Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pada periode yang sama, nilai investasi meningkat 9,26 persen dibandingkan capaian hingga 2024, sementara jumlah tenaga kerja bertambah 15 persen dari sekitar 2,04 juta orang menjadi 2,35 juta orang.

Menurutnya, penyebaran kawasan industri juga semakin merata, dari total luas kawasan industri nasional, sekitar 61,24 persen atau 62.066,35 hektare berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 38,76 persen atau 39.285,1 hektare berada di Pulau Jawa.

Dari sisi jumlah, terdapat 106 kawasan industri di Pulau Jawa dan 73 kawasan industri di luar Jawa, sehingga pengembangan industri tidak lagi terpusat di satu wilayah.

Meski demikian, Tri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kawasan industri semakin kompetitif, yang meliputi kepastian tata ruang dan pertanahan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur energi dan logistik, serta percepatan perizinan.

Selanjutnya, peningkatan keamanan kawasan industri, penguatan kelembagaan, optimalisasi fasilitas investasi, hingga peningkatan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah (IKM).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin tengah mengupayakan penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Sebelumnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6), menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang dikembangkan di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah meningkatkan efisiensi investasi.

Hal itu tercermin dari nilai IncrementalCapital Output Ratio (ICOR) di kawasan hilirisasi yang hanya sekitar 3, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata ICOR nasional yang berada di level 6.

Menurut Airlangga, hilirisasi yang terintegrasi di kawasan industri dan KEK berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas investasi.

“Kita lihat bahwa hilirisasi minerba yang seluruhnya masuk di Kawasan Industri (KI) ataupun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan di berbagai kawasan ini nilai ICOR-nya 3, jadi di bawah rata-rata ICOR yang 6. Jadi, itu relatif cukup baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Airlangga mengatakan, industri pengolahan kini menjadi motor utama pertumbuhan di berbagai wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses transformasi ekonomi melalui hilirisasi mulai memberikan dampak yang lebih merata di berbagai daerah.

Adapun kinerja pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Pada triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan sebagian besar negara anggota G20.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi pemerintah yang kuat, permintaan rumah tangga yang tetap terjaga, serta aktivitas investasi yang terus berlanjut.

Ia memandang capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap solid menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Selain itu, sejumlah indikator makroekonomi juga berada dalam kondisi positif. Tingkat inflasi tercatat sebesar 3,08 persen, cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS, realisasi investasi menembus Rp498,8 triliun, penyaluran kredit tumbuh 11,51 persen, serta neraca perdagangan membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi juga terjadi secara relatif merata di berbagai wilayah. Beberapa kawasan di luar Jawa bahkan mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional, antara lain Sulawesi sebesar 6,95 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 7,93 persen.

Menurut Airlangga, capaian tersebut memperlihatkan bahwa strategi hilirisasi dan pengembangan kawasan industri mulai menjadi sumber pertumbuhan baru di berbagai daerah.

“Seluruh indikator ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia berdiri di atas fondasi yang sehat, resilien, dan siap melanjutkan momentum pertumbuhan. Namun, kita tetap harus menggenjot sektor-sektor yang menghasilkan devisa, misalnya sektor pariwisata,” ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat siap menawarkan 46 proyek pekerjaan, berbagai potensi investasi, hingga kawasan industri yang berstatus siap pakai (clean and clear) dalam Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 pada 9-10 Juli dan 14-17 Oktober mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik kepada ANTARA di Bandung, Selasa, menjelaskan dalam forum SIBS pada 9-10 Juli 2026 di Bandung, Pemprov Jabar membawa komitmen besar dengan menawarkan 46 proyek strategis dari sembilan hingga 12 sektor unggulan.

Sebanyak 46 proyek pada sektor-sektor unggulan tersebut antara lain Kedirgantaraan-Perkeretaan-Otomotif (kawasan Kertajati, Patimban, LRT Bandung), Industri Kreatif, Utilitas Energi dan Energi Terbarukan (Waste-to-Energy TPPAS Regional Cirebon Raya), Kawasan Industri (Kawasan Industri Majalengka), Teknologi (Start-up Agrivision).

Kemudian Pariwisata Kesehatan (Sari Medika Resort), Agrikultur (Tasikmalaya Palm Sugar Industry Center), Infrastruktur (Sistem Penyediaan Air Patimban), dan proyek pada sektor hilirisasi.

"Proyek-proyek tersebut dirancang sangat presisi untuk memikat pasar regional dari sektor kedirgantaraan, teknologi, energi, hingga hilirisasi," kata Dedi.

Selain 46 proyek yang siap ditawarkan, dia mengatakan Pemprov Jabar juga dalam ajang tersebut akan menjajakan 44 kawasan industri yang dipastikan siap pakai (clean and clear) dari segala aspek, termasuk jaminan keamanan penuh dari praktik pungutan liar (pungli) maupun premanisme yang tersebar di Bekasi, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Sumedang.

Dari 44 kawasan itu, Dedi mengatakan sebanyak 24 kawasan industri di antaranya kini telah difasilitasi skema KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) sebagai kemudahan regulasi yang ekstrem.

Melalui fasilitas ini, investor yang masuk ke kawasan tidak perlu lagi mengantre panjang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejenisnya, melainkan bisa langsung membangun, karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) utamanya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha global terkait isu premanisme dan intervensi organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal yang sempat menghambat proyek seperti pabrik VinFast, Dedi menegaskan Jabar kini mengambil tindakan represif dan preventif secara digital.

Pemprov Jabar telah menggerakkan Satgas Saber Pungli dan memaksimalkan sistem perizinan tanpa tatap muka melalui platform OSS untuk memotong ruang transaksional.

"Ya kita udah selesaikan itu ya, jangan sampai gitu kan, itu kan akan mempengaruhi yang lain. Kita akan terus lakukan evaluasi terutama kaitan dengan pungli, premanisme gitu ya. Nah, sekarang salah satu yang kita bangun tools OSS kan jelas. Jadi kita tidak berhubungan dengan orang lain tapi asal persyaratannya lengkap dia sudah langsung bisa dilaksanakan," ujar Dedi.

Selain itu, untuk urusan pemenuhan tenaga kerja yang kerap menjadi celah gesekan ormas di lapangan, Dedi mengaku Pemprov Jabar menutup ruang tersebut dengan penggunaan aplikasi ketenagakerjaan resmi daerah yang terintegrasi secara daring dan mengimbau pelaku usaha untuk menggunakannya agar terhindar dari intimidasi luar.

"Kaitan dengan tenaga kerja harus melalui ini. Makanya kita siapin tools-nya yaitu aplikasi 'Nyari Gawe'. Sudah aplikasi yang bermain di situ. Pengusaha juga kita arahkan menggunakan itu," tuturnya.

Ia memaparkan, untuk payung hukum kepastian investasi di Jabar telah ada Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kemudahan Berusaha dan Kemudahan Investasi.

Kemudian untuk sokongan infrastruktur konektivitas raksasa ada mulai dari Tol Cikampek, Jagorawi, Bocimi, Cipali, Cipularang, Purbaleunyi, Cisumdawu, dan proyeksi pengembangan jaringan tol seperti Japek 2, Patimban, dan Cigatas, Jawa Barat, maka Pemprov Jabar optimistis dapat memenangkan kepercayaan penuh dari para pemodal Malaysia di sektor hulu hingga hilir.

Bahkan, Dedi mengungkapkan dirinya secara agresif mengincar realisasi investasi jumbo sebesar Rp50 triliun dari investor Malaysia dalam ajang SIBS 2026.

"Saya inginnya Rp50 triliun. Come come come to Jawa Barat gitu. Semua kita jamin, semua investasi di Jawa Barat," ujar Dedi.

Namun, selain mengharapkan investasi di Jabar, Dedi juga mengaku mengharapkan pelaku bisnis dari Jabar juga bisa memperluas pasar ke Malaysia lewat forum ini. Karenanya, dia menggandeng Kamar Dagang Indonesia (KADIN), pelaku usaha dan UMKM dari berbagai sektor termasuk industri sepatu, perkebunan hingga pariwisata.

"Kita usahakan business matching, sekarang kita terus kurasi, sehingga Jawa Barat juga terus maju perekonomiannya termasuk investasi kita yang tahun ini ditarget Rp314 triliun baik asing maupun dalam negeri," tutur Dedi Taufik menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa, menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Selain itu, pengaturan juga mencakup pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi dan pengembangan tipe kawasan industri, hingga pembagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Disampaikan dia pula, secara keseluruhan, RUU Kawasan Industri saat ini memuat 28 pokok pengaturan.

Pokok-pokok tersebut antara lain mencakup definisi dan batasan kawasan industri, serta prinsip dan tujuan penyelenggaraan kawasan industri.

RUU juga mengatur penyediaan tenaga kerja industri, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja di kawasan industri, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri.

Di bidang pertanahan, pengaturan mencakup mekanisme pengadaan tanah, hak pengelolaan, dan hak guna bangunan untuk kawasan industri.

Sementara dari sisi keamanan, RUU mengatur sistem keamanan kawasan industri dan penetapan kawasan industri sebagai objek vital nasional.

RUU Kawasan Industri juga memuat ketentuan mengenai kawasan industri hijau, hingga kawasan industri halal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ketika investasi sudah masuk, pabrik sudah berdiri dan ribuan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi, maka pasokan energi harus memiliki tingkat kepastian yang setara

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong penguatan keandalan pasokan listrik nasional guna meningkatkan daya saing kawasan industri dan menarik lebih banyak investasi.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyampaikan HKI menilai gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan yang lebih mendasar terhadap sistem ketenagalistrikan nasional.

Menurut dia, di tengah upaya Indonesia menjadi negara industri maju, pusat hilirisasi, basis manufaktur regional, dan tujuan investasi global, keandalan listrik dinilai telah menjadi fondasi utama daya saing ekonomi nasional.

Organisasi yang menaungi lebih dari 170 kawasan industri di berbagai wilayah Indonesia tersebut menyatakan pasokan listrik memiliki peran vital bagi ribuan perusahaan nasional maupun multinasional yang beroperasi di sektor manufaktur, petrokimia, logistik, makanan dan minuman, elektronik, otomotif, mineral, pusat data hingga industri berteknologi tinggi.

Menurut dia, dalam industri modern proses produksi berlangsung secara terintegrasi dan berkesinambungan. Ketika listrik terputus, tidak hanya mesin yang berhenti beroperasi, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem produksi, merusak bahan baku, menunda pengiriman, menghambat rantai pasok, hingga menimbulkan biaya tambahan untuk pengoperasian sistem cadangan.

HKI menilai tantangan tersebut akan semakin besar seiring masuknya investasi baru yang membutuhkan tingkat keandalan listrik sangat tinggi. Investasi pada sektor hilirisasi mineral, kendaraan listrik, pusat data, kecerdasan buatan (AI), industri petrokimia, hingga manufaktur berteknologi tinggi membutuhkan pasokan energi yang stabil.

Lebih lanjut, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri untuk memperoleh wilayah usaha (Wilus) ketenagalistrikan, serta membangun pembangkit listrik sendiri sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.

“Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan sendiri. Industri membutuhkan kepastian. Ketika investasi sudah masuk, pabrik sudah berdiri dan ribuan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi, maka pasokan energi harus memiliki tingkat kepastian yang setara,” katanya.

HKI menegaskan usulan tersebut bukan untuk mengurangi peran perusahaan negara, melainkan memperkuat sistem melalui model yang lebih kolaboratif.

Dalam skema tersebut, perusahaan negara tetap menjadi tulang punggung jaringan nasional, sementara kawasan industri dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pengembangan pembangkit mandiri, microgrid industri, captive power, sistem penyimpanan energi, maupun energi terbarukan yang terintegrasi dengan sistem nasional.

Selain itu, HKI juga mendorong percepatan implementasi kebijakan yang memungkinkan kerja sama antar pemegang Wilus, perluasan skema wheeling listrik, penguatan pengembangan microgrid industri, serta fleksibilitas bagi kawasan industri untuk mengembangkan pembangkit berbasis gas bumi, energi terbarukan, dan teknologi penyimpanan energi.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam membuka ruang diskusi terkait penguatan sistem ketenagalistrikan nasional dan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan energi.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hingga 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 98.291,68 hektare.

Kawasan industri tersebut menampung sekitar 11.970 tenant industri dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun serta menyerap tenaga kerja hingga 2,35 juta orang.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengelola kawasan industri PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menargetkan penjualan lahan sebesar Rp600 miliar pada 2026 dengan menyasar sektor potensial seperti warehouse dan logistik, consumer goods, food and beverage (F&B), serta data center.

"Perseroan melanjutkan pengembangan kawasan BeFa MM2100, termasuk cluster data center guna memenuhi kebutuhan industri berteknologi tinggi,” ujar Media Relations PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk Rika Mandasari dalam pernyataan terkonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Disampaikan dia, sepanjang tahun 2025 perusahaan berhasil mencatatkan penjualan lahan atau marketing sales seluas 15 hektare dengan nilai mencapai Rp422 miliar.

“Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp427 miliar yang utamanya ditopang dari penjualan lahan sebesar Rp220 miliar dan sisanya berasal dari recurring income seperti maintenance fee, service charges, air, dan sewa sebesar Rp207 miliar. Laba bersih perseroan pada tahun 2025 mencapai Rp30 miliar,” kata Rika.

Langkah ini dilakukan seiring upaya perseroan memperkuat pengembangan kawasan industri MM2100 Bekasi di tengah meningkatnya kebutuhan industri modern dan berteknologi tinggi.

Target tersebut disampaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit serta laporan pengawasan Dewan Komisaris.

Salah satu keputusan penting dalam RUPST adalah tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku 2025. Kebijakan tersebut diambil guna memperkuat modal kerja perusahaan sekaligus mendukung rencana pengembangan usaha di masa mendatang.

Menurut dia, kinerja perseroan juga menunjukkan perbaikan pada kuartal pertama 2026. Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp90 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp45 miliar.

“Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan berulang atau recurring income dari Rp45 miliar menjadi Rp54 miliar, serta mulai adanya kontribusi dari penjualan lahan," katanya.

Dari sisi profitabilitas, pihaknya berhasil membalikkan kondisi keuangan dari rugi bersih Rp33 miliar pada kuartal pertama 2025 menjadi laba bersih Rp9 miliar pada kuartal pertama 2026. Margin laba bersih juga mengalami peningkatan signifikan dari minus 73 persen menjadi positif 10 persen.

Untuk mencapai target marketing sales Rp600 miliar pada tahun ini, perseroan tetap menjaga pertumbuhan pendapatan berulang secara stabil.

Selain memperkuat segmen kawasan industri, perusahaan juga mengembangkan sektor komersial melalui BeFa Industrial Hub. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), hingga 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 98.291,68 hektare.

Kawasan industri tersebut menampung sekitar 11.970 tenant industri dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun serta menyerap tenaga kerja hingga 2,35 juta orang.

Pertumbuhan kawasan industri yang mencapai 49,15 persen dalam lima tahun terakhir turut meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan air dan limbah yang andal serta berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong penguatan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional menyusul laporan terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam keterangan resmi terkonfirmasi di Jakarta, Jumat, menyampaikan langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelangsungan aktivitas industri, mendukung iklim investasi, serta memastikan kebutuhan energi sektor manufaktur dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Kami menerima berbagai laporan terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa. Kami memahami bahwa dalam sistem kelistrikan yang sangat besar, gangguan teknis dapat terjadi. Yang terpenting adalah memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh, langkah perbaikan dilakukan secepat mungkin, dan mitigasi ke depan semakin kuat,” ujar Ma’ruf.

Menurutnya, industri nasional saat ini tengah bergerak mendukung agenda hilirisasi, peningkatan ekspor, pembangunan pusat data, serta masuknya investasi baru ke berbagai daerah. Seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang stabil dan dapat diandalkan.

“Keandalan listrik menjadi salah satu pertimbangan utama investor ketika menentukan lokasi investasi. Kepastian pasokan energi memberikan rasa aman bagi dunia usaha dalam merencanakan ekspansi maupun pengembangan usaha jangka panjang,” katanya.

Disampaikan dia, pihaknya telah mengirimkan surat terhadap pemerintah dan BUMN terkait, serta mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab gangguan sistem kelistrikan, mencakup aspek pembangkit, transmisi, distribusi, hingga kecukupan cadangan daya.

Selain itu, HKI juga mendorong penguatan infrastruktur ketenagalistrikan pada kawasan industri strategis agar memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

Pihaknya turut mengusulkan agar kawasan industri memperoleh prioritas penanganan ketika terjadi gangguan sistem. Ini karena, kawasan industri merupakan pusat kegiatan produksi, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Selain itu, HKI mendorong percepatan pengembangan sistem cadangan, peningkatan kapasitas jaringan, pembangunan gardu induk di kawasan industri yang berkembang pesat, serta pemanfaatan teknologi pemantauan sistem yang semakin modern.

Dalam jangka panjang, HKI memandang perlu adanya ruang yang lebih luas bagi pengembangan pembangkit mandiri (captive power), energi baru dan terbarukan, serta Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) di kawasan industri tertentu sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

“Pertumbuhan industri Indonesia akan terus meningkatkan kebutuhan energi. Karena itu, sistem kelistrikan nasional perlu terus diperkuat agar mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha dan menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi,” kata Ma’ruf.

HKI berharap adanya sinergi bersama untuk mempercepat langkah-langkah penguatan sistem ketenagalistrikan nasional sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akibat stok batu bara yang menipis.

“Tidak ada batu bara menipis,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (11/6).

Anggia menyampaikan pemadaman bergilir di kawasan Jabodetabek disebabkan oleh gangguan teknis.

Terkait permasalahan tersebut, Anggia menyampaikan pemerintah sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar gangguan tersebut tidak berulang.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kawasan industri yang baik justru harus ikut menjaga garis pantainya, ekosistem lautnya, dan masyarakat pesisir di sekitarnya

Jakarta (ANTARA) - PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), anggota Holding BUMN Danareksa, dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memadukan pertumbuhan industri dengan kelestarian laut lewat penataan pesisir Kawasan Batang, Jawa Tengah.

"Kawasan industri yang baik justru harus ikut menjaga garis pantainya, ekosistem lautnya, dan masyarakat pesisir di sekitarnya. Peran kami sebagai Holding adalah menjadi orkestrator yang mempertemukan keahlian dan sumber daya, agar setiap pihak dapat memainkan perannya," ujar Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Ngurah Wirawan dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Kolaborasi tersebut diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama penataan pesisir dan pemanfaatan ruang perairan Kawasan Batang pada Jumat (5/6). Kerja sama ini diharapkan dapat memadukan pertumbuhan industri dengan kelestarian laut melalui penataan ruang laut yang tertib, restorasi ekosistem pesisir, serta pemberdayaan masyarakat di KEK Industropolis Batang.

Perjanjian ini mencakup empat ruang lingkup, yaitu penyelenggaraan penataan ruang laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem pesisir, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta diseminasi kebijakan.

Salah satu fokusnya adalah pengelolaan karbon biru melalui konservasi ekosistem pesisir seperti mangrove, yang berfungsi sebagai penyimpan karbon sekaligus pelindung daratan.

Kerja sama ini merupakan bagian dari transformasi Holding BUMN Danareksa menjadi pengelola kawasan industri nasional yang terintegrasi melalui inisiatif Kawasan Industri Indonesia.

Saat ini, Holding mengelola tujuh kawasan industri dengan total mencapai 7.800 hektare lahan, menjadi rumah bagi lebih dari 1.600 tenant dari 25 negara, serta telah menyerap 300.000 tenaga kerja.

KITB merupakan Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebagai KEK Industropolis Batang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025. Kerja sama ini selaras dengan Asta Cita, khususnya dalam memperkuat kedaulatan maritim, melanjutkan hilirisasi, serta mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang selaras dengan pelestarian di Batang, agar model ini dapat direplikasi di kawasan-kawasan lain, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Ngurah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memperkuat pengembangan ekosistem industri syariah di kawasan industri melalui penyediaan sarana ibadah, makanan halal, dan fasilitas pendukung bagi pekerja.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengatakan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas pekerja di kawasan industri Jawa Barat merupakan umat Muslim.

"Karena mayoritas pekerja di Jawa Barat Muslim, maka ekosistem industri syariah juga perlu diperkuat, mulai dari sarana ibadah, makanan halal, hingga fasilitas pendukung lainnya," katanya dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Menurut dia, penguatan ekosistem syariah menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah yang juga mencakup sektor industri halal, pariwisata ramah Muslim, pendidikan pesantren, perbankan syariah, dan sertifikasi halal.

"Hasil kerja bersama seluruh stakeholder, sinergi lintas sektor, dan komitmen tentu menghadirkan ekosistem ekonomi syariah yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya.

Potensi pengembangan ekonomi syariah di Jawa Barat didukung jumlah penduduk Muslim yang mencapai sekitar 50,4 juta jiwa. Selain itu, aset perbankan syariah di daerah tersebut pada 2025 tercatat sekitar Rp105 triliun.

Jawa Barat juga memiliki 12.977 pesantren atau sekitar 30,6 persen dari total pesantren di Indonesia yang dinilai menjadi modal besar dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis masyarakat.

Pada Anugerah Adinata Syariah 2025, Jawa Barat meraih penghargaan tertinggi pada sembilan dari 12 kategori yang dilombakan. Tahun ini jumlah kategori bertambah menjadi 14 dan Jawa Barat kembali masuk tiga besar nasional.

"Tentu menjadi kebanggaan kita bahwa Provinsi Jawa Barat masuk tiga besar Anugerah Adinata Syariah tahun 2026. Tahun lalu Jawa Barat menjadi juara umum dengan meraih hasil terbaik di berbagai kategori," tutupnya.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia masih memiliki daya tarik investasi yang kuat, ditopang pasar domestik besar, agenda hilirisasi dan posisi strategis dalam rantai pasok global

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong percepatan investasi untuk pengembangan kawasan industri nasional melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Ketua Umum HKI Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan Indonesia masih memiliki daya tarik investasi yang kuat, ditopang pasar domestik besar, agenda hilirisasi dan posisi strategis dalam rantai pasok global.

Menurut dia, salah satu upaya untuk mengakselerasi investasi untuk mengembangkan kawasan industri dibahas dalam pertemuan strategis antara HKI dan Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, hari ini.

Pertemuan yang dipimpin Kepala KSP Dudung Abdurachman itu membahas berbagai hambatan investasi yang dihadapi kawasan industri, sekaligus langkah percepatan penyelesaiannya.

Menurut Ma’ruf, investor masih menghadapi tantangan berupa kecepatan eksekusi dalam realisasi investasi.

“Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas. Ini yang kami diskusikan bersama KSP,” ujar Ma’ruf.

Lebih lanjut, menurut dia dalam pertemuan tersebut, HKI menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pelaku kawasan industri di berbagai daerah.

Isu tersebut meliputi implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, sinkronisasi tata ruang, hingga iklim investasi.

Menurut Ma’ruf, sebagian besar persoalan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyelesaiannya dapat dilakukan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.

Lebih lanjut, HKI menyambut baik komitmen pemerintah untuk memajukan kawasan industri, dan berharap terbentuk mekanisme koordinasi yang semakin efektif dalam mengurai berbagai bottleneck investasi yang selama ini menghambat percepatan pembangunan industri nasional.

“Pertemuan ini memberikan optimisme baru bagi pelaku kawasan industri. Yang dibutuhkan investor saat ini adalah kepastian, kecepatan, dan sinkronisasi kebijakan. Kami melihat komitmen kuat dari KSP untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang selama ini menjadi kendala di lapangan,” kata Ma’ruf.

Saat ini, HKI beranggotakan lebih dari 170 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas sekitar 160 ribu hektare. Kawasan industri tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung hilirisasi industri, pengembangan manufaktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Ma’ruf menegaskan HKI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal percepatan industrialisasi nasional.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala KSP Dudung menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu mengurai berbagai hambatan yang mengganggu percepatan investasi dan pembangunan kawasan industri.

Pihaknya kata dia akan menginventarisasi persoalan di lapangan untuk mencari jalan keluar.

Ia menambahkan KSP akan memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama terhadap berbagai persoalan yang selama ini berlarut dan menghambat realisasi investasi di lapangan.

Dudung juga menilai kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung agenda industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis modelnya kita rubah, jadi fokus kepada kawasan

Jakarta (ANTARA) - COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Dony Oskaria mengatakan pemerintah telah membentuk holding bernama Kawasan Industri Indonesia sebagai bagian dari restrukturisasi dan penyederhanaan pengelolaan kawasan industri yang dikelola badan usaha milik negara (BUMN).

Ia mengatakan pembentukan holding tersebut ditujukan untuk memperkuat fokus pengelolaan kawasan industri sekaligus mendukung masuknya investasi ke berbagai wilayah Indonesia.

“Namanya nanti Kawasan Industri Indonesia, holding baru yang khusus mengurusi seluruh kawasan kita. Nanti kawasan industri kita ini akan menjadi salah satu harapan kita untuk menarik investor masuk,” kata Dony di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengelolaan kawasan industri selama ini masih bercampur dengan berbagai fungsi bisnis lain sehingga perlu difokuskan dalam satu entitas khusus.

“Bisnis modelnya kita rubah, jadi fokus kepada kawasan. Tidak ada lagi yang campur-campur,” ujarnya.

Ia mengatakan holding baru tersebut nantinya akan secara khusus mengelola kawasan industri BUMN melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan profesional.

Dony menambahkan Danantara juga akan menempatkan manajemen yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan kawasan industri.

“Dan kita cari orang yang mengurusnya juga jadi gampang, yang memang memahami mengenai manajemen kawasan,” ucapnya.

Menurut dia, pembentukan holding kawasan industri dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin.

Dony menyebut sejumlah anak perusahaan yang sebelumnya berada dalam struktur pengelolaan Danareksa telah ditarik ke Danantara sebagai bagian dari proses restrukturisasi BUMN.

"Jadi hari ini RUPS, kita sudah punya sekarang perusahaan khusus mengurusi industrial estate kita," ungkapnya.

Ia mengatakan proses legal restrukturisasi tersebut diupayakan selesai pada 2026 agar holding baru dapat masuk ke tahap operasional pada 2027.

Sebelumnya, pengelolaan kawasan industri BUMN berada dalam ekosistem holding Danareksa. Pada 2024, Danareksa juga pernah menyampaikan fokus pengembangan klaster kawasan industri agar lebih modern dan tidak hanya bertumpu pada penjualan lahan.

Dalam penataan terbaru di bawah Danantara, peran Danareksa diarahkan kembali pada pengelolaan aset, sementara kawasan industri ditempatkan dalam holding khusus agar pengelolaannya lebih fokus.

Dalam proses restrukturisasi lainnya, Dony mengatakan bisnis pengelolaan aset atau asset management akan ditempatkan di bawah Danareksa.

Sementara itu, bisnis sekuritas BUMN akan tetap dijalankan melalui dua entitas, yakni Mandiri Sekuritas dan BNI Sekuritas.

“Sekuritasnya nanti jadi dua. Satu Mandiri Sekuritas, satu BNI Sekuritas,” ujar Dony.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Karena itu, penguatan infrastruktur pendukung, khususnya pengolahan air baku dan air limbah, menjadi prioritas penting dalam pengembangan kawasan industri hijau

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat kerja sama penggunaan teknologi pengolahan air baku dan air limbah secara terpadu, serta sirkular untuk kawasan industri.

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan di tengah pertumbuhan kawasan industri yang semakin pesat, kebutuhan akan pengelolaan air bersih dan air limbah menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung operasional industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pengembangan teknologi sistem pengolahan air terpadu dan sirkular dinilai menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan air industri sekaligus mendukung target industri hijau dan karbon bersih (NZE) di Indonesia.

“Kawasan industri memainkan peran penting dalam mendukung investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat transformasi industri Indonesia. Karena itu, penguatan infrastruktur pendukung, khususnya pengolahan air baku dan air limbah, menjadi prioritas penting dalam pengembangan kawasan industri hijau,” ujar Menperin.

Pengembangan proyek tersebut dikukuhkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pihaknya bersama Qiaoyin City Management Co., Ltd., dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), pada Senin (11/5).

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menghadirkan solusi pengelolaan air bagi kawasan industri dan industri pengolahan yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan data Kemenperin, hingga 2025 terdapat 176 kawasan industri di Indonesia dengan total luas mencapai 98.291,68 hektare. Kawasan industri tersebut menampung sekitar 11.970 tenant industri dengan nilai realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun serta menyerap tenaga kerja hingga 2,35 juta orang.

Pertumbuhan kawasan industri yang mencapai 49,15 persen dalam lima tahun terakhir turut meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pengelolaan air dan limbah yang andal serta berkelanjutan.

Dalam kerja sama ini, Qiaoyin City Management Co., Ltd. memperkenalkan teknologi pengolahan air baku dan air limbah terbaru bernama Efficient Denitrogenation Integrated Airlift Loop Bioreactor (DIAB), yang dirancang untuk menghadirkan sistem pengolahan limbah industri yang lebih efisien dari sisi biaya maupun penggunaan lahan.

Ke depan, kerja sama ini akan diterapkan di lima kawasan industri dengan target implementasi awal selama enam bulan setelah penandatanganan kerja sama, serta periode operasional hingga tiga tahun. Menperin menegaskan proyek tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekosistem industri hijau.

“Akan ada lima kawasan industri yang menjadi pilot project dalam kerja sama ini, namun kita tidak hanya mencari sistem pengolahan air yang baik, tetapi juga mencari model pengelolaan yang paling efektif dan mudah diterapkan,” tambah Menperin Agus.

Perwakilan Qiaoyin City Management Co., Ltd. Wan Yiming menyampaikan, melalui teknologi DIAB, pihaknya menghadirkan cara baru dalam mengolah air limbah pabrik yang jauh lebih hemat.

"Solusi ini mampu memangkas biaya pembangunan hingga 20 persen dan menghemat kebutuhan lahan sampai 60 persen dibandingkan metode konvensional," katanya.

Penggunaan sistem prefabrikasi atau komponen siap pasang juga membuat fasilitas pengolahan dapat beroperasi empat kali lebih cepat, sehingga menjadi solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan bagi pengelola kawasan industri.

Sementara itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, penerapan teknologi pengolahan air baku dan air limbah yang modern akan membantu kawasan industri di Indonesia meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi tuntutan industri global yang kini semakin menekankan aspek keberlanjutan lingkungan.

Ia berharap proyek percontohan tersebut dapat menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai kawasan industri lainnya di Indonesia.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama internasional, serta mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kawasan industri Indonesia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026