Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menjadi rujukan bagi delegasi Republik Demokratik Timor Leste dalam hal manajemen proyek pembangunan infrastruktur jalan strategis.

Gubernur Banten, Andra Soni, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Timor Leste Domingus Savio bersama Project Management Unit (PMU) Highway Suai-Natarbora Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste di Kota Serang, Rabu.

"Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Timor Leste yang memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran infrastruktur," kata Andra di Serang, Rabu.

Andra menjelaskan, sebanyak 22 anggota PMU dari Timor Leste mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 27 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada teknik jalan dan jembatan, pengujian material konstruksi, hingga tata kelola administrasi proyek.

Andra mengatakan, tim PMU tersebut sedang merencanakan pembangunan jalan tol di salah satu lokasi di Timor Leste, sehingga mereka perlu memperdalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk proses pembangunan jalan tol.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membangun budaya kualitas agar infrastruktur yang dihasilkan tangguh, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat daya saing, serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Koordinator PMU Highway Suai-Natarbora, Miguel Marques De Jesus Monteiro, menjelaskan bahwa Banten dipilih karena dinilai memiliki pengalaman pembangunan yang sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi negaranya.

“Banten merupakan provinsi yang berkembang dari awal sejak berdiri tahun 2000. Pengalaman itu menjadi referensi yang baik bagi kami dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur di Timor Leste,” kata Miguel.

Selama program berlangsung, para peserta akan dibagi ke dalam dua bidang utama, yakni teknik dan manajemen proyek. Materi yang diberikan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, sistem pengendalian mutu, serta administrasi proyek seperti pengarsipan dan tata kelola manajemen.

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Timor Leste berharap kapasitas PMU dapat semakin kuat dalam mendukung pembangunan Highway Suai–Natarbora sebagai infrastruktur strategis penunjang kawasan industri energi dan logistik di pesisir selatan negara tersebut.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melatih perempuan dari 1.600 gereja di delapan kabupaten agar memiliki kemampuan mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program pembinaan bertahap guna memperkuat ekonomi keluarga dan mendorong pembangunan yang inklusif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Papua Tengah Agustinus Bagau di Nabire, Rabu, mengatakan untuk mengawali itu tahun ini pihaknya menggelar pelatihan bagi perempuan gereja agar memiliki kemampuan mengelola UMKM.

"Tahun ini adalah awal pembinaan perempuan gereja. Secara bertahap kami akan membina perempuan gereja di delapan kabupaten sehingga ditargetkan perempuan dari 1.600 gereja memperoleh pelatihan pengelolaan UMKM," katanya saat membuka pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Gereja Mengelola UMKM.

Ia mengatakan, program peningkatan kapasitas perempuan gereja merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang dilakukan secara bertahap dan mulai dijalankan tahun ini.

Ia menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan gereja dalam mengelola UMKM melalui pembekalan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, akses permodalan, pemasaran digital, serta pengembangan produk.

Menurut dia, peningkatan kapasitas tersebut diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang kompeten dan mandiri sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.

Pada pelatihan awal ini, pihaknya melibatkan 209 peserta yang berasal dari empat kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai.

Para peserta dibekali metode pembelajaran berupa penyampaian materi dan praktik langsung agar peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengembangkan usaha.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah Victor Fun yang mewakili Gubernur mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat peran perempuan sebagai bagian dari pembangunan yang adil, inklusif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan gereja, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kemampuan manajemen usaha, pencatatan keuangan, akses pembiayaan, pemasaran, pengemasan produk, hingga pemanfaatan teknologi digital.

Ia berharap, melalui pelatihan tersebut para peserta mampu menyusun rencana usaha, mengelola keuangan, menghitung harga pokok produksi, menentukan harga jual, serta mengembangkan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi pengarusutamaan gender yang memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan, akses, manfaat, dan peran yang setara dalam pembangunan.

Ia menilai komunitas perempuan gereja memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat karena peran sosial gereja yang kuat di tengah masyarakat.

"Pemerintah berharap pelatihan ini tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan kelompok usaha, penguatan legalitas usaha, perluasan akses pemasaran, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan (Papeg) melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan setempat berupaya menghidupkan kembali atau merevitalisasi pasar tradisional di delapan kabupaten guna memperlancar distribusi bahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papeg Darmanto di Wamena, Selasa, mengatakan pemda harus dapat menghidupkan pasar tradisional di delapan kabupaten supaya menarik masyarakat untuk datang berbelanja dengan kondisi pasar yang baik.

“Menghidupkan atau merevitalisasi pasar merupakan strategi penguatan ekonomi kerakyatan dan sinkronisasi kebijakan daerah kabupaten dan provinsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pasar tradisional,” katanya.

Menurut dia, dalam revitalisasi pasar tradisional ada empat komponen utama yang dikedepankan di antaranya pilar ekonomi kerakyatan, tantangan pasar tidak aktif, sinkronisasi kebijakan, dan visi ekonomi inklusi.

“Berbicara mengenai pilar ekonomi kerakyatan, dimana pasar sebagai fondasi utama ekonomi lokal yang memperkuat daya beli masyarakat dan jalur distribusi bahan pokok,” ujarnya.

Dia menjelaskan sementara tantangan pasar tidak aktif ialah pemerintah daerah harus mengidentifikasi hambatan infrastruktur dan manajemen yang menghambat produktivitas ekonomi tingkat daerah.

“Pemerintah delapan kabupaten melalui organisasi perangkat daerah atau OPD teknis harus turun ke lapangan, melihat apa saja yang harus dibenahi di pasar tradisional supaya masyarakat sendiri dapat bersemangat berjualan, maupun pembeli yang datang karena kondisi pasarnya baik,” katanya.

Dia menambahkan, sinkronisasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi strategis antara administrasi pembangunan dan OPD teknis dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk efisiensi program revitalisasi.

“Peningkatan pasar tradisional itu jangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten sendiri, tetapi koordinasi dengan pemerintah provinsi supaya saling membantu sehingga beban daerah menjadi ringan,” ujarnya.

Sementara visi ekonomi inklusi, kata dia, perlu diterapkan untuk mewujudkan ekosistem pasar modern yang nyaman berdaya saing dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat memperkuat kompetensi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis adat di wilayah ini.

Kepala Disbudpar Kabupaten Jayawijaya Engelbert ChW Sorabut di Wamena, Selasa, mengatakan pihaknya mengembangkan program peningkatan UMKM berbasis adat dengan melibatkan masyarakat adat setempat.

“Kami membina pelaku UMKM yang rata-rata adalah masyarakat adat atau orang asli Papua (OAP) di Jayawijaya yang memproduksi berbagai ornamen budaya, kemudian Dekranasda membantu memasarkan produk-produk budaya tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, produk yang dihasilkan binaan UMKM di antaranya anyaman noken dari bahan asli, ukir-ukiran, dan olahan kopi.

“Kami berharap kelompok binaan ini terus maju dan berkembang dalam dukungan nyata dari Dekranasda Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan kelompok binaan UMKM ini akan mengikuti pameran budaya yang akan dilaksanakan Makassar, Sulawesi Selatan, pada Juli 2026.

“Kami yakni pameran budaya yang akan diikuti oleh binaan UMKM ini akan memperoleh hasil yang baik pada kegiatan Dekranasda tingkat nasional di Makassar,” katanya.

Sementara itu Ketua Dekranasda Kabupaten Jayawijaya dr Idawati Waromi mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai produk budaya unggulan yang nantinya dipamerkan pada kegiatan Dekranasda tingkat nasional.

“Kami akan membawa produk-produk alami yang dibuat dengan tangan atau handmade, menggunakan bahan-bahan alami untuk memberikan kesan natural pada kegiatan Dekranasda di Makassar,” ujarnya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat terus memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok termasuk untuk komoditas cabai, bawang, dan tomat.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disperindag Provinsi Papua, Yoniman Ronting di Jayapura, Selasa, mengatakan sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat di Papua masih dipasok dari luar daerah.

"Dengan kondisi tersebut membuat harga komoditas pangan cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik," katanya.

Menurut Yoniman, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah secara berkala melakukan berbagai langkah pengendalian, termasuk intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga di tingkat konsumen.

"Namun, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan," ujarnya.

Dia menjelaskan intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memperkuat produksi lokal agar Papua tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

"Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem logistik pangan dengan mendorong efisiensi distribusi antar wilayah serta memperbaiki rantai pasok untuk menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala KPw BI Provinsi Papua Warsono mengatakan laju inflasi di wilayah kerja BI Papua masih terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,5 plus minus satu persen.

"Kami melihat inflasi di Tanah Papua pada Mei 2026 tetap terkendali dikarenakan adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID di seluruh wilayah Papua,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - PT Jamkrida Jawa Timur menjelaskan alasan pengajuan tambahan penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp100 miliar yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur Untung Heri Sukariyanto mengatakan tambahan modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus meningkatkan kemampuan Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit kepada UMKM di Jawa Timur.

“Tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ini akan menambah kapasitas penjaminan kredit di Jamkrida Jatim,” kata Untung dalam diskusi publik bertema Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan sebelumnya Jamkrida Jatim mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Namun, dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim, nilai yang disepakati menjadi Rp100 miliar.

Menurut dia, tambahan modal diperlukan karena kapasitas penjaminan Jamkrida saat ini sudah mendekati batas maksimal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untung menyebutkan, dengan modal yang ada saat ini, Jamkrida Jatim memiliki kemampuan penjaminan kredit hingga sekitar Rp9 triliun. Sementara realisasi penjaminan telah mencapai sekitar Rp8,2 triliun.

“Artinya operasional masih berjalan, tetapi ruang untuk ekspansi sudah semakin terbatas sehingga membutuhkan tambahan penyertaan modal,” katanya.

Untung menjelaskan, tambahan penyertaan modal Rp100 miliar tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas penjaminan hingga sekitar Rp4 triliun dengan mengacu pada ketentuan rasio penjaminan yang berlaku.

Dampaknya, kata dia, akan langsung dirasakan oleh sektor UMKM. Saat ini rata-rata kredit UMKM yang dijamin Jamkrida Jatim berada di kisaran Rp37,5 juta per pelaku usaha.

“Dengan tambahan modal Rp100 miliar, diperkirakan Jamkrida dapat memperluas jangkauan penjaminan kepada sekitar 106 ribu UMKM,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan penyertaan modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar Rp600 miliar, dan saat ini terpenuhi Rp180 miliar hingga muncul usulan penambahan penyertaan modal Rp100miliar.

Penambahan penyertaan modal Jamkrida Jatim menjadi bagian dari upaya penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung di Kota Bandung harus ditegakkan secara optimal. Peran stakeholders sangat penting dalam mendukung dan menegakkan aturan tersebut.

Kepala UPTD Pengelolaan Pemakaman Wilayah IV Diciptabintar Pemkot Bandung Rita Shafira mengatakan, perjuangan menegakan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat, tidak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kejujuran, keuletan, pantang menyerah dan siap menghadapi risiko.

"Amanah dan tugas yang diberikan kepada saya harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab. Saya bekerja di bawah sumpah, dilindungi undang-undang dan peraturan hukum yang ada, agar masyarakat taat hukum, taat undang-undang dan peraturan daerah yang harus dilaksanakan. Tidak ada pengecualian, karena di mata hukum semua sama," kata, Senin (29/7/2026).

Rita mengaku, saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Kota Bandung, dirinya bekerja keras dan bekerja cerdas melaksanakan amanah dan tugasnya. Saat menunaikan tugasnya itu dirinya menyaksikan dan memeriksa detail atas bangunan yang tidak ada kesesuaian dengan izin Persetujuan Bangunan (PBG) yang dimiliki oleh pemilik bangunan.

"Setelah melakukan pengawasan dengan detail dan seksama, kami melakukan penyegelan terhadap bangunan yang melanggar PBG. Kami tidak tebang pilih dalam menindak dan menyegel bangunan yang jelas-jelas melanggar perda dan aturan hukum yang ada," kata Rita.

Bermula dari tindakan penyegelan terhadap gedung-gedung melanggar PBG itulah, Rita mengaku harus berhadapan dengan sejumlah pejabat internal di Pemkot Bandung dan faktor eksternal yang berkepentingan dalam tata kelola pembangunan gedung. Kendati demikian, Rita tetap pada prinsip dan pendiriannya, bekerja mengabdi untuk masyarakat juga akan menghadapi bermacam risiko.

Lihat video: Bandung Dikepung Macet! Ribuan Wisatawan Serbu Kota Kembang Jelang Libur Panjang



”Saya tetap tegar, berjalan dan bersandar pada kebenaran, kejujuran dan berani menghadapi segala risiko, karena Allah SWT akan melindungi orang-orang yang sabar dalam memperjuangkan kebenaran yang hak dengan ikhtiar di jalan-Nya," kata Rita.

Menurut Rita, banyaknya pengaduan masyarakat terhadap dugaan tebang pilih tindakan penertiban yang dilakukan Tim Penertiban Bidang Wasdal, seringkali dianggap disebabkan oleh tingginya konflik kepentingan. Karena itu, Rita mengatakan konflik kepentingan yang terjadi disebabkan minimnya tindak lanjut penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung ini secara pasti dan banyaknya pihak internal yang terlibat dalam kegiatan “membantu” permohonan pengurusan perizinan yang diperparah dengan sikap moral aparatur yang tidak peduli terhadap penegakan aturan.

Selain itu, tuntutan dari pihak eksternal yang memanfaatkan hubungan baik dengan pihak pimpinan maupun pihak internal lainnya dan seringkali menitipkan agar penindakan tidak dilakukan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan gedung. "Kondisi ini menyebabkan jumlah penindakan pelanggaran sedikit dan penegakan aturan sangat lemah," kata Rita.

Saat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Kabid Wasdal, Rita mengaku menerapkan sistem first in first out terhadap berkas pelimpahan dari tim pengawasan dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada. Namun hal itu justru dianggap tidak nyaman bagi yang memiliki kepentingan dengan pihak internal dan eksternal.

Dalam perkara itu, Rita kemudian berkirim surat resmi kepada Wali Kota Bandung dan berharap ke depannya, menegakan kebenaran dan hukum adalah keniscayaan. Menegakan kebenaran dan hukum, memang tidak mudah.

"Tapi ingat, kita tidak boleh menyerah memperjuangkan kebenaran yang berkeadilan untuk masyarakat, di mana pun. Pada saatnya, kebenaran akan mengibarkan bendera kemenangannya. Saya yakin, yang hak akan mengalahkan kebatilan. Saya berjuang dan berikhtiar untuk menegakan kebenaran dan kemaslahatan, agar mendapatkan jabatan yang saya inginkan, tidak. Tapi saya tidak bisa menyaksikan jabatan yang disalahgunakan untuk membenarkan dan hanya untuk kepentingan pribadi " kata Rita.

Menurut Rita, ke depannya, agar penegakan hukum, undang-undang dan peraturan daerah dan aturan hukum lainnya direalisasikan dengan baik dan benar serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan mengarah pada konspirasi jahat.

“Satu hal yang juga penting dilakukan adalah bahwa peraturan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung harus optimal ditegakkan, dengan syarat mutlak dipimpin oleh pejabat yang memiliki intergritas dan bukan pejabat yang justru menjadi bagian dari permainan dan tindakan koruptif,” ucapnya.

ACEH - Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Aceh meminta seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan membangun komunikasi dengan masyarakat. Hal itu penting untuk memberikan informasi yang akurat bagi warga terdampak bencana di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Aceh, Safrizal ZA, terkait dengan fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang, setelah jalan nasional Bireuen–Takengon putus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

“Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Safrizal mengaku telah berkomunikasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dan mendorong BPJN Aceh segera menyampaikan informasi resmi mengenai rencana pembangunan permanen Jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada 2027.

“Informasi itu mencakup tahapan kajian teknis, progres yang dapat dipantau, serta solusi jangka menengah yang sedang disiapkan,” katanya.

Safrizal menyebut informasi tidak cukup hanya melalui media, tetapi harus disampaikan langsung kepada tokoh masyarakat dan warga terdampak. Safrizal juga meminta Pemkab Bener Meriah mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan komunikasi, mengingat kedekatan pemerintah kabupaten dengan masyarakat.

“Warga selama ini mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama. Tidak ada pemulihan yang berhasil tanpa kepercayaan dan komunikasi yang baik,” tegasnya.

Lihat video: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus



Posko Wilayah PRR Aceh, kata Safrizal, berencana memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemkab Bener Meriah, dan perwakilan masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Pertemuan ini ditargetkan berlangsung dalam waktu dekat dan hasilnya akan disampaikan terbuka kepada publik.

Tidakhanya itu, Safrizal juga mendorong BPJN Aceh mempertimbangkan pemanfaatan terbatas atas akses yang telah dibuka warga. Jalur tersebut, jika kondisi teknis memungkinkan, dapat digunakan secara terukur untuk mendukung mobilitas ekonomi warga terdekat dan kendaraan ringan sembari menunggu pembangunan permanen.

“Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” ujarnya.

Posko Satgas PRR Aceh menegaskan penanganan Enang-Enang memerlukan pendekatan terpadu, tidak hanya aspek teknis konstruksi, tetapi juga memastikan warga terdampak memperoleh informasi yang akurat di setiap tahap pemulihan. Pelibatan aktif masyarakat dengan pendampingan pemerintah daerah disebut sebagai bagian dari pemulihan yang bermartabat.

JAYAPURA - Pemprov Papua mendukung pengembangan sektor kehutanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dan transformasi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan (MUK). Mereka terbuka terhadap berbagai inisiatif yang dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan bagi perekonomian daerah dan masyarakat adat melalui penerapan pengelolaan hutan lestari.

Gubernur Papua Mathius D Fakhiri menyambut baik berbagai program yang dapat meningkatkan kontribusi pelaku usaha terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan hutan lestari yang tidak merusak lingkungan. ”Papua ingin berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki melalui kolaborasi dengan semua pihak dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait," katanya saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) di Gedung Negara Jayapura, Rabu (24/6/2026). Tegas Tak Beri Izin Perusahaan Tebang Kayu, Presiden Prabowo Apresiasi Menhut

Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini juga terus memperkuat infrastruktur pendukung. Termasuk peningkatan kapasitas Pelabuhan Jayapura dan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi, untuk mendukung pengembangan industri kehutanan serta ekspor produk hasil hutan dari Papua.

Menurut Mathius, usulan ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun perluasan kebijakan penampang kayu olahan perlu didukung dengan data ilmiah dan kajian komprehensif. Hal ini dituangkan dalam roadmap pembangunan kehutanan Papua agar dapat menjadi dasar koordinasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan APHI tengah melakukan roadshow ke sejumlah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan para pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sektor kehutanan nasional. Papua memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan transformasi bisnis kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan yang tidak hanya mengoptimalkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.

”Dengan dukungan kebijakan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah, sektor kehutanan Papua dapat memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap penerimaan negara, pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

APHI mendorong penyusunan roadmap pembangunan kehutanan Papua dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini sebagai arah pengembangan sektor kehutanan yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu membangkitkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir.

Rroadmap tersebut juga diharapkan menjadi dasar pengembangan industri pengolahan hasil hutan yang lebih dekat dengan sumber bahan baku dan pengembangan jasa lingkungan karbon yang tetap menjaga keberlanjutan produksi kayu. Termasuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk kehutanan Papua.

Dalam pertemuan tersebut, APHI juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis. Antara lain pembukaan akses ekspor kayu gergajian langsung dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan untuk meningkatkan pemanfaatan jenis kayu selain merbau, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah guna mempercepat implementasi transformasi pengelolaan hutan melalui MUK.

Dewan Pengurus APHI juga melakukan diskusi dengan Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua. Kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, program kuliah umum, kuliah tamu, serta magang mahasiswa kehutanan di perusahaan anggota APHI. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimalisasi pemanfaatan dana kompensasi hak ulayat. APHI dan New Forests Dukung Investasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

APHI selanjutnya melakukan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua mengenai penyusunan roadmap pengelolaan hutan Papua lima hingga sepuluh tahun ke depan. Roadmap tersebut diharapkan mampu memperkuat penerapan pengelolaan hutan lestari, meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil hutan, mengembangkan industri pengolahan di dalam daerah, memperkuat pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat adat, dan dunia usaha. Pertemuan juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik sosial dan tenurial secara kolaboratif sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan kehutanan berkelanjutan di Papua.

JAKARTA - Kawasan Blok M direkomendasikan menjadi lokasi percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi (KRE) di Jakarta. Hal itu karena Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Breathe Cities, Kamis (25/6/2026).

Laporan tersebut diserahkan Breathe Cities kepada Pemprov DKI Jakarta dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan Blok M menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK-Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” kata Dudi.

Lihat video: Jaga kualitas Udara Jakarta, Pramono Kritik Pelaksanaan Uji Emisi



Dudi menjelaskan implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026-2029 dengan pendekatan adaptif berbasis data dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan.

Dalam laporan tersebut, sektor transportasi disebut sebagai salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Dudi menyebut dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3% di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7% di kawasan GBK-Senayan,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun melalui pengurangan biaya kesehatan, menurunnya paparan polusi udara, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

Bandung (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat siap menawarkan 46 proyek pekerjaan, berbagai potensi investasi, hingga kawasan industri yang berstatus siap pakai (clean and clear) dalam Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 pada 9-10 Juli dan 14-17 Oktober mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik kepada ANTARA di Bandung, Selasa, menjelaskan dalam forum SIBS pada 9-10 Juli 2026 di Bandung, Pemprov Jabar membawa komitmen besar dengan menawarkan 46 proyek strategis dari sembilan hingga 12 sektor unggulan.

Sebanyak 46 proyek pada sektor-sektor unggulan tersebut antara lain Kedirgantaraan-Perkeretaan-Otomotif (kawasan Kertajati, Patimban, LRT Bandung), Industri Kreatif, Utilitas Energi dan Energi Terbarukan (Waste-to-Energy TPPAS Regional Cirebon Raya), Kawasan Industri (Kawasan Industri Majalengka), Teknologi (Start-up Agrivision).

Kemudian Pariwisata Kesehatan (Sari Medika Resort), Agrikultur (Tasikmalaya Palm Sugar Industry Center), Infrastruktur (Sistem Penyediaan Air Patimban), dan proyek pada sektor hilirisasi.

"Proyek-proyek tersebut dirancang sangat presisi untuk memikat pasar regional dari sektor kedirgantaraan, teknologi, energi, hingga hilirisasi," kata Dedi.

Selain 46 proyek yang siap ditawarkan, dia mengatakan Pemprov Jabar juga dalam ajang tersebut akan menjajakan 44 kawasan industri yang dipastikan siap pakai (clean and clear) dari segala aspek, termasuk jaminan keamanan penuh dari praktik pungutan liar (pungli) maupun premanisme yang tersebar di Bekasi, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Sumedang.

Dari 44 kawasan itu, Dedi mengatakan sebanyak 24 kawasan industri di antaranya kini telah difasilitasi skema KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) sebagai kemudahan regulasi yang ekstrem.

Melalui fasilitas ini, investor yang masuk ke kawasan tidak perlu lagi mengantre panjang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejenisnya, melainkan bisa langsung membangun, karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) utamanya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha global terkait isu premanisme dan intervensi organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal yang sempat menghambat proyek seperti pabrik VinFast, Dedi menegaskan Jabar kini mengambil tindakan represif dan preventif secara digital.

Pemprov Jabar telah menggerakkan Satgas Saber Pungli dan memaksimalkan sistem perizinan tanpa tatap muka melalui platform OSS untuk memotong ruang transaksional.

"Ya kita udah selesaikan itu ya, jangan sampai gitu kan, itu kan akan mempengaruhi yang lain. Kita akan terus lakukan evaluasi terutama kaitan dengan pungli, premanisme gitu ya. Nah, sekarang salah satu yang kita bangun tools OSS kan jelas. Jadi kita tidak berhubungan dengan orang lain tapi asal persyaratannya lengkap dia sudah langsung bisa dilaksanakan," ujar Dedi.

Selain itu, untuk urusan pemenuhan tenaga kerja yang kerap menjadi celah gesekan ormas di lapangan, Dedi mengaku Pemprov Jabar menutup ruang tersebut dengan penggunaan aplikasi ketenagakerjaan resmi daerah yang terintegrasi secara daring dan mengimbau pelaku usaha untuk menggunakannya agar terhindar dari intimidasi luar.

"Kaitan dengan tenaga kerja harus melalui ini. Makanya kita siapin tools-nya yaitu aplikasi 'Nyari Gawe'. Sudah aplikasi yang bermain di situ. Pengusaha juga kita arahkan menggunakan itu," tuturnya.

Ia memaparkan, untuk payung hukum kepastian investasi di Jabar telah ada Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kemudahan Berusaha dan Kemudahan Investasi.

Kemudian untuk sokongan infrastruktur konektivitas raksasa ada mulai dari Tol Cikampek, Jagorawi, Bocimi, Cipali, Cipularang, Purbaleunyi, Cisumdawu, dan proyeksi pengembangan jaringan tol seperti Japek 2, Patimban, dan Cigatas, Jawa Barat, maka Pemprov Jabar optimistis dapat memenangkan kepercayaan penuh dari para pemodal Malaysia di sektor hulu hingga hilir.

Bahkan, Dedi mengungkapkan dirinya secara agresif mengincar realisasi investasi jumbo sebesar Rp50 triliun dari investor Malaysia dalam ajang SIBS 2026.

"Saya inginnya Rp50 triliun. Come come come to Jawa Barat gitu. Semua kita jamin, semua investasi di Jawa Barat," ujar Dedi.

Namun, selain mengharapkan investasi di Jabar, Dedi juga mengaku mengharapkan pelaku bisnis dari Jabar juga bisa memperluas pasar ke Malaysia lewat forum ini. Karenanya, dia menggandeng Kamar Dagang Indonesia (KADIN), pelaku usaha dan UMKM dari berbagai sektor termasuk industri sepatu, perkebunan hingga pariwisata.

"Kita usahakan business matching, sekarang kita terus kurasi, sehingga Jawa Barat juga terus maju perekonomiannya termasuk investasi kita yang tahun ini ditarget Rp314 triliun baik asing maupun dalam negeri," tutur Dedi Taufik menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan legalitas dan kelengkapan perizinan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Papua agar mampu memperluas akses pasar termasuk ke tingkat nasional hingga internasional.

"Berdasarkan kunjungan ke stan-stan pameran UMKM di mana kami masih mendapati adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga ini menjadi tugas Pemda di Papua," katanya usai membuka kegiatan Pasar Murah dan Pameran UMKM di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Oleh sebab itu, ia mengatakan sangat penting pemberian pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah, terutama dalam memastikan produk-produk lokal memiliki izin edar, sertifikasi, serta standar yang dipersyaratkan pasar.

"UMKM Papua memiliki potensi besar karena mengandalkan bahan baku lokal yang khas dan bernilai jual tinggi. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan penguatan aspek legalitas agar produk lebih kompetitif," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa festival atau pameran UMKM yang berlangsung di Kota Jayapura itu merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif dan perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

"Saya menilai, pengolahan kekayaan alam Papua menjadi produk bernilai jual tinggi merupakan langkah maju yang perlu terus didukung," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Papua Jimmy A Y Thesia mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini telah menjalankan berbagai program pendampingan sertifikasi bagi pelaku UMKM.

"Sejumlah fasilitasi yang diberikan meliputi sertifikasi merek, sertifikasi halal, hingga pendaftaran industri rumah tangga. Proses tersebut juga melibatkan kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang berlak,"katanya.

Menurut Jimmy, pada prinsipnya hampir seluruh sertifikasi UMKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan.

"Meski kami mengakui masih terdapat tantangan dalam pendampingan UMKM di lapangan. Salah satunya adalah belum terbentuknya tenaga pendamping khusus UMKM secara terstruktur, berbeda dengan sektor lain seperti koperasi, desa, maupun pertanian," ujar dia.

Dia menjelaskan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Papua, terdapat sekitar 66 ribu pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen di antaranya telah mendapatkan pendampingan dan pembinaan, termasuk dalam aspek legalitas dan pengembangan usaha.

"Kami berharap, dengan penguatan perizinan dan pendampingan yang lebih terstruktur, UMKM Papua dapat naik kelas dan lebih mudah menembus pasar yang lebih luas melalui sistem pemasaran digital maupun jaringan distribusi nasional," katanya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026