Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya

Kupang (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT menilai pengembangan garam di Rote Ndao memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

Dalam keterangannya di Rote Ndao, Jumat, Gibran menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya kepedulian untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” katanya.

Selain mendukung swasembada, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect (efek ganda) dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja tapi benar-benar dirasakan warga yang ada di sini,” tambahnya.

Selain sektor garam, Wapres turut mencermati potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan penunjang aktivitas nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” jelas Wapres.

Dalam dialog tersebut, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah.

Menanggapi hal itu, Wapres meminta agar koordinasi dengan kementerian terkait terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Bupati Rote Ndao Paulus Henuk menyampaikan harapannya agar proyek strategis tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang terdampak pembangunan kawasan tambak garam.

Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh program pemerintah pusat yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Beliau ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian KKP yang menganggarkan anggaran cukup besar, ini harus bisa berjalan dengan baik sehingga rakyat di Rote Ndao terutama yang terdampak dengan K-SIGN ini bisa menikmati hasil dari pembangunan ini,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja Wapres tersebut hadir pula Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, Dirjen Pengelolaan Kelautan A. Koswara, dan Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan begitu bisa dipastikan NTT dapat menjadi provinsi dengan penghasil garam terbaik di Indonesia,

Kupang (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan, progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini sudah mencapai 95 persen.

“Kita targetkan 7 Mei diharapkan selesai. Saat ini progresnya sampai dengan minggu kemarin, sudah 95 persen,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan di sela-sela pelaksanaan rapat Pembahasan tim terpadu dan persiapan pengadaan tanah Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kupang.

Dia menambahkan, jika sudah 100 persen selesai pada 7 Mei 2026, maka pihaknya memperkirakan pada Juli 2026 akan dilakukan panen perdana.

“Dengan begitu bisa dipastikan NTT dapat menjadi provinsi dengan penghasil garam terbaik di Indonesia,” tambah dia.

Dia mengatakan, secara nasional KKP menargetkan 2 ribu hektare lahan untuk K-SIGN tersebut di Rote. Namun kini luasnya justru sudah mencapai 13 ribu hektare.

Miftahul menambahkan, pihaknya menargetkan satu hektare itu sekali panen bisa mencapai 200 ton per musim atau per tahun di Rote Ndao.

Sehingga ujar dia jika luas lahan itu bisa digunakan dan hasil panen maksimal maka di dua tahun berikutnya hasil panen bisa mencapai 350 ribuan ton.

“Nah 350 ribuan ton ini akan menjadi subsitusi dari garam yang sekarang diimpor, namanya garam untuk industri aneka pangan,” tambah dia.

Dia menambahkan, jika di 2027 nanti proyek di Sabu Raijua itu berhasil maka, impor untuk garam aneka pangan semuanya berasal dari Kabupaten Rote Ndao.

Miftahul mengharapkan, dukungan semua pihak termasuk masyarakat agar proyek tersebut, dapat berjalan dengan lancar , mengingat akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di kabupaten paling selatan NKRI tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional

Jakarta (ANTARA) - Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada garam impor. Produksi nasional rata-rata hanya berkisar 1 juta–2 juta ton per tahun, angka yang sangat dipengaruhi anomali cuaca.

Sementara itu, kebutuhan garam dalam negeri mencapai 4,5 juta–5 juta ton setiap tahun. Ketimpangan ini membuat Indonesia harus menutup kekurangan dengan impor sekitar 2,5 juta–3 juta ton, terutama untuk kebutuhan industri yang mensyaratkan kualitas tinggi.

Garam bukan hanya pelengkap di dapur. Komoditas ini juga merupakan bahan baku industri pangan, kosmetik, tekstil, farmasi, kimia, hingga pengeboran minyak.

Salah satu persoalan utama mengapa Indonesia masih bergantung pada impor adalah kualitas garam lokal. Sebagian besar garam rakyat hanya memiliki kadar Natrium klorida atau NaCl maksimal 94 persen, sementara standar industri mensyaratkan minimal 97 persen.

Selain kualitas, faktor cuaca juga menjadi penentu. Petambak garam di Indonesia sangat bergantung pada sinar matahari untuk proses penguapan.

Pada 2025, misalnya, curah hujan tinggi dan musim kemarau yang singkat menyebabkan produksi anjlok hingga 50 persen, hanya sekitar 1 juta ton per 2 Desember 2025.

Kebergantungan pada cuaca membuat produksi garam tidak menentu dari tahun ke tahun.

Meski penuh tantangan, garam tetap menjadi denyut ekonomi di sejumlah daerah. Catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024 menunjukkan 10 provinsi menjadi produsen utama pergaraman Indonesia.

Jawa Timur menjadi provinsi penghasil garam terbesar dengan 863.332 ton, disusul Jawa Tengah 536.613 ton dan Jawa Barat 211.044 ton. Nusa Tenggara Barat menambah 41.866 ton, Sulawesi Selatan 30.099 ton, sementara NTT menyumbang 15.794 ton.

Namun, angka tersebut masih belum cukup untuk menutup kebutuhan nasional. Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan sentra-sentra produksi baru sekaligus memperkuat tambak yang sudah ada.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Maret 2025. Regulasi ini menjadi landasan ambisi swasembada garam pada 2027.

Harapan baru dari Rote Ndao

Salah satu proyek besar untuk mencapai swasembada adalah pengembangan kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan pemerintah telah memulai pembangunan tambak baru beserta infrastruktur pendukungnya, dengan target mulai berproduksi pada Maret 2026.

Pemerintah menyiapkan 10 ribu hektare lahan dengan target produksi 2 juta ton per tahun. Kawasan ini juga akan dilengkapi pabrik pemurnian atau washing plant untuk memastikan kualitas garam sesuai standar industri.

Koswara menyatakan NTT dipilih karena memiliki iklim ideal dengan enam hingga tujuh bulan musim kemarau per tahun. Rote Ndao bahkan dinilai memiliki karakter geografis mirip dengan lokasi tambak garam kelas dunia seperti Dampier, Australia.

Selain ekstensifikasi di Rote Ndao, KKP juga fokus pada intensifikasi tambak yang sudah ada.

Program intensifikasi difokuskan di Indramayu, Cirebon, Pati, dan Sabu Raijua melalui revitalisasi tambak, perbaikan saluran air, pembangunan gudang penyimpanan, serta pemberian sarana prasarana guna meningkatkan produksi.

KKP juga membangun gudang berkapasitas 2.000–7.000 ton agar garam rakyat bisa disimpan dengan baik dan kualitasnya terjaga. Kemudian, perbaikan saluran air dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kualitas air laut di Pantura Jawa yang kerap terkendala sedimentasi.

Selain infrastruktur, KKP mulai memperkenalkan teknologi tepat guna. Salah satunya adalah penggunaan geomembran untuk mempercepat proses evaporasi.

KKP juga mulai mengembangkan teknologi sea water reverse osmosis (SWRO) yang mampu menghasilkan garam langsung dari air laut dengan kadar NaCl tinggi.

Dengan inovasi ini, pemerintah berharap kualitas garam rakyat bisa meningkat hingga kadar NaCl di angka 97 persen, sesuai kebutuhan industri. Teknologi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tambak hingga 30 persen.

Langkah penting lain adalah penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) cara produksi garam bahan baku yang baik melalui metode evaporasi terbuka.

Standar ini mencakup prinsip pengendapan bertingkat, pengelolaan lahan dan air, serta panen terstandardisasi.

Produksi garam bahan baku yang terstandardisasi ini diyakini dapat menjadi solusi karena selama ini produksi garam rakyat dilakukan secara manual dan individual sehingga kualitasnya beragam.

Dengan adanya SNI, pemerintah berharap produksi garam rakyat bisa seragam memiliki kualitas K1, artinya kadar NaCl minimal 97 persen dan memenuhi standar industri.

KKP juga melakukan sertifikasi petambak, termasuk calon petambak di Rote Ndao. Sertifikasi ini memastikan petambak memiliki keahlian untuk menghasilkan garam sesuai kebutuhan industri.

Mengejar swasembada

Meski dasar hukum sudah jelas melalui Perpres 17/2025, ambisi swasembada garam tidak bisa hanya berhenti di atas kertas.

Upaya menyeluruh dari hulu hingga hilir mutlak diperlukan untuk mewujudkan swasembada garam. Di sisi hulu, misalnya, petambak harus dibekali pelatihan dan dukungan agar mampu menghasilkan garam berkualitas sesuai standar industri.

Bantuan sarana produksi, teknologi, serta pendampingan penyuluh menjadi kunci agar garam rakyat tidak lagi berhenti di pasar konsumsi, tetapi bisa menembus kebutuhan industri dengan kadar NaCl minimal 97 persen.

Sementara itu, di sisi hilir, kebijakan yang dibutuhkan mencakup pemberian insentif bagi industri agar menyerap garam lokal, pembangunan fasilitas pemurnian, serta penyediaan gudang penyimpanan berkapasitas besar.

Langkah-langkah ini akan memastikan garam rakyat tetap terjaga kualitasnya dan memiliki jalur distribusi yang jelas menuju pasar industri.

Namun, tantangan lain muncul dari biaya logistik. Garam dari wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur, membutuhkan ongkos pengiriman lebih mahal ke pusat industri di Jawa.

Tanpa solusi konkret, industri bisa saja tetap memilih impor yang lebih murah dan dianggap lebih rasional.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri yang menyerap garam dalam negeri. Kepastian pasar akan mendorong petambak meningkatkan produksi sekaligus menyejahterakan mereka.

Kawasan sentra garam di Rote Ndao muncul sebagai harapan baru dalam pergaraman nasional. Jika digarap dengan pendekatan modern, kawasan ini berpotensi besar mengurangi ketergantungan impor sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi di desa-desa.

Rote Ndao, dengan iklim kemarau panjang dan karakter geografis yang mirip lokasi tambak kelas dunia, bisa menjadi motor penggerak swasembada garam.

Namun, semua itu tidak akan berarti tanpa upaya menyeluruh. Swasembada tidak boleh berhenti sebagai jargon tahunan.

Target 2027 harus diwujudkan dengan kerja nyata: memperkuat produksi di hulu, meningkatkan kualitas melalui teknologi dan standar, serta memastikan garam rakyat terserap industri dengan harga yang adil.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Di ujung selatan Indonesia, tepat di perbatasan dengan perairan Australia, terbentang sebuah pulau kecil yang kini memegang harapan besar bagi kemandirian garam nasional. Namanya Rote Ndao, kabupaten terluar di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini dikenal karena keindahan lautnya. Kini, pemerintah menetapkannya sebagai jantung baru industri garam nasional.

Lewat proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Rote Ndao disiapkan menjadi sentra produksi garam modern terbesar di Indonesia. Dari pulau yang berangin laut stabil, sinar matahari berlimpah, dan curah hujan rendah inilah, pemerintah menaruh harapan besar untuk mengakhiri ketergantungan impor garam dan mencapai swasembada pada tahun 2027 mendatang.

Tambak garam di Rote bukanlah proyek biasa. Luas total lahannya mencapai 13.869 hektare, terbagi dalam 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Tahap pembangunan dilakukan bertahap selama tiga tahun. Tahap pertama dimulai tahun 2025 dengan luas 1.193 hektare dan anggaran Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan berjalan tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga pada 2027 mencakup 3.135 hektare. Total investasi proyek ini mencapai Rp2 triliun, di luar pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan proyek ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto.

"(Anggaran) sementara kita siapkan Rp2 triliun, 2 tahun ini. Nggak ada masalah, kita didukung presiden. Rp2 triliun itu khusus diberikan oleh presiden (di luar pagu KKP)," kata Trenggono saat peluncuran K-SIGN di Rote Ndao, NTT, Selasa (3/6/2025).

Trenggono menjelaskan, tahap awal pembangunan diharapkan rampung pada akhir 2025 dan produksi perdana dijadwalkan dimulai pada Maret 2026.

"Pembangunan (tahap 1) tahun ini seharusnya selesai, sehingga awal 2026, bulan Maret, harus sudah produksi," ujarnya.

Kualitas Setara Australia

Adapun proyek ini digadang menjadi tonggak kemandirian industri garam nasional. Dengan luasan mencapai 13.869 hektare, K-SIGN ditargetkan memproduksi 2,6 juta ton garam per tahun, bahkan berpotensi mencapai 3 juta ton. Trenggono menegaskan, kualitas garam dari Rote akan setara dengan garam premium asal Dampier, Australia Barat, salah satu penghasil garam terbaik di dunia.

Ia mengungkapkan, hasil uji laboratorium menunjukkan air laut di Rote Ndao memiliki salinitas sangat tinggi dan bebas dari logam berat seperti kadmium, merkuri, maupun timbal.

"Air yang ada di danau itu sudah dicek oleh Pak Dirjen (Pengelolaan Kelautan KKP). Hasil laboratoriumnya sangat bagus, kandungan besinya nol, lalu mineral lain-lain, logam-logam juga nol. Jadi sangat bagus. Sehingga dengan demikian kita meyakini ini setara dengan Dampier, setara dengan Australia. Karena kalau kita tarik garis lurus, sama ini satu garis dengan Dampier," tutur dia.

Kondisi geografis Rote yang sejajar dengan Dampier, membuatnya memiliki karakter perairan yang hampir sama. Pemerintah pun optimistis kualitas garam dari kawasan ini bisa langsung diserap industri, terutama untuk kebutuhan garam industri dan farmasi.

Dua Teluk, Satu Misi

Secara lokasi, kawasan tambak garam tahap pertama dibangun di lahan yang diapit dua teluk besar di pesisir selatan Rote. Dari kedua teluk itulah air laut akan dialirkan ke tambak untuk melalui proses penguapan alami hingga terbentuk kristal garam putih.

Dengan kondisi iklim kering dan sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun, Rote dinilai sebagai lokasi paling ideal di Indonesia untuk membangun tambak garam berskala industri. Proyek K-SIGN sendiri tidak hanya membangun tambak, tetapi juga ekosistem industri garam modern dari hulu ke hilir. Pemerintah merancang kawasan ini sebagai model rantai pasok nasional, mulai dari pengumpulan air laut, penguatan, pemekatan, panen, hingga pengemasan dan distribusi.

"Ini bukan hanya soal garam, tapi juga tentang kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan industri. Dari pulau kecil di ujung selatan negeri, Indonesia bisa bangkit sebagai negara produsen garam industri kelas dunia," kata Trenggono.

Foto: Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan peninjauan sekaligus melihat langsung penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan modeling lahan garam, antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Bupati Rote Ndao di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Keterlibatan PT Garam

Dalam skema besar K-SIGN, PT Garam ditunjuk sebagai BUMN penggerak utama. Trenggono menjelaskan, pemerintah hanya berperan di sisi produksi hulu, sementara PT Garam akan menjadi pengelola di hilir.

"PT Garam harus berperan di sini, karena pemerintah tidak bisa berperan sebagai pelaku. Kita produksi di hulu, kemudian kita serahkan kepada PT Garam di hilirnya," jelas Trenggono.

Sementara itu, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose menyampaikan bahwa perusahaan kini fokus membangun infrastruktur pendukung seperti dermaga di kawasan industri untuk memudahkan proses pengangkutan garam.

"Kita siapkan proses produksi yang cepat, termasuk packaging dan hilirisasi, sehingga garam yang keluar dari Rote ada yang berupa bahan baku maupun garam olahan yang siap dipakai," kata Abraham dalam Danantara BUMN Perfomance di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Tahap pertama pembangunan dilakukan di lahan seluas 1.100 hektare, dengan rencana perluasan hingga 2.500 hektare. Abraham menuturkan, PT Garam akan menggunakan teknologi pengolahan yang menyesuaikan kondisi alam Rote.

"Teknologi yang digunakan saat ini, bisa dikatakan teknologi yang sudah ada, di mana ada air laut yang masuk di selat dan membentuk satu yang secara natural menghasilkan garam. Itu bisa dikatakan lantai garam pertama yang kita akan alirkan ke meja kristal," jelasnya.

Garam, Lapangan Kerja, dan Harapan Baru

Selain menopang industri, proyek ini juga menjadi sumber penghidupan baru bagi masyarakat Rote. Abraham memperkirakan, industri garam di kawasan ini akan menyerap 25 hingga 26 ribu tenaga kerja, dan bisa mencapai 50 ribu orang pada masa panen.

"Pendapatan yang dihasilkan bisa dua sampai dua setengah kali UMR (upah minimum regional) di sana. PT Garam juga merangkul para petambak garam rakyat supaya bisa ikut mendukung swasembada garam nasional," kata dia.

Abraham menambahkan, jika produksi di lahan 13 ribu hektare berjalan penuh, nilai ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai Rp3-4 triliun per tahun. Namun, tantangan tetap ada, terutama akibat perubahan iklim yang membuat pola musim sulit diprediksi.

"Namun Alhamdulillah, karena PT Garam punya ladang yang cukup luas dan dengan pola yang disesuaikan dengan cuaca, kita masih tetap bisa panen," ujarnya.

PT Garam pun berupaya menarik minat para investor untuk ikut bersama mengembangkan industri garam di tanah Air. Perusahaan tersebut juga hendak menggandeng pemerintah melalui Danantara untuk mendanai proyek sentra industri garam atau K-SIGN di Rote Ndao.

Abraham mengaku, pihaknya sudah menyiapkan proposal kepada Danantara untuk pengembangan Sentra Industri Garam Rote Ndao. Hal ini demi mempercepat proses menuju swasembada garam nasional.

"Tentunya campur tangan pemerintah, campur tangan negara kita perlukan," ucap dia.

Pada akhirnya, Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao sangat penting. Pasalnya, kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton - 5,5 juta ton per tahun. Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2025, Indonesia mesti mengurangi impor garam secara bertahap dan membangun industri garam yang mandiri.

Untuk mencapai swasembada garam, Indonesia mesti mampu memproduksi setidaknya 5,3 juta ton per tahun. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi setengah dari angka tersebut. Maka dari itu, pengembangan Sentra Industri Garam atau K-SIGN di Rote Ndao perlu segera direalisasikan.

Harapan dari Selatan: Dari Rote untuk Negeri

Rote Ndao kini bukan lagi sekadar pulau di batas negeri. Dari hamparan tambak yang diapit dua teluk biru, Indonesia menanam harapan baru akan kemandirian. Ketika matahari memantul di atas kristal garam putih, di situlah tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri semakin nyata. Dari ujung selatan negeri, Indonesia bersiap menjadi produsen garam industri kelas dunia.

Akhir 2027 seluruh model garam, insya Allah kita sudah punya. Nggak perlu impor lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menekankan bahwa Indonesia tak lagi impor garam pada akhir 2027.

"Akhir 2027 seluruh model garam, insya Allah kita sudah punya. Nggak perlu impor lagi," ujar Zulhas di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan saat ini Indonesia masih melakukan impor untuk garam industri. Namun, untuk kebutuhan garam nasional, Indonesia sudah berhasil mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis bahwa Indonesia akan berhasil swasembada garam di akhir 2027.

Ia memaparkan secara bertahap pemerintah melakukan pengurangan impor garam, yang dimulai pada 2025 dan 2026.

"Jadi garam konsumsi, garam industri, aneka pangan, garam untuk farmasi, semuanya masih impor. Di bawah koordinasi Pak Menko (Zulhas), sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa akhir 2027 soal swasembada garam sudah bisa dijalani seluruh jenis, sehingga tidak impor lagi," jelas Trenggono.

Diketahui, KKP menargetkan produksi garam di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang dibangun di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat mencapai lima juta ton.

Pembangunan K-SIGN di wilayah paling selatan di Indonesia itu dilakukan karena kebutuhan garam di Indonesia saat ini masih didatangkan dari negara luar. Kabupaten Rote Ndao juga dinilai memiliki kualitas garam yang dinilai terbaik berdasarkan uji salinitas dan pengujian laboratorium lainnya.

Penetapan pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026 di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas 10.764 hektare tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025