JAKARTA - Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf. Dalam laporannya Faizal Assegaf melaporkan Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo atas dugaan pencemaran nama baik dalam kasus importasi pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

"Ini sudah kami terima dari Polda Metro Jaya. Pada saat sekarang ini sedang pendistribusian, penyiapan mindik (administrasi penyidikan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Jumat (17/4/2026).

Dalam laporan yang diterima, Faizal Assegaf melaporkan terkait pencemaran nama baik. Faizal Assegaf menyebut Budi Prasetyo mencemarkan nama baiknya lantaran diduga menerima fasilitas dalam kasus yang diusut KPK.

"Ini kaitan tentang pencemaran nama baik. Itu di kejadian sekira 8 April ya. Melihat di suatu unggahan pernyataan pemberitaan, ini menyatakan pemeriksaan terhadap korban terkait dugaan telah menerima barang atau fasilitas," ujar dia.

Budi menambahkan, Polda Metro Jaya selanjutnya akan memanggil Faizal Assegaf untuk menyerahkan barang bukti. "Pasti nanti dalam proses tahap berikutnya setelah mindik dipersiapkan, pasti pelapor juga akan dipanggil untuk menyerahkan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi," jelas dia.

Lihat video: GEGER! KPK Tangkap Bupati Tulungagung, 16 Pejabat Ikut Diamankan!



Diketahui, laporan Faizal Assegaf terhadap Jubir KPK, Budi Prasetyo teregistrasi dengan nomor STTLP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Faizal menilai pernyataan Budi menggiring tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam kasus importasi pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Faizal mengatakan duduk perkaranya adalah pada Selasa, 7 April 2026 dia dimintai keterangan dan klarifikasi terkait kasus tersebut. Dia mengatakan pemeriksaan selesai dalam waktu 30 menit. Dia mengklaim tak ada keterlibatan terkait penerimaan barang dalam perkara importasi Bea Cukai.

Budi menyatakan, menghormati laporan tersebut sebagai hal konstitusi warga negara. Menurutnya, Polda Metro Jaya akan melihat laporan tersebut secara obyektif.

"Tentu kami memandang tidak ada masalah, karena seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemanggilan kepada para saksi, pemeriksaan kepada yang bersangkutan, termasuk penyitaan, dan apa yang kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban KPK kepada publik untuk menyampaikan setiap perkembangan penanganan perkara," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/4/2026).

Budi menegaskan, seluruh proses penegakan hukum di KPK tetap menjunjung tinggi asas-asas praduga tak bersalah. Menurutnya, apa yang disampaikan sebagai wujud transparan dan akuntabel.

"Untuk apa? Agar masyarakat tidak hanya terinformasi terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK. Tapi juga agar masyarakat juga bisa ikut memantau sekaligus mengawal bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.

JAKARTA - Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri yang juga aktivis 1998 Faizal Assegaf kembali melaporkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. Setelah ke Polda Metro Jaya, kali ini laporan dibuat ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu (15/4/2026).

"Setelah melakukan pengaduan resmi ke Kepolisian kepada pribadi Budi Prasetyo berstatus sebagai juru bicara KPK dalam aduan kami tentang pencemaran nama baik, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan, maka kami datang ke Dewan Pengawas KPK untuk menyampaikan surat pengaduan resmi," kata Faizal kepada wartawan di Gedung ACLC KPK.

Ia menegaskan, laporannya hanya ditujukan terhadap Budi seorang. Faizal berharap Dewas KPK segera menindaklanjuti laporannya ini.

"Laporan kami hanya spesifik kepada pribadi Budi Prasetyo karena kami menduga yang bersangkutan menggunakan fasilitas KPK untuk membentuk opini yang tidak sesuai dengan fakta yang kami hadapi dalam proses pemeriksaan di KPK," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ia turut merespons pernyataan Budi terkait penyitaan barang darinya. Ia menuding Budi melakukan fitnah lantaran barang yang dimaksud diserahkan secara sukarela, bukan disita.

"Semua tuduhan, opini yang dia bangun, termasuk yang terakhir menyangkut dengan fitnah besar, kebohongan besar bahwa KPK telah menyita barang dari kami, itu akan menjadi bukti tambahan di Polda Metro Jaya," ucapnya.

"Karena kawan-kawan ini pada hari Jumat kemarin atas dasar inisiatif pribadi menyerahkan barang yang diberikan oleh bantuan pribadi kepada mereka, jadi tidak ada penyitaan," sambungnya.

Sebelumnya, Faizal Assegaf mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (14/4/2026). Dia melaporkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo ke Polda Metro.

"Laporannya sudah diterima SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 April 2026, pukul 12.41 WIB," ujarnya kepada wartawan.

Faizal melaporkan Jubir KPK atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dia menerangkan, pada 8 April 2026 lalu dirinya melihat adanya pemberitaan di media nasional tentang pernyataan Jubir KPK, Budi Prasetyo. Budi menyatakan, KPK memeriksa Faizal Assegaf terkait dugaan telah menerima barang dan fasilitas dari Bea Cukai.

Faizal pun merasa telah dicemarkan nama baiknya sehingga mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tersebut. Dia mengakui, dirinya memang pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 7 April 2026 lalu.

Di situ, katanya, hanya ada 5 pertanyaan yang dilayangkan padanya dan dia telah menjawabnya. "Pada tanggal 7 April saya dipanggil untuk diminta keterangan, klarifikasi dan diajukan 5 pertanyaan," kata dia.

"Sangat disayangkan pada saat kami keluar dari proses klarifikasi pemberian keterangan (di KPK), Juru Bicara KPK memelintir pemberitaan yang seolah-olah saya, Pak Faizal Assegaf dan kawan-kawan ini terlibat dalam kejahatan korupsi," imbuhnya.

JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengaku tidak ada masalah terkait dirinya yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan ini disampaikan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri yang juga aktivis 1998, Faizal Assegaf.

Budi menyatakan, menghormati laporan tersebut sebagai hal konstitusi warga negara. Menurutnya, Polda Metro Jaya akan melihat laporan tersebut secara obyektif.

"Tentu kami memandang tidak ada masalah, karena seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemanggilan kepada para saksi, pemeriksaan kepada yang bersangkutan, termasuk penyitaan, dan apa yang kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban KPK kepada publik untuk menyampaikan setiap perkembangan penanganan perkara," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/4/2026).

Budi menegaskan, seluruh proses penegakan hukum di KPK tetap menjunjung tinggi asas-asas praduga tak bersalah. Menurutnya, apa yang disampaikan sebagai wujud transparan dan akuntabel.

"Untuk apa? Agar masyarakat tidak hanya terinformasi terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK. Tapi juga agar masyarakat juga bisa ikut memantau sekaligus mengawal bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.

Sebelumnya, Faizal Assegaf mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (14/4/2026). Dia melaporkan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo ke Polda Metro.

Lihat video: GEGER! KPK Tangkap Bupati Tulungagung, 16 Pejabat Ikut Diamankan!



"Laporannya sudah diterima SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 14 April 2026, pukul 12.41 WIB," ujarnya.

Faizal melaporkan Jubir KPK atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dia menerangkan, pada 8 April 2026 lalu dirinya melihat adanya pemberitaan di media nasional tentang pernyataan Jubir KPK, Budi Prasetyo. Budi menyatakan, KPK memeriksa Faizal Assegaf terkait dugaan telah menerima barang dan fasilitas dari Bea Cukai.

Faizal merasa telah dicemarkan nama baiknya sehingga mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tersebut. Faizal mengakui, pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 7 April 2026 lalu. Di situ, katanya, hanya ada 5 pertanyaan yang dilayangkan padanya dan dia telah menjawabnya.

"Pada tanggal 7 April saya dipanggil untuk diminta keterangan, klarifikasi dan diajukan 5 pertanyaan. Sangat disayangkan pada saat kami keluar dari proses klarifikasi pemberian keterangan (di KPK), Juru Bicara KPK memelintir pemberitaan yang seolah-olah saya, Pak Faizal Assegaf dan kawan-kawan ini terlibat dalam kejahatan korupsi," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik enam pejabat tinggi pratama. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK yang diangkat menjadi direktur penyelidikan.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2026). Adapun, keenam pejabat yang dilantik sebagai berikut:

1. Kunto Ariyawan, S.E., sebagai Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat.

2. Tessa Mahardhika Sugiarto, S.I.K., M.I.Kom., sebagai Direktur Penyelidikan.

3. Maruli Tua, S.E., M.E., sebagai Direktur Koordinasi dan Supervisi V.

4. Iskandar Marwanto, S.H., M.H., sebagai Kepala Biro Hukum.

5. Taryanto, S.T., M.A., sebagai Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi.

6. Budi S., S.H., M.Hum., sebagai Direktur Penuntutan

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan mereka telah memenuhi tahapan seleksi administrasi, penulisan makalah, kesehatan jiwa dan fisik, hingga wawancara. Dia berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk melakukan pembenahan agar meningkatkan kinerja lembaga antirasuah.

Menurutnya, KPK akan dihadapkan dengan berbagai modus korupsi terbaru sehingga menjadi tantangan bagi para tim untuk mendeteksi maupun memberantas korupsi.

"Ke depan, pelaksanaan tugas pemerintahan korupsi di lingkungan KPK juga akan makin menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring berkembangnya dengan modus tindak pendanaan korupsi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap efektivitas kinerja lembaga," katanya, Jumat (20/2/2026).

Dia mengimbau kepada direktur penyelidikan dan penuntutan untuk agar memitigasi tantangan utama terhadap pola kejahatan yang semakin berkembang, kebutuhan pembuktian, dan optimalisasi kerugian negara.

Termasuk dinamika proses peradilan dan pelaksanaan putusan yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Cahya menyampaikan bahwa perlu ada strategi khusus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

"Jadi jangan harapkan hasil kita bisa berbeda lebih baik kalau pola kerja, target kerja masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Dia berharap semua petugas di KPK saling berkoordinasi sehingga dapat menuntaskan setiap perkara tindak korupsi.