Bupati Pelalawan Zukri Misran mengakui anggaran daerah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih sangat terbatas. Sebagian besar APBD masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan ruang fiskal daerah semakin sempit akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Padahal, menurut Zukri, penanganan karhutla, terutama di lahan gambut, membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat luasnya kawasan gambut di Kabupaten Pelalawan. "Porsinya masih kecil, apalagi 2025-2026 bahkan sangat minim," kata Zukri saat ditemui di Pangkalan Kerinci, Riau, Jumat (19/6).

Mengutip Antara, sepanjang Januari-Mei 2026, Pelalawan menjadi wilayah dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar kedua di Sumatra. Dari total 4.538,8 hektare area yang terbakar, sekitar 4.328,4 hektare di antaranya merupakan lahan gambut.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya risiko kebakaran karena kemarau yang bisa lebih kering akibat El-Nino. Kondisi lahan gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dipadamkan.

Maka itu, Zukri berupaya melibatkan dunia usaha yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk para pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). "Pemerintah itu kan harus bisa, tidak hanya menggunakan uang yang ada, tapi juga mengajak pihak lain seperti perusahaan untuk membantu kami," ujarnya.

Kebutuhan biaya untuk urusan karhutla bisa sangat besar. Sebagai gambaran, pada musim kemarau kering akibat El-Nino tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 49 unit helikopter untuk patroli dan water bombing, sekaligus menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan ke sejumlah daerah rawan karhutla sebagai bagian dari upaya penanganan darurat.

Di luar upaya pemadaman, terdapat juga kebutuhan biaya untuk mitigasi kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal di lahan gambut.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat baru tersedia 45.430 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan kebakaran gambut, termasuk Riau. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 538.568 unit.

Sekat kanal atau canal blocking merupakan bendung kecil yang dipasang pada saluran drainase di lahan gambut untuk memperlambat aliran air keluar dari kawasan gambut sehingga muka air tanah tetap terjaga. Dengan gambut yang tetap basah, risiko lahan mengering dan terbakar dapat ditekan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, pembangunan sekat kanal masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan anggaran, edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi sekat kanal juga masih diperlukan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan mekanisme kompensasi apabila pembangunan dilakukan di lahan milik masyarakat.

"Kami mengundang siapa pun untuk ikut mempercepat dan memperbanyak pembangunan sekat kanal di Indonesia," ujar Jumhur.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area Riau mulai mereda setelah meradang sejak awal 2026. Kini tersisa dua titik pemadaman di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Karhutla di kedua lokasi sempat padam, namun kembali menyala karena cuaca terik.

“Kemarin karena angin besar dan cuaca panas, jadi menyala dan merembet lagi,” kata Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatra Ferdian Krisnanto kepada Katadata, pada Rabu (4/3).

Satu regu pemadam tambahan dikerahkan hari ini menuju Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, untuk menuntaskan pemadaman api.

Menurut keterangan petugas, karhutla di Bengkalis tepatnya terjadi di Desa Sukarjo Mesim, Kecamatan Rupat. Luas lahan yang terbakar kurang lebih 50 hektare dengan status kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Sementara itu, karhutla di Kabupaten Pelalawan khususnya terjadi di Desa Gambut Mutiara, Kecamatan Teluk Meranti. Luasnya sekitar 68,3 hektare dengan status lahan area penggunaan lain (APL).

“Kami terus berupaya menuntaskan dua lokasi ini, mumpung ada potensi hujan juga,” ucap Ferdian.

Meski begitu, Ferdian berkata pihaknya tetap melakukan patroli dan deteksi potensi kebakaran berdasarkan titik panas, mengingat cuaca Riau yang sangat dinamis belakangan ini.

Kebakaran Dipicu Pembukaan Lahan, Siapa yang Tanggung Jawab?

Pada 12 Februari lalu, titik panas atau hotspot di Provinsi Riau tercatat hingga 279 titik. Sekitar 745,5 hektare area hutan dan lahan di provinsi itu terselimuti api hingga Jumat (13/2) pagi.

Kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Rohil, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan. Area yang terbakar termasuk hutan produksi, area penggunaan lain (APL), hingga hutan lindung.

Bila merujuk pada area kebakaran, dugaan pun mencuat soal kebakaran yang disengaja. Ferdian lalu membenarkan sudah ada temuan di lapangan dan tengah didalami.

Dia menjelaskan, kebakaran paling luas terpantau berada di Desa Teluk Beringin, Kabupaten Pelalawan, yakni mencapai 565 hektare. Kebakaran awalnya terjadi di lahan berstatus APL, namun kemudian merembet ke wilayah lainnya. Indikasinya, pembakaran lahan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan.

“Awalnya ada masyarakat membersihkan lahan dengan membakar sisa-sisa tumpukan kayu, karena angin kencang (api) jadi tidak terkendali,” kata dia kepada Katadata, Jumat (13/2).

Menurut dia, rata-rata lokasi kebakaran berdekatan maupun di dalam area kebun sawit, milik masyarakat maupun perusahaan. “Ada beberapa yang di kebun dengan sawit-sawit muda, banyak juga di semak belukar yang kemungkinan dibakar untuk pembersihan. Ada juga di perbatasan hutan tanaman industri,” ujarnya.

Di Kabupaten Kampar, khususnya Desa Rimbo Panjang dan Desa Karya Indah, indikasinya juga sama yaitu kebakaran terkait pembukaan lahan untuk perumahan atau perkebunan. “Karena di samping-sampingnya sudah kavlingan,” ujarnya.

Terkait temuan ini, kata Ferdian, pihak kepolisian setempat telah turun tangan ke beberapa titik karhutla. “Terakhir saat pemadaman di Rimbo Panjang, akhir pemadaman ada pihak kepolisian turun ke lokasi,” ucapnya.

Namun, belum bisa dipastikan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran ini. “Sepertinya masih dalam tahapan penyelidikan dan pengembangan kasus,” kata Ferdian.

Data terbaru MapBiomas Indonesia Fire menunjukkan, sepanjang periode 2000–2024 akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai sekitar 9,5 juta hektare. Angka ini mencerminkan total wilayah yang terbakar setidaknya satu kali dalam kurun 25 tahun terakhir.

Koordinator Teknis MapBiomas Fire Indonesia, Sesilia Maharani Putri, menjelaskan perhitungan akumulasi tersebut dilakukan dengan metode khusus agar tidak terjadi penghitungan ganda pada area yang sama.

“Akumulasi data kebakaran ini maksudnya kita mengakumulasi berapa kebakaran di 2000, kemudian kita hitung sampai 2024, tapi kita hanya menghitung sekali. Jadi misalkan ada dua kali kebakaran terjadi, kita hanya menghitung di yang pertama,” ujar Sesilia dalam peluncuran MapBiomas Indonesia Fire 2.0, Selasa (16/12).

Dengan metode tersebut, MapBiomas mencatat total 9,5 juta hektare wilayah Indonesia pernah terbakar minimal satu kali dalam 25 tahun. Namun di luar angka tersebut, terdapat pula area yang mengalami kebakaran berulang.

“Nah, wilayah yang terbakar berulang itu bisa sampai ada 4 juta hektare, nanti itu di data selanjutnya itu lebih rinci,” ujar Sesilia.

Berdasarkan sebaran spasial yang ditampilkan dalam peta MapBiomas Fire, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memiliki pola yang konsisten selama dua setengah dekade terakhir. Kalimantan dan Sumatra tercatat sebagai wilayah dengan akumulasi kebakaran terbesar sekaligus menjadi episentrum kebakaran nasional.

Episentrum Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan dan Sumatra

Dari total akumulasi luas kebakaran, Kalimantan menyumbang sekitar 39,14%, disusul Sumatra sebesar 30,46%. Dengan demikian, secara kumulatif sekitar 70% kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi di dua pulau tersebut.

Sementara itu, wilayah lain seperti Bali–Nusa Tenggara, Papua, Jawa, Sulawesi, dan Maluku memiliki proporsi yang lebih kecil.

“Dari data ini juga kita bisa lihat sebenarnya tidak mengagetkan ya, karena episentrum kebakaran di Indonesia ternyata memang di Kalimantan dan Sumatra,” kata Sesilia.

Selain menunjukkan distribusi wilayah, data MapBiomas juga menggambarkan tren akumulasi kebakaran tahunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kurva akumulasi luas kebakaran memperlihatkan lonjakan signifikan terutama pada periode-periode tertentu, hingga mencapai mendekati 10 juta hektare pada 2024.

MapBiomas Indonesia Fire merupakan platform pemantauan kebakaran yang dikembangkan melalui kolaborasi jejaring MapBiomas Indonesia, dengan dukungan metodologi dan teknologi dari MapBiomas Global Network.

Pada koleksi terbaru, yakni MapBiomas Indonesia Fire Collection 2.0, platform ini menyajikan data kebakaran hutan dan lahan Indonesia secara konsisten dan terverifikasi untuk periode 2000–2024.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyatakan angka luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turun signifikan pada tahun ini sebesar 160 ribu hektare menjadi 213.985 hektare. Hal ini berkat penguatan Manggala Agni (pasukan khusus pengendalian kebakaran hutan), operasi modifikasi cuaca, dan patroli terpadu di daerah rawan.

“Angka karhutla dari tahun sebelumnya 375.805 hektare, kini menjadi 213.985 hektare,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam Ekspose Pengendalian Karhutla Tahun 2025 di Jakarta, Senin (13/10).

Jika dibandingkan dengan puncak karhutla pada 2015, luasan karhutla turun dari 2,6 juta hektare menjadi 213 ribu hektare. Sistem deteksi dini juga disebut berkontribusi besar dalam penurunan ini.

Khusus untuk kawasan hutan, angka kebakaran turun dari 1,7 hektare pada 2015, menjadi 108 ribu hektare pada tahun ini. Untuk lahan gambut, dalam 10 tahun terakhir angkanya turun dari 891.275 hektare menjadi 24.212 hektare.

Penurunan Titik Panas

Berdasarkan pantauan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan confident level tinggi (80%), selama 1 Januari sampai 26 September 2025, tercatat 2.248 titik panas atau hotspot. Jumlahnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 2.954 titik.

Raja Juli menambahkan, pencegahan dan pengendalian karhutla 2025 merupakan kolaborasi Kementerian Kehutanan dengan TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenhut sekaligus melakukan penandatanganan MoU dengan BNPB, untuk pencegahan dan penanganan karhutla ke depannya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan Desk dan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dibubarkan setelah situasi karhutla 2025 dinilai terkendali.

"Dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga," kata Kepala BNPB Suharyanto dalam audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, seperti dikutip Antara, di Jakarta, Rabu (24/9).

Meskipun satgas dibubarkan, Suharyanto memastikan kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan masih tetap dalam pengawasan sesuai skema yang ada. Berdasarkan hasil audiensi, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan agar pemerintah daerah juga mempertebal siaga dengan mengacu pada skema pengendalian karhutla yang sebelumnya dijalankan.