Kehadiran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung terus memantik sorotan publik. Ada yang melihatnya sebagai hal wajar dalam demokrasi: seorang mantan kepala negara tetap memiliki hak untuk berpolitik, menyampaikan pandangan, atau memberi dukungan kepada partai tertentu. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan intensitas keterlibatan tersebut.

Spekulasi pun berkembang. Apakah safari politik Jokowi sekadar untuk memperkuat PSI, atau bagian dari strategi jangka panjang yang berkaitan dengan konstelasi menuju Pemilu 2029?

Terlepas dari pro dan kontra, satu hal sulit diabaikan: sambutan ribuan kader dan simpatisan di Lampung menghadirkan suasana yang lebih menyerupai mobilisasi politik nasional ketimbang pertemuan internal partai. Jabatan formal telah berakhir, tetapi pengaruh politik Jokowi tampaknya belum ikut pensiun.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana posisi seorang mantan presiden dalam demokrasi, dan sejauh mana pengaruh politik dapat bertahan setelah kekuasaan formal usai?

Pengaruh yang Tidak Berakhir Bersama Jabatan

Dalam demokrasi modern, pengaruh politik tidak otomatis hilang ketika masa jabatan selesai. Banyak mantan pemimpin dunia tetap aktif dalam ruang publik, baik sebagai pendukung partai, pembicara, maupun patron politik. Dalam batas konstitusional, hal ini merupakan bagian wajar dari kehidupan demokrasi.

Dari sudut pandang ini, kehadiran Jokowi dalam agenda PSI dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik lanjutan. Hubungan personal dan politik antara Jokowi dan PSI juga bukan rahasia. Maka, publik membaca kehadirannya sebagai bagian dari proses konsolidasi politik.

Dalam kerangka David Easton, sistem politik bertahan melalui arus dukungan dan tuntutan masyarakat. Dukungan bukan sesuatu yang statis; ia harus terus diproduksi melalui interaksi yang berulang. Safari politik, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai mekanisme menjaga aliran dukungan tersebut agar tetap hidup.

Namun tafsir politik tidak pernah tunggal. Sebagian pengamat melihatnya sebagai upaya memperkuat posisi PSI agar mampu melewati ambang batas parlemen. Sebagian lain membaca kemungkinan lebih luas: bahwa ini adalah bagian dari pembangunan infrastruktur politik jangka panjang menuju konfigurasi 2029. Kedua tafsir itu mungkin, tetapi masih berada di ranah analisis, bukan kesimpulan.

Sosiolog Dirk Baecker melihat politik sebagai sistem yang terus berupaya mengurangi kompleksitas melalui pembentukan struktur dan ekspektasi. Dalam pengertian ini, kehadiran tokoh seperti Jokowi dapat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan ekspektasi politik dalam sistem yang terus berubah.

Komunikasi yang Membentuk Persepsi

Dalam politik modern, komunikasi bukan sekadar penyampai pesan, tetapi bagian dari produksi realitas politik itu sendiri. Brian McNair menekankan bahwa politik bekerja dalam ruang komunikasi yang dipenuhi simbol, citra, dan narasi.

Safari politik Jokowi memiliki dimensi simbolik yang kuat. Ia menegaskan bahwa seorang mantan presiden masih hadir dalam percakapan politik nasional. Namun simbol tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan elektoral. Persepsi publik dibentuk oleh banyak faktor: kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, serta munculnya figur-figur baru.

Menjelang 2029, sejumlah nama mulai muncul dalam survei dan diskursus publik: Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, Dedi Mulyadi, hingga Pramono Anung.

Namun, banyak survei juga menunjukkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan. Artinya, lanskap politik masih cair dan sangat mungkin berubah. Dalam situasi seperti ini, figur seperti Jokowi dapat menjadi variabel penting yang memengaruhi arah konsolidasi.

Kingmaker dan Infrastruktur Politik

Dalam politik, ada peran yang tidak selalu berada di atas panggung utama: kingmaker. Jokowi mulai ditempatkan dalam kategori ini. Ia tidak lagi menjadi kandidat, tetapi dapat memengaruhi arah dukungan politik, koalisi, dan distribusi kekuatan.

Posisi ini didukung oleh beberapa modal politik: jaringan birokrasi yang luas, kedekatan dengan berbagai elite, akses terhadap dukungan finansial, serta tingkat pengenalan publik yang tinggi. Dalam konteks ini, PSI dapat dilihat bukan hanya sebagai partai, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur politik yang lebih besar.

Safari politiknya, dengan demikian, dapat dibaca sebagai investasi jangka panjang. Bukan hanya membesarkan partai, tetapi juga mengamankan kanal pengaruh dalam konfigurasi politik mendatang.

Dinamika Elite dan Ketidakpastian 2029

Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, tetapi dinamika awal sudah terlihat. Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi kombinasi apresiasi dan kritik. Sebagian publik menilai stabilitas politik relatif terjaga, namun sebagian lain mengkritisi efektivitas program dan komunikasi kebijakan.

Di sisi lain, figur seperti Gibran membawa simbol generasi baru, Anies mempertahankan basis politik yang solid, AHY menguat melalui pengalaman organisasi dan pemerintahan, sementara Dedi Mulyadi dan Pramono Anung menghadirkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Namun, belum ada kepastian siapa yang akan benar-benar mendominasi.

Dalam situasi ini, politik bekerja seperti arena yang belum selesai dibentuk. Jokowi hadir sebagai salah satu aktor yang dapat mempercepat atau mengubah arah pembentukan tersebut.

Menengok Pengalaman Negeri Jiran

Sejarah politik kawasan menunjukkan bahwa konfigurasi kekuasaan tidak pernah permanen. Di Malaysia, Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim pernah berada dalam posisi politik yang sangat berseberangan. Anwar bahkan sempat dipenjara dalam kontroversi politik yang panjang.

Namun dalam perkembangan berikutnya, keduanya sempat berada dalam koalisi yang sama untuk menggulingkan pemerintahan Najib Razak. Politik kemudian terus berubah, hingga Anwar akhirnya menjadi perdana menteri. Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam demokrasi, lawan dapat menjadi sekutu, dan sekutu dapat berubah menjadi lawan. Pelajaran ini relevan: tidak ada konfigurasi politik yang benar-benar final.

Politik sebagai Ruang yang Terus Bergerak

Dalam Meditations, Marcus Aurelius menyatakan bahwa apa yang tidak baik bagi sarang lebah, tidak akan baik pula bagi seekor lebah: apa yang tidak baik bagi keseluruhan tidak akan baik bagi bagian kecilnya. Dalam konteks demokrasi, ini dapat dibaca sebagai pengingat bahwa kepemimpinan bukan sekadar soal kemenangan politik, tetapi tentang kontribusi terhadap kepentingan bersama.

Safari politik Jokowi pada akhirnya bukan sekadar aktivitas seorang mantan presiden. Ia adalah bagian dari dinamika demokrasi yang lebih luas: tentang bagaimana pengaruh dipertahankan, bagaimana simbol bekerja, dan bagaimana masa depan politik disiapkan sebelum ia benar-benar tiba.

Apakah Jokowi akan menjadi penentu utama dalam kontestasi 2029, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal jelas: dalam politik, tidak ada yang benar-benar selesai. Hanya ada peran yang berubah bentuk.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan hari ini. Sedianya, Fuad Hasan bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

”Pada jadwal pemeriksaan hari ini, saksi Sdr. FHM konfirm tidak dapat hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/7/2026).

Budi mengungkapkan alasan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan. Menurutnya, Fuad sedang berada di luar negeri. "(Tidak hadir) karena sedang tidak berada di dalam negeri," ujarnya.

Menurut Budi, pemeriksaan Fuad Hasan dibutuhkan untuk melengkapi proses penyidikan terhadap empat tersangka. Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan eks Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri Asrul Azis Taba.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

Lihat video: Usut Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Fuad Hasan Absen Panggilan KPK

JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong pembagian tanggung jawab penggunaan kontrasepsi yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, setara, dan berkualitas.

Hingga saat ini, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh perempuan. Berbagai metode kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, maupun IUD, sebagian besar digunakan oleh perempuan, sementara keterlibatan laki-laki dalam keluarga berencana masih relatif rendah.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kemendukbangga, Wahidin menyampaikan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma bahwa keluarga berencana bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, melainkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

"Selama ini beban penggunaan kontrasepsi lebih banyak berada di pihak perempuan. Padahal, keputusan mengenai perencanaan keluarga seharusnya diambil bersama. Peran laki-laki perlu diperkuat, tidak hanya dalam mendukung pasangan, tetapi juga dalam berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana," ujarnya dalam media briefing, Rabu (1/7/2026).

Data Kemendukbangga menunjukkan bahwa dari sekitar 76 juta keluarga di Indonesia terdapat sekitar 40 juta pasangan usia subur, dengan lebih dari 25 juta peserta aktif keluarga berencana.

Namun, penggunaan kontrasepsi oleh laki-laki masih sangat kecil dibandingkan perempuan. Saat ini pengguna kondom tercatat sekitar 920 ribu orang, sedangkan peserta Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi sekitar 31 ribu orang.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan partisipasi KB pria secara bertahap hingga mencapai 3,15 persen pada tahun 2029, sebagai bagian dari penguatan kualitas pelayanan keluarga berencana nasional.

Menurut Deputi KBKR, rendahnya partisipasi laki-laki tidak semata disebabkan oleh keterbatasan pilihan metode kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh stigma sosial, minimnya informasi yang benar, serta anggapan bahwa keluarga berencana merupakan urusan perempuan.

"Masih banyak laki-laki yang beranggapan bahwa penggunaan kontrasepsi adalah tanggung jawab istri. Padahal keberhasilan program keluarga berencana membutuhkan komitmen bersama pasangan," katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendukbangga mengembangkan program "Ayah Idaman" yang akan dilaksanakan bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Melalui program ini, sekitar 1.000 bidan akan memberikan edukasi kepada pasangan suami istri sejak masa kehamilan agar suami lebih aktif mendampingi istri, memahami kesehatan reproduksi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kontrasepsi pascapersalinan.

Program ini merupakan implementasi tema Hari Keluarga Nasional (Harganas) "Ayah Wajib Hadir", yang menempatkan ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping istri, pengasuh anak, dan mitra dalam setiap keputusan keluarga.

Kemendukbangga juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap kontrasepsi pria, khususnya vasektomi. Metode tersebut hanya memutus saluran sperma sehingga tidak memengaruhi produksi hormon testosteron, gairah seksual, kemampuan ereksi, maupun kemampuan ejakulasi.

Selain memperluas edukasi kepada masyarakat, Kemendukbangga akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pelayanan KB pria, serta menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, media, dan komunitas untuk membangun pemahaman bahwa keluarga berencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui pendekatan tersebut, Kemendukbangga berharap semakin banyak laki-laki yang terlibat aktif dalam perencanaan keluarga sehingga beban penggunaan kontrasepsi tidak lagi bertumpu pada perempuan. Partisipasi yang lebih setara antara suami dan istri diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, memperkuat ketahanan keluarga, serta mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto hari ini. Ade dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Ade dipanggil untuk berkas penyidikan tersangka Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 saksi lainnya, berikut daftarnya:

1. Mardoni Akrom - Kabid Anggaran BPKAD Prov. Riau

2. Matnuril - PNS / Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov Riau

3. Muhammad Taufiq Oesman Hamid - Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemprov Riau

4. Purnama Irawansyah - Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau

5. Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau

6. Syarkawi - Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau (31 Desember 2024 – sekarang)

7. Thomas Larfo - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau sejak Oktober tahun 2025 s.d sekarang

8. Yan Dharmadi - Kepala Biro Hukum Provinsi Riau

9. Hatta Said - Karyawan Swasta (Toko Intan pasar Bawah)

10. Ida Wahyuni - Asisten Rumah Tangga

11. Iwan Pansa - Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru (tahun 2019-sekarang)

12. Ripinuji- Karyawan Swasta

"Pemeriksaan dilakukan Kantor BPK Perwakilan Prov. Riau," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menahan Marjani (MJN) selaku ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Lihat video: Operasi KPK di Indragiri Hulu, Kantor Bupati Digeledah Sindo Sore



Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka. Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan.

"Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin, 13 April 2026.

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan Keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepercayaan investor terhadap Indonesia dinilai menghadapi ujian berat setelah munculnya sejumlah sentimen negatif, mulai dari kasus korupsi tingkat tinggi, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah, hingga ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI.

Sejumlah analis menilai kombinasi faktor tersebut berpotensi membuat investor global semakin berhati-hati dalam menempatkan modalnya di Indonesia, terutama di tengah pelemahan pasar saham domestik yang cukup tajam sepanjang tahun ini.

Tekanan terhadap sentimen pasar tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah terkoreksi sekitar 7,9 persen dalam satu bulan terakhir dan hampir 35 persen secara year-to-date (YTD).

Kepala Riset Ekuitas ASEAN Macquarie Capital, Jayden Vantarakis, menilai sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memunculkan kekhawatiran di kalangan investor internasional maupun lembaga pemeringkat.

"Kebijakan populis pemerintahan Prabowo telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga pemeringkat kredit dan dipandang negatif oleh investor luar negeri," tulis Vantarakis dalam riset tertanggal 1 Juli.

Sentimen negatif tersebut juga tercermin dalam survei manajer investasi yang dilakukan Bank of America pada pertengahan Juni 2026.

Dalam survei itu, Indonesia tercatat menjadi pasar yang paling tidak diminati investor di kawasan Asia, menggeser posisi India.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat S&P Global pada Februari lalu memperingatkan, meningkatnya tekanan fiskal, terutama akibat kenaikan biaya pembayaran utang, dapat meningkatkan risiko penurunan profil kredit Indonesia.

Di tengah kekhawatiran tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell saham Indonesia senilai sekitar 4,11 miliar atau sekitar Rp73,6 triliun (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS) sepanjang 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai sejumlah kebijakan pemerintah juga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar.

Salah satunya adalah penerapan skema ekspor "pintu tunggal" yang mulai diberlakukan pemerintah pada Mei 2026.

Dalam skema tersebut, ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy disalurkan melalui badan usaha milik negara tertentu.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran penerimaan negara.

Namun, menurut Bhima, kebijakan tersebut justru memunculkan persepsi bahwa pemerintah ingin memperluas kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam.

"Investor melihat adanya kecenderungan pemerintah untuk mengambil alih lebih banyak pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapisan birokrasi baru yang berpotensi menyulitkan dunia usaha," ujarnya dalam program Squawk Box Asia CNBC.

Kekhawatiran investor juga bertambah setelah munculnya kasus korupsi besar yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Dalam kasus tersebut, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809,6 miliar terkait proyek digitalisasi pendidikan nasional.

Menurut Bhima, kasus tersebut memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha dan investor untuk lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah, khususnya terkait proyek pengadaan.

"Pesan kepada komunitas bisnis sangat jelas, yakni harus sangat berhati-hati ketika berurusan dengan anggaran maupun pengadaan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, kekhawatiran pasar juga meningkat setelah MSCI pekan lalu memutuskan memperpanjang masa peninjauan terhadap pasar modal Indonesia hingga November 2026.

Sebelumnya, MSCI telah memperingatkan adanya kemungkinan penurunan status Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perbatasan (frontier market) akibat persoalan aksesibilitas dan kemampuan investasi di pasar modal domestik.

Bhima menilai pemerintah perlu segera melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi pasar modal guna menghindari risiko tersebut.

"Jika kesempatan reformasi ini terlewatkan, Indonesia berpotensi masuk ke daftar pemantauan yang pada akhirnya dapat berujung pada penurunan status menjadi pasar perbatasan," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Program Studi Magister (S2) Psikologi Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya resmi meraih peringkat Akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Pencapaian tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 6639/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2026 yang diterbitkan pada 26 Mei 2026 dan berlaku hingga 26 Mei 2031.

Dalam proses akreditasi tersebut, Program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya memperoleh nilai 338. Raihan ini menjadi bukti komitmen universitas dalam menyelenggarakan pendidikan magister psikologi yang berkualitas dan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

Akreditasi Baik Sekali merupakan peringkat dalam sistem akreditasi BAN-PT yang menunjukkan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi secara menyeluruh. Penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat.

"Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan. Kami berharap capaian ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan menjadi motivasi untuk terus berkontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi di Indonesia," ujar Kepala Program Studi Magister Psikologi, Christ Billy Aryanto, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Christ menjelaskan, program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya memiliki visi menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu psikologi dengan fokus pada dinamika budaya serta psikologi sosial dan kesehatan di tengah masyarakat Indonesia yang beragam dan terus berkembang.

Program ini mengedepankan pendekatan multidisiplin yang berorientasi pada konteks lokal, sekaligus adaptif terhadap perkembangan ilmu psikologi di tingkat global.

Menurutnya, lulusan Program Magister Psikologi Unika Atma Jaya dipersiapkan untuk menjadi peneliti, pendidik, konsultan, serta perancang program di bidang psikologi sosial dan kesehatan.

"Dengan diraihnya Akreditasi Baik Sekali, Program Studi Magister Psikologi Unika Atma Jaya semakin memperkuat pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat angkat bicara soal tindakan majelis hakim yang langsung meninggalkan ruang sidang usai membacakan vonis terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026).

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, setelah pembacaan vonis, para hakim langsung berbalik badan dan meninggalkan ruang sidang.

Padahal, dalam praktik persidangan, hakim umumnya terlebih dahulu menanyakan sikap penuntut umum maupun tim kuasa hukum terdakwa terkait putusan yang telah dibacakan.

"Kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya? Wah gawat ini, ini kan hak kita untuk menyatakan," ujar salah satu kuasa hukum Nadiem di ruang sidang.

Perilaku majelis hakim itu kemudian menjadi sorotan masyarakat, khususnya di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar menyatakan bahwa pertanyaan mengenai sikap penuntut umum dan kubu terdakwa setelah pembacaan vonis bukan merupakan kewajiban.

"Sebenarnya dalam praktik peradilan tidak masalah jika itu tidak ditanyakan," ujar Firman saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu dipersoalkan karena hak terdakwa untuk menyatakan menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding tetap dapat digunakan dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

"Karena hak-hak terdakwa selama dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tetap bisa dinyatakan apakah menerima, pikir-pikir, atau menyatakan banding," pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim serta denda Rp1 miliar.

Selain itu, salah satu pendiri Gojek tersebut juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dengan pidana subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek telah menguntungkan pihak Google.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan Google terbukti diuntungkan dalam perkara ini sebagaimana fakta persidangan yang telah berjalan.

"Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang menjadi sasaran tujuan menguntungkan dalam perkara ini adalah korporasi Google, termasuk Google Asia Pacific dan Google Internasional selaku korporasi global pemilik produk Chrome OS, Google Cloud, dan Chrome Device Management yang menjadi objek dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022," ujar Purwanto di PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, dasar penilaian pihak Google diuntungkan dalam perkara ini lantaran Nadiem telah melakukan pertemuan strategis dengan jajaran eksekutif Google sejak awal masa jabatan.

Misalnya, Nadiem bertemu pertemuan dengan Presiden Google Asia Pacific, Scott Beaumont, untuk membahas program Google seperti Google for Education pada Februari 2020.

Selang dua bulan kemudian, Nadiem berinteraksi dengan pihak Google yaitu Caesar Sengupta melalui rapat daring yang juga membahas Chromebook.

"Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa saudara Caesar Sengupta adalah salah satu petinggi Google yang dulunya bertugas memasarkan Chromebook di Asia Pasifik, termasuk ke Indonesia, dan pada tahun 2021 saudara Caesar Sengupta menjabat sebagai Komisaris PT Gojek Tokopedia," imbuhnya.

Rangkaian pertemuan dengan eksekutif Google tersebut, kata Purwanto, telah menunjukkan adanya hubungan strategis yang substansial antara terdakwa selaku Menteri dengan korporasi Google yang melampaui pertemuan biasa antara pejabat publik dengan perusahaan teknologi.

Selanjutnya, tujuan menguntungkan korporasi Google tersebut juga terbukti dari perwujudan dari rangkaian investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang sangat substansial dalam periode jabatan Nadiem.

Adapun, dari fakta persidangan terungkap bahwa total investasi Google ke PT AKAB selama periode 2017-2021 mencapai US$786,9 juta. Hakim menyatakan imvestasi itu sebagian besar terjadi dalam periode terdakwa menjabat sebagai menteri yaitu setelah 23 Oktober 2019.

"Korelasi antara waktu investasi-investasi Google tersebut dengan periode jabatan terdakwa dan dengan rangkaian kebijakan pengadaan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang tidak dapat dianggap kebetulan," pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan BBM antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selama periode 2009-2012.

Empat tersangka itu mulai dari SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008–2011 dan JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009–2013.

Dua tersangka lainnya yaitu WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN dan Samin Tan selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Yusuf Afandi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka," ujar Yusuf di Mabes Polri, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, perkara ini bermula saat adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel atau HSD antara PT PPN dengan PT AKT. Mulanya, kerja sama itu menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN.

Dalam perjalanannya, PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan hingga penunggakan pembayaran dalam kerja sama ini. Namun, para pejabat PT PPN yang memiliki kewenangan malah tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah mitigasi risiko lainnya.

"Sebaliknya dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT," imbuhnya.

Yusuf memaparkan, perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran.

Kebijakan yang menguntungkan lainnya yakni perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka sebesar 25% menjadi tanpa adanya jaminan pembayaran.

"Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM terus dilakukan kepada PT AKT," tambahnya.

Dari serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN.

Akibatnya, Kortastipidkor Polri mencatat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi PT AKT dalam kerja sama penyaluran BBM dengan total dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai US$137,29 juta.

"Sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US Dollar atau diperkirakan setara senilai Rp486 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah media asing menyoroti nasib Nadiem Anwar Makarim ,mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Selasa (30/6/2026) atas kasus korupsi pengadaan Chromebook untuk sekolah selama pandemi Covid-19. Banyak yang mengulas latar belakangnya sebagai salah satu pendiri perusahaan transportasi daring Gojek.

"Indonesian court hands former Gojek boss Nadiem Makarim 10 years in jail for graft [Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan bos Gojek, Nadiem Makarim, atas kasus korupsi]," bunyi judul pemberitaan AFP.

Media yang berbasis di Prancis tersebut menekankan argumen hakim bahwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. Angka kerugian ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BBC, media yang berbasis di Inggris, mengangkat judul "Founder of Asian super-app Gojek sentenced to 10 years in jail for corruption [Pendiri Gojek, super-app asal Asia, divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi]".

Laporan media tersebut menyoroti dakwaan jaksa yang menyatakan Nadiem Makarim (41) telah memanipulasi kesepakatan pengadaan laptop sekolah untuk memperkaya dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun. Nadiem telah menyatakan tidak bersalah.

Nadiem meninggalkan Gojek pada tahun 2019 untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu, dan menjabat sebagai menteri pendidikan hingga tahun 2024.

Para kritikus pemerintah Indonesia mengatakan kasus terhadapnya didasarkan pada sedikit bukti dan bahwa dia adalah korban kampanye pemerintah yang menargetkan lawan politik.

Para pendukung Nadiem di luar gedung pengadilan mencemooh saat putusan dibacakan hakim.

Nadiem sebelumnya mengatakan kepada pengadilan awal bulan ini bahwa dia telah banyak berkorban untuk mengabdi di pemerintahan. "Dan hadiah yang saya terima adalah jeruji besi," katanya.

Kasus ini berpusat pada pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2022.

Jaksa menuduh bahwa Nadiem memihak Google—investor Gojek—ketika pengadaan dilakukan, dengan mengatakan bahwa dia membuat spesifikasi tender yang hanya sesuai dengan sistem Chrome untuk menjadikan Google sebagai satu-satunya pengendali ekosistem pendidikan di Indonesia.

Jaksa mengeklaim bahwa Nadiem secara pribadi memperoleh sekitar Rp809,59 miliar dengan melakukan hal tersebut.

Nadiem membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa keputusan kementerian untuk membeli Chromebook tersebut menghasilkan pengurangan biaya bagi pemerintah. Dia juga membantah bahwa investasi Google di Gojek terkait dengan pengadaan tersebut.

Respons beberapa analis juga jadi sorotan BBC. "Pemberantasan korupsi digunakan untuk menyerang mereka yang tidak disukai, atau mereka yang mengkritik orang-orang yang berkuasa," kata pengacara dan aktivis Todung Mulya Lubis kepada BBC News.

"Ada rasa takut. Rasanya seperti, jika seseorang dari luar pemerintahan mencoba bekerja sama dengan pemerintah atau mencoba berbuat baik di bidangnya sendiri di negara ini, apakah saya akan dikriminalisasi?" kata seniman dan aktivis politik Andovi da Lopez kepada BBC News.

"Saya tidak bisa berbicara untuk semua orang, tetapi di lingkungan saya, ada rasa takut ini dan orang-orang hanya mengatakan, 'jangan bekerja sama dengan pemerintah, jangan'. Dan rasa takut itu nyata," katanya.

Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, ikut angkat bicara. Bagi generasi muda Indonesia, kata Usman, Nadiem dipandang sebagai seseorang yang ingin membawa perubahan tetapi terjebak dalam sistem pemerintahan yang memiliki masalah sistemik.

"Mungkin [Nadiem] dianggap memaksa [pemerintah] untuk berinovasi dalam kebijakan, dan mungkin dia ingin melakukannya terlalu cepat," katanya.

Kantor berita Reuters mengusung judul "Indonesia's Makarim, Gojek founder and former minister, found guilty of graft [Makarim, pendiri Gojek yang juga mantan menteri Indonesia, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi]".

Laporan media yang berbasis di Inggris ini menyoroti protes Nadiem yang merasa kasus terhadapnya bermotivasi politik—sebuah klaim yang mendapat dukungan dari akademisi dan aktivis hak asasi manusia.

Dalam laporannya, media ini menyatakan vonis ini berpotensi semakin melemahkan kepercayaan investor di Indonesia. Rupiah dan pasar saham telah merosot tahun ini setelah penurunan prospek dari lembaga pemeringkat kredit karena kebijakan yang tidak dapat diprediksi dan kekhawatiran tata kelola, sementara penyedia indeks MSCI sedang mempertimbangkan apakah akan menurunkan peringkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara karena kekhawatiran transparansi pasar.

Dalam vonis yang dibacakan hakim, Nadiem juga didenda Rp1 miliar dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar Rp809,6 miliar, dengan tambahan hukuman penjara lima tahun jika gagal membayar jumlah tersebut.

Putusan ini menandai perubahan dramatis bagi pengusaha teknologi lulusan Harvard yang pernah dianggap sebagai simbol generasi baru pemimpin Indonesia.

Saat membacakan putusan, hakim ketua Purwanto mengatakan Pengadilan Tindak Pidana Jakarta telah menyatakan Nadiem bersalah. "Karena cara dan tujuan kebijakan tersebut terbukti mengandung penyalahgunaan wewenang yang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah," katanya.

Para hakim menemukan bahwa Nadiem telah secara sadar dan sengaja mengarahkan kebijakan pengadaan Chromebook dan bahwa tindakannya dimotivasi oleh keinginan untuk memperkuat hubungan bisnis strategis antara Google dan perusahaan yang dia dirikan.

Hal ini, menurut panel lima hakim, adalah motif yang sangat tercela karena bertentangan dengan sumpah jabatan seorang menteri.