Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa 90 persen bisnis Indonesia bergantung pada kontrak dengan China.

Hal itu ia sampaikan menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang akan melakukan kunjungan ke China untuk mempromosikan instrumen surat utang Indonesia kepada investor global.

"Kalau dia enggak datang ke China, lalu kan semua boleh disebut 90% bisnis di Indonesia itu tergantung pada kontrak-kontrak dengan China. Mulai dari KADIN, HIPMI segala macam itu sampai bajingan-bajingan di pemerintahan itu kan tergantung pada bisnis itu," ucapnya dalam YouTube Hersubeno Point, dikutip Selasa (9/6).

Rocky juga menyinggung soal praktik korupsi yang menurutnya tidak hanya berbasis kekuasaan, tetapi juga terjadi dalam transaksi dengan kekuatan ekonomi terbesar yang beroperasi di Indonesia, yakni China.

"Kita mesti jujur mengatakan bahwa korupsi di Indonesia itu selain korupsi yang basisnya kekuasaan juga korupsi di dalam transaksi dengan ekonomi paling kuat yang beroperasi di Indonesia itu China tuh," imbuhnya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa ia akan berangkat ke China pada 16 Juni untuk memperkenalkan rencana penerbitan surat utang global berdenominasi yuan atau Panda Bond kepada para investor.

“Minggu depan saya akan ke China. Tanggal 16 (Juni) ke China untuk promosi Panda Bond,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

JAKARTA - Argumen aktivis Rocky Gerung yang menyebut kehadiran tim eksternal di Kemendikbudristek sebagai hal lumrah dipatahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady. Roy mengatakan bahwa keberadaan orang-orang luar yang disebut pintar oleh Rocky Gerung tersebut merupakan alat untuk menyalahgunakan kewenangan.

Roy dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook mengungkapkan bahwa tim khusus bentukan Nadiem diduga kuat menjadi sarana untuk memaksakan penggunaan operating system tertentu demi kepentingan bisnis pribadi. Riady menegaskan bahwa pengamatan Rocky Gerung meleset dari fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Menurutnya, Nadiem sengaja membawa tim eksternal untuk melompati prosedur birokrasi yang ada. "Saudara Rocky menyebut itu langkah cerdas. Namun bagi kami, itu adalah alat (tools) bagi terdakwa untuk menyalahgunakan kewenangannya. Faktanya, tim ini digunakan untuk memaksa penggunaan Chromebook, yang kami duga kuat berkaitan erat dengan investasi Google pada kepentingan bisnis pribadi terdakwa," ujar Roy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Roy menilai Rocky hanya menyaksikan jalannya persidangan sesaat, sehingga tidak bisa menganalisis secara keseluruhan proses persidangan. "Sidang 5 bulan, nonton 1 jam, 2 jam, langsung ber-statement biasa ya kan, Bagaimana dia bisa menganalisis sebuah peristiwa, fakta hukum, dengan alat bukti," kata Roy.

Lebih lanjut Roy mengatakan bahwa jika seorang menteri memahami prinsip birokrasi, seharusnya ia melibatkan Direktur Jenderal (Dirjen) dan para Direktur di kementerian yang jauh lebih memahami kebutuhan riil di sekolah-sekolah. Roy pun menyoroti sikap Nadiem yang terkesan tidak percaya pada perangkat internal kementeriannya sendiri.

Berdasarkan fakta persidangan, Nadiem disebut enggan berkomunikasi dan melibatkan para pejabat struktural dalam pengambilan keputusan strategis. "Bagaimana mungkin seorang menteri tidak percaya pada Dirjen dan Direkturnya sendiri? Tidak mau melibatkan mereka, bahkan menutup ruang komunikasi. Ini sudah melanggar prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan UU Penyelenggara Negara," tegas Roy.

Menurut Jaksa, tindakan menutup diri dari birokrasi internal ini dilakukan secara sengaja agar misi memuluskan penggunaan ChromeOS berjalan tanpa hambatan, meskipun sistem operasi tersebut diketahui memiliki catatan kegagalan di masa lalu.

Roy menjelaskan bahwa dalam hukum pidana korupsi, ketika sebuah kebijakan diambil dengan menabrak aturan formal (perbuatan melawan hukum) dan diperparah dengan adanya kerugian negara, maka delik korupsi telah terpenuhi. "Ketika prosedur dilewati, pejabat struktural disingkirkan, dan kebijakan diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu yang memiliki relasi bisnis dengan terdakwa, di situlah letak aspek pidananya. Jadi ini bukan soal 'pintar-pintaran' seperti kata Rocky, tapi soal ketaatan pada hukum negara," katanya.

Tak hanya soal prosedur, JPU Roy Riady juga membeberkan temuan mencurigakan terkait lonjakan harta kekayaan terdakwa yang tidak sinkron dengan kondisi bisnisnya. "Terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul penambahan kekayaannya yang mencapai Rp 4,8 triliun. Ini janggal, mengingat perusahaan induknya, GoTo, dalam keadaan merugi. Berdasarkan penelusuran, harta kekayaan tersebut banyak diparkir di Bank of Singapore. Kami mempertanyakan relevansi penambahan harta ini dengan kebijakan-kebijakan yang ia ambil saat menjabat," ungkap Roy.

Jaksa mencecar Nadiem mengenai transaksi senilai Rp809 miliar yang dinilai di luar kewajaran. Roy menyebut alibi terdakwa mengenai pembayaran utang tidak didukung bukti yang kuat.

"Ada uang Rp809 miliar yang terdakwa tidak bisa buktikan kelaziman transaksinya. Transaksi itu atas persetujuannya sendiri. Alibinya untuk membayar utang sangat tidak masuk akal, karena dalam satu hari uang itu dikembalikan lagi dengan alasan utang. Namun, utang apa? Dia tidak bisa menunjukkan buktinya. Ini adalah pola transaksi yang sangat mencurigakan dalam tindak pidana pencucian uang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi Rocky Gerung menghadiri sidang eks Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026).

Rocky menegaskan kehadirannya bukan untuk mendukung Nadiem, melainkan untuk melihat jalannya persidangan dari sudut pandang penalaran hukum.

"Nah, saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya," ujar Rocky di PN Tipikor.

Dalam pengamatannya, Rocky menilai jaksa belum berhasil menghubungkan fakta-fakta yang muncul di persidangan menjadi bukti yang menguatkan tuduhan.

Salah satu hal yang disorotnya adalah alasan Nadiem membawa orang-orang dari luar ke dalam kementerian untuk menjadi tim khusus.

"Saya kira jaksa pintar, tetapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti, bukti untuk jadi tuduhan. Di situ dia gagal saya kira," imbuhnya.

Menurut Rocky, langkah Nadiem menggandeng orang dari luar kementerian bukanlah tindakan kriminal, melainkan bagian dari fungsi kementerian untuk melibatkan pihak yang kompeten.

"Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya, seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan, kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal gitu lho. Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chattingan di WhatsApp menjadi what's wrong," pungkasnya.

JAKARTA - Aktivis Rocky Gerung turut menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim , Senin (11/5/2026). Rocky mengungkapkan ingin mengetahui apakah sidang ini dituntun nalar hukum atau faktor lainnya.

"Saya mengajar legal reasoning, nah itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya," kata Rocky di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Berdasarkan pengamatannya di ruang sidang, Rocky menilai Jaksa kelelahan menghubungkan fakta menjadi bukti atas apa yang dituduhkan ke Nadiem. "Saya kira jaksa pintar, tetapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti, bukti untuk jadi tuduhan. Di situ dia gagal saya kira," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga menyoroti orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya yang dibawa Nadiem ke Kemendikbudristek . "Saya lihat bahwa misalnya, bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya, seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan, kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal gitu lho," ucapnya.

Rocky menambahkan, "Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chattingan di WhatsApp menjadi what's wrong. Nah, itu dia gagalnya tuh ya, oke? WhatsApp ya WhatsApp, what's wrong itu adalah pembuktian nalar, nah nalarnya enggak, mungkin belum nyampe tuh."

Nadiem Peluk Rocky

Nadiem Makarim sempat terlihat menghampiri dan memeluk Rocky di ruang sidang. Hal itu terjadi sesaat setelah Nadiem memasuki ruang sidang hari ini.

Setelah melepas rompi tahanan dan borgol, Nadiem menghampiri beberapa pengunjung yang lebih dulu tiba di ruang sidang. Setelah berjabat tangan, Nadiem memeluk Rocky sebelum menuju kursi terdakwa.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung sempat bersalaman, berbincang, dan tertawa bersama Presiden Prabowo Subianto seusai pelantikan menteri dan pejabat baru di Istana Negara , Senin (27/4/2026) ini. Rocky mengungkapkan, saat berbincang dengan Prabowo, ia disebut Prabowo sebagai seorang disiden.

Diketahui, disiden merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mau menurut pemerintahnya karena menganggap pemerintah itu tidak sah atau pembangkang

"Ya pokoknya adalah. Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu," kata Rocky kepada wartawan, Senin (27/4/2026).

Rocky menyebutkan, Prabowo menyampaikan ucapan tersebut dengan wajah bercanda. Meski begitu, ia mengakui bahwa dirinya memang disiden. "Tapi Anda lihat wajahnya (Prabowo) wajah bercanda. Memang saya disiden,” ujar dia.

Rocky juga membeberkan isi obrolannya saat bertemu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menuturkan, dirinya berbicara perihal ethics of care dan ethics of right bersama Teddy.

"Ethics of care artinya cara secara psikologis memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh gitu. Nah, bahasa tubuh kita ada dua tuh; bahasa tubuh yang terucap dan bahasa tubuh yang tersembunyi," jelasnya.

Rocky melanjutkan, "Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum."

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerun g turut hadir dalam proses pelantikan Menteri Lingkungan Hidup M Jumhur Hidayat di Istana Negara, Senin (27/4/2026) ini. Selain Rocky, Syahganda Nainggolan juga hadir dalam pelantikan itu.

Rocky Gerung terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Terlihat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghampiri Rocky, Syahganda, dan Jumhur. Teddy pun berbincang santai dengan Rocky.

Bahkan, terlihat Rocky yang tertawa sembari menepuk pundak serta lengan Teddy. Selesai berbincang, Teddy terlihat bersalaman kembali dengan Rocky.

Setelah upacara pelantikan, Rocky Gerung juga bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Terlihat Rocky yang memberikan gestur hormat saat Prabowo tengah berjalan menghampirinya dan Syahganda. Rocky terlihat memegang lengan kanan Prabowo sembari bersalaman dengan kepala negara. Rocky bahkan terlihat tertawa lebar di tengah momen salaman Prabowo dengan dirinya dan Syahganda.

Diketahui, selain Jumhur Hidayat, sejumlah pejabat lainnya yang dilantik hari ini adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Pangan, M Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, serta Dudung Abdurachman menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA — Akadimisi Rocky Gerung turut menghadiri pelantikan pejabat di Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.

Rocky mengatakan bahwa dirinya menghadiri acara pelantikan sejumlah menteri itu sebagai perwakilan masyarakat sipil yang diundang.

"Untuk menyaksikan, sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi [narapidana]," kata Rocky di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Dia mengatakan bahwa salah satu pejabat baru yang dilantik adalah Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Rocky, Jumhur merupakan mantan narapidana yang juga intelektual.

Jumhur memang merupakan aktivis yang pernah mendekam di penjara pada 1989 saat memimpin aksi demonstrasi menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini.

"Dia juga seorang intelektual, dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini," kata Rocky.

Di Istana Negara, Rocky juga terlihat berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menjelaskan bahwa dalam perbincangannya itu, dia menyampaikan perihal ethics of care dan ethics of rights.

Menurut Rocky, ethics of care merupakan cara secara psikologis dalam memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh.

"Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum," jelas Rocky.

Sementara itu, Rocky pun terlihat bersalaman dengan Presiden Prabowo serta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan bahwa dalam momen tersebut, Prabowo sempat menyapa Rocky dan menyebutnya sebagai disiden.

"Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Emang saya disiden," katanya.

Disiden merupakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak sepakat atau berbeda pendapat dengan pendapat umum atau pendapat yang dominan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik menteri, wakil menteri, dan sejumlah pejabat lainya di Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026) ini. Dalam pelantiikan tersebut, hadir pula tokoh yang dikenal kritis pada era Joko Widodo (Jokowi) yakni Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan .

Diketahui, menteri yang dilantik pada hari ini adalah Jumhur Hidayat. Dia menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq yang menempati jabatan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Berdasarkan pantauan, Jumhur terlihat ditemani pihak keluarga dan sejumlah aktivis. Mereka di antaranya Rocky Gerung dan Syahganda Nainggolan.

Rocky terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Syahganda menggunakan kemeja batik. Seusai pelantikan, terlihat keduanya menyalami Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Selain Jumhur dan Hanif, pejabat yang dilantik adalah M Qodari mengisi posisi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Selanjutnya, Hasan Nasbi dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Abdul Kadir Karding menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia, serta Dudung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung mengkritik gagasan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memajaki kapal yang lewat Selat Malaka. Rocky menilai ide tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius di tingkat global.

“Purbaya, Menteri Keuangan ingin mencekik Selat Malaka. Seolah-olah Selat Malaka itu Hormuz. Tanda apa ini? Tanda kepanikan," ujar Rocky saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk politik dan kebebasan akademik di UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (23/4/2026).

Rocky menjelaskan, hal itu bisa menjadi masalah lantaran Selat Malaka berada di wilayah tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kondisi itu berbeda dengan Selat Hormuz yang hanya dimiliki oleh Iran.

“Ngapain mau mencekik Selat Malaka yang adalah milik dari Singapura, Malaysia, Indonesia. Lain dengan Hormuz, itu cuma punya Iran,” ujarnya.

Rocky menyoroti tingginya lalu lintas kapal di Selat Malaka, termasuk kapal pengangkut minyak menuju China. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa memicu reaksi dari negara lain.

“Dan kita tahu Malaka itu, seluruh vessel pengangkut minyak China itu lewat di situ. Setiap hari ada seratus ribu traffic di situ. Jadi coba Anda bayangkan, kalau itu terjadi, China akan marah. Karena menghalangi pembuluh darah, menghalangi nasib rakyat China,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan potensi besar Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia, khususnya Selat Malaka. Dia menilai posisi tersebut belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan negara.

Purbaya menyebut Indonesia perlu menyadari kekuatan strategisnya dalam peta perdagangan dan energi global, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” katanya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, jika skema pengenaan biaya diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, maka hal itu dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema tersebut diusulkan untuk dibagi secara adil antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

JAKARTA - Rocky Gerung mengungkit soal polemik ijazah yang belakangan mewarnai isu yang terjadi di Tanah Air. Dia memaparkan hal ini saat berbicara mengenai sektor pendidikan dalam Forum Public Lecture Series 002 yang digelar di Embung Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta, DIY, Senin (16/2/2026).

Rocky Gerung membandingkan pendidikan di Prancis yang lahir dari solidaritas manusia pasca-Revolusi Prancis, saat kepala Raja Louis dipenggal untuk membuktikan kekuasaan di tangan rakyat, dengan Indonesia yang masih terjebak feodalisme.

"Di Indonesia, yang terjadi bukan Ing Ngarso Sung Tulodo, tapi Ing Ngarso Sung Korupsi. Bukan Tut Wuri Handayani, tapi Tut Wuri Malsuin Ijazah," sindir Rocky Gerung.

Ia juga memberikan kritik tajam terhadap kebijakan anggaran pendidikan. Ia menyebut narasi bonus demografi yang sering didengungkan pemerintah sebagai omong kosong jika melihat realitas depopulasi dan alokasi dana.

Selain itu, Rocky Gerung menilai bahwa generasi muda saat ini sedang diwariskan air kotor dari kebijakan ekonomi-politik satu dekade terakhir.

Dia menitipkan pesan besar bagi Yogyakarta. Ia berharap Jogja tetap menjadi The Community of Thought yang berani bertengkar secara akademis.

"Saya percaya Jogja bisa menghalangi makhluk-makhluk pragmatis, makhluk-makhluk rakus untuk merampas hak generasi di sini. Saya percaya Jogja tidak akan jadi kandang gajah," pungkasnya.

JAKARTA - Akademi Rocky Gerung menyoroti tragedi siswa kelas IV SD di Ngada, NTT berinisial YBS (10) yang bunuh diri karena orang tua tidak mampu membelikan buku dan pena. Rocky menyebut ada yang enggak beres dengan urusan Republik.

“Saya tadi baca berita di NTT, anak umur 10 tahun memilih bunuh diri, saya pakai kata memilih, untuk menyelamatkan hidup ibunya. Dia minta dibelikan buku, ibunya bilang tidak punya uang lalu, dia memilih untuk bunuh diri. Satu tindakan republikanisme,” katanya dalam unggahan IG prophetical_voice dikutip SindoNews, Rabu (4/2/2026).

Rocky Gerung kemudian menyinggung harga buku dibandingkan dengan sumbangsan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp17 triliun untuk mendukung Board of Peace yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Anak 10 tahun bisa memilih bunuh diri dan menulis surat kepada ibunya, ibu saya pergi dulu, ibu tidak perlu bersedih. Harga buku itu berapa? 10 Ribu. 10 ribu itu berapa per mil dari Rp17 triliun yang disumbangkan Prabowo kepada Donald Trump,” singgungnya

Rocky Gerung menilai tindakan yang diambil siswa SD tersebut sangat rasional dan dewasa meskipun dengan konsekuensi.

“Apakah prabowo punya etos republikanisme atau anak 10 tahun yang memilih secara rasional untuk bunuh diri itu tindakan rasional yang sangat dewasa walaupun dengan konsekuensi yang secara psikologis kita perlu periksa,” ucapnya

Rocky menyebut peristiwa ini menunjukkan ada yang enggak beres dalam urusan Republik. “Tapi dia memilih untuk dia mau pergi, tanpa ragu dia putuskan hidup saya harus saya hentikan supaya hidup ibu saya berlanjut, supaya hidup lima adiknya berlanjut, supaya hidup kecamatan itu berlanjut, supaya hidup kabupaten di NTT berlanjut. Supaya publik mengerti bahwa ada yang enggak beres dengan urusan Republik,” tegasnya.

Seperti diketahui, seorang siswa kelas IV SD di Ngada, NTT berinisial YBS (10), ditemukan meninggal dunia dalam kondisi gantung diri, Kamis, 29 Januari 2026.

Korban ditemukan tergantung di pohon cengkeh yang berada tidak jauh dari pondok sederhana tempat dia tinggal bersama neneknya di Dusun Sawasina, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT.

Informasi diperoleh, kejadian siswa SD gantung diri di Ngada ini pertama kali diketahui warga sekitar yang kemudian melaporkannya kepada polisi. Dalam proses olah tempat kejadian perkara (TKP), anggota Polres Ngada menemukan sepucuk surat tulisan tangan yang diduga ditulis korban sebelum meninggal dunia. Surat tersebut ditemukan di sekitar lokasi kejadian.

Surat itu ditujukan kepada sang ibu dan ditulis menggunakan bahasa daerah Ngada. Di bagian akhir surat, korban juga menggambar simbol wajah menangis.

Isi surat tersebut antara lain menyebutkan permintaan agar sang ibu tidak menangis dan merelakan kepergiannya. Surat itu memperkuat dugaan bahwa korban mengakhiri hidupnya dengan sadar.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai menyampaikan bahwa salah satu yang tengah difokuskan oleh pihaknya adalah penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dia menyebut, dalam penyusunan beleid perubahan ini, Kemenham melibatkan sejumlah pihak.

"Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa memberikan atensi dalam pengesahan RUU Nomor 39 di tahun 2026 ini," kata Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Pigai menyampaikan bahwa Kemenham telah menyiapkan segala sumber daya dalam penyusunan revisi UU ini. Bahkan, dia mengaku sudah melibatkan sejumlah pihak eksternal untuk ikut membahas revisinya.

"Tim penyusun kami juga tidak tanggung-tanggung, ada yang terlibat aktif adalah Prof Jimly Asshiddiqie , Makarim Wibisono, ada Haris Azhar, ada Rocky Gerung-nya ada juga, ada Ifdhal Kasim, ada Roichatul Aswidah, semua tokoh-tokoh HAM Indonesia semua ikut terlibat aktif dalam penyusunan," ujarnya.

Dengan demikian, kata Pigai, kualitas konten dari revisi Undang-Undang HAM tidak akan kurang, bahkan lebih progresif dan lebih maju. "Dalam rangka itu, dari Kemenham sudah siap, tinggal disambut oleh pimpinan DPR, kapan, ya kalau secara politik disetujui untuk menyetujui revisi, kami siap," tuturnya.