Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memulai tahapan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah terdampak proyek strategis nasional pengendalian banjir melalui kegiatan normalisasi aliran Kali Bekasi guna meminimalkan risiko banjir di wilayah tersebut.

"Proses pengadaan tanah untuk proyek pengendalian banjir Kali Bekasi memasuki tahap pelaksanaan. Kami melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap 1.847 bidang tanah yang tersebar di lima desa mulai 15 Juni 2026," kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Rahman di Cikarang, Rabu.

Dia menyatakan normalisasi Kali Bekasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya ancaman banjir akibat perkembangan kawasan perkotaan, pertumbuhan penduduk serta penurunan kapasitas maupun kualitas sungai akibat pendangkalan.

"Normalisasi Kali Bekasi merupakan langkah strategis mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan fungsi sungai sebagai infrastruktur pengendalian banjir," katanya.

Pelaksanaan proyek tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum hingga Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi.

Ia menyebut kebutuhan lahan proyek ini mencapai 161.237 meter persegi yang tersebar di lima desa yakni Desa Babelan Kota, Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan. Kemudian Desa Sukamekar di Kecamatan Sukawangi serta Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara.

Sedangkan rincian bidang tanahnya mencakup 72 bidang di Desa Babelan Kota, 707 bidang di Desa Kedung Pengawas, 136 bidang di Desa Muarabakti, 764 bidang di Desa Sukamekar serta 168 bidang di Desa Sriamur.

Menurut dia, identifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terdampak proyek normalisasi Kali Bekasi menjadi tahapan penting sebelum pelaksanaan pengukuran lahan oleh Satgas A yang dijadwalkan mulai berlangsung 15 Juni 2026.

Pemilik lahan saat proses pengukuran nanti diminta hadir serta menyiapkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan bukti sah kepemilikan tanah. Masyarakat juga diminta memasang tanda batas bidang tanah guna mempermudah tahapan pengadaan lahan.

Rahman berharap seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat maupun para pemilik lahan terdampak proyek mengingat keberhasilan normalisasi Kali Bekasi tidak hanya berperan meminimalisir banjir yang selama ini menjadi persoalan tahunan.

"Normalisasi ini turut memberikan perlindungan yang lebih baik bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di kawasan Bekasi. Dukungan masyarakat sangat penting agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan warga," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KALI Bekasi diyakini merupakan sungai kuno dengan berbagai cerita asal usulnya. Salah satunya, Kali Bekasi disebutkan dalam Manuskrip Prasasati Tatar Sunda Kuno. Disebutkan bahwa Kali Bekasi salah satu peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yangmemerintah pada abad 5-7 Masehi.

Tulisan manuskrip prasasti yang ditinggalkan kerajaan tertua kedua di Nusantara ini di dalamnya disebutkan bahwa Kali Bekasi sengaja digali untuk mengendalikan bencana banjir kuno. Nama Bekasi berawal dari nama Sungai Candrabhaghadapat diartikan berawalan kata Bekasi-Bhagasasi-Baghacandra-Chandabagha (Sasi-Candra-Bulan).

Raja Tarumanegara, Purnawarman yang berkuasa pada tahun 317-356 Saka (395-434 Masehi) itu menitahkan menggali Kali Bekasi. Raja Pasundan ini berkuasa di wilayah Sunda Kuno (Wilayah Barat) yang membentang meliputi Bogor, Bekasi, Jakarta, Karawang, Banten dan Purbalingga (Jateng).



Foto/Ist

Sedangkan pusat Ibu Kota Kerajaan Tarumanegara ini berada di Utara Bekasi yang aat ini berada di wilayah Kecamatan Babelan dan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Hal itu dikuatkan dari banyak temuan-temuan artefak dari beberapa situs di wilayah Utara Bekasi.

Berdasarkan catatan Pemkot dan Pemkab Bekasi, kerajaan tersebut bisa dikatakan merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Sebab, Kerajaan ini meninggalkan sebuah Candi Jiwa di Batu Jaya yang berada di perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Raja yang paling terkemuka dan banyak menorehkan jejak kemasyhuran Kerajaan Tarumanegara ini dianggap sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu. Kerajaan ini sangatberjaya di bidang pertanian, perikanan, dan perdagangan. Sehingga kehidupan rakyatnyasangat sejahtera.Namun dibalik itu semua, bencana banjir kerap menghantui kerajaan tersebut.



Foto/Ist

Alhasil, Sang Prabu memprakarsai pembuatan saluran air untuk pertanian dan mencegah banjir. Sebab, wilayah Bekasi yang berada di Timur Jakarta ini mempunyai kontur tanah miring dari permukaan laut.

Pada Tahun 417 Masehi, Raja Purnawarman mengeluarkan titahnya dengan memerintahkan pasukannya yang saktimandraguna agar bersama masyarakatnya untuk melakukan penggalian dari wilayah Bogor hingga Bekasi untuk membuat saluran air.

Penggalian itu dilakukan di Sungai Gomati dan Candrabhaga (Kali Bekasi) sepanjang 6112 tombak (sekitar 11 Kilometer). Penggalian ini merupakan teknologi kuno untuk mengalirkan air banjir yang kerap menerjang wilayah Kerajaan Tarumanegara.

Selesai penggalian, Sang Prabu kemudian mengadakan selamatan dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Lalu mengadakan pesta untuk rakyatnya. Bukti sejarah ini ditinggalkan dari beberapa manuskrip prasasti yang ditemukan di beberapa tempat.

Dalam manuskrip Prasasti Tatar Sundayang tercatat di Prasasti Ciautureun peninggalan dari Kerajaan Tarumanegarayang tersimpan hingga kini di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Lalu diperkuat dari Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini terletak di Kampung Pasir Gintung RT 02/RW 04, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung dan Prasasti Kebon Kopi ini terletak di Kampung Muara, termasuk wilayah Desa Ciaruteun Ilir, Cibungbulang, Bogor.

Prasasti yang menggunakan aksara Pallawa berbahasa Sanskerta bersama tapak kaki Raja Purnawarman juga banyak ditemukan di wilayah Utara Kabupaten Bekasi dan Cilincing Jakarta Utara menyebutkan sejarah Kali Bekasi. Baca juga: Sejarah Tambun Bekasi yang Dulunya Perkebunan Milik Saudagar Tionghoa Ternama

Dalam tulisan aksara Pallawa berbahasa Sanskerta, dalam Prasasti ini menyebutkan:

“Dulu Kali Candrabhagha (Kali Bekasi) di gali Purnawarman, Maharaja yang mulia yang mempunyai lengan kencang dan kuat. Setelah sampai ke istana, kali dialirkan ke laut. Istana Kerajaan Baginda Termashur.

Kemudian baginda Parnuwarman menitahkan lagi menggali sebuah kali (sungai). Kali ini sangat indah dan jernih. Kali ini di sebut kali Gomati. Kali ini mengalir melalui kediaman nenekanda Raja Purnawarman.

Kali Gomati, (galian itu ) 6.122 tumbak panjangnya, pekerjaan ini di mulai pada hari baik, tanggal 8 Paro Petang Bulan Phalguna.

Kemudian disudahi pada hari tanggal ke 13 Paro Terang Bulan Caitra. Jadi hanya 21 harisaja untuk itu diadakan selamatan yang dilaksanakan para Brahmana. Untuk selamatan itu, Raja Purnawarman menghadiahkan 1.000 ekor sapi”.

Dalam tulisan itu, dengan jelas bahwa Raja Purnawarman pernah memerintahkan untuk penggalianKali Candrabhagha (Kali Bekasi)lalu Kali Gomati. Dari sini kita lihat, Purnawarman adalah raja yang sangat memperhatikan rakyatnya.

Penggalian ini sangat memeperhatikan kesejahteraan rakyat dan membuktikan pengetahuan bertani Kerajaan Tarumanegara sudah cukup maju pada jamannya. Sungai itu digali adalah terusan untuk mengalirkan air dari hulu di Bogor hingga Bekasi ke laut Utara Jawa.

Putra Pendiri Tarumanegara

Purnawarman merupakan putra Rajaresi Darmayawarmanguru putra Jayasingawarman. Maharesi Jayasingawarman, pendiri kerajaan Tarumanagara adalah menantu sang Prabu Dewawarman VIII, raja terakhir kerajaan Salakanagara.

Kerajaan Salakanagara yang berkuasa dari 130-362 M (232 tahun) yang beribu kota di Rajatapura, Pandeglang sekarang. Dinasti Warman ini merupakan penerus Kerajaan Salakanagara.

Purnawarman lahir tanggal 8 bagian gelap bulan Palguna tahun 294 Saka (16 Maret 372 Masehi). Baca juga: Sejarah Stasiun Bekasi, Dibangun Hindia Belanda Tahun 1887 untuk Jalur Ekonomi Pulau Jawa

Di naskah Wangsakerta juga disebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 raja daerah yang membentang dari Salakanagara atau Rajatapura (di daerah Teluk Lada, Pandeglang) sampai ke Purwalingga (sekarang Purbalingga) di Jawa Tengah.

Secara tradisional Cipamali (Kali Brebes) dianggap batas kekuasaan raja-raja penguasa Jawa Barat masa silam. Selama masa pemerintahannya, Purnawarman telah menaklukan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Barat, yang belum tunduk kepada kekuasaan Tarumanagara.

Semua musuh yang diserangnya, selalu dapat dikalahkan dan dia dijuluki Harimau Tarumanegara. Purnawarman menguasai berbagai ilmu dan siasat berperang, yang menjadikan dirinya, sebagai seorang raja yang perkasa dan dahsyat. Tak ada senjata musuh yang dapat melukainya karena mengenakan baju pelindung besi dari kepala sampai ke kaki.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan pencabutan sertifikat pada bangunan dan perumahan yang berada di sempadan dan bantaran sungai pada Kementerian ATR/BPN.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan alih fungsi bantaran sungai menjadi bangunan menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Jawa Barat. Karena itu pihaknya akan menjadikan normalisasi sungai sebagai salah satu fokus pengendalian banjir ke depan.

Dedi Mulyadi menunjuk pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Bekasi mulai memberikan efek berkurangnya intensitas banjir.

“Perubahan bantaran-bantaran sungai yang terjadi di wilayah Bekasi sudah mulai ngepek. Hari ini Bekasi hanya Muara Gembong karena memang tepi pantai. Tapi di wilayah-wilayah lain tidak begitu berat,” katanya Selasa (8/12/2025).

Menurutnya saat ini di wilayah Kali Bekasi, tercatat masih ada 27 rumah yang sudah mengantongi sertifikat dan belum bisa dibebaskan. Belajar dari Bekasi, pihaknya segera mengajukan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk menetapkan areal yang terdapat bangunan menjadi daerah sempadan sungai.

“Dengan ditetapkan oleh Menteri PU daerah sempadan sungai, maka seluruh sertifikat yang ada di sempadan sungai itu dicabut oleh Menteri ATR/BPN,” tuturnya.

Selain penertiban, pihaknya juga akan melakukan relokasi warga yang berada di areal langganan banjir seperti Bale Endah dan Dayeuh Kolot.

“Kemudian nanti sungainya diperlebar sehingga fungsi untuk menampung airnya lebih besar. Ini langkah-langkah yang dibuat,” tegasnya.

Tak hanya di Bandung, relokasi akan diberlakukan di seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan sempadan sungai dan ditempati warga.

“Semua, bukan hanya di Bandung. Seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan daerah sempadan sungai yang itu ditinggali oleh warga, maka akan direlokasi. Seluruh Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya guna mengurangi banjir, maka normalisasi sungai menjadi kunci utama penanganan.

“Harus terus dilakukan normalisasi sungai. Sekarang terus kita lakukan,” pungkasnya.