Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS, Donald Trump, telah mengatakan bahwa dirinya tak akan menggunakan kekerasan untuk merebut Greenland.

Akan tetapi, ia mengancam sekutunya untuk dengan legowo menyerahkan wilayah tersebut secara sukarela.

Jika tidak, Trump mengatakan bahwa mereka akan menerima kemarahan anggota NATO yang paling kuat (AS).

Dilansir dari Washington Times, pernyataan tersebut memang tidak memperjelas seberapa jauh ia akan bertindak untuk mendapatkan Greenland.

Namun pernyataan ini membuat para pemimpin Eropa dapat sedikit lega karena Trump menolak penggunaan kekerasan.

“Saya tidak perlu menggunakan kekerasan. Saya tidak ingin menggunakan kekerasan. Saya tidak akan menggunakan kekerasan. Yang diminta Amerika Serikat hanyalah sebuah tempat bernama Greenland yang sudah pernah kami jadikan sebagai wilayah perwalian,” katanya.

Trump mengatakan bahwa kekuasaan Amerika atas pulau Arktik yang dikuasai Denmark akan menjauhkan Rusia dan China serta membalas upaya AS dalam memenangkan Perang Dunia II dan berperan sebagai pembela utama Barat.

“Kita menginginkan sepotong es untuk perlindungan dunia, dan mereka tidak akan memberikannya,” kata Trump kepada para pemimpin bisnis dan pemerintahan dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss .

“Mereka punya pilihan: Anda bisa mengatakan ya, dan kami akan sangat menghargai, atau Anda bisa mengatakan tidak, dan kami akan mengingatnya," lanjut Trump.

Sebagaimana diketahui, rencana Trump untuk mencaplok Greenland menimbulkan ketegangan dengan para pemimpin Eropa di forum Davos, sebuah pertemuan bergengsi para pemimpin bisnis dan pemerintahan yang berpengaruh .

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan lainnya sedang berupaya keras untuk merancang respons terkoordinasi, terutama karena Trump mengancam akan memberlakukan tarif baru terhadap negara-negara yang menghalangi jalannya.

“Saya sangat menghormati rakyat Greenland dan rakyat Denmark ,” kata Trump .

“Faktanya, tidak ada negara atau kelompok negara mana pun yang berada dalam posisi untuk mengamankan Greenland selain Amerika Serikat," lanjutnya.

Dia mengatakan Denmark tidak mampu menangkis serangan Nazi Jerman pada tahun 1940-an, dan dia khawatir sejarah akan terulang kembali.

“Setelah hanya enam jam bertempur, mereka sama sekali tidak mampu membela diri dan Greenland. Tanpa kami, kalian semua mungkin akan berbicara bahasa Jerman dan sedikit bahasa Jepang," lanjut Presiden AS itu.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif 10% dan akan meningkat menjadi 25% kepada sekutunya sendiri di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena isu Greenland.

Aksi sepihak Trump itu langsung mendapat penolakan yang kuat dari negara-negara Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya dalam unggahan di X, menekankan bahwa komitmen Prancis mendukung kedaulatan setiap negara.

Hal ini berlaku untuk kasus Ukraina yang sekarang sedang menghadapi invasi Rusia dan Greenland yang sedang coba dianeksasi oleh Donald Trump.

"Ancaman tarif tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam konteks ini," tegas Macron dalam unggahan tersebut.

Senada dengan Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat menyayangkan keputusan Trump. Kendati demikian, dia menekankan bahwa posisi Inggris terhadap kasus Greenland sudah sangat jelas. "Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan masa depannya urusan Denmark dan penduduk Greenland."

Starmer menegaskan bahwa kebijakan Trump yang mengenakan tarif kepada sekutunya sendiri adalah tindakan yang salah. "Tentu kami akan membahas masalah ini dengan pemerintah AS," ujarnya di akun X resminya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Presiden Komite Uni Eropa Ursula von der Leyen yang menyebut bahwa kebijakan tarif Trump kepada 8 negara Eropa berpotensi merusak hubungan transatlantik yang selama ini sudah terjalin.

"Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi dan berkomitmen menjunjung tinggi kedaulatannya."

Trump Kenakan Tarif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland.

Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026.

Melansir laman X resmi Gedung Putih yang mengunggah pernyataan resmi Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland, sangat berbahaya bagi keamanan dunia.

"Semua negara yang disebutkan, akan dikenakan tarif 10% terhadap semua barang yang dikirim ke AS. Pada Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%," demikian pernyataan Trump yang diunggah oleh akun resmi Gedung Putih, dikutip Minggu (18/1/2026).

Isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulangkali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional.

Rencana Trump itu ditentang negara-negara Eropa. Prancis, Inggris, hingga Denmark bahkan mengirimkan pasukan ke Greenland.

Adapun pernyataan Trump yang mengenakan tarif kepada 8 negara Eropa tersebut juga mendapat sorotan dari sejumlah media di benua biru. BBC, The Guardian, hingga France24 juga memberitakan pernyataan Trump tersebut.

Adapun Trump dalam akhir pernyataannya, tetap membuka ruang negosiasi bagi negara-negara yang dikenakan tarif akibat aksi yang menurutnya berbahaya di Greenland.

"Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk mengembalikannya — Perdamaian Dunia dipertaruhkan! China & Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya... Amerika Serikat segera terbuka untuk bernegosiasi dengan Denmark dan/atau negara-negara tersebut...”

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif 10% dan akan meningkat menjadi 25% kepada sekutunya sendiri di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena isu Greenland.

Aksi sepihak Trump itu langsung mendapat penolakan yang kuat dari negara-negara Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya dalam unggahan di X, menekankan bahwa komitmen Prancis mendukung kedaulatan setiap negara.

Hal ini berlaku untuk kasus Ukraina yang sekarang sedang menghadapi invasi Rusia dan Greenland yang sedang coba dianeksasi oleh Donald Trump.

"Ancaman tarif tidak diterima dan tidak memiliki tempat dalam konteks ini," tegas Macron dalam unggahan tersebut.

Senada dengan Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat menyayangkan keputusan Trump. Kendati demikian, dia menekankan bahwa posisi Inggris terhadap kasus Greenland sudah sangat jelas. "Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan masa depannya urusan Denmark dan penduduk Greenland."

Starmer menegaskan bahwa kebijakan Trump yang mengenakan tarif kepada sekutunya sendiri adalah tindakan yang salah. "Tentu kami akan membahas masalah ini dengan pemerintah AS," ujarnya di akun X resminya.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Presiden Komite Uni Eropa Ursula von der Leyen yang menyebut bahwa kebijakan tarif Trump kepada 8 negara Eropa berpotensi merusak hubungan transatlantik yang selama ini sudah terjalin.

"Eropa akan tetap bersatu, terkoordinasi dan berkomitmen menjunjung tinggi kedaulatannya."

Trump Kenakan Tarif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengenakan tarif sebesar 10% terhadap sejumlah negara Eropa yang diketahui mengirimkan personel militer ke wilayah Greenland.

Trump bahkan mengancam akan menaikkan tarif menjadi 25% pada 1 Juni 2026.

Melansir laman X resmi Gedung Putih yang mengunggah pernyataan resmi Trump di Truth Social, negara Eropa yang dikenakan tarif sebesar 10% antara lain Denmark, Inggris, Belanda, Swedia, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan Prancis.

Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut bahwa aksi negara Eropa yang mengirimkan pasukannya tanpa tujuan yang jelas ke Greenland, sangat berbahaya bagi keamanan dunia.

"Semua negara yang disebutkan, akan dikenakan tarif 10% terhadap semua barang yang dikirim ke AS. Pada Juni 2026, tarif akan dinaikkan menjadi 25%," demikian pernyataan Trump yang diunggah oleh akun resmi Gedung Putih, dikutip Minggu (18/1/2026).

Isu Greenland telah menjadi perhatian serius banyak pihak. Trump sendiri telah berulangkali mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih wilayah di kawasan Arktik itu dari Denmark dengan dalih menjaga keamanan nasional.

Rencana Trump itu ditentang negara-negara Eropa. Prancis, Inggris, hingga Denmark bahkan mengirimkan pasukan ke Greenland.

Adapun pernyataan Trump yang mengenakan tarif kepada 8 negara Eropa tersebut juga mendapat sorotan dari sejumlah media di benua biru. BBC, The Guardian, hingga France24 juga memberitakan pernyataan Trump tersebut.

Adapun Trump dalam akhir pernyataannya, tetap membuka ruang negosiasi bagi negara-negara yang dikenakan tarif akibat aksi yang menurutnya berbahaya di Greenland.

"Sekarang, setelah berabad-abad, saatnya bagi Denmark untuk mengembalikannya — Perdamaian Dunia dipertaruhkan! China & Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark untuk mencegahnya... Amerika Serikat segera terbuka untuk bernegosiasi dengan Denmark dan/atau negara-negara tersebut...”

Bisnis.com, JAKARTA - Manuver yang dilakukan Donald Trump ke Greenland jelas disambut dengan tidak hangat oleh Denmark.

Sebagaimana diketahui, Greenland merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Denmark.

Dilansir dari Bloomberg, AS mengerahkan pasukan NATO ke Greenland setelah pertemuan dengan Demark sebelumnya tidak menemukan titik terang.

Segera setelah kegagalan negosiasi, Denmark mengirimkan pasukan ke Greenland bersama sekutu NATO, yang secara efektif melakukan "unjuk kekuatan."

Ketika Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan tindakan militer dan menolak untuk mundur dari ambisi aneksasinya, sekutu Eropa tampaknya meningkatkan respons mereka dengan dalih pelatihan bersama.

Respons Denmark

Menurut laporan asing, Kementerian Pertahanan Denmark mengumumkan pada hari yang sama bahwa mereka telah meluncurkan "Operasi Ketahanan Arktik".

Tujuannya jelas yakni untuk memperkuat kehadiran militer di Greenland dan daerah sekitarnya bersama sekutu NATO.

Kementerian Pertahanan Denmark menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan operasional di lingkungan Arktik yang unik dan memperkuat keamanan Eropa dan Arktik.

Ia juga menambahkan bahwa langkah tersebut mencakup perlindungan infrastruktur penting, dukungan untuk pemerintah otonom setempat, pengerahan jet tempur, dan operasi maritim.

Meskipun operasi tersebut tampak seperti latihan rutin, namun bisa dilihat jika waktunya bertepatan dengan tuntutan terbuka AS untuk pengalihan kedaulatan Greenland.

Di sisi lain, Menteri luar negeri Denmark dan Greenland bertemu dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington.

Mereka disebut telah sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang akan berkumpul dalam beberapa minggu mendatang untuk merencanakan langkah selanjutnya, sementara AS tetap tidak menarik kembali tuntutannya.

Pada hari Kamis, "misi eksplorasi" Jerman akan tiba di Nuuk ketika negara-negara Eropa mulai mencari cara untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.

“Bagi kami, gagasan yang tidak menghormati integritas teritorial Kerajaan Denmark dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland tentu saja sama sekali tidak dapat diterima dan oleh karena itu kami masih memiliki perbedaan pendapat mendasar,” kata Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen kepada wartawan setelah pembicaraan pada hari Rabu.

Bagi Denmark dan Greenland, pertemuan itu merupakan upaya untuk meyakinkan pemerintahan AS bahwa tidak perlu mengambil alih pulau Arktik tersebut seperti yang telah diancam oleh Presiden Donald Trump.

Pertemuan itu digambarkan dalam media Denmark sebagai salah satu momen paling menentukan bagi Kerajaan sejak Perang Dunia II.

Bisnis.com, JAKARTA - Gedung Putih AS menyatakan Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland, termasuk penggunaan kekuatan militer.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan, Trump telah berulang kali menegaskan bahwa akuisisi Greenland merupakan prioritas keamanan nasional Amerika Serikat dan penting untuk menangkal ancaman dari para rival di kawasan Arktik.

“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja penggunaan militer AS selalu menjadi opsi yang berada dalam kewenangan Panglima Tertinggi,” jelasnya dikutip dari CNN International, Rabu (7/1/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyampaikan kepada para anggota parlemen bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan pembelian Greenland.

Hal tersebut juga meredam kekhawatiran mengenai kemungkinan intervensi militer AS dalam waktu dekat, menurut sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Ambisi pemerintahan Trump terkait wilayah otonom Denmark yang kaya sumber daya itu memang jarang disampaikan ke publik dalam beberapa bulan terakhir. Namun, para pejabat disebut masih membahas isu tersebut di balik layar.

Atas permintaan tim Rubio, Departemen Luar Negeri AS dalam beberapa bulan terakhir menyusun analisis mengenai potensi sumber daya Greenland yang belum tergarap, termasuk logam tanah jarang. Salah satu kesimpulan analisis tersebut menyebut belum ada kajian andal mengenai seberapa besar cadangan sumber daya tersebut.

Analisis itu juga menyoroti besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengakses sumber daya Greenland, mengingat kondisi suhu ekstrem dan keterbatasan infrastruktur, ujar sumber tersebut.

Trump belakangan menunjukkan kecenderungan kebijakan luar negeri yang lebih ekspansif, termasuk kembali mengangkat rencana akuisisi wilayah Denmark itu, beberapa hari setelah pasukan AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolás Maduro.

“Kami membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu melakukannya,” ujar Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One pada Minggu (4/1/2026).

Penasihat senior Gedung Putih Stephen Miller memperkuat posisi tersebut. Dalam sebuah wawancara, Miller menyatakan tidak ada pihak yang akan melawan AS secara militer demi masa depan Greenland serta mempertanyakan hak Denmark, sesama anggota NATO, atas wilayah tersebut.

Eropa Dukung Denmark

Minat baru pemerintahan Trump memicu pernyataan dukungan terhadap Denmark dari sejumlah pemimpin Eropa. Pada Selasa, para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark menegaskan bahwa Greenland merupakan milik rakyatnya.

Negara-negara tersebut juga menekankan bahwa keamanan di kawasan Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk AS. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pada Senin menyatakan keinginan Trump harus ditanggapi dengan serius, seraya memperingatkan bahwa serangan militer AS ke Greenland dapat secara efektif mengakhiri NATO.

Pemerintah Greenland pada Selasa juga menyampaikan telah meminta pertemuan dengan Rubio menyusul pernyataan terbaru pemerintahan Trump.

Trump sejak lama memandang Greenland, pulau seluas sekitar 836.000 mil persegi yang terletak strategis di antara AS, Eropa, dan Rusia, sebagai wilayah bernilai strategis tinggi. Kekayaan sumber daya alamnya, termasuk minyak, gas, dan mineral tanah jarang, semakin meningkatkan arti penting pulau tersebut.

Tak lama setelah memenangkan pemilu 2024, Trump menghidupkan kembali tawaran untuk membeli Greenland yang pernah ia ajukan pada masa jabatan pertamanya, namun kembali ditolak.

Hampir setahun lalu, dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago, Florida, Trump juga tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland.

“Saya pikir kita akan mendapatkannya. Dengan satu cara atau cara lain, kita akan mendapatkannya," kata Trump dalam pidato di hadapan sidang gabungan Kongres AS pada Maret 2025 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Denmark menilai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Greenland sebagai tekanan yang tidak dapat diterima, seraya memperingatkan konflik antarsesama negara NATO akan mengguncang tatanan keamanan global.

Pernyataan itu disampaikan, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, sehari setelah Trump kembali mengulang ancamannya—menyusul operasi militer AS di Venezuela—untuk menguasai wilayah semi-otonom Denmark tersebut.

Dalam wawancara dengan penyiar nasional Denmark, DR, Frederiksen menyebut pernyataan Trump sebagai tekanan yang tidak dapat diterima. Menurutnya, Jika AS memilih untuk menyerang negara NATO lain, maka komunitas internasional seperti NATO akan berakhir.

“Komunitas internasional seperti yang kita kenal, aturan main demokrasi, NATO sebagai aliansi pertahanan terkuat di dunia—semuanya akan runtuh jika satu negara NATO memilih menyerang negara NATO lainnya," katanya, dikutip dari The New York Times, Selasa (6/1/2026).

Peringatan tersebut disampaikan sehari setelah Frederiksen merilis pernyataan resmi yang secara langsung mendesak Trump untuk menghentikan ancaman mengambil alih Greenland, yang kembali dilontarkannya pada jam-jam sensitif setelah operasi AS di Venezuela.

Sementara itu, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen juga menolak keras pernyataan Trump. Melalui media sosial, dia menyebut retorika tersebut sama sekali tidak dapat diterima, serta menilai perbandingan Greenland dengan Venezuela sebagai sesuatu yang keliru dan tidak menghormati.

Kedua pemimpin itu berbicara setelah Trump kembali menegaskan keinginannya menguasai pulau tersebut dalam wawancara dengan majalah The Atlantic.

Namun, hanya beberapa jam setelah kecaman bersama tersebut, Trump kembali mempertegas sikapnya. Dia mengatakan, AS membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional.

Dia juga menilai Denmark tidak berbuat cukup untuk mengamankan wilayah luas yang kaya mineral itu.

“Anda tahu apa yang baru-baru ini dilakukan Denmark untuk meningkatkan keamanan Greenland?” ujarnya berseloroh. “Mereka menambah satu kereta luncur anjing.”

Frederiksen menanggapi serius pernyataan tersebut pada Senin (5/1/2026) malam. Selama setahun terakhir, Denmark memang menjadikan peningkatan pertahanan Arktik sebagai prioritas utama.

“Saya percaya dia serius. Dia menginginkan Greenland. Ini adalah sebuah konflik—kita sepakat soal itu,” tambahnya.

Dalam pernyataan pada Minggu (4/1/2026), Frederiksen menegaskan Trump telah melampaui batas. Dia menekankan Denmark merupakan anggota NATO dan perjanjian pertahanan dengan AS sudah memberikan Washington akses luas ke Greenland.

Selain itu, Denmark juga terus meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Arktik.

Pernyataan tersebut juga muncul setelah provokasi lain dari Amerika Serikat, yakni unggahan media sosial Katie Miller, istri Stephen Miller, penasihat utama Trump, yang menulis “SOON” (Segera) disertai peta Greenland yang diarsir dengan bendera AS.

Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moller Sorensen menanggapi unggahan tersebut dengan pengingat bahwa Denmark mengharapkan penghormatan penuh terhadap keutuhan wilayah Kerajaan Denmark.

Respons Negara Tetangga Denmark

Sejumlah negara tetangga Denmark di Eropa, serta Uni Eropa, segera menegaskan kembali dukungan lama mereka terhadap Denmark dan Greenland.

“Kami perlu mengingatkan bahwa Greenland adalah sekutu AS dan juga berada di bawah payung NATO, dan itu merupakan perbedaan yang sangat besar” dibandingkan situasi Venezuela, ujar juru bicara Komisi Eropa Paula Pinho dalam konferensi pers.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan sependapat dengan Frederiksen. Starmer mengatakan, Denmark adalah sekutu dekat Eropa dan NATO.

Dia juga menegaskan bahwa masa depan Greenland ditentukan oleh para pemimpin Denmark dan Greenland sendiri.

Sementara itu, melalui unggahan di media sosial, Presiden Finlandia Alexander Stubb menegaskan tidak ada pihak yang memutuskan untuk Greenland dan Denmark selain mereka sendiri.

Pernyataan Trump, yang menyusul penangkapan Presiden Venezuela dan istrinya oleh AS, menjadi rangkaian terbaru langkah yang membuat para pemimpin Denmark dan Greenland resah dalam beberapa bulan terakhir.

Bulan lalu, Trump memicu kemarahan dengan menunjuk utusan khusus untuk Greenland. Langkah itu diyakini sebagai pertama kalinya dilakukan AS dan dipandang sebagai bagian dari upaya mengakuisisi wilayah tersebut.

Ancaman Keamanan

Pada bulan yang sama, intelijen militer Denmark untuk pertama kalinya memasukkan Amerika Serikat dalam penilaian ancaman tahunan. Mereka menyebut pergeseran kebijakan AS telah menciptakan ketidakpastian baru bagi keamanan Denmark.

Pemerintah Denmark juga menyatakan kemarahan atas laporan bahwa AS melakukan kegiatan mata-mata di Greenland dan menjalankan kampanye pengaruh secara terselubung.

Ambisi Trump terhadap Greenland dinilai semakin mengkhawatirkan bagi Denmark sejak operasi militer AS di Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) lalu, meskipun hanya sedikit warga Denmark yang memperkirakan invasi dalam waktu dekat, kata Mikkel Runge Olesen, peneliti senior di Danish Institute for International Studies.

“Isu ini mendapat perhatian besar di Denmark dan memicu banyak kekhawatiran,” ujarnya.

Operasi di Venezuela, lanjut Olesen, menunjukkan kesediaan AS menggunakan kekuatan. Namun, dia mengingatkan bahwa membandingkan kedua situasi tersebut merupakan lompatan yang cukup jauh.

“Hubungan AS–Venezuela sudah sangat buruk selama puluhan tahun. Sangat berbeda jika sampai menyerang sesama sekutu NATO," ujarnya.