Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya (Persero) mengambil peran aktif dalam penanganan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di lima wilayah Provinsi Sumtra Barat setelah mendapat kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah mengatakan untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat terdampak dilaksanakan Hutama Karya dengan semangat dan penuh tanggung jawab untuk menjadi bagian dari pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumbar.

“Pemulihan infrastruktur pascabencana difokuskan pada lima wilayah di Provinsi Sumatra Barat, meliputi Malalak, Lembah Anai, Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (8/1/2026).

Dia menjelaskan sejak hari pertama pascabencana pada 23 Desember lalu, Hutama Karya telah mengerahkan 163 personil yang terdiri dari tim manajemen lapangan, operator alat berat, serta tenaga pendukung guna memastikan penanganan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Di sektor pemulihan akses jalan, Kementerian PU melalui Bina Marga dan Hutama Karya melaksanakan pembersihan material longsor, normalisasi saluran, perapihan dan pelebaran badan jalan, pembuatan akses darurat, hingga penanganan lanjutan pada titik-titik rawan.

Kemudian untuk pemulihan akses dilaksanakan pada akses utama di jalur Lembah Anai sepanjang 5,8 KM dengan panjang penanganan efektif +- 800 meter. Akses Lembah Anai yang menghubungkan Padang dengan Bukittinggi telah dioperasikan secara terbatas untuk dapat membuka jalur mobilitas warga agar dapat segera pulih pasca bencana.

Penanganan pemulihan akses jalan juga dilaksanakan di Malalak, tepatnya di Jalan Sicincin - Malalak - Balingka. Akses jalan ini merupakan Jalan Alternatif Padang-Bukittinggi yang menghubungkan daerah Kotomambang dengan daerah Malingka sepanjang 39 KM, dengan 9 titik terdampak longsor.

Hutama Karya pada pekerjaan pemulihan akses jalan tersebut mengerjakan pekerjaan pembersihan lokasi longsor, perapihan material longsor, perapihan debris, pembuatan jalan akses, loading tanah longsoran, pembuatan jembatan sementara pada Jembatan yang hilang akibat galodo dan perapihan box culvert, serta pembuatan akses darurat untuk kendaraan melintas.

“Seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan kecepatan respons dan koordinasi lapangan yang solid,” ujarnya.

Menurutnya sejak awal, Hutama Karya menjadi bagian dari kesigapan Kementerian PU yang berfokus pada langkah-langkah prioritas agar akses infrastruktur dan layanan dasar masyarakat dapat segera dipulihkan. Dimana seluruh tim di lapangan bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan penanganan berjalan efektif dan aman.

Mardiansyah menyebutkan hingga pembaruan terakhir, progres penanganan menunjukkan hasil yang positif. Di Malalak, telah terdapat dua desa yang telah tersambung pasca pekerjaan yang dijalankan di lapangan. Di Lembah Anai, penanganan permanen sedang dilaksanakan untuk pemulihan akses secara perlahan.

Selain itu, HK juga turut aktif dalam penanganan SPAM di Sumbar, dan HK ikut terlibat dalam melaksanakan pemasangan dan perakitan pipa, penyusunan jumbo bag sebagai mercu sementara, serta survei dan orientasi lapangan untuk penanganan lanjutan.

“Upaya ini diharapkan dapat menjaga pasokan air bersih tetap tersedia selama proses pemulihan pascabencana,” harap dia.

Oleh karena itu, melalui penanganan tanggap darurat ini, Hutama Karya berupaya memastikan akses jalan dan air bersih kembali berfungsi, layanan air bersih tetap terjaga, serta aktivitas masyarakat dapat berangsur pulih.

“Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung mobilitas warga, distribusi logistik, dan pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak Sumbar,” tutupnya.

Bisnis.com, SUMATRA BARAT – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) dipercaya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melaksanakan penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Provinsi Sumatra Barat. Proyek yang mencakup Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi langkah strategis dalam memulihkan layanan air bersih agar kembali mengalir dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara bertahap.

Ruang lingkup pekerjaan Hutama Karya meliputi perbaikan dan peningkatan infrastruktur SPAM di 3 (tiga) wilayah terdampak. Di Kota Padang, pekerjaan mencakup perbaikan empat Intake utama, yakni Palukahan, Taban, Latung, dan Guo Kuranji, penambahan bak prasedimentasi di Intake Gunung Pangilun, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, Hutama Karya menangani perbaikan Intake, pemasangan pipa transmisi, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 20 liter/detik. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan difokuskan pada perbaikan delapan lokasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Saat ini, fokus utama pekerjaan berada di Kota Padang, khususnya pada penanganan pipa transmisi air baku dari Intake Palukahan menuju IPA Palukahan. Sistem ini terdiri dari 2 (dua) jalur pipa, di mana jalur pertama telah kembali berfungsi melalui penanganan PDAM Kota Padang, sehingga IPA Palukahan dapat beroperasi kembali dan melayani masyarakat pada 50% dari kapasitas awal. Kondisi ini menjadi langkah awal pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Hutama Karya saat ini mempercepat penyambungan jalur kedua menggunakan pipa HDPE yang didukung bantuan material dari Kementerian PU serta aksesori dari Hutama Karya Group. Hingga akhir Desember 2025, progres pekerjaan sampai dengan akhir desember ini telah mencapai sekitar 75%, dengan 1.134 meter pipa terpasang dari total estimasi sekitar 1.500 meter.

Penyelesaian jalur ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat, sehingga kapasitas distribusi air bersih dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang berada di sekitar jalur akses air tersebut, yaitu beberapa daerah di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan terpisah, Mardiansyah, Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, menyampaikan bahwa Hutama Karya menempatkan kualitas dan keberlanjutan sebagai prioritas utama dalam penanganan SPAM pascabencana.

“Penugasan dari Kementerian PU kami tindaklanjuti dengan gerak cepat dan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari penguatan tim, penerapan metode kerja, hingga pengendalian mutu. Pendekatan ini kami lakukan agar sistem air minum yang dipulihkan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang optimal, penerapan metode kerja adaptif di medan yang menantang, serta koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan PDAM setempat. Proyek ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascabencana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses air bersih yang lebih andal dan berkelanjutan.

“Melalui pelaksanaan proyek SPAM di Sumatra Barat, Hutama Karya menegaskan kehadirannya sebagai bagian dari komitmen BUMN Peduli dalam mendukung masyarakat di wilayah terdampak bencana melalui penyediaan infrastruktur air minum yang dibangun secara bertahap dan terencana. Kehadiran proyek ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik, sekaligus mendorong pemulihan kondisi lingkungan dan kehidupan sosial secara berkesinambungan, sejalan dengan program tanggap bencana dari Danantara Indonesia,” tutup Mardiansyah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menggarap proyek penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di tiga wilayah Provinsi Sumatra Barat.

Berdasarkan siaran pers, Rabu (31/12/2025), proyek SPAM untuk memulihkan layanan air bersih tersebut dilakukan di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan pengerjaan proyek tersebut merupakan penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Pendekatan ini kami lakukan agar sistem air minum yang dipulihkan dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ruang lingkup pekerjaan Hutama Karya meliputi perbaikan dan peningkatan infrastruktur SPAM. Di Kota Padang, pekerjaan mencakup perbaikan empat Intake utama, yakni Palukahan, Taban, Latung, dan Guo Kuranji, penambahan bak prasedimentasi di Intake Gunung Pangilun, serta pengadaan dan pemasangan pipa transmisi dan distribusi.

Sementara, di Kabupaten Agam, Hutama Karya menangani perbaikan Intake, pemasangan pipa transmisi, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru berkapasitas 20 liter/detik. Adapun di Kabupaten Pesisir Selatan, pekerjaan difokuskan pada perbaikan delapan lokasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

Dia mengatakan fokus utama pekerjaan berada di Kota Padang, khususnya pada penanganan pipa transmisi air baku dari Intake Palukahan menuju IPA Palukahan.

Sistem ini terdiri dari dua jalur pipa, dengan jalur pertama telah kembali berfungsi melalui penanganan PDAM Kota Padang, sehingga IPA Palukahan dapat beroperasi kembali dan melayani masyarakat pada 50% dari kapasitas awal.

"Kondisi ini menjadi langkah awal pemulihan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak," katanya.

Hutama Karya, lanjutnya, saat ini mempercepat penyambungan jalur kedua menggunakan pipa HDPE yang didukung bantuan material dari Kementerian PU serta aksesori dari Hutama Karya Group. Hingga akhir Desember 2025, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 75%, dengan 1.134 meter pipa terpasang dari total estimasi sekitar 1.500 meter.

Penyelesaian jalur ini ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat, sehingga kapasitas distribusi air bersih dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang berada di sekitar jalur akses air tersebut, yaitu beberapa daerah di Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi bagian dari upaya kolektif Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli "Satu Hati untuk Sumatra" dengan menyalurkan bantuan tanggap darurat secara terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan.

Sejak fase awal tanggap darurat, BNI bersama BUMN lainnya hadir langsung memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, logistik kesehatan, hingga sarana pendukung posko bencana. Seluruh bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta pemerintah daerah setempat guna memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan, kehadiran BUMN di tengah bencana diwujudkan melalui aksi nyata dan sinergi lintas pihak.

"Keluarga Besar BUMN hadir dengan satu semangat, bergerak cepat dan bekerja bersama agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat terdampak. Fokus kami adalah memastikan kebutuhan mendesak di lapangan terpenuhi secara efektif," ujar Okki.

Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan bantuan tanggap darurat di tiga wilayah utama di Sumatra, yakni Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Di Sumatera Utara, bantuan disalurkan ke Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Padang Sidempuan. Bantuan mencakup pangan darurat berupa 52,5 ton beras, 9,5 ton gula, 10.500 liter minyak goreng, serta makanan siap saji. Selain itu, BNI juga menyalurkan dukungan logistik berupa selimut, obat-obatan, serta akses jaringan internet untuk mendukung koordinasi penanganan bencana.

Sementara di Sumatera Barat, BNI menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak seperti Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Bukittinggi, Padang Panjang, hingga Balingka. Bantuan yang diberikan mencakup 25 ton beras, 10 ton gula, 10.000 liter minyak goreng, mi instan, susu kaleng, kopi, dan teh, serta kebutuhan kesehatan, perlengkapan kebersihan, dan peralatan pendukung dapur umum serta pengungsian.

Di Aceh, BNI mendirikan posko bantuan yang berlokasi di Aceh Utara dan Aceh Tenggara sebagai pusat koordinasi dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Melalui posko tersebut, BNI menyalurkan bantuan tanggap darurat yang difokuskan pada penyediaan 4 unit tandon air bersih, layanan kesehatan dan trauma healing, peralatan masak, 30 tenda darurat, serta perlengkapan pendidikan berupa 1.200 pakaian seragam sekolah jenjang SD hingga SMA.

Menurut Okki, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

"Distribusi bantuan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BPBD dan pemerintah daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak langsung," ujarnya.

Melalui sinergi BUMN Peduli "Satu Hati untuk Sumatra", BNI menegaskan komitmen untuk tetap hadir mendampingi masyarakat, termasuk pada proses pemulihan secara berkelanjutan.

BNI bersama Keluarga Besar BUMN akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan dukungan yang dibutuhkan sebagai wujud peran BUMN milik negara dalam melayani dan melindungi masyarakat.

Informasi lebih lengkap terkait kegiatan kemanusiaan dan program sosial BNI dapat diakses melalui situs resmi BNI di bni.co.id yang merupakan bagian dari Danantara Indonesia.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendapat instruksi resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan instruksi tersebut diterimanya melalui sambungan telepon Mensesneg pada Senin (15/12) kemarin. Lahan milik negara dan BUMN dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak bencana bencana alam, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal.

“Menindaklanjuti instruksi ini, kami akan melakukan pemetaan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi ini, serta akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan arahan yang sangat jelas, dimana untuk penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi di lapangan.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kami berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Sebelumnya, dalam instruksi Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon menyatakan, langkah tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi, khususnya di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengadaan lahan.

“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” tegas Prasetyo Hadi.

Menurutnya pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak. Pemanfaatan lahan negara dinilainya sebagai alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.

“Jika ada hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” sebutnya.

Mensesneg juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera mengoordinasikan langkah tersebut di lapangan, termasuk berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan serta pemerintah kabupaten dan kota terkai

“Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tutupnya.

PT Pertamina (Persero) secara konsisten terus memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera dan Aceh, yang juga menjadi fungsi Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Nataru) Pertamina yang telah aktif sejak 13 November 2025.

Satgas Nataru Pertamina bertugas memonitor kebutuhan energi dan infrastruktur distribusi di seluruh wilayah Indonesia, sebagai wujud Pertamina melayani masyarakat Indonesia dengan sepenuh hati, termasuk di titik rawan bencana.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron menyampaikan apresiasi Pertamina terhadap TNI dan Polri, Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta semua pihak yang mendukung upaya pemenuhan pasokan BBM dan LPG ke wilayah terdampak bencana.

"Pertamina mengapresiasi bantuan dari seluruh pihak, sehingga Pertamina dapat menyalurkan energi di tengah situasi bencana. Koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan, agar mobil tangki dapat mendistribusikan BBM dengan aman dan tetap mengedepankan aspek safety," kata Baron.

Melalui PT Pertamina Patra Niaga serta PT Elnusa Petrofin sebagai anak usaha yang bergerak di bidang distribusi dan logistik energi, pada Jumat (28/11) dikerahkan 14 unit Mobil Tangki kapasitas 16.000 kiter yang mengangkut Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar dari Integrated Terminal Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat.

Mobil tangki ini diarahkan menuju Kota Bukittinggi, melalui jalur Sitinjau Lauik. Jalur ini dikenal sebagai bagian dari Jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan Kota Padang dan Solok di Sumatera Barat, dengan medan ekstrem yakni tanjakan curam dan tikungan tajam.

Jalur Sitinjau Lauik menjadi alternatif bagi distribusi BBM. Pasalnya, sejak Kamis (27/11), akses jalan dari Kota Padang ke Bukittinggi tidak bisa dilalui karena banjir akibat luapan Sungai Batang Anai merendam akses jalan utama Padang-Bukittinggi tersebut.

Integrated Terminal Teluk Kabung berkapasitas lebih dari 125 ribu kilo liter, pada kondisi normal melayani distribusi hingga ke Dumai, Pekanbaru, Kepulauan Mentawai dan Kota/Kabupaten di Wilayah Sumatera Barat lainnya.

Saat ini, IT Teluk Kabung diprioritaskan untuk memenuhi suplai ke sekitar wilayah Padang, yakni ⁠Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Dhamasraya, ⁠Solok Selatan. Selain itu, akses Kabupaten Pesisir Selatan dan akses Kabupaten Pasaman Barat.

IT Teluk Kabung juga memiliki Terminal LPG berkapasitas lebih dari 2.800 metric ton, yang disalurkan ke agen dan pangkalan LPG di sekitar wilayah Sumatera Barat.

Sementara itu, Pertamina juga telah menyalurkan BBM melalui Terminal BBM Sibolga di Sumatera Utara, dengan alur suplai ke Kota Sibolga, Pandan, Muriaha (Tapanuli Tengah), juga Terminal BBM Lhokseumawe, Aceh, dengan alur suplai ke wilayah lintas barat, yakni ke Batuphat hingga Lhokseumawe, dan wilayah lintas timur yakni Tepin Punti hingga Aceh Utara.

Wilayah tersebut juga terimbas banjir dengan sebagian kondisi jalan terputus akibat material longsor dan luapan banjir.

"Pertamina akan terus mengawal kondisi suplai energi hingga situasi di lokasi terdampak kembali normal sepenuhnya," kata Baron.

Sebagai bagian dari PT Elnusa Tbk, Elnusa Petrofin juga segera mengaktifkan contingency plan untuk memastikan suplai tidak terputus. Ini dilakukan melalui penyesuaian rute harian melewati jalur yang paling aman serta koordinasi intensif dengan aparat, relawan, dan pemangku kepentingan daerah. Optimasi jadwal pengiriman untuk memastikan pelanggan prioritas tetap tersedia.

"Energi bukan hanya angka distribusi. Di tengah bencana, energi adalah harapan," ujar Corporate Secretary Elnusa, Rustam Aji.

"Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh awak mobil tangki (AMT) yang tetap hadir dengan keberanian dan ketulusan. Mereka mewujudkan nilai AKHLAK-amanah, kompeten, dan loyal-dalam bentuk yang paling nyata," tambah Rustam.

Rustam menyatakan, kesuksesan distribusi bukan hanya ketika BBM sampai di tujuan, tetapi ketika setiap AMT pulang ke rumah dengan selamat.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan, serta selalu berhati-hati saat melintas di jalur yang masih dalam penanganan. Jika mendapati kendala layanan, Pertamina menyediakan Contact Center 135.