REPUBLIKA.CO.ID, KARIMUN — Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengungkap dugaan penyelundupan beras yang terorganisasi melalui jalur perairan Kepulauan Riau setelah aparat mengamankan 1.000 ton beras tanpa dokumen karantina di Tanjung Balai Karimun. Perkara tersebut masih dikembangkan untuk menelusuri jaringan serta pola pemasukan komoditas ilegal ke wilayah Indonesia.

Kementerian Pertanian sebelumnya menilai temuan tersebut bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari lalu lintas ilegal komoditas pangan yang berpotensi mengganggu sistem produksi nasional. Penindakan dilakukan saat Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja ke Karimun, Senin (19/1/2026).

Barang bukti hasil penindakan kini diamankan di Kantor Bea dan Cukai Kepulauan Riau. Aparat juga menahan sejumlah komoditas lain yang masuk tanpa memenuhi persyaratan karantina, meliputi bawang merah, cabai kering, gula, dan bawang putih. Seluruh temuan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sahat menyampaikan penindakan di Karimun menegaskan peran karantina sebagai garda awal pengamanan pangan nasional. “Penegakan ketentuan karantina tidak berhenti pada aspek hukum, tetapi melindungi petani dan pelaku usaha yang patuh, serta menjaga keberlanjutan sistem pangan nasional,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dalam peninjauan lapangan, Kepala Barantin dan Menteri Pertanian turut menelaah modus pemasukan beras tanpa dokumen bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Pemerintah memandang jalur laut Kepulauan Riau sebagai titik rawan yang membutuhkan pengawasan berlapis dan konsisten.

Temuan 1.000 ton beras tersebut memperkuat indikasi praktik terstruktur, mengingat volume yang besar serta keberagaman komoditas yang ditahan. Aparat memperluas pendalaman perkara untuk memastikan rantai pasok ilegal dan pihak-pihak yang terlibat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan dampak serius lalu lintas ilegal terhadap produksi dan kesejahteraan petani. “Tindak tegas, usut hingga ke akarnya. Ini akan mengganggu swasembada kita. Jangan sampai terjadi kembali,” kata tokoh asal Sulawesi Selatan tersebut.

Pemerintah menilai beras tanpa dokumen karantina membawa risiko biosekuriti, termasuk potensi masuknya hama dan penyakit yang dapat memengaruhi keamanan pangan nasional. Risiko ini menjadi dasar penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk perairan.

Barantin juga mengapresiasi sinergi lintas instansi dalam operasi pengamanan, mulai dari Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, TNI AL, Polair, hingga pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut dinilai krusial untuk menutup celah penyelundupan di wilayah perbatasan.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa masuknya beras ilegal ke Indonesia membawa dampak yang jauh lebih berbahaya dibanding sekadar kerugian negara secara materi.

Hal itu disampaikan menyusul temuan 1.000 ton beras ilegal dalam sidak di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada 19 Januari 2026.

Menurut Mentan, keberadaan beras ilegal berpotensi besar melemahkan semangat petani untuk berproduksi serta mengancam keberlanjutan sektor pertanian nasional. Padahal, saat ini produksi beras nasional berada dalam kondisi surplus.

“Dampak yang jauh lebih berbahaya adalah efek lanjutannya, petani menjadi demotivasi untuk berproduksi, serta meningkatnya risiko masuknya penyakit melalui komoditas ilegal. Dampak tersebut jauh melampaui nilai kerugian secara materi,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, sekitar 115 juta petani di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Masuknya beras ilegal di tengah surplus produksi dinilai dapat menekan harga gabah di tingkat petani, yang pada akhirnya merugikan petani secara langsung.

“Kalau misalnya harga gabah turun Rp1.000 saja, petani yang punya satu hektare sawah bisa kehilangan sekitar Rp5 juta. Yang setengah hektare bisa kehilangan Rp2,5 juta. Yang sepertiga hektare bisa kehilangan Rp1,5 juta. Bagi petani, kehilangan Rp10 ribu, Rp50 ribu, bahkan Rp100 ribu itu sangat berarti,” ujarnya.

Selain berdampak pada ekonomi petani, Mentan Amran juga mengingatkan bahaya masuknya penyakit melalui komoditas ilegal yang tidak melalui prosedur karantina. Ia mencontohkan kasus penyakit hewan di masa lalu yang menyebabkan populasi sapi nasional menyusut hingga sekitar 6 juta ekor, dengan potensi kerugian mencapai triliunan rupiah.

“Temuan bawang bombay ilegal sebelumnya saja juga membawa penyakit yang tidak ada di Indonesia. Hal ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ini masuk ke tanaman pangan kita, risikonya sangat besar. Karena itu semua komoditas harus melalui prosedur resmi, karantina, dan mekanisme perpajakan yang jelas,” kata Amran.

Amran menilai praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.

“Ini pengkhianatan terhadap petani. Tidak ada kemanusiaannya, tidak cinta Merah Putih. Karena itu kami minta diberi sanksi berat, jangan diberi ampun. Barangnya harus dimusnahkan dan tidak boleh beredar,” tegasnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Penegakan ketentuan karantina bukan semata-mata penindakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya pelindungan terhadap petani

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menindak pemasukan beras tanpa dokumen karantina di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Sahat menegaskan penindakan tersebut mencerminkan peran strategis Karantina dalam memastikan setiap komoditas pertanian yang masuk ke wilayah Indonesia memenuhi ketentuan perkarantinaan.

“Penegakan ketentuan karantina bukan semata-mata penindakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya pelindungan terhadap petani, pelaku usaha yang patuh, serta keberlanjutan sistem pangan nasional,” kata Sahat berdasarkan keterangannya, Jakarta, Rabu.

Penindakan tersebut dilakukan saat kunjungan kerja di Tanjung Balai Karimun pada Senin (19/1). Dalam kunjungan itu, Sahat dan Amran meninjau langsung komoditas beras hasil penindakan di Kantor Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama.

Dari hasil penindakan, total beras yang diamankan mencapai sekitar 1.000 ton dan saat ini masih dalam proses hukum serta pengembangan perkara.

Selain beras, aparat juga menahan sejumlah komoditas lain yang masuk tanpa memenuhi persyaratan karantina, antara lain bawang merah, cabai kering, gula dan bawang putih.

Sahat menambahkan Barantin terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Pertanian, Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan lalu lintas komoditas berjalan sesuai aturan sekaligus mendukung stabilitas dan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Mentan Amran menilai pemasukan ilegal komoditas pertanian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi pangan nasional.

“Tindak tegas, usut hingga ke akarnya. Ini akan mengganggu swasembada kita. Jangan sampai terjadi kembali,” tegas dia.

Lebih lanjut, kedua pejabat mengapresiasi peran seluruh instansi yang terlibat dalam penindakan, termasuk Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, TNI AL, Polair, serta pemerintah daerah di Kepulauan Riau.

Menurut Sahat, penguatan sistem perkarantinaan diharapkan dapat mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional​​​​​​​.

Barantin kemudian mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap pemasukan dan peredaran komoditas pertanian dan perikanan agar mutu serta keamanan pangan yang beredar di pasar tetap terjaga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai masuknya beras ilegal di tengah kondisi produksi beras nasional yang surplus berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani. Situasi tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan produksi pertanian nasional dan kesejahteraan petani.

Amran menyampaikan temuan beras ilegal muncul saat pemerintah tengah menjaga stabilitas harga gabah sekaligus memperkuat serapan hasil panen petani pada musim produksi. Masuknya beras tanpa prosedur resmi berisiko merusak keseimbangan pasar dan menurunkan insentif petani untuk terus berproduksi.

“Kalau harga gabah turun Rp 1.000 saja, petani yang punya satu hektare sawah bisa kehilangan sekitar Rp 5 juta. Yang setengah hektare kehilangan Rp 2,5 juta. Yang sepertiga hektare sekitar Rp 1,5 juta,” ujar Mentan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Amran bersama jajarannya menemukan sekitar 1.000 ton beras ilegal dalam inspeksi mendadak di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada 19 Januari 2026. Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran pemerintah terhadap praktik penyelundupan pangan di tengah produksi dalam negeri yang mencukupi.

Ia menuturkan Indonesia memiliki sekitar 115 juta petani yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian. Dalam kondisi surplus produksi, masuknya beras ilegal dinilai dapat menekan harga di tingkat petani dan melemahkan daya tahan ekonomi rumah tangga pertanian.

“Bagi petani, kehilangan Rp 10.000, Rp 50.000, bahkan Rp 100.000 itu sangat berarti,” tutur Amran.

Mentan juga menyoroti risiko lain dari peredaran beras ilegal, terutama potensi masuknya penyakit yang dapat mengancam tanaman pangan nasional. Komoditas pangan yang tidak melalui prosedur resmi dinilai rawan membawa organisme pengganggu yang belum ada di dalam negeri.

Amran menyinggung pengalaman masa lalu ketika penyakit hewan masuk melalui komoditas ilegal dan menyebabkan populasi sapi nasional turun drastis hingga sekitar enam juta ekor. Kerugian ekonomi dari kejadian tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

“Temuan bawang bombay ilegal sebelumnya juga membawa penyakit yang tidak ada di Indonesia. Kalau ini masuk ke tanaman pangan kita, risikonya sangat besar,” ujar tokoh asal Sulawesi Selatan itu.

Amran menegaskan seluruh komoditas pangan wajib melalui prosedur resmi, karantina, serta mekanisme perpajakan yang jelas. Praktik penyelundupan pangan dinilai mencederai kepentingan petani sekaligus melemahkan upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Ke depan, Kementerian Pertanian mendorong pengawasan yang lebih ketat di seluruh pintu masuk pangan serta penegakan hukum tegas terhadap pelaku penyelundupan. Pemerintah menempatkan perlindungan petani dan stabilitas produksi sebagai prioritas dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan modus penyelundupan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Hak ini menyusul inspeksi yang dilakukan Kementan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, seiring penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton, tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, dari 1.000 ton beras ilegal yang ditemukan, sebanyak 345 ton disebut masih berada di gudang Bea Cukai.

Menurut Amran, beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang yang notabene bukan daerah produsen beras. Beras selundupan tersebut lantas akan dikirim ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Tak hanya beras, aparat juga disebut telah mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Sebagian barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.

Amran pun memastikan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan satgas, kepolisian, TNI, kejaksaan, bea cukai, dan Badan Karantina.

Bisnis.com, BATAM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepada pihak berwajib untuk membongkar impor 1.000 ton beras ilegal dengan pintu masuk Batam, sampai ke akar-akarnya.

Amran menyebutkan aparat telah mengamankan sekitar 1.000 ton beras yang diduga masuk secara ilegal. Meski sudah ada tersangka, dia meminta agar penyidikan tidak berhenti di tingkat pelaksana lapangan.

“Sudah ada tersangkanya, tapi saya minta dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada yang bermain-main,” katanya, Senin (19/1/2026).

Amran juga menyoroti kejanggalan asal dan tujuan distribusi beras tersebut. Berdasarkan temuan awal, beras disebut berasal dari Tanjungpinang, wilayah yang tidak memiliki lahan persawahan, dan rencananya akan dikirim ke Sumatra Selatan, daerah yang justru mengalami surplus beras.

“Ini tidak masuk akal. Tanjungpinang tidak punya sawah, sementara Palembang dan Sumatra Selatan produksinya sekitar 3,5 juta ton dengan surplus 1,1 juta ton. Ini kuat dugaan penyelundupan,” ujar Amran.

Amran memastikan Satgas Pangan dan penyidik dari Mabes Polri akan turun langsung untuk mendalami kasus tersebut. Ia menekankan praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena dapat melemahkan ketahanan pangan nasional.

Dia juga mengingatkan pengalaman buruk pada sektor peternakan beberapa tahun lalu, ketika impor daging bermasalah memicu merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2020–2023.

“Sudah 100 tahun tidak terjadi, tiba-tiba PMK merebak. Populasi sapi kita turun drastis. Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada beras. Impor ilegal bisa membawa penyakit dan merusak sistem pangan kita,” kata Amran.

Di tengah klaim swasembada beras, pemerintah justru dihadapkan pada penyelundupan ribuan ton beras di Kepulauan Riau. Amran menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi praktik ilegal yang dinilainya merusak kedaulatan pangan nasional.

“Harus ditindak tegas. Tidak boleh kompromi. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa,” kata Amran di Batam, Senin 19 Januari 2026.

Amran menegaskan, saat ini Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan kondisi stok nasional yang melimpah. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan untuk melakukan impor beras, apalagi secara ilegal.

“Kita setengah mati berjuang untuk berdaulat pangan dan swasembada. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan swasembada beras, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB. Jangan ada yang mengganggu perjuangan ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, stok beras nasional saat ini lebih dari 3 juta ton, sementara jumlah petani padi di Indonesia mencapai sekitar 115 juta orang. Praktik penyelundupan beras, menurutnya, berpotensi merugikan petani kecil dan mempermainkan nasib rakyat.

“Bayangkan, hanya dua atau tiga orang yang bermain, tapi yang dizalimi ada 115 juta petani. Di mana keadilan dan rasa kebersamaan kita?” tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pola distribusi 1.000 ton beras ilegal yang dibongkar di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) tidak masuk akal.

Adapun 1.000 ton beras itu dinyatakan ilegal karena melanggar prosedur dan aturan karantina.

Keberadaan ribuan ton beras tersebut dibongkar Amran melalui operasi senyap inspeksi mendadak (Sidak).

Amran mengatakan, 1.000 ton beras itu diangkut dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas Tanjung Pinang ke Tanjung Balai Karimun menggunakan enam kapal.

Bahan pokok itu disebut akan dikirim ke sentra produksi beras seperti Palembang dan Riau. Hal ini menurutnya memperkuat dugaan aksi penyelundupan.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Menurut Amran, dugaan penyelundupan itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada petani dan kedaulatan pangan.

Ia menyayangkan masih terdapat pihak-pihak yang menyelundupkan beras secara ilegal.

“Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” kata Amran.

Amran menekankan, persoalan pelanggaran karantina tidak hanya menyangkut persoalan jumlah barang dan nilai ekonomi, melainkan risiko penyebaran penyakit.

Ia menyebut, Indonesia pernah dihadapkan pada wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang membuat jutaan ternak mati.

Akibatnya, timbul kerugian hingga Rp 135 miliar karena kasus pelanggaran karantina tersebut.

“Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya. Negara bisa rugi besar, petani dan peternak yang paling menderita,” tutur Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau buntut temuan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian," ujar Amran, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/1).

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diduga masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

Beras diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

Menurut Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Amran mengingatkan pelanggaran karantina bukan sekadar persoalan volume atau nilai ekonomi, tetapi menyangkut risiko masuknya penyakit dan hama yang dapat menghancurkan sektor pertanian dan peternakan nasional.

Ia menegaskan penanganan kasus ini akan melibatkan Satgas Mabes, Polda, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Karantina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas pelaku kejahatan pangan.

"Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini," pungkas Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG BALAI KARIMUN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, menyusul penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan, Senin (19/1/2026). Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menegaskan praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan kedaulatan pangan nasional.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” tegas Amran di hadapan jajaran Bea Cukai, Karantina, TNI-Polri, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Menurut Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang. Sebagian barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.

Mentan Amran mengingatkan bahwa pelanggaran karantina bukan sekadar persoalan volume atau nilai ekonomi, tetapi menyangkut risiko masuknya penyakit dan hama yang dapat menghancurkan sektor pertanian dan peternakan nasional. Ia mencontohkan kasus masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) beberapa tahun lalu yang menyebabkan kerugian hingga Rp 135 triliun akibat kematian jutaan ternak.

“Tidak peduli satu ton atau satu juta ton, kalau masuk tanpa prosedur karantina, dampaknya sama-sama berbahaya. Negara bisa rugi besar, petani dan peternak yang paling menderita,” tegasnya.

Amran memastikan penanganan kasus ini akan melibatkan Satgas Mabes, Polda, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Karantina sesuai arahan Presiden RI untuk menindak tegas pelaku kejahatan pangan. Ia menegaskan negara tidak akan kalah oleh segelintir oknum yang merusak kepercayaan dan mengganggu swasembada pangan yang telah dicapai.

“Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini,” tegas Amran.

Bisnis.com, BATAM - Bea Cukai (BC) Batam memastikan bahwa beras ilegal yang ditemukan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam bukan diperuntukkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu diungkapkan menanggapi isu yang beredar di media sosial, pasca penggerebekan pada 24 November 2025 kemarin.

"Barang yang ditangkap kemarin bukan bagian dari program MBG. Muatan terdiri dari beras campuran lokal dan luar negeri, sementara proses pencacahan masih berlangsung untuk memastikan komposisi dan potensi pelanggaran kepabeanan," kata Kepala BC Batam, Zaky Firmansyah, Jumat (28/11/2025) di Batam.

Temuan aktivitas bongkar muat ilegal ini menambah konteks terhadap isu pasokan beras ilegal yang sebelumnya mencuat di Batam. Pemerintah pusat telah menyoroti masuknya beras tanpa dokumen ke wilayah Kepri yang berdampak pada distorsi harga dan risiko bagi stabilitas pasokan pangan domestik.

"Penegakan di Tanjung Sengkuang menjadi bagian dari langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap pola distribusi yang berpotensi memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil dan lokasi non-resmi," katanya lagi.

Penguatan pengawasan di Batam menjadi krusial mengingat posisinya sebagai wilayah perbatasan dengan arus barang tinggi, serta potensi masuknya komoditas pertanian tanpa izin yang dapat mempengaruhi rantai pasok nasional.

"Pemeriksaan lanjutan BC Batam di Gudang Tanjung Uncang akan menentukan tindak lanjut atas barang bukti dan identifikasi risiko terhadap komoditas sensitif seperti beras," ungkapnya.

Kasus penyelundupan tersebut terungkap setelah adanya laporan ke kanal "Lapor Pak Amran" pada 24 November 2025 setelah penemuan aktivitas mencurigakan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, produk parfum impor, mi instan impor, hingga makanan beku (frozen food).

Seluruh barang akan dikirim dari Batam menuju Tanjungbalai Karimun tanpa dokumen resmi, termasuk tanpa izin kapal maupun manifes yang sah.(239)

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, mengungkap kronologi penindakan terhadap kapal dan truk yang mengangkut 40,4 ton beras ilegal di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam. Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah, dikonfirmasi di Batam, Rabu (26/11/2025), mengatakan penindakan itu dilakukan bersama Kodim 0316/Batam, Polda Kepri, dan Forkompimda Batam.

“Join penyidikan ini menindak tiga unit kapal motor dan tiga truk yang diduga mengangkut barang tanpa dokumen resmi di pelabuhan di Kelurahan Tanjung Sengkuang pada Senin (24/11),” kata Zaky.

Ia menjelaskan, penindakan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas bongkar muat ilegal di pelabuhan tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kodim 0316/Batam melakukan penggerebekan dan menemukan aktivitas pemuatan barang ke kapal dan truk.

Berdasarkan pemeriksaan awal, lanjut dia, para terduga pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen pelayaran maupun dokumen sah atas barang yang akan diangkut, sehingga sarana dan barang langsung diamankan.

“Selanjutnya seluruh barang bukti diserahterimakan ke Bea Cukai untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan kepabeanan,” katanya.

Zaky menyebut saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Gudang Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pelaksanaan proses pemeriksaan, pencacahan, dan pengamanan.

Berdasarkan temuan awal, kata dia, muatan kapal tersebut terdiri dari barang campuran lokal dan luar negeri, dan rincian jumlah serta jenis barang masih dalam proses pencacahan.

Selain beras, juga terdapat gula, minyak goreng, tepung, frozen food, termasuk makanan kucing dan biji besi.

“Untuk biji besi ini dokumen resminya ada, untuk yang lain masih didata,” kata Zaky.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I Kadin Indonesia, Ivan Batubara, mengatakan impor beras sebagai komoditas strategis diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah mendengar masukan dari Rapat Kabinet Terbatas (Ratas). Ivan menyampaikan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tidak memiliki kewenangan untuk mengizinkan pengadaan beras impor.

“Beras adalah komoditas strategis yang diatur ketat secara nasional sehingga tetap memerlukan izin pusat. Kadin dapat memahami tindakan pemerintah menyegel 250 ton beras impor dari Thailand,” ujar Ivan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ivan menanggapi temuan impor beras ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, yang disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Sebelum memutuskan dalam Ratas, ucap Ivan, Presiden Prabowo mendengar masukan dari para menteri dan pimpinan lembaga, yakni Menko Pangan dan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menko Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data inflasi, serta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengetahui stok.

“Impor beras bukan kewenangan satu menteri, melainkan hasil Ratas dan diputuskan Presiden,” tegas Ivan.

Ivan mengatakan impor beras diputuskan melalui Ratas karena beras merupakan komoditas sensitif secara politik. Dampaknya langsung terhadap inflasi, kesejahteraan petani, cadangan beras pemerintah (CBP), dan ketahanan pangan.

“Dalam Ratas, Presiden memutuskan apakah impor boleh dilakukan, berapa volume, kapan waktu masuk, dan siapa pihak yang ditugaskan. Setelah itu, Menko Perekonomian menerbitkan SK impor. Selama ini, pihak yang ditugaskan umumnya adalah Bulog,” sambung Ivan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari–November 2025 mencapai sekitar 33,19 juta ton. Diperkirakan produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,77 juta ton, sementara konsumsi nasional diperkirakan 30,97 juta ton.

“Dengan demikian, surplus beras tahun ini diperkirakan mencapai 3,8 juta ton,” lanjut Ivan.