Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengajukan pencabutan sertifikat pada bangunan dan perumahan yang berada di sempadan dan bantaran sungai pada Kementerian ATR/BPN.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan alih fungsi bantaran sungai menjadi bangunan menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Jawa Barat. Karena itu pihaknya akan menjadikan normalisasi sungai sebagai salah satu fokus pengendalian banjir ke depan.

Dedi Mulyadi menunjuk pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Bekasi mulai memberikan efek berkurangnya intensitas banjir.

“Perubahan bantaran-bantaran sungai yang terjadi di wilayah Bekasi sudah mulai ngepek. Hari ini Bekasi hanya Muara Gembong karena memang tepi pantai. Tapi di wilayah-wilayah lain tidak begitu berat,” katanya Selasa (8/12/2025).

Menurutnya saat ini di wilayah Kali Bekasi, tercatat masih ada 27 rumah yang sudah mengantongi sertifikat dan belum bisa dibebaskan. Belajar dari Bekasi, pihaknya segera mengajukan pada Menteri Pekerjaan Umum untuk menetapkan areal yang terdapat bangunan menjadi daerah sempadan sungai.

“Dengan ditetapkan oleh Menteri PU daerah sempadan sungai, maka seluruh sertifikat yang ada di sempadan sungai itu dicabut oleh Menteri ATR/BPN,” tuturnya.

Selain penertiban, pihaknya juga akan melakukan relokasi warga yang berada di areal langganan banjir seperti Bale Endah dan Dayeuh Kolot.

“Kemudian nanti sungainya diperlebar sehingga fungsi untuk menampung airnya lebih besar. Ini langkah-langkah yang dibuat,” tegasnya.

Tak hanya di Bandung, relokasi akan diberlakukan di seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan sempadan sungai dan ditempati warga.

“Semua, bukan hanya di Bandung. Seluruh daerah yang memiliki bantaran sungai dan daerah sempadan sungai yang itu ditinggali oleh warga, maka akan direlokasi. Seluruh Jawa Barat,” katanya.

Menurutnya guna mengurangi banjir, maka normalisasi sungai menjadi kunci utama penanganan.

“Harus terus dilakukan normalisasi sungai. Sekarang terus kita lakukan,” pungkasnya.