Bisnis.com, JAKARTA - Muncul kabar jika Uni Eropa akan menggunakan "Bazooka Perdagangan" setelah diperas Donald Trump soal Greenland.

Dilansir dari India Today,Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan penggunaan instrumen pembalasan perdagangan terkuatnya setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif baru yang menargetkan negara-negara Eropa yang mendukung Greenland.

Tak dapat dipungkiri bahwa manuver Trump ini memicu respons cepat dan terkoordinasi dari para pemimpin blok beranggotakan 27 negara tersebut dan menggarisbawahi meningkatnya ketegangan transatlantik.

Langkah ini akan menandai pertama kalinya blok tersebut mempertimbangkan untuk mengerahkan apa yang disebut "bazooka perdagangan" di tengah meningkatnya ancaman Trump untuk mencaplok Greenland.

Pada hari Sabtu, Presiden Trump mengatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif 10 persen mulai 1 Februari untuk barang-barang yang diimpor dari Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris.

Presiden memperingatkan bahwa tarif akan naik menjadi 25 persen mulai 1 Juni, jika tidak tercapai kesepakatan mengenai Greenland.

Bukan tanpa alasan, Trump menegaskan bahwa wilayah Denmark tersebut sangat penting bagi keamanan AS dan menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan.

Eskalasi ini terjadi setelah adanya ungkapan dukungan untuk Greenland oleh negara-negara Eropa tersebut, yang memperintensifkan perselisihan antara Washington dan sekutu-sekutu Eropanya.

Pengumuman tarif Trump dengan cepat memperketat hubungan diplomatik, mendorong pertemuan darurat antara perwakilan negara-negara Eropa di Brussels pada hari Minggu.

Pertemuan tersebut berfokus pada tindakan balasan segera dan implikasi yang lebih luas untuk masa depan hubungan AS-UE.

Tentang Bazooka Perdagangan

Presiden Prancis Emmanuel Macron, berbicara setelah pembicaraan darurat, menyatakan, "sudah saatnya menggunakan 'bazooka perdagangan' Uni Eropa untuk pertama kalinya.

"Istilah 'bazooka perdagangan' merujuk pada Instrumen Anti-Koersi (ACI), sebuah mekanisme yang dirancang untuk memperkuat kemampuan Uni Eropa dalam membela kepentingannya terhadap tekanan ekonomi dari negara-negara non-UE.

ACI akan memungkinkan Uni Eropa untuk memberlakukan tarif balasan, membatasi akses Amerika ke Pasar Tunggal Eropa, dan menghalangi perusahaan AS untuk mengajukan penawaran pada kontrak-kontrak Uni Eropa yang menguntungkan.

Pengenalan langkah-langkah ini bertujuan untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa Uni Eropa bermaksud untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politiknya.

Para pejabat telah menguraikan bahwa 'senjata perdagangan ampuh' tersebut dapat melampaui tarif, termasuk kontrol ekspor dan pembatasan tambahan yang memengaruhi AS.

Menurut kantor berita Reuters, Uni Eropa juga akan mempertimbangkan untuk memberlakukan tarif balasan senilai 93 miliar euro terhadap AS yang sebelumnya telah diumumkan dan ditunda ketika kedua pihak mencapai gencatan senjata perdagangan sementara pada Juli 2025.

Para diplomat Eropa menggambarkan situasi saat ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mencatat bahwa perselisihan sebelumnya dengan AS tidak pernah memicu tindakan yang begitu tegas.

Langkah selanjutnya akan bergantung pada negosiasi AS-UE, tetapi para pemimpin Eropa telah mengindikasikan bahwa mereka siap bertindak cepat jika AS mempertahankan atau meningkatkan ancaman tarifnya.

Menanggapi ancaman tarif Presiden Donald Trump, delapan negara Eropa mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Minggu yang menyatakan solidaritas dengan Greenland.

“Kami sepenuhnya bersolidaritas dengan Kerajaan Denmark dan rakyat Greenland,” bunyi pernyataan itu, seraya menekankan kepentingan keamanan bersama di Arktik.

Sebagai anggota NATO, negara-negara tersebut menyatakan tetap berkomitmen untuk memperkuat keamanan Arktik sebagai prioritas transatlantik bersama.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia turut memberikan respons terkait konflik yang diciptakan AS di Greenland.

Dilansir dari Independent, Kremlin mengatakan Rusia menganggap Greenland sebagai wilayah Denmark.

Pernyataan ini dianggap cukup berani karena Donald Trump menolak untuk menarik kembali ancaman berulang-ulang yang dilontarkannya terhadap sekutu NATO tersebut.

Juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov mengatakan situasi tersebut "luar biasa" dari perspektif hukum internasional. Apalagi menurut pejabat Rusia, Trump tidak terlalu peduli pada hukum internasional.

“Di sisi lain, mengingat Presiden Trump berada di Washington ... dia sendiri telah mengatakan bahwa hukum internasional bukanlah prioritas baginya,” kata Peskov seperti dikutip dari laporan tersebut.

Trump sendiri mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap mereka yang menentang rencananya di Greenland pada hari Jumat.

Ancaman ini dilontarkan setelah sekutu-sekutu Eropa bersatu mendukung Denmark dengan mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump berpendapat bahwa wilayah tersebut sangat penting bagi keamanan di Arktik, dan menuduh Denmark tidak melakukan cukup upaya untuk melindunginya.

Presiden AS belum mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk merebutnya, sama seperti Kopenhagen yang menegaskan bahwa wilayah itu tidak untuk dijual.

Utusan khusus Trump untuk Greenland mengatakan bahwa ia berencana mengunjungi wilayah tersebut pada bulan Maret, dan ia yakin kesepakatan penjualan dapat tercapai.

“Saya yakin bahwa akan ada kesepakatan yang seharusnya dan akan tercapai setelah ini selesai,” kata Jeff Landry kepada Fox News dalam sebuah wawancara pada hari Jumat.

“Presiden itu serius. Saya rasa dia sudah menetapkan patokan. Dia sudah memberi tahu Denmark apa yang dia cari," ia menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara Eropa mulai mengirim pasukan terbatas ke Greenland seiring dengan rencana Denmark memperluas kehadiran NATO di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait status pulau strategis tersebut.

Melansir Reuters pada Jumat (16/1/2026), Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki angka final terkait besaran penambahan kehadiran NATO di Greenland. Namun, dia menekankan bahwa perencanaan untuk kehadiran yang lebih besar dan berkelanjutan sepanjang 2026 kini sudah dimungkinkan.

“Yang jelas, kami kini dapat merencanakan kehadiran yang lebih besar dan lebih permanen sepanjang 2026. Ini penting untuk menunjukkan bahwa keamanan di Arktik bukan hanya urusan Kerajaan Denmark, melainkan seluruh NATO,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen sebelumnya menyebut sekitar 200 tentara AS saat ini ditempatkan di Greenland, yang berpenduduk sekitar 57.000 jiwa.

Skala pembangunan kekuatan militer Eropa yang direncanakan belum diumumkan secara terbuka, tetapi penempatan awal terlihat relatif kecil. Angkatan Bersenjata Jerman mengerahkan tim pengintaian beranggotakan 13 personel, yang terlebih dahulu menuju Kopenhagen sebelum melanjutkan ke Greenland bersama personel Denmark.

Pada Rabu (14/1/2026) malam, sebuah pesawat Angkatan Udara Denmark mendarat di Bandara Nuuk dan menurunkan personel berseragam militer.

Swedia mengirim tiga perwira, Norwegia dua perwira, sementara Prancis mengirim sekitar 15 spesialis medan pegunungan yang akan diperkuat dalam beberapa hari ke depan dengan aset darat, udara, dan laut, kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Dia menegaskan Prancis dan Uni Eropa harus tidak goyah dalam menegakkan kedaulatan teritorial.

Inggris mengirim satu perwira untuk bergabung dengan kelompok pengintaian tersebut. Belanda menyatakan akan mengirim satu perwira angkatan laut, sementara Finlandia mengirim dua perwira penghubung militer.

Jerman, Prancis, Swedia, Norwegia, Finlandia, dan Belanda menyebutkan pengiriman staf militer dilakukan untuk memulai persiapan latihan yang lebih besar pada akhir tahun ini.

Penempatan pasukan Eropa yang terbatas ini juga mengirimkan pesan dukungan kuat sehari setelah pertemuan pejabat AS, Denmark, dan Greenland gagal mencapai terobosan atas kebuntuan yang terjadi.

Usai pertemuan itu, Trump kembali menyatakan bahwa Denmark tidak dapat diandalkan untuk melindungi wilayah otonomnya, Greenland, jika Rusia atau China suatu hari berniat mendudukinya.

Trump berpendapat pulau yang memiliki posisi strategis dan kaya mineral tersebut vital bagi keamanan AS, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alihnya. Greenland dan Denmark menegaskan wilayah itu tidak untuk dijual dan menyebut ancaman penggunaan kekuatan sebagai tindakan gegabah.

Sejumlah negara utama Uni Eropa telah menyatakan dukungan kepada Denmark, seraya memperingatkan bahwa penyitaan wilayah NATO oleh militer AS dapat menandai berakhirnya aliansi militer yang dipimpin Washington tersebut.

Menurut Marc Jacobsen, profesor madya di Royal Danish Defence College, pengerahan militer Eropa ke Greenland menyampaikan dua pesan kepada pemerintahan AS.

“Pertama, untuk memberikan efek gentar—menunjukkan bahwa jika ada keputusan melakukan tindakan militer, kami siap mempertahankan Greenland. Kedua, untuk menyatakan bahwa kami menanggapi kritik dengan serius, meningkatkan kehadiran, menjaga kedaulatan, dan memperbaiki pengawasan di Greenland," jelasnya.

Menjelang pertemuan Rabu di AS, Greenland dan Denmark menyatakan telah mulai meningkatkan kehadiran militer di dalam dan sekitar Greenland bekerja sama dengan sekutu NATO. Denmark saat ini memiliki sekitar 150 personel militer dan sipil yang bekerja di Komando Arktik Gabungan di pulau tersebut.

Di Nuuk, pelaku usaha setempat Mads Petersen mengaku akan terasa janggal melihat lebih banyak pasukan. “Saya berharap ini bukan menjadi hal yang normal,” ujarnya.

Gedung Putih menyatakan pada Kamis bahwa pertemuan antara pejabat AS serta perwakilan Denmark dan Greenland berlangsung produktif, namun menegaskan pengiriman pasukan Eropa ke Greenland tidak akan memengaruhi pandangan Trump mengenai wilayah tersebut.

“Saya tidak berpikir pasukan Eropa memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden, maupun tujuannya terkait akuisisi Greenland,” kata juru bicara Karoline Leavitt.

Rusia pada Kamis menilai pembicaraan NATO yang menyebut Moskow dan Beijing sebagai ancaman bagi Greenland sebagai mitos yang dimaksudkan untuk memicu histeria, sekaligus memperingatkan bahaya eskalasi konfrontasi di kawasan tersebut.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan setiap upaya mengabaikan kepentingan Rusia di Arktik tidak akan dibiarkan tanpa respons.

Saat ini, terdapat sedikit bukti adanya lalu lintas kapal China dan Rusia dalam jumlah besar di sekitar pesisir Greenland.

Usai bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance pada Rabu, Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt menyatakan AS dan Denmark akan membentuk kelompok kerja untuk membahas berbagai kekhawatiran terkait pulau tersebut.

Delegasi bipartisan beranggotakan 11 anggota parlemen AS dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen pada Jumat di Kopenhagen.

Berbicara di hadapan sekitar 300 warga Greenland yang berkumpul di Kopenhagen, Nielsen menekankan pentingnya persatuan dan mendapat tepuk tangan meriah ketika menegaskan bahwa pulau itu tidak ingin diperintah oleh atau menjadi bagian dari Amerika Serikat.

“Kami memilih Greenland yang kami kenal hari ini, sebagai bagian dari Kerajaan Denmark,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Manuver yang dilakukan Donald Trump ke Greenland jelas disambut dengan tidak hangat oleh Denmark.

Sebagaimana diketahui, Greenland merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Denmark.

Dilansir dari Bloomberg, AS mengerahkan pasukan NATO ke Greenland setelah pertemuan dengan Demark sebelumnya tidak menemukan titik terang.

Segera setelah kegagalan negosiasi, Denmark mengirimkan pasukan ke Greenland bersama sekutu NATO, yang secara efektif melakukan "unjuk kekuatan."

Ketika Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan tindakan militer dan menolak untuk mundur dari ambisi aneksasinya, sekutu Eropa tampaknya meningkatkan respons mereka dengan dalih pelatihan bersama.

Respons Denmark

Menurut laporan asing, Kementerian Pertahanan Denmark mengumumkan pada hari yang sama bahwa mereka telah meluncurkan "Operasi Ketahanan Arktik".

Tujuannya jelas yakni untuk memperkuat kehadiran militer di Greenland dan daerah sekitarnya bersama sekutu NATO.

Kementerian Pertahanan Denmark menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan operasional di lingkungan Arktik yang unik dan memperkuat keamanan Eropa dan Arktik.

Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut mencakup perlindungan infrastruktur penting, dukungan untuk pemerintah otonom setempat, pengerahan jet tempur, dan operasi maritim.

Meskipun operasi tersebut tampak seperti latihan rutin, namun bisa dilihat jika waktunya bertepatan dengan tuntutan terbuka AS untuk pengalihan kedaulatan Greenland.

Di sisi lain, Menteri luar negeri Denmark dan Greenland bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington.

Mereka disebut telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang akan berkumpul dalam beberapa minggu mendatang untuk merencanakan langkah selanjutnya, sementara AS tetap tidak menarik kembali tuntutannya.

Pada hari Kamis, "misi eksplorasi" Jerman akan tiba di Nuuk ketika negara-negara Eropa mulai mencari cara untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.

“Bagi kami, gagasan yang tidak menghormati integritas teritorial Kerajaan Denmark dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland tentu saja sama sekali tidak dapat diterima dan oleh karena itu kami masih memiliki perbedaan pendapat mendasar,” kata Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen kepada wartawan setelah pembicaraan pada hari Rabu.

Bagi Denmark dan Greenland, pertemuan itu merupakan upaya untuk meyakinkan pemerintahan AS bahwa tidak perlu mengambil alih pulau Arktik tersebut seperti yang telah diancam oleh Presiden Donald Trump.

Pertemuan itu digambarkan dalam media Denmark sebagai salah satu momen paling menentukan bagi Kerajaan sejak Perang Dunia II.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara besar Eropa bersama Kanada menyatakan dukungan tegas terhadap Greenland dan menolak klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan menegaskan pulau Arktik tersebut merupakan hak rakyatnya dan bukan objek pengambilalihan.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Denmark menegaskan bahwa keputusan terkait Greenland sepenuhnya berada di tangan Denmark dan Greenland.

“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan hal-hal yang berkaitan dengan Denmark dan Greenland,” jelas pernyataan bersama tersebut dilansir dari Reuters, Kamis (9/1/2026).

Adapun, Kanada dan Belanda turut menyatakan dukungan atas pernyataan tersebut.

Para pemimpin Eropa menekankan bahwa keamanan di kawasan Arktik harus dijaga secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat.

“NATO telah menegaskan bahwa kawasan Arktik merupakan prioritas, dan sekutu Eropa meningkatkan peran mereka,” lanjut pernyataan tersebut.

Trump dalam beberapa hari terakhir kembali menyatakan keinginannya untuk menguasai Greenland—gagasan yang pertama kali dia lontarkan pada 2019 saat menjabat presiden periode pertama. Trump beralasan Greenland penting bagi kepentingan militer AS dan menilai Denmark belum cukup melindungi wilayah tersebut.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller pada Senin menepis kekhawatiran terkait kedaulatan Denmark atas Greenland.

“Anda bisa berbicara soal etika internasional dan hal lainnya, tetapi dunia nyata diatur oleh kekuatan, oleh paksaan, dan oleh kekuasaan,” ujar Miller.

Operasi militer AS yang menangkap pemimpin Venezuela pada akhir pekan lalu memicu kekhawatiran bahwa Greenland dapat menghadapi skenario serupa. Pemerintah Greenland sendiri berulang kali menyatakan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Menanggapi pertanyaan soal kepercayaannya terhadap Trump, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyatakan negaranya mempercayai keanggotaan dalam aliansi militer NATO, yang turut didirikan oleh Denmark bersama AS dan negara lain.

Rasmussen juga menepis pernyataan Trump sebelumnya yang menyebut Denmark tidak mampu melindungi Greenland.

“Kami tidak sepakat dengan gambaran bahwa Greenland dipenuhi investasi China atau kapal perang China berlayar hilir mudik di sana,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa AS tetap dipersilakan meningkatkan investasinya di pulau tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Greenland menyatakan telah meminta pertemuan mendesak dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bersama Rasmussen untuk membahas situasi tersebut.

Sebagai upaya meredam kritik AS atas kemampuan pertahanan Greenland, Denmark tahun lalu berjanji mengalokasikan dana 42 miliar kroner Denmark atau sekitar US$6,58 miliar untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan Arktik.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyambut dukungan para pemimpin Eropa tersebut dan kembali menyerukan dialog yang saling menghormati dengan Amerika Serikat.

Utusan Khusus AS Jeff Landry, menanggapi pernyataan bersama Eropa itu, mengatakan isu keamanan harus menjadi perhatian utama Amerika Serikat. Saat ditanya apakah keamanan Greenland seharusnya ditangani bersama NATO, Landry mengatakan hal tersebut harus ditanyakan kepada rakyat Greenland.

Trump menunjuk Landry, Gubernur Louisiana dari Partai Republik, sebagai utusan khusus AS untuk Greenland bulan lalu, dengan mandat untuk memimpin upaya terkait pulau tersebut. Landry menyatakan Trump menawarkan peluang ekonomi bagi Greenland dan menilai presiden AS tidak akan mengambil wilayah itu dengan kekuatan militer.

“Saya pikir presiden mendukung Greenland yang independen dengan ikatan ekonomi dan peluang perdagangan bagi Amerika Serikat,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa AS memiliki lebih banyak tawaran dibandingkan Eropa.

Greenland, pulau terbesar di dunia dengan populasi sekitar 57.000 jiwa, bukan merupakan anggota independen NATO, namun berada di bawah payung keanggotaan Denmark dalam aliansi tersebut.

Lokasi strategis Greenland di antara Eropa dan Amerika Utara menjadikannya titik penting dalam sistem pertahanan rudal balistik AS. Kekayaan mineralnya juga sejalan dengan ambisi Washington untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor China.