PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) akan melakukan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan rutin di sejumlah titik ruas Tol Jakarta-Cikampek selama beberapa hari ke depan.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi mengungkapkan pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan untuk menjaga keandalan ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Amri mengatakan pekerjaan pemeliharaan jalan tol ini dilakukan secara berkelanjutan, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas infrastruktur serta memastikan perjalanan pengguna jalan tetap aman, nyaman dan lancar.

"Sebagai salah satu koridor utama mobilitas dan logistik nasional, Jalan Tol Jakarta-Cikampek memerlukan pemeliharaan rutin, untuk menjaga standar pelayanan dan keselamatan pengguna jalan," ujar Amri dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Sabtu (27/6).

Menurut dia, JTT terus berupaya melaksanakan pekerjaan secara efektif dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi pekerjaan.

Pejabat Pengganti Sementara Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT Dary Achmad Budi mengungkapkan selama pekerjaan berlangsung pihaknya tetap mengutamakan kelancaran lalu lintas.

Karenanya, pihaknya siap melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional selama pekerjaan pemeliharaan jalan tol berlangsung.

Perseroan juga memastikan area pekerjaan dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan sesuai standar operasional.

"Kami memohon maaf atas potensi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan selama pekerjaan berlangsung," ujarnya.

Kegiatan pemeliharaan jalan sendiri rutin dilakukan mengingat tingginya mobilitas kendaraan di salah satu ruas strategis Jalan Tol Trans Jawa tersebut.

Perusahaan juga melakukan pemeliharaan serupa di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada 21 Juni hingga 26 Juni 2026.

Berikut jadwal dan titik pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek:

1. KM 26+995 sampai KM 27+075 lajur 1 arah Cikampek pada Minggu (28/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 11.00 WIB2. KM 31+700 sampai KM 31+568 arah Jakarta lajur 1 pada Senin (29/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 05.00 WIB3. KM 15+029 sampai KM 14+898 arah Jakarta lajur 1 pada Senin (22/06) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (03/07) pukul 19.00 WIB

Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui budidaya ikan nila yang menjadi salah satu program unggulan dalam mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas.

Kepala Lapas Kelas III Namlea Muhammad M. Marasabessy dihubungi dari Ambon, Jumat, mengatakan program budidaya ikan nila merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.

"Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, selain pertanian, kami tetap konsisten mengembangkan budidaya ikan nila sebagai program pembinaan unggulan di Lapas Namlea," katanya.

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap hasil budidaya warga binaan menjadi indikator bahwa program pembinaan berjalan dengan baik sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Saat ini Lapas Namlea membudidayakan sekitar 4.000 ekor ikan nila yang tersebar di enam kolam bioflok dengan berbagai ukuran. Jumlah tersebut terdiri atas 1.000 ekor nila super, 3.000 ekor ikan nila ukuran dewasa, serta sekitar 500 ekor benih ikan nila.

Sistem bioflok merupakan metode budidaya ikan yang memanfaatkan kumpulan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik di dalam kolam menjadi gumpalan (flok) yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan.

Dalam penerapannya, kolam dilengkapi aerasi untuk menjaga kadar oksigen, sementara kualitas air dikontrol melalui penambahan probiotik dan sumber karbon agar mikroorganisme tetap berkembang. Metode ini dinilai mampu meningkatkan kepadatan tebar ikan, menghemat penggunaan air dan pakan, serta menjaga kualitas lingkungan budidaya.

Ia mengatakan respons positif masyarakat terhadap hasil budidaya perikanan menunjukkan bahwa pemberdayaan warga binaan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat sekaligus memberikan nilai tambah bagi proses pembinaan.

Marasabessy berharap pengembangan budidaya ikan nila dapat terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan usaha yang dapat menjadi modal saat kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Alijah mengapresiasi pengelolaan budidaya ikan nila yang dilakukan warga binaan. Menurutnya, kualitas ikan yang dihasilkan menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan secara optimal.

"Budidayanya cukup menjanjikan dan ukuran ikannya juga besar-besar. Ini menjadi bukti bahwa warga binaan mampu mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, termasuk sektor perikanan," ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dialami tenaga medis, khususnya dokter . Perundungan sesama rekan sejawat jadi keluhan paling banyak yang masuk ke Kemenkes.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI. Raker membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan , yang masuk, ya," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Budi berkata, perundungan itu didapat dokter baik dari rekan maupun senior. Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah keluhan lain yang masuk.

"Yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia dituntut, ini yang kita mesti jaga dan kita mesti lindungi tenaga medis kesehatan yang benar. Ada ancaman fisik, ya belum tentu dari pasien, ini juga kita mesti jaga terutama di daerah konflik. Yang paling menarik, ada ancaman bullying dari sesama teman sejawat, dan ini tinggi," tutur Budi.

Budi mencontohkan, perundungan itu kerap terjadi bila dokter bertugas di daerah lain yang berbeda universitas atau fakultasnya. "Atau dia masuk mau kerja ada seniornya, ditekan. Dan itu adalah merupakan gangguan yang paling banyak yang kita secara sistematik pun harus melindungi, terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter-dokter yang ditugaskan ke tempat lain," ucap Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) melaporkan kebakaran di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan hari ini Selasa (23/6/2026).

Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Asril Rizal mengatakan kebakaran itu melanda toko material di Jalan Karbela Barat No. 9, RT 4 RW 2.

"Obyek yang terbakar: Toko Material," ujar Asril dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Asril menjelaskan pihaknya telah menerima laporan kebakaran dari masyarakat bernama Joko pada 14.23 WIB. Setelah itu, tim damkar sebanyak 21 unit diterjunkan untu memadamkan api di lokasi.

Selain itu, Asril mengemukakan bahwa pihaknya turut menerjunkan 109 tim damkar dalam peristiwa kebakaran itu.

"Jumlah personel 109 orang," imbuhnya.

Adapun, hingga saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Petugas terus berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Di samping, penyebab kebakaran pun belum diketahui.

"Status merah atau masih proses pemadaman," pungkasnya.

IDXChannel - Pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," kata Budi di Jakarta, Senin.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Menurut Budi, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Sebab, Bulog dan ID FOOD menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau IDFOOD," kata Budi.

Terkait alasan pemerintah tidak jadi menaikkan HET Minyakita, Budi menyampaikan bahwa pemerintah memilih mencari solusi lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya melalui berbagai program stimulus dan diskon belanja.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, selain menjaga stabilitas harga, pihaknya menggelar berbagai program diskon, salah satunya melalui program BINA Holiday and Back to School.

"Kita ingin terus menjaga pasar ini berjalan dengan baik, salah satunya banyak kegiatan yang kita lakukan, misalnya Juni-Juli ini kan kita membuat diskon ya di ritel modern dengan nama BINA Holiday and Back to School," kata pria yang akrab disapa Busan saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Busan menambahkan, program tersebut melibatkan sekitar 414 department store dengan total 80.000 gerai yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo).

Dari kegiatan itu, pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp30 triliun.

"Ini pada bulan Juli-Juli yang melibatkan sekitar 414 department store dengan gerai sekitar 80.000, di bawah anggota Hipimdo dan transaksinya diharapkan sekitar Rp30 triliun," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendukung pelaksanaan Jakarta Great Sale dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta. Program yang berlangsung pada Juni hingga Juli tersebut melibatkan 104 department store dengan target transaksi mencapai Rp16 triliun.

Menurut Busan, berbagai program diskon tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kita ingin setiap bulan itu ada big sale di sini. Nah ini salah satu cara sebenarnya bagaimana kita terus menggerakkan ekonomi kita, meningkatkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Kemendag juga terus mendorong pemanfaatan platform digital untuk memperluas pemasaran produk dalam negeri. Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 disebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan penjualan produk lokal melalui platform e-commerce.

Tak hanya mengandalkan konsumsi domestik, pemerintah juga memperkuat kinerja ekspor sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Mendag Busan menyebut program UMKM Bisa Ekspor menunjukkan hasil yang positif sepanjang tahun ini.

Tercatat, transaksi ekspor UMKM selama periode Januari-Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar AS. Angka tersebut melampaui capaian sepanjang tahun 2025 yang sebesar 134 juta dolar AS.

"Jadi semua dampak dari krisis global ini mudah-mudahan kita bisa mengatasi dengan cara kita. Jadi kita bareng-bareng baik pemerintah maupun masyarakat maupun pula perusahaan bagaimana cara menghidupkan ekonomi supaya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan krisis global yang sekarang terjadi," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan seperti Perum Bulog dan IDFOOD hingga 50 persen.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga Minyakita di masyarakat. Ia juga memastikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan rakyat tersebut tetap berada di level Rp15.700 per liter.

"Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan, porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35 persen, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Sudah kita hitung, bisa saja misalnya di atas 50 persen," ujar Budi di Jakarta, Senin.

Saat ini, porsi distribusi Minyakita melalui BUMN Pangan minimal mencapai 35 persen. Pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi tersebut agar penyaluran minyak goreng bersubsidi dapat lebih terkontrol hingga tingkat pengecer.

BUMN Pangan seperti Bulog dan ID FOOD, lanjutnya, memiliki mekanisme penunjukan distributor dan pengecer resmi di pasar. Melalui skema itu, pemerintah dapat memastikan Minyakita dijual sesuai HET yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan, pengecer yang ditunjuk Bulog atau ID FOOD wajib menjual Minyakita sesuai ketentuan harga. Apabila ditemukan menjual di atas HET, pelaku usaha tersebut berisiko dicoret dari daftar mitra atau di-blacklist sehingga tidak lagi dapat memperoleh pasokan dari BUMN Pangan.

Menurut Budi, sistem tersebut memberikan pengawasan yang lebih kuat dibandingkan jalur distribusi biasa. Sebab, Bulog dan ID FOOD menjual produk kepada pengecer sesuai aturan yang berlaku sehingga pengecer tetap memperoleh keuntungan meski menjual sesuai HET.

"Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau IDFOOD," jelas Budi.

Terkait alasan pemerintah tidak jadi menaikkan HET Minyakita, Budi menyampaikan bahwa pemerintah memilih mencari solusi lain yang dinilai lebih efektif dalam menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disimpan oleh pemerintahan," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di platform perdagangan elektronik (e-commerce) bertujuan memperkuat legalitas usaha dan tidak berkaitan dengan pengenaan pajak.

Menurut Budi, masih terdapat anggapan di media sosial bahwa kewajiban NIB akan membuat pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dikenai pajak tambahan. Ia memastikan persepsi tersebut tidak benar.

"NIB itu kan sebenarnya legalitas. NIB tidak ada hubungannya dengan pajak. Saya lihat teman-teman di medsos (media sosial) seolah-olah kena pajak, nggak ada hubungannya," kata Budi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan usaha, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha, memang wajib memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Budi mengatakan kepemilikan NIB memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha. Selain memberikan kepastian hukum, legalitas usaha juga mempermudah akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan.

"Kalau sudah mempunyai legalitas, maka dia akses ke perbankan, akses pembiayaan itu lebih mudah," ujarnya.

Selain itu, NIB dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penjual di platform digital. Menurutnya, kepercayaan merupakan faktor penting dalam transaksi daring sehingga legalitas usaha menjadi salah satu jaminan bagi konsumen.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang pemenuhan kewajiban perizinan berusaha selama 18 bulan bagi pedagang yang telah berjualan di platform dan enam bulan bagi pedagang baru.

Budi menambahkan, proses pengurusan NIB saat ini dapat dilakukan secara daring, tanpa biaya, dan relatif cepat.

Ia juga memastikan Kementerian Perdagangan siap memberikan pendampingan dan fasilitasi bagi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan NIB.

"Ngurus NIB gratis dan gampang. Semua cukup online. Itu ya kan sebentar saja selesai. Kalau misalnya 30 menit, yang kalau sudah ini juga selesai. Banyak kok itu di cara-caranya," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ), Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan MinyaKitadi pasar.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan," ungkap Mendag Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan itu saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan penyesuaian HET MinyaKita. Namun menurut Mendag Busan, pemerintah memutuskan untuk menempuh langkah lain yang dinilai lebih efektif dibanding menaikkan harga.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disalurkan oleh BUMN Pangan," jelasnya.

Sebagai langkah pengendalian harga, Kemendag, kata Busan tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan. Saat ini, porsi distribusi melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Angka tersebut berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50%.

"Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung, bisa aja misalnya di atas 50 persen," ujarnya.

Pemerintah Godok Aturan Baru Kenaikan HET MinyaKita



Mendag Busan mengatakan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan berperan lebih besar dalam penyaluran MinyaKita ke pasar melalui distributor dan pengecer yang ditunjuk.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan harga menjadi lebih ketat. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET pun berisiko dicoret dari jaringan distribusi.

"Bulog, ID FOOD, ini kan menunjuk distributornya atau pengecer. Menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nah, nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mendorong pengembangan model bisnis waralaba sebagai salah satu cara mempercepat pertumbuhan usaha sekaligus memperluas ekspansi produk dan layanan Indonesia ke pasar internasional.

Budi mengatakan bisnis waralaba memiliki keunggulan karena sistem manajemen, produksi, dan pangsa pasarnya telah terbentuk sehingga memudahkan pelaku usaha yang ingin memulai bisnis dengan lebih cepat.

"Jadi kita terus ingin mengembangkan model bisnis waralaba ini. Karena sebenarnya ketika misalnya teman-teman ingin bikin usaha yang langsung cepat, bisa jalan ya salah satu pilihannya adalah waralabanya. Karena manajemennya, kemudian produksinya dan sebagainya, pangsa pasarnya itu sudah terjangkau," ujar Budi dalam pembukaan Pak Gembus Spot (+), Jakarta, Senin.

Menurutnya, waralaba menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin berwirausaha karena model bisnisnya sudah teruji.

Namun, Budi menekankan bahwa produk yang akan diwaralabakan juga harus memenuhi persyaratan yang ketat agar kualitasnya tetap terjaga.

Ia menjelaskan, persyaratan yang ketat tersebut penting untuk memberikan jaminan kepada penerima waralaba sehingga dapat menjalankan usaha dengan baik dan berkelanjutan.

"Harapannya adalah ada jaminan ketika orang itu ikut waralaba di suatu produk tertentu, sehingga usaha yang diikuti atau sebagai yang menerima waralaba ini dapat menjalankan usahanya dengan baik," ucapnya.

Budi mengatakan, pemerintah terus mendorong perkembangan bisnis waralaba sebagai bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi nasional. Menurutnya, semakin banyak usaha yang berkembang melalui sistem waralaba, semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain di dalam negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga berupaya memperluas jaringan waralaba Indonesia ke pasar luar negeri melalui berbagai program promosi dan bisnis matching.

Pemerintah secara rutin mempromosikan merek-merek waralaba Indonesia dalam berbagai pameran di luar negeri, termasuk di Singapura. Kemendag juga menjalankan program untuk memperluas kehadiran restoran Indonesia di mancanegara melalui skema waralaba.

Menurut Budi, banyak restoran Indonesia di luar negeri masih dikelola secara keluarga sehingga rentan berhenti beroperasi ketika pengelolanya tidak lagi aktif. Karena itu, model waralaba dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperluas jaringan bisnis.

Lebih lanjut, Budi mengatakan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri diberi tugas tidak hanya mempromosikan ekspor barang, tetapi juga mencari investor dan mitra penerima waralaba di negara tujuan.

"Tugas perwakilan kita itu yang mencari investasi, mencari penerima waralabanya yang ada di sana. Itu yang kita tugaskan. Perwakilan kita tidak hanya ngomongin ekspor barang, tapi juga jasa," imbuh Busan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) merombak jajaran direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 dengan menunjuk Budi Setyawan Wijaya sebagai direktur utama menggantikan Tri Andayani.

Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda mengatakan BUMN sektor transportasi laut dan logistik maritim itu menerima pergantian jajaran direksi berdasarkan Salinan Keputusan Kepala BP Nomor SR-322/BP/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026, terdapat perubahan susunan pada jajaran direksi.

"Dalam keputusan tersebut, Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan masing-masing oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko," kata Ditto dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Kokok Susanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut bergeser menjadi Direktur Armada dan Teknik, sementara jabatan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut kini diemban oleh Hana Suhardi.

Ditto menyampaikan keputusan itu disampaikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan PT Pelni (Persero) Tahun Buku 2025 di Gedung BP BUMN, Kamis (18/6) malam di Jakarta.

"Pertemuan yang dihadiri oleh pejabat PT Danantara Asset Management dan BP BUMN, selain merombak jajaran Direksi, juga memberikan persetujuan atas laporan keuangan tahun buku 2025 dan kinerja Perusahaan untuk tahun yang sama," beber Ditto.

Pelni menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Tri Andayani, Anik Hidayati dan Robert MP Sinaga yang tidak hanya berhasil melakukan transformasi di bidang bisnis dan layanan, namun juga menjadi contoh pemimpin yang berintegritas dan profesional.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada ketiganya atas kepemimpinan yang sukses melakukan transformasi Perusahaan selama periode 2022-2026 dan telah membangun fondasi kuat bagi keberlanjutan Perusahaan," terang Ditto.

Adapun susunan jajaran direksi terbaru PT Pelni meliputi Direktur Utama Budi Setyawan Wijaya; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Triswahyu Herlina; Direktur Armada dan Teknik Kokok Susanto; Direktur SDM dan Umum Heri Purnomo; Direktur Usaha Angkutan Penumpang Nuraini Dessy W; dan Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Hana Suhardi

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris Pelni yakni Komisaris Utama Soenarko Gatie Atmodjo; Komisaris Faturohman; Komisaris Budi Mantoro; Komisaris Moekhlas Sidik; dan Komisaris Independen Sosialisman Hidayat Hasibuan.

Diketahui, Pelni sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayaran saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas dan menyinggahi 75 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP), yang mana kapal perintis menyinggahi 229 pelabuhan dengan total 516 ruas dan 2.515 rute.

Pelni juga mengoperasikan sebanyak 17 kapal rede (perintis). Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini Pelni mengoperasikan delapan trayek tol laut serta satu trayek khusus untuk kapal ternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026