BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menegaskan kehadiran negara dalam penanganan bencana banjir di Aceh, seiring penyaluran bantuan pemerintah senilai Rp100,9 miliar kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Timur. Hal itudisampaikan usai Kapolda Aceh mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam penyaluran bantuan di Pendopo Idi Rayeuk, Aceh Timur.

“Kehadiran sejumlah pejabat yang berulang kali ke Aceh menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat Aceh,” kata Irjen Marzuki, Selasa (17/3/2025). Bantuan tersebut diberikan secara simbolis kepada perwakilan korban banjir bandang yang terdampak, baik korban jiwa maupun masyarakat yang mengalami kerugian materiel.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh tidak hanya hadir secara seremonial, tetapi juga memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mendukung penanganan bencana dan percepatan pemulihan masyarakat.

Selain Kapolda Aceh, kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh), Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.

Kapolda Marzuki menekankan bahwa bantuan yang disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri memiliki makna penting bagi masyarakat terdampak. “Pemerintah sangat memperhatikan momen-momen yang bermakna bagi masyarakat Aceh. Sehingga menjelang lebaran langsung diturunkan bantuan,” kata jenderal bintang dua tersebut.

Menurutnya, kehadiran bantuan di waktu yang tepat diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus menghadirkan harapan baru. “Semoga dengan bantuan tersebut, masyarakat terdampak banjir dapat menyambut Idulfitri dengan baik dan penuh makna,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolda Aceh menegaskan bahwa Polri terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal, termasuk dalam aspek distribusi bantuan.

Kapolda Marzuki mengatakan bahwa Polri bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses penanganan bencana dan penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR RI dari dapil Aceh Nasir Djamil mengapresiasi langkah Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah dalam menginisiasi penanaman 10 ribu mangrove sebagai bagian dari program Green Policing atau Polisi Hijau. Program tersebut sebagai pendekatan strategis dalam memperkuat pertahanan ekologis pesisir sekaligus mitigasi bencana.

Dia menjelaskan mangrove memiliki banyak manfaat, selain menjadi habitat ikan dan berbagai biota laut, juga berfungsi meredam gelombang besar seperti tsunami. Karena itu, penanaman 10 ribu mangrove merupakan model mitigasi bencana melalui pendekatan ekologi.

“Inisiatif Kapolda Aceh yang menanam 10 ribu tanaman mangrove patut mendapat dukungan dari semua pihak di Aceh. Mangrove itu banyak manfaatnya. Selain tempat tinggal ikan dan jenis binatang laut lainnya, pohon mangrove itu juga bisa mengurai air saat gelombang besar seperti tsunami. Karena itu, inisiasi 10 ribu tanaman mangrove adalah model mitigasi bencana melalui pendekatan ekologi,” ujar Nasir, Selasa (3/3/2026).

Inisiatif tersebut dalam pandangannya bertujuan mendekatkan kembali masyarakat pesisir dengan lingkungannya, khususnya generasi muda yang selama ini mungkin belum banyak memahami pentingnya tanaman mangrove.

Mangrove yang tumbuh dengan baik akan memberikan nilai tambah berupa kualitas udara yang lebih bersih di sekitarnya serta berpotensi menjadi sumber pendapatan desa apabila dikembangkan sebagai kawasan wisata edukasi dan lingkungan.

“Mangrove yang tumbuh dengan baik akan menjadi nilai tambah berupa udara yang bersih di sekitarnya dan juga bisa menjadi income bagi desa yang menjadikan tanaman mangrove sebagai tempat wisata edukasi serta lingkungan,” katanya.

Menurut dia, konsep Green Policing di setiap daerah tentu berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama yakni menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan maupun penebangan kayu secara liar. Pendekatan Green Policing dapat diadaptasi di berbagai daerah dengan menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing.

Dia menilai inisiatif Kapolda Aceh perlu didukung pemerintah setempat melalui pengalokasian anggaran untuk menjaga kelestarian mangrove, karena menjaga keseimbangan ekologi kawasan pesisir merupakan sebuah keharusan dan langkah awalnya telah dilakukan Kapolda Aceh.

“Inisiatif Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki harus didukung oleh pemerintah setempat dengan cara mengalokasikan dana untuk menjaga kelestarian tanaman mangrove. Menjaga keseimbangan ekologi di kawasan pesisir menjadi keharusan dan Kapolda Aceh telah lakukan inisiatif,” ucapnya.

Sebelumnya, program penanaman 10 ribu mangrove ini dilaksanakan Polda Aceh sebagai wujud komitmen Polisi Hijau dalam mendukung pelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir. Penanaman mangrove tersebut dipusatkan di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengatakan, program Polisi Hijau merupakan wujud nyata komitmen Polda Aceh dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya kawasan pesisir.

"Kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana, pencegahan abrasi, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir," ujarnya.

Menurut dia, penanaman mangrove juga merupakan investasi jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Mangrove memiliki peran strategis menjaga keseimbangan ekosistem pantai, menjadi habitat berbagai biota laut, sekaligus berfungsi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen bagi kehidupan.

"Green Policing Polda Aceh diawali dengan penanaman 10 ribu bibit tanaman mangrove. Ke depan, saya memerintahkan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran di Aceh untuk melaksanakan kegiatan serupa," kata Marzuki.

BANDA ACEH - Sejak dilantik sebagai Kapolda Aceh pada 19 Agustus 2025, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menempatkan kehadiran nyata aparat kepolisian di tengah masyarakat sebagai prioritas utama. Penunjukan putra daerah Pidie itu memunculkan harapan baru untuk memperkuat hubungan institusi Polri dengan masyarakat Aceh.

Berbekal pengalaman di sejumlah posisi strategis, Marzuki membawa konsep Polda Meutuah dan Green Policing dalam kepemimpinannya. Sejak awal menjabat, dia aktif melakukan kunjungan kerja dan patroli lapangan, tidak hanya menghadiri forum formal, tetapi juga meninjau langsung situasi keamanan, memantau arus lalu lintas, serta mendampingi kegiatan sosial masyarakat.

Keterlibatan tersebut juga terlihat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Personel kepolisian membantu evakuasi warga, mengamankan distribusi logistik, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan terdampak. “Sinergi adalah kunci utama dalam setiap upaya pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan humanis itu mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali. Dia menilai kepemimpinan Kapolda Aceh selaras dengan nilai-nilai sosial keislaman yang menjadi karakter masyarakat Aceh.

“Pendekatan yang mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat, serta kepedulian terhadap kondisi sosial merupakan cerminan kepemimpinan yang bijaksana. Kami melihat ada upaya membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat, ini penting untuk menjaga harmoni di Aceh,” ungkap Faisal Ali.

Dia juga mengusulkan agar pengenalan kearifan lokal dan keistimewaan Aceh diperkuat dalam pendidikan polisi baru di SPN Seulawah, termasuk melalui keterlibatan ulama dalam memberikan tausiah kepada calon anggota Polri.

Dalam upaya memperkuat kepercayaan publik, Polda Aceh memaksimalkan komunikasi terbuka melalui kanal digital dan media sosial untuk menyampaikan informasi serta imbauan kamtibmas. Langkah ini dinilai efektif mencegah kekosongan informasi dan meminimalkan penyebaran kabar yang tidak terverifikasi.

Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indriasari menilai pola komunikasi yang terbuka dan responsif berkontribusi terhadap peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Berdasarkan pemantauan dan tren opini publik yang kami himpun, ada kecenderungan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Faktor kehadiran langsung pimpinan di lapangan dan transparansi informasi menjadi variabel yang cukup signifikan,” kata Ratnalia.

Hasil monitoring media JSI juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Marzuki dalam penanganan pascabencana dinilai memperkuat kedekatan emosional antara masyarakat dan kepolisian. Selain itu, pembaruan pelayanan internal di lingkungan Polda Aceh turut dinilai membawa sejumlah perubahan positif.

Di bidang pendidikan, Marzuki aktif menjadi narasumber dalam kuliah umum dan forum akademik di sejumlah perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi hukum, mendorong riset, serta membangun kesadaran mahasiswa mengenai peran generasi muda dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Marzuki menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan preventif-edukatif. Penindakan terhadap peredaran narkotika dan tindak kriminal lainnya dilakukan beriringan dengan kampanye kesadaran hukum di masyarakat.

Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan pandangan positif terhadap sinergi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik kolaborasi yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Keamanan yang kondusif menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini harus terus kita jaga,” ujar Muzakir.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

“Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

“Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

“Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.