sekali menentukan," ujarnya.

"Kadang-kadang bekerjanya pribadi atas nama ORI. Nah, jadi sistem disiplin profesionalnya, yang tidak lain adalah kode etik, itu enggak jalan," sambungnya.

Lihat video: BARU DILANTIK ENAM HARI, KETUA OMBUDSMAN RI DITANGKAP

JAKARTA - Majelis Etik Ombudsman RI akan meminta keterangan Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto pada pekan depan. Pemeriksaan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku menyusul status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Pemeriksaan terhadap Hery dijadwalkan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026 setelah Majelis Etik memeriksa anggota panitia seleksi Ombudsman RI periode 2026-2031 secara terbuka di kantor Ombudsman RI, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ketua Majelis Etik Ombudsman RI Jimmy Asshiddiqie mengatakan telah mengumpulkan berbagai informasi dari lembaga terkait untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

“Kita sudah kumpulkan bukti-bukti dari internal sudah, dari lembaga terkait seperti Kejaksaan sudah, dari DPR sebetulnya sebagian sudah, informal. Ada macam-macam informasi. Nah, karena itu kami menganggap sudah cukup gitu untuk dibuat mengambil keputusan,” kata Jimmy.

Jimmy menyebut kasus yang menjerat Hery Susanto sudah memenuhi unsur pertimbangan etik karena berpotensi membuat yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dalam waktu lama. Sehingga proses terhadap Hery Susanto tidak perlu menunggu putusan inkrah.

Lihat video: PEJABAT DICIDUK! Hery Susanto Jadi Tersangka, Kasus Suap 1,5 Miliar



“Kalau anggota, wakil ketua, ketua tidak bisa bekerja, berhalangan tetap selama lebih dari tiga bulan, ya itu jadi alasan untuk pemberhentian,” kata dia.

Jimly mengatakan langkah tersebut dilakukan agar kepercayaan publik terhadap Ombudsman dapat dipulihkan.

“Kita harapkan Ombudsman ini bisa diperbaiki kinerjanya supaya kepercayaan publik pada lembaga ini kembali pulih. Dan yang kedua, standar etika di Ombudsman ini harus lebih tinggi dari tempat lain,” ujarnya.

Jimmy menyebut Majelis Etik tetap akan memberikan kesempatan kepada Hery Susanto untuk memberikan klarifikasi sebelum keputusan diambil.

“Tapi kami tidak boleh mengambil keputusan terburu-buru, harus mendengar dulu klarifikasi dari yang bersangkutan. Nah, itu hari Senin,” katanya.

Jimly menambahkan apabila Hery atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pemeriksaan, Majelis Etik tetap akan melanjutkan proses pengambilan keputusan. hasil pemeriksaan Majelis Etik nantinya akan dibawa ke pleno Ombudsman RI sebelum diteruskan kepada Presiden untuk ditetapkan melalui keputusan presiden.

“Jadi kalau dia tidak datang dia itu namanya bahasa Belandanya rechtsverwerking, dia melepaskan haknya untuk didengar. Berarti setelah itu Majelis Etik langsung membuat keputusan,” ujar Jimmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah cepat Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan jajaran Kajari Karo Danke Rajagukguk membuka babak baru dalam polemik perkara videografer Amsal Sitepu.

Selain Danke, Kasi Pidsus Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring dan sejumlah jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus videografer Amsal Sitepu juga ikut diamankan.

Secara kronologis, mereka diamankan oleh Tim Intelijen pada Sabtu (4/4/2026) malam. Pengamanan jajaran pejabat Kajari Karo itu dilakukan untuk meminta klarifikasi proses penanganan perkara kasus Amsal.

Pengamanan Kajari Karo dkk ini sebagai respons Kejagung atas dugaan persoalan profesionalitas penanganan perkara di internal Kejari Karo atas dugaan penggelembungan anggaran jasa video profil desa.

Desakan Sanksi

Dalam penanganan ini, muncul desakan pemberian sanksi terhadap jaksa yang melanggar etik dalam penanganan perkara Amsal Sitepu. Pengamat Hukum sekaligus akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto misalnya.

Dia meminta agar Kejagung bisa menyoroti terkait persoalan etik dilakukan Kajari Karo Danke dkk dalam penanganan kasus Amsal Sitepu. Bahkan, jika perlu Kejagung bisa mendalami soal unsur pidana dalam penanganan perkara tersebut.

"Yang kedua, ada tidak aspek pidananya? Apakah ada unsur-unsur tipikor yang melingkupi di sana ataukah tidak. Jadi itu yang juga perlu dilihat," ujar Aan saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Di samping itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa Kajari Karo Danke dkk telah melanggar kode etik dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

Sebab, penanganan perkara yang telah dilakukan telah mencoreng nama baik korps Adhyaksa secara institusi. Oleh sebab itu, menurutnya, Kajari Karo dan jajarannya itu bisa disanksi berat hingga dihentikan secara administrasi.

"Ya tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga melanggar hukum. Oleh karena itu oknum-oknum kejaksaan itu selain diproses etik dan administratif diberhentikan," tutur Fickar saat dihubungi.

Masih Proses Pemeriksaan

Di samping itu, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengemukakan bahwa total ada empat jajaran Kejari Karo yang diperiksa secara internal. Nantinya, jika terbukti ada pelanggaran maka Kajari Dante dkk berpeluang mendapatkan sanksi.

Namun demikian, Anang menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan ini.

"Masih dalam klarifikasi atau permintaan keterangan," ujar Anang saat dihubungi, Senin (6/4/2026).

Bicara soal evaluasi internal, Anang meminta agar seluruh pihak bisa menunggu terlebih dahulu hasil klarifikasi yang ada.

"Tunggu dulu hasil klarifikasi ya," pungkasnya.

DPR Serahkan ke Kejaksaan

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin terlalu banyak berkomentar soal pengamanan Kajari Karo Danke dkk.

Dia pun lebih memilih agar penanganan Kajari Karo dkk itu terlebih dahulu dituntaskan oleh jajaran internal Kejagung. Terlebih, menurutnya, pembahasan terkait kasus Amsal Sitepu sudah bergulir panjang dalam rapat di Komisi III.

"Ya, saya kira kan kemarin sudah jelas ya. Biarlah kita beri kesempatan Kejaksaan Agung menjalankan tugasnya. Saya kira pembahasan kemarin lengkap sekali. Kita beri waktu lah mereka bekerja," ujar Hinca di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Namun demikian, dia menyampaikan agar kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk seluruh pihak agar menjalankan proses hukum lebih baik. Di samping itu, dia juga mengapresiasi langkah Kejagung maupun Kejati Sumatra Utara yang selalu merespons harapan masyarakat.

"Mudah-mudahan jadi pelajaran lah untuk semua. Enggak hanya untuk mereka, tapi semua lah. Apalagi KUHAP baru kita ini kan tugas kami mengawasi supaya betul-betul dijalankan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Brimob Polda Maluku, Bripda Mesias Victoria Siahaya (MS) masih pikir-pikir untuk banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto mengatakan Bripda Mesias memiliki hak untuk mempertimbangkan vonis yang telah dijatuhkan pada sidang etik Polri pada Selasa (24/2/2026) dini hari.

"Terduga pelanggar menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, yang berarti masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan mekanisme dan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan internal Polri," ujar Dadang dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026).

Kemudian, Dadang mengungkap putusan pemecatan tidak dengan hormat itu setelah majelis hakim etik menilai Bripda Mesias terbukti melakukan pelanggaran etik.

Majelis hakim etik yang dipimpin Kombes Indera Gunawan juga menyatakan Bripda Mesias telah melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut dalam insiden penganiayaan siswa madrasah berinisial AT (14).

"Dari fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan," tambahnya.

Adapun, kata Dadang, dalam sidang ini total ada 14 saksi, terdiri dari 10 saksi yang hadir langsung dan 4 saksi melalui konferensi daring, termasuk saksi korban serta anggota kepolisian dari berbagai satuan.

"Hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Tak hanya melaporkan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ke Polda Jatim atas unggahan pada akun media sosialnya yang diduga mengandung hoax, Organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) juga melapor kepada DPRD Kota Surabaya terkait dugaan pelanggaran etik saat menjalankan tugas pemerintahan.

Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan dasar dari pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut. Pihaknya menilai sidak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari wali kota Surabaya.

Taufik juga mengklaim, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku posisi wakil wali kota seharusnya lebih bertindak secara pasif dan setiap langkah dan kebijakan yang ditelurkan harus melalui persetujuan wali kota.

"Kalau sidaknya ini harus dianalisa oleh teman-teman legislatif. Apakah tindakan itu bagian dari program daripada Pemerintah Kota Surabaya? Dan kalaupun ada, apakah ada koordinasi dengan wali kota Surabaya? Apakah ada laporan?," ungkap Taufik, Selasa (6/1/2026).

Taufik pun juga menilai bahwa aktivitas sidak yang dijalani Armuji selama ini menurutnya semata-mata hanya untuk menaikkan popularitas semata dan bermuatan politis.

"Nah, inilah yang kemudian kita mengingat sehingga kami menilai jangan-jangan ada gerakan politik untuk menaikkan popularitasnya dia. Apakah jangan-jangan punya nafsu politik dia ingin ke Surabaya 1 [posisi wali kota]?," bebernya.

Oleh sebab itu, Madas meminta DPRD Surabaya untuk menjalankan fungsi kontrol dan evaluasi terhadap kinerja Armuji. Bahkan, Taufik pun mendesak agar mantan Ketua DPRD Kota Surabaya itu untuk dibebastugaskan dari jabatannya sebagai wakil wali kota.

"Permintaan kami itu adalah mengambil sikap dan keputusan kelembagaan DPRD, termasuk menyatakan telah terjadi pelanggaran etika dan azas pemerintahan yang baik dan mengusulkan pergantian wakil wali kota Surabaya sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, saat ditemui Bisnis di kediaman dinasnya yang terletak di Jalan Walikota Mustajab, Ketabang, Surabaya, Armuji enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai pelaporan terhadap dirinya ke Polda Jatim dan pengaduan yang dilayangkan ke DPRD Kota Surabaya oleh ormas Madas.

"Kalau itu ndak berani ngomong, nanti jam setengah satu saya kasih kejutan nanti. Sekarang nggak komentar. No comment," ungkap Armuji.

Anggota Dewan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Adriana Kugler mengundurkan diri pada Agustus lalu di tengah temuan sejumlah transaksi keuangan yang melanggar aturan etik bank sentral Amerika Serikat (AS), menurut dokumen resmi yang dirilis pada Sabtu (15/11).

Mengutip Reuters, Minggu (16/11), dokumen tersebut mengungkap Kugler terlibat dalam sejumlah transaksi terlarang, termasuk perdagangan saham individual dan aktivitas investasi lain yang dilakukan oleh suaminya. Beberapa di antaranya terjadi di sekitar agenda rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).

Temuan ini telah dirujuk ke kantor Inspektur Jenderal (IG) The Fed untuk penyelidikan lebih lanjut.

Menurut pejabat The Fed, Kugler pada akhir Juli mengajukan permohonan pengecualian terkait pelanggaran aturan investasi oleh suaminya. Namun, permohonan itu ditolak. Ia tidak menghadiri rapat FOMC pada 30-31 Juli dan mengumumkan pengunduran diri pada 1 Agustus 2025.

Kugler, yang masuk sebagai gubernur The Fed pada 2023, pertama kali menghadapi masalah tahun lalu. Saat itu, ia melaporkan pembelian saham oleh suaminya, termasuk saham Apple dan Southwest Airlines, yang dilarang berdasarkan aturan etik investasi bank sentral.

Publikasi terbaru dari Office of Government Ethics juga mengungkap pelanggaran tambahan.

Dokumen menunjukkan adanya transaksi yang dilakukan pada atau sekitar waktu rapat FOMC, serta pembelian langsung saham individual, aktivitas yang sepenuhnya dilarang bagi pejabat The Fed dan keluarga mereka.

Laporan keuangan terakhir Kugler pun tidak disertifikasi oleh pejabat etik The Fed, sebuah langkah yang jarang terjadi. Kugler mengatakan pelanggaran tersebut berasal dari tindakan suaminya yang tidak berniat melanggar aturan.

Juru bicara Inspektur Jenderal General The Fed mengonfirmasi penyelidikan terhadap Kugler telah dibuka.

"Kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut sampai investigasi selesai," ujarnya.

Kasus Kugler menjadi tambahan terbaru dalam deretan pelanggaran etik yang menghantui The Fed dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2021, dua presiden Federal Reserve regional mundur setelah aktivitas perdagangan mereka memicu kekhawatiran konflik kepentingan. The Fed kemudian memperketat aturan terkait jenis investasi dan waktu transaksi bagi pejabat serta keluarga mereka.

Beberapa pejabat regional lain, termasuk Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, juga pernah dikritik atas aktivitas investasi yang dinilai melanggar standar. Bahkan Ketua The Fed Jerome Powell sempat menjadi subjek peninjauan oleh pengawas internal.

JAKARTA - Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap sejumlah anggota DPR yang diduga melanggar kode etik dinilai cukup adil. Semua pihak diminta menghormati putusan tersebut.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, ketika putusan itu dijatuhkan maka siapa pun harus menghormatinya lantaran hukuman bagi para teradu dari MKD sudah cukup adil. “Saya kira sebagai pembelajaran dan sebagai pelanggaran yang pertama hukumannya cukup adil,” katanya, Kamis (6/11/2025).

Fickar menambahkan, seandainya ada pihak-pihak yang keberatan atas putusan tersebut diharapkan untuk menempuh saluran hukum lainnya. Fickar juga berharap, pascaputusan tersebut para teradu diharapkan bisa melakukan introspeksi ke depannya. Jangan sampai para teradu, kata dia, mengulangi kesalahan kembali. “Ya betul (harus introspeksi diri),” pungkas dia.

Senada, Praktisi hukum Universitas Esa Unggul Andri Rahmat Isnain mengajak semua pihak untuk menerima dan menghormati putusan MKD. "Apa pun putusannya karena sudah melaui badan yang berwenang (MKD), maka semua pihak wajib menghormatinya dan semoga menjadi pembelajaran bagi anggota DPR yang lain agar lebih merasakan penderitaan rakyat sebagaimana Amanat Penderitaan Rakyat," tandasnya.

Diketahui, dalam sidang pembacaan putusan MKD hari ini yang digelar secara terbuka, Rabu, 5 November 2025, lima teradu dugaan pelanggaran etik yaitu Ahmad Sahroni, Adies, Nafa, Uya dan Eko masing-masing dapat sanksi beragam.

MKD DPR menonaktifkan 3-6 bulan anggota DPR Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni karena melanggar kode etik anggota Dewan. MKD menyatakan Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko tidak mendapatkan hak keuangan DPR.

"Menyatakan teradu I, teradu II, teradu III, teradu IV, dan teradu V selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan," kata Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun saat membacakan putusan di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam putusannya, MKD DPR menyatakan Sahroni dinonaktifkan sebagai anggota DPR selama 6 bulan. Sedangkan Nafa Urbach dinonaktifkan selama 3 bulan dan Eko selama 4 bulan.

Sementara itu, dua teradu lainnya, Adies Kadir dan Surya Utama atau Uya Kuya, diaktifkan kembali menjadi anggota DPR. MKD menilai keduanya tak melanggar kode etik.

JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara Satya Arinanto memberikan pandangan terkait pernyataan dan sikap beberapa anggota DPR yang menuai sorotan yaitu Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Eko Patrio. Pandangan itu disampaikan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (3/11/2025) bertajuk Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli.

Dia menyoroti dinamika yang terjadi pascademo besar di DPR pada Agustus 2025 lalu. Salah satu poin yang disampaikan Satya yakni pernyataan Sahroni merupakan bentuk penjelasan atas posisi konstitusional DPR yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

“Pak Ahmad Sahroni mempermasalahkan orang-orang yang mengusulkan pembubaran DPR. Memang dalam UUD 1945 yang asli itu ada dalam sistem pemerintahan negara dikatakan bahwa kedudukan DPR kuat, tidak bisa dibubarkan presiden. Berlainan dengan yang berlaku di sistem parlementer. Sekarang walaupun (UUD) sudah perubahan, DPR juga tidak bisa dibubarkan presiden,” ungkap Satya.

Meski media sosial dapat memperbesar efek suatu peristiwa, hal tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pelanggaran etik. “Kebebasan pers dan kebebasan di media sosial harus dijaga, namun tetap disertai tanggung jawab. Dalam kasus ini, tidak ada pelanggaran etik yang terjadi,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan anggota MKD Habiburokhman mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum, Satya menegaskan aksi yang bersifat destruktif seperti penjarahan tidak lagi termasuk dalam ranah kebebasan berpendapat.

“Secara filosofis, batas menyampaikan pendapat itu jika kita tidak melanggar hak orang lain dan tidak destruktif tentunya. Cuma kalau kemudian destruktif itu yang kalau menurut saya jadi masalah, jadi melanggar pendapat itu,” ucapnya.

Karena itu, dia menilai penegak hukum harus aktif menindak pelaku yang telah melampaui batas kebebasan berpendapat sembari memastikan agar prinsip kebebasan tetap dijaga dengan tanggung jawab.

Pernyataan Satya memperkuat posisi bahwa para anggota DPR yang kemarin menuai sorotan tidak melakukan pelanggaran etik. Sementara yang perlu ditindak tegas justru pihak-pihak yang menggunakan kebebasan berpendapat sebagai dalih untuk melakukan tindakan anarkistis, perusakan, dan penjarahan.

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah terus melakukan pembenahan birokrasi demi mendukung berjalannya program prioritas. Para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sengaja bolos kerja akan mendapatkan sanksi pemecatan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Zudan Arif Fakrulloh dalam kegiatan BKN Menyapa ASN secara daring, dikutip Senin (3/11/2025).

Pemerintah memiliki Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP ASN) yang mengawasi seluruh bentuk disiplin ASN tiap bulan.

Bila ada pelanggaran disiplin, BP ASN yang terdiri dari Menteri PANRB, Kepala BKN, Sekretaris Kabinet, Kepala BIN, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Ketua Korpri akan langsung menggelar sidang untuk menentukan nasib profesi ASN.

"Itu bersidang setiap bulan, sepanjang tahun. Jadi setiap bulan, paling tidak 24 kali bersidang. Nah, apa yang kita sidangkan? Yang kita sidangkan adalah kasus-kasus yang dilakukan oleh para ASN," ucap Zudan.

Dari kasus-kasus yang ditangani BP ASN, Zudan mengatakan, ternyata banyak sekali ditemukan ASN, baik itu PNS maupun PPPK yang dipecat karena tidak masuk kerja alias bolos.

"Baik PNS maupun PPPK, yang diberhentikan secara dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, maupun tidak dengan hormat, karena tidak masuk kerja," ucap Zudan.

"Nah, ini tolong rekan-rekan pelajari, pahami, bahwa akibat tidak masuk kerja, bisa mendapatkan sanksi pemberhentian," ucap Zudan.

Bila terkena sanksi pemberhentian, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, ASN tidak akan mendapatkan hak-hak nya lagi, baik itu hak penghasilan maupun pensiun.

"Tidak ada lagi hak-haknya sebagai ASN untuk mendapatkan penghargaan pensiun dan juga mendapatkan tunjangan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, BKN mempertegas sanksi disiplin berupa pemberhentian terhadap 19 dari total 21 kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang banding administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sepanjang September 2025.

Keputusan sidang berasal dari musyawarah dan kesepakatan dari seluruh peserta sidang telah dibahas, dianalisis, dan diputuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil pra-sidang. Pada bulan sebelumnya, BKN juga memecat 17 ASN.

Adapun jenis kasus yang menjadi bahan banding meliputi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, di antaranya berupa tidak masuk kerja, hingga tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, jenis hukuman yang menjadi subjek banding kali ini mencakup Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) bagi PPPK.

Seluruh sanksi yang diputuskan dalam sidang ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi sebelumnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik 6 penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menggunakan pesawat jet pribadi yang menelan anggaran Rp90 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk menemukan fakta-fakta lainnya, serta menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Budi menjelaskan bahwa belum dapat menyampaikan secara detail pokok materi dan progres kepada publik karena masih dalam tahap analisis oleh tim lembaga antirasuah.

Namun, dirinya memastikan perkembangan laporan disampaikan langsung kepada pihak pelapor. Selain itu, upaya ini adalah bentuk dari menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus materi laporan.

"Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia," ujar Budi

Putusan Sidang Etik DKPP

Melansir laman resmi DKPP, terdapat enam penyelenggara KPU yang dijatuhkan sanksi peringatan keras karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Perkara dengan nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 diputuskan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

Mereka adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI; Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat; Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VI, Bernad Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito.

DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Sebab, mereka beralasan menggunakan jet pribadi untuk memantau distribusi logistik kegiatan Pemilu 2024 di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Terlebih jet pribadi yang digunakan tergolong eksklusif dan mewah. Tindakan mereka dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempertegas sanksi disiplin berupa pemberhentian terhadap 19 dari total 21 kasus pelanggaran disiplin pegawai ASN. Keputusan ini diambil setelah melalui sidang banding administratif yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sepanjang September 2025.

"Hasil sidang hari ini memutuskan bahwa dari 21 ASN yang mengajukan banding atas hukuman disiplin memperoleh keputusan dengan rincian, yakni berupa 18 kasus diperkuat dan 2 (dua) ditunda. Sementara 1 (satu) keputusan lainnya diperberat berdasarkan hasil kajian sidang," kata Kepala BKN Zudan dalam siaran pers, dikutip Minggu (12/10/2025).

Keputusan sidang berasal dari musyawarah dan kesepakatan dari seluruh peserta sidang telah dibahas, dianalisis, dan diputuskan dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil pra-sidang. Pada bulan sebelumnya, BKN juga memecat 17 ASN.

Adapun jenis kasus yang menjadi bahan banding meliputi berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan etika, di antaranya berupa tidak masuk kerja, hingga tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, jenis hukuman yang menjadi subjek banding kali ini mencakup Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PHPK DHTAPS) bagi PPPK.

Seluruh sanksi yang diputuskan dalam sidang ini telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada masing-masing instansi sebelumnya.

Foto: Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan usai naik transportasi umum di kawasan Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan usai naik transportasi umum di kawasan Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

"Keputusan yang diambil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil sidang banding BPASN ini selanjutnya akan disampaikan kepada masing-masing pegawai yang mengajukan banding, PPK instansi, serta pejabat terkait," ungkap Zudan.

Sebelumnya, terdapat 21 kasus yang dibahas dalam pra-sidang tetapi 2 (dua) di antaranya tidak dapat dilanjutkan ke tahap banding administratif karena kurangnya kelengkapan bahan pengajuan banding, dan memerlukan berkas dan keterangan yang lebih lanjut dari instansi asalnya masing-masing.

Dalam mengambil keputusan, BPASN berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

BPASN sendiri merupakan lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan pegawai ASN karena tidak puas terhadap keputusan PPK. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Kewenangan BPASN mencakup memperkuat, meringankan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan sebelumnya sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]